Pak Yando dan Referensiers ysh. Saya kira bukan kodratnya antropolog bekerja interdisiplin atau multidisiplin. Tugas utamanya adalah menemukan paradigma, atau kalau mau pakai Pak Koen: menerapkan paradigma (positivisme). Karenanya antropolog bekerja 'paling depan' dari rangkaian pembangunan, untuk kemudian dituruti oleh yang lain. Pada sekitar tahun 2004, saya merasakan kebutuhan antropolog untuk kajian Pulau Pasir di selatan Rote, yang dikuasai oleh Australia. Untuk kegiatan ini saya membuat slot laporan khusus, terlepas dari produk rencana. Hasilnya adalah legitimasi kultural tentang penguasaan Indonesia atas Ashmore<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/3066>, dan hal ini kemudian dibungkus dalam deliniasi wilayah dalam rancangan rencana, dan sudah diajukan ke berbagai pihak. Saya pernah dengar ceritanya pak, mudah-mudahan bapak dan Pak Danang bisa memperjelas, tentang sejarah Clifford Geertz dkk melakukan penelitian di Indonesia. Seusai Perang Korea, pemerintah USA melalui sebuah yayasan (Ford Foundation?) mengirim 4-5(?) orang antropolog untuk melakukan penelitian di Indonesia, termasuk Geertz. Mereka ini bertugas bertahun-tahun mungkin puluhan tahun untuk meneliti masyarakat Indonesia, Selain publikasi ilmiah yang dihasilkan yang selama ini kita kenal; bisa saja mencari tahu potensi masalah terhadap kebijakan US bagi Indonesia? Namun upaya ini menunjukkan peran dan posisi antropolog dalam 'suatu pembangunan'. Saya kira antropolog perlu mencari tantangannya tersendiri dalam persoalan pembangunan di Indonesia, secara pro-aktif, dan menjadi suluh penerang dalam berbagai aspek pembangunan. Saya terkesan dengan tulisan Douglas R. Holmes dan George E. Marcus: "The Challenge of an Anthropology of the Contemporary" (2005), yang menceritakan kisah seorang para-etnografer yaitu Le Pen sejak tahun 1980an membangun isu multivokaliti tentang 'a supranational multiracial and multicultural Europe'; atau yang kita kenal sekarang ini sebagai Uni-Eropa. Walau resonansinya fascist, Le Pen berhasil mempengaruhi pendekatan sosiologi dan metafisika kompleks terhadap kebangkitan Eropa. Ketika kita mengembangkan banyak konsep regionalisasi keruangan, seperti ASEAN, APEC, IMT-GT, BIMP-EAGA, hingga MIFEE, saya kira antropolog telah jauh berjalan di depan. Salam.
-ekadj 2010/8/18 <[email protected]> > > > Pak Eka dan Mas Djarot yb., > Sambil menunggu komentar dan penjelasan ttg MIFEE dr rekan yg lain, baik > jglah kalau kita menggarisbawahi apa yg Mas DJarot kemukakan. Saya setuju > 100%! Komentar senada yg hendak saya sampaikan ketika membaca komentar Pak > ATA atas tajuk yg sama. Semakin jelas apa yg telah didiskusikan selama ini: > pendekatan lintas disiplin memang suatu keniscayaan. Tp, pemilahan dan > pemilihan paradigma jauh lbh penting lagi. Begitu bukan? Karena itulah saya > harap2 cemas menunggu pandangan para pendekar ttg MIFEE di milis ini. > > Salam, > Ryz > > Powered by Telkomsel BlackBerry® > ------------------------------ > *From: *Djarot Purbadi <[email protected]> > *Sender: *[email protected] > *Date: *Thu, 19 Aug 2010 00:01:38 +0800 (SGT) > *To: *<[email protected]> > *ReplyTo: *[email protected] > *Subject: *Re: [referensi] Bahaya sebuah paradigma bagi Papua > > > > Pak Yando yang sedang senang dan sahabats, > > Menurut pengalaman saya, ternyata bukan sembarang antropolog (i) yang perlu > dilibatkan dalam penataan ruang. Konon ada antropolog yang lebih > berorientasi ke antropolog ansich, sementara ada jenis lain yang sangat > konsern pada tata keruangan. Ini menjadi masalah penting, sebab nyatanya > yang terlibat dalam pengujian S3 di arsitektur dan perencanaan UGM hanya > satu-dua antropolog (mungkin malah hanya satu, anda tahu saya kira). Ini > saya kira ada kaitan dengan masalah kita, bahwa pendekatan multi-disiplin > dalam penataan ruang juga memerlukan "bukan sembarang" antropolog(i), > melainkan yang mau tercemari oleh arsitektur dan planning. > > Bagaimana ??? > > Salam, > > Djarot Purbadi >
