Edisi 27 Oktober 2008 Kolom PERPUSTAKAAN SEBAGAI RUANG PUBLIK by: Hikmat Darmawan
http://www.ruangbaca.com/ruangbaca/ ?doky=MjAwOA= =&dokm=MTA= &dokd=Mjc= &di\g=YXJjaGl2ZXM= &on=S09M& uniq=NzUy Sebutkan perpustakaan terbaik di kota Anda. Kenapa itu jadi terbaik menurut Anda? Pilihan saya pribadi untuk perpustakaan di Jakarta yang terbaik selama bertahun-tahun adalah Perpustakaan di Fakultas Sastra UI, perpustakaan Kuningan, perpustakaan American Cultural Centre (ACC), perpustakaan British Council, dan perpustakaan CSIS. Semua sudah berubah. Fakultas Sastra UI kini jadi Fakultas Ilmu Budaya UI. Bukan sekadar nama kampusnya yang berubah, tapi suasana atau akses terhadap perpustakaannya juga berubah. Dulu, sampai akhir 1990-an, perpustakaan ini terbuka untuk umum. Pengunjung bisa memilih sendiri buku yang hendak dibaca. Walau peminjaman dibatasi terutama hanya untuk mahasiswa, tapi mudah saja saya membaca-baca, dan menulis. Ruangnya lebih terbuka. Saya betah sekali di situ, karena banyak koleksi sastra dan teori klasik, klasik-modern, atau kontemporer dari berbagai kawasan di dunia. Saya pertama kali berkenalan dengan Carlos Fuentes dan José Ortega Y Gasset, misalnya, dari rak salah satu kawasan negara Amerika Latin di lantai atas perpustakaan itu. Karena di luar bahasa Indonesia saya cuma bisa bahasa Inggris dan Betawi, saya terpaksa berkenalan dengan mereka lewat terjemahan bahasa Inggris. Padahal, karya-karya para sastrawan dan pemikir dunia ada di perpustakaan itu dalam bahasa asli mereka. Saya pernah berjumpa dengan edisi awal buku penelitian klasik Emile Durkheim dan Max Weber dalam bahasa Jerman di rak Jerman. Buluk, tapi kan eksotik? Seeksotik saat saya menemukan sebuah buku di rak Sejarah, dan ada tanda tangan Soe Hok Gie! Juga kitab-kitab klasik filsuf Islam klasik, ensiklopedia, hingga sebuah kitab besar atlas kuno di lantai bawah. Masuk ke perpustakaan fakultas Sastra di Depok itu seperti memasuki gua garba peradaban. (Maaf, saya tak bisa menampik godaan memuji secara superlatif begini. Maklum, ada sedikit nostalgia di sini.) Coba pikir, siapa sangka saya bisa mengulik saripati peradaban modern justru di balik hutan karet Depok? Perpustakaan itu jadi tempat favorit juga karena ada suasana "kepenulisan" di situ. Membaca bisa tenang, sesekali bisa diskusi, dan sela-sela sunyi rak menambah keasyikan penemuan harta karun peradaban. Saya tak tahu seperti perpustakaan FIB sekarang. Katanya sudah banyak berubah, dan pernah saya sambangi 2-3 tahun lalu, kok rasanya lebih tertutup, ya? Perpustakaan lain pun begitu: berubah dengan agak menyedihkan. Perpustakaan ACC dan Kuningan telah tutup. Perpustakaan Kuningan di jalan H. Rasuna Said itu kini berubah jadi Perpustakaan Nyi Ageng Serang --salah satu perpustakaan terbaik di Jakarta, semata karena ia punya koleksi buku lama lumayan lengkap dan buka sampai pukul 8 malam termasuk pada Sabtu dan Minggu. Perpustakaan British Council tutup, koleksinya dialihkan ke perpustakaan Diknas. Perpustakaan CSIS, saya dengar, sudah tutup pula. Secara keseluruhan, perubahan-perubahan itu tak sepenuhnya kemestian zaman: itu tak lebih penegasan bahwa perpustakaan bukanlah sesuatu yang dipentingkan dalam pembangunan Jakarta. Padahal, perpustakaan- perpustakaan yang saya sebut itu jauh dari sempurna. Bandingkan saja, misalnya, Perpustakaan Nasional kita dengan Perpustakaan Kongres di Amerika. Menurut Alberto Manguel (History of Reading), pada 1996 saja koleksi perpustakaan itu telah lebih dari 100 juta item. Perpustakaan ini pada 1800 hanya didanai $ 5.000, buka hingga malam, menghimpun koleksi buku antik hingga komik murah dari 1940-an hingga kini. Dan, ah, banyak sekali perpustakaan dunia yang jadi impian saya. Tapi, saya harus memuaskan diri dengan yang ada. Apalagi, sekarang sudah ada Internet --salah satu sahabat terbaik penulis. Sejak