Assalamu'alaikum Mas Widyo,,,,,
 
Maaf kalo saya belum tau,,,, masalhnya emang bener2 belum tau mas,,, hehe,,,
Oh jadi Mas Widyo Arsitek to,,,? kemaren aku kira Mas Widyo bekerja di bidang perpajakan karena Mas Widyo pernah ngirim2 tentang masalh perpajakan ke smun1sumpiuh.com,,,,,
Kalo aku sekarang masih kuliah Mas,,, dulu aku angkatan 2002 di smun1sumpiuh,,, sekarang udah tingkat 3 di stan jurusan perpajakan,,,,,
Kalo Pak Untung Djarwadi saya tau banget Mas,,,,, kan beliau ngajar sejarah di SMA,,,, Beliau juga aktif banget kalo di sekolahan,,, kalo ada kegiatan siswa beliau pasti ada,,,, paernah jadi waka kesiswaan dulu,,,,
Mas Widyo sekarang tinggalnya dimana,,?
Maaf ya Mas kalo kurang sopan nanya2 terus,,
makasih assalamu'alaikum,,,,,

Widyo Winarso <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

Assalamu'alaikum...

 

Mas Fatur, pekerjaan saya aslinya di bidang bangunan. Kebetulan saya seorang Arsitek, begitu ceritanya Mas.

Kebetulan saya alumni SMAN 1 Kebumen, angkatan 87. Tetapi dulu saya SMP-nya di Sumpiuh, di SMPN 1 Sumpiuh.

Jadi saya sedikit-sedikit banyak yang kenal orang  Sumpiuh. Salah satunya Bp. Untung Jarwadi, yang kebetulan masih kepernah

Adik sama saya.

Kalau mas Fatur sendiri apa pekerjaannya ? Terus tinggalnya sekarang di mana ?

Dan ngomong-ngomong Mas Fatur angkatan tahun berapa ?

 

Wassalam

Widyo

 

 

-----Original Message-----
From: fathur rokhman rokhman [mailto:[EMAIL PROTECTED]
Sent:
Sunday, 13 March, 2005 21:36
To: [EMAIL PROTECTED]; Reuni@smun1sumpiuh.com
Subject: Re: [Reuni] FW: Ditjen Pajak kejar PPh credit card

 

Assalamu'alaikum...

Mas Widyo,,, mohon maaf,, sebenarnya pekerjaan asli Mas Widyo apa sie,,,? apa ada hubungannya dengan masalah2 pajak,,,?

Thanx yah,,,

Assalamu'alaikum

Widyo Winarso <[EMAIL PROTECTED]> wrote:





* FYI *

Thx
Widyo



> -----Original Message-----
> From: Muljani, Tinny [JACID]
> Sent:
Tuesday, March 01, 2005 1:02 PM
> To: Fridayanti [JACID]; Irawati, Happy [JACID]; Dewi, Evi Rosana [JACID]
> Subject: FW: Ditjen Pajak kejar PPh credit card
>
>
> Ditjen Pajak Kejar PPh Kartu Kredit
> -- Investor Daily - 25-Feb-2005 --
>
> JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berupaya agar Pajak
> Penghasilan (PPh) atas pengeluaran kartu kredit bisa dimasukkan dalam
> Surat
> Pemberitahuan Tahunan (SPT). Karena pelaporan pengeluaran kartu kredit
> dapat
> mendeteksi adanya ketidakjujuran Wajib Pajak (WP) dalam pelaporan
> pendapatan.
>
> "Yang kita kejar adalah PPhnya. Misalnya satu orang pengeluaran kartu
> kreditnya! sampai Rp 14,4 triliun. Apa betul Rp 14,4 triliun sudah
> dimasukkan
> dalam SPT, kalau belum dimasukkan, ya kan objek pajak," ujar Hadi Purnomo
> ketika ditemui di gedung Departemen Keuangan, di Jakarta, Rabu (23/2).
>
> Menurut Hadi, pembelanjaan dengan kartu kredit sudah dikenai Pajak
> Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak langsung. Tetapi, pendapatan
> pemegang
> kartu kredit harus dikenai PPh. Hadi menyebutkan, PPh merupakan pajak
> tidak
> langsung atas tambahan kekayaan. Mengenai kemungkinan terjadinya double
> taxation (pajak ganda), ia kurang setuju, "Tunggu dulu, tidak ada kena
> pajak
> dua kali. Apakah penghasilan yang dibayarkan untuk di kartu kredit itu
> sudah
> dilaporkan dalam SPT tidak?," ujarnya.
>
> Jika sumber penghasilan WP dilaporkan dalam SPT, pengeluaran kartu kredit
> tidak perlu dilaporkan. "Tapi siapa tahu banyak yang belum masuk, masa
> orang
> penghasilannya Rp 100.000 kartu kreditnya bisa RP 5 juta, berarti ada yang
> belum masuk dalam SPT," tegasnya.
>
> Hadi menilai, pengeluaran kartu kredit harus dikenai PPh, karena ada
> tambahan kekayaan atau tambahan kemampuan ekonomis. Ia berpendapat, pajak
> penghasilan itu bukan pajak langsung sehingga pajak itu akan mengganggu.
> Hadi mengaku, hal ini dapat menghilangkan diskriminasi dan penetapan PPh
> terhadap pengeluaran kartu kredit ini merupakan pelaksanaan dari
> Undang-Undang. "Saya melaksanakannya karena ada UU-nya. Jadi, pajak ganda
> yang mana?" cetusnya.
>
> Guna mengenali WP, Ditjen Pajak membutuhkan alat pemantau, yaitu bank data
> WP yang diperoleh dari sejumlah instansi. Bank data wajib pajak yang
> diperoleh dari prinsip knowing your tax prayer (kenali pembayar pajak)
> dinilai cukup ampuh mendorong penerimaan pajak. "Dalam empat tahun
> terakhir,> pendapatan pajak bisa mencapai Rp 800 triliun," katanya.
>
> Ia optimis, pendapatan pajak bisa lebih besar, bila akses pajak ke
> sejumlah
> transaksi keuangan terbuka. Pajak juga berpotensi naik, bila Bank
> Indonesia
> mengizinkan aparat pajak cukup menggunakan UU perbankan Pasal 41 dalam
> rangka penyidikan pajak. Ditjen Pajak cukup melampirkan pajabat pajak dan
> nama nasabahnya untuk mengakses rekening nasabah.
>
> "Sekarang itu belum bisa karena ada peraturan Bank Indonesia yang
> mensyaratkan di bank mana rekening tersebut berada," ujarnya. Dia berharap
> BI segera meluruskan PBI yang bertentangan dengan UU perbankan.
>
> Data wajib pajak dan pungutan pajak yang dikumpulkan boleh jadi akan lebih
> besar bila aparat pajak bisa mengakses debitor bank. Hadi menyatakan, hal
> itu penting untuk memastikan agar pinjaman dipergunakan untuk hal yang
> benar, seperti inves! tasi atau tidak digelapkan. Bila data ini tidak
> terakses
> dan digelapkan, Ditjen Pajak akan mengalami kerugian. (rie)
>
> Akses pajak kartu kredit tak picu pungutan ganda'-- Bisnis Indonesia -
> 25-Feb-2005 --
>
> JAKARTA (Bisnsi): Dirjen Pajak Hadi Poernomo menjamin perluasan akses
> Direktorat Jenderal Pajak ke transaksi kartu kredit tidak akan menciptakan
> pungutan pajak ganda.
>
> Menurut dia, perluasan akses Dirjen Pajak ke transaksi kartu kredit untuk
> memastikan wajib pajak memberi keterangan yang jujur pada waktu melakukan
> pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.
>
> "Tidak ada yang kena pajak sampai dua kali. Apakah penghasilan yang
