Jum'at, 11 Februari 2011 18:25 wib
JAKARTA - Produsen pelumas PT Shell Indonesia (Shell) akan membangun pabrik pelumas senilai USD100 juta di Indonesia. Presiden Direktur Shell Darwin Silalahi mengatakan, hal itu dilakukan menyusul kinerja penjualan pelumas Shell yang cukup besar di Indonesia. Darwin menjelaskan, pabrik tersebut akan memiliki kapasitas produksi sebesar 100 ribu ton per tahun, yang nantinya akan memenuhi pasar domestik dan regional, terutama China, India, dan Vietnam. "Kami melihat penjualan pelumas Shell di Indonesia sudah cukup bagus. Karena itu kami memutuskan untuk membangun pabrik di sini. Selama ini Shell memenuhi kebutuhan Indonesia dengan mengimpor," kata Darwin di Jakarta, Jumat (11/2/2011). Darwin menjelaskan, pada saat ini, penjualan pelumas Shell mampu meraih pasar di 100 negara yang dipasok dari semua pabriknya yang berlokasi di sekira 30 negara. Maka dari itu, Darwin menuturkan, pihaknya membutuhkan fasilitas insentif. Pasalnya, kata dia, negara-negara di Asia tengah berlomba untuk memberi insentif guna merangsang masuknya investasi. Sementara itu, MS Hidayat mengungkapkan hal senada. "Setelah bertahun-tahun impor, Shell mau menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Mereka menyadari pasar Indonesia yang besar. Saya minta mereka segera realisasikan tahun ini. Lokasinya antara di Marunda atau Cilegon. Kedatangan pihak Shell tadi menanyakan, regulasi insentif fiskal yang menarik investasi mereka," kata Hidayat. Sehingga, jelas dia, pihaknya berjanji untuk memperjuangkan pemberian insentif fiskal investasi yang diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 62/2008 tentang Insentif Pajak Pengahasilan (PPh) untuk Investasi bidang Usaha Tertentu dan Wilayah Tertentu. "Harapannya, Februari ini bisa terbit revisi PP 62/2008. Menurut saya, investasi Shell ini memenuhi kategori yang diatur oleh PP itu. Termasuk investasi yang pionir. Selain itu, mungkin bisa diberikan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP)," tutur Hidayat. Revisi PP 62/2008, menurutnya, dilakukan dalam rangka menyesuaikan perkembangan sektor bisnis dan investasi yang dinamis. "Regulasi juga harus fleksibel dalam rangka menghadapi kompetitor menarik investasi. Soal usulan-usulan sektor usaha, terkait kriteria yang diatur PP 62/2008, misalnya syarat investasi 30 persen dari total, kalau memang dinilai tidak bisa mengcover kebutuhan investor, nanti dilihat," ujar Hidayat. Di sisi lain, Hidayat mengatakan, pada saat ini pemerintah tengah mempersiapkan rancangan konsep hilirisasi industri petrokimia nasional. "Tahun ini adalah tahun hilirisasi. Itu fokusnya Kementerian Perindustrian. Saat ini, sedang disiapkan rancangan bisnis petrokimia hilir nasional. Bulan depan, saya akan bertemu dengan para pemain di sektor ini. Saya aktif jualan ke investor. Menarik mereka masuk ke hilirisasi," kata Hidayat. Hidayat mengungkapkan, hilirisasi sektor petrokimia sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan industri manufaktur nasional. "Dalam pertemuan tadi, Shell juga menanyakan soal keseriusan dan perkembangan rencana Aramco membangun kilang di sini. Bisa saja dia (Shell) masih ada minat bangun kilang di sini. Target pemerintah, hingga 2014, setidaknya ada dua kilang refinery yang dibangun. Itu cita-cita lama. Marjin industri refinery itu tidak besar, tapi difersifikasi hilirnya panjang. Sehingga, dibutuhkan penyikapan fiskal. Sebab, investasi di sektor itu tergolong pionir karena setelah sekian lama tidak ada pembangunan kilang," tandas Hidayat --- On Fri, 4/15/11, Fido Dido <[email protected]> wrote: From: Fido Dido <[email protected]> Subject: AUTO To: [email protected] Date: Friday, April 15, 2011, 6:50 AM