saya pertama kali berkenalan dengan Internet pada pertengahan 1990-an, saya sudah mencicipi hidangan (di tahap awal, waktu itu) perpustakaan maya yang wah seperti Project Guttenberg. Apalagi sekarang. Teman saya mengenalkan pada Gigapedia. Juga banyak situs yang menghimpun buku-buku klasik maupun baru, resmi maupun bajakan, eh, "versi open source", dan semuanya membuat saya lemas, mengetahui betapa banyak yang saya tak tahu. Lemas, tapi bahagia. Betapa membahagiakan mengetahui bahwa masih banyak hal yang harus kita pelajari --hidup jadi tak membosankan, bukan? Tiba-tiba saya sadar, hey, lantas bagaimana dengan perpustakaan yang berbentuk gedung itu sendiri? Ternyata memang berubah. Berubah, karena zaman memang bergerak. British Library mendefinisikan perpustakaan sebagai "tempat mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi; tempat menciptakan akses agar pengetahuan jadi lebih demokratis; dan menyimpan ide-ide yang terekam untuk generasi masa depan." Definisi ini, kata keterangan di www.bl.uk., adalah definisi "tradisional" . Menghadapi era digital, fungsi kultural British Library lebih ditekankan dan diluaskan. Artinya, karena lalulintas dan penyimpanan informasi tak lagi harus bersifat fisik, tapi bisa sepenuhnya bit dan maya. Dalam kondisi itu, perpustakaan yang berupa bangunan menjadi tempat berkumpulnya manusia, sebuah potensi fungsi kebudayaan yang lebih kental. British Library kini mendefinisikan diri sebagai pemangku "ingatan bangsa" (national memory). Berapa banyak perpustakaan kita yang mendefinisikan diri seperti ini? Lebih penting lagi, seberapa banyak kita atau pemerintah menyadari fungsi ini? Dalam fungsi ini, dalam kesadaran bahwa perpustakaan adalah sebuah lembaga kultural, perpustakaan menjadi sebuah ruang publik yang sebenarnya --entah dalam pengertian tata kota, maupun bahkan dalam pengertian filosofis ala Habermasian. Artinya, perpustakaan menjadi sebuah wahana membangun kesadaran publik --sesuatu yang secara gawat sedang hilang di kehidupan bermasyarakat kita. Saat ini, orang masih terjebak dalam oposisi biner lama, yakni tawar-menawar antara individu dan negara. Dalam oposisi lama ini, tentu saja, individu jadi sesuatu yang sakral bagi sebagian orang. Negara diminta tahu diri, mundur, jangan mengganggu kiprah sang individu. Dan itulah yang mendasari, misalnya, berbagai penolakan, terhadap RUU Pornografi kemarin. Lihat, misalnya, argumen Nia Dinata pada acara debat di TVOne, Rabu, 22 Oktober 2008. Nia bilang, tak perlu ada UU Pornografi, karena ia bisa mengurusi sendiri anaknya untuk tidak mengonsumsi atau jadi korban pornografi. Nia bicara tentang individu, sementara RUU (apa pun) adalah sebuah produk kebijakan untuk publik. Di tingkat publik, Nia sebetulnya tak bisa mengasumsikan semua orang tua punya kemampuan dan keluangan waktu untuk mendampingi anak mereka terus-menerus. Berpikir dalam sudut pandang publik berarti berpikir melampaui batas-batas kepentingan individu --(sebisa mungkin) tanpa mengorbankan individualitas. Perpustakaan adalah tempat unik, menarik, dalam hal relasi antara individu dan publik. Membaca adalah laku sangat individual, tapi perpustakaan mutakhir adalah laku kebudayaan yang bersifat publik. Dalam pengertian mutakhir, dalam lingkup gagasan masyarakat sebagai entitas cerdas, perpustakaan menjadi salah satu lembaga penting untuk membangun "yang publik". Sayang, gagasan ini tampak tak terlalu muncul dalam kebijakan publik Jakarta (dan banyak kota lain di Indonesia): perpustakaan sendiri sering diabaikan, dan tak tampak diurusi. Konon, aturan tata kota kita mengharuskan ada perpustakaan setiap 6.000 penduduk. Mestinya, ada kurang lebih 2.000 perpustakaan di Jakarta saja. Kita belum bicara kelayakannya, atau yang idealnya, tapi jumlahnya saja. Sudahkah itu terpenuhi? Atau masihkah jauh panggang dari api?