> dibayarkan untuk [melunasi utang di] kartu kredit itu sudah dilaporkan
> dalam
> SPT atau tidak? Kalau sumber penghasilanya [terekam dalam SPT] ya tidak
> usah
> [dipungut pajak lagi]," katanya di Jakarta,! pekan ini.
>
> Poernomo mengakui pemegang kartu kredit telah membayar pajak partambahan
> nilai (PPN) pada saat melakukan transaksi-jenis pajak tersebut merupakan
> pajak yang langsung dipungut-namun yang ingin ditelusuri Ditjen Pajak
> adlah
> keberadaaan pajak penghasilan (PPh) dari transaksi itu.
>
> PPh, sambungnya, merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas
> peningkatan kekayaan atau tambahan kemampuan ekonomis yang bias tercermin
> dalam transaksi keuangan seperti kartu kredit.
>
> Dirjen Pajak menilai industri keuangan yang mengeluarkan kartu kredit
> tidak
> mungkin memberi plafon pada pemegang kartu melebihi batas penghasilan yang
> bias dibelanjakan calon konsumenya.
>
> "Yang kami kejar adalah PPh-nya misalnya pengeluaran kreditnya mencapai
> sampai Rp14,4 triliun. Apa betul Rp14,4 triliun sudah dimasukan dalam SPT?
> Kalau belum dimasukannya [! berarti] objek pajak. Taruhlah Rp7,5 triliun
> sudah
> dimasukan dalam SPT jadi kalikan [tariff PPh] 30% ada Rp2,3 triliun."
>
> Pada kesempatan berbeda Direktur Akunting dan Sistem Pambayaran BI Mohamad
> Ishak mengatakan bank sentral mendukung Ditjen Pajak mendorong penerimaan
> Negara a.l. melalui perluasan akses ke kartu kredit, namun upaya itu harus
> diiringi dengan perangkat peraturan yang jelas dan transparan. "Tapi juga
> tolong untuk Dirjen Pajak jangan sampai menggangu bisnis kartu kredit
> ini,"
> tandasnya.
>
> Menanggapi hal itu, Poernomo menjamin perluasan akses ke industri kartu
> kredit tidak akan mengganggu bisnis tersebut karena yang diincar Ditjen
> Pajak adalah kewajiban PPh sehingga tidak langsung membebani industri
> tersebut.
>
> Dirjen Pajak melanjutkan perluasan akses ke kartu kredit juga bias menjadi
> sarana menekan potensi kehilangan penerimaan Negara.
>
> Indah Suksmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
> mengatakan Ditjen Pajak sebaiknya memfokuskan kepada pemegang kartu yang
> memiliki kartu kredit tinggi ketimbang yang bernilai kecil.
>
> "Saya kira ada cara-cara lain dalam melihat hal pajak dari pada membabi
> buta
> untuk mengambil pajak masyarakat," ujarnya.
>
> Bisa rusak
>
> Sementara Budi Setiawan, Ketua Umum Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)
> menghawatirkan ekspansi Ditjen Pajak ke industri kartu kredit akan merusak
> tingkat kepercayaan masyarakat.
>
> Budi mengharapakan ada diskusi lanjutan dengan Ditjen Pajak tentang
> transparansi mekanisme pelaporan SPT pemegang kartu.
>
> "Kami minta Dirjen Pajak kalau lebih efektif itu minta pembayar pajak
> mencantumkan nomor kartu kreditnya di SPT, baru dikembangkan lagi tapi ini
> baru pembicaraan, skema! nya mau bagaimana itu akan dibicarakan lebih
> lanjut,"
> ujarnya.
>
> Bila perkiraan fee yang diterima penerbit kartu kredit sebesar Rp750.000
> per
> tahun per kartu kredit, dan tarif PPh yang digunakan adalah 30%, maka
> diperkirakan potensi pajak yang seharusnya dapat diterima penrbit kartu
> kredit kurang labih Rp1,125 triliun.
>
> Kehilangan potensi pajak ini akibat minimnya akses Ditjen Pajak terhadap
> data-data kekayaan wajib pajak, disamping adanya hambatan dari UU
> Perbankan.
>
> Berdasarkan perhitungan Ditjen Pajak potensi kehilangan pajak dari kartu
> kredit kurang lebih Rp4,2 triliun dengan asumsi menggunakan tarif PPh yang
> sama.(faa/luz)
>
>






_______________________________________________
Reuni mailing list
Reuni@smun1sumpiuh.com
http://smun1sumpiuh.com/mailman/listinfo/reuni_smun1sumpiuh.com





Do you Yahoo!?
Read only the mail you want - Yahoo! Mail SpamGuard.

_______________________________________________
Reuni mailing list
Reuni@smun1sumpiuh.com
http://smun1sumpiuh.com/mailman/listinfo/reuni_smun1sumpiuh.com



Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
_______________________________________________
Reuni mailing list
Reuni@smun1sumpiuh.com
http://smun1sumpiuh.com/mailman/listinfo/reuni_smun1sumpiuh.com

Kirim email ke