*Remove Fuel Subsidy for Private Cars (Hapus Subsidi Mobil Pribadi)* "Indonesia House of Regional Representatives (DPD) confirming what has been noted by the Head of Fiscal Policy Agency (BKF) under the Ministry of Finance that the administration should move faster in curbing fuel subsidy for private cars in an attempt to avoid an unnecessary scheme of granting financial direct assistance (BLT) for the poors."
-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menghapus subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi di 2012. Upaya tersebut diharapkan bisa mencegah penggelontoran subsidi bagi masyarakat mampu. -Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, 53 persen BBM bersubdisi dihabiskan oleh kendaraan roda empat. “Nah itu yang menurut saya langsung (dihapuskan). Tinggal sekarang berani enggak pemerintah memutuskan itu,” kata Bambang. Menurut Bambang, kuota 38,6 juta kilo liter BBM bersubdisi pasti akan terlampaui. Namun, kata dia, jika ada pembatasan, pemborosannya tidak akan parah. Defisit anggaran di 2011 diperkirakan akan melebihi ambang batas psikologis 2 persen Produk Domestik Bruto (PDB). '+' http://www.jpnn.com/read/2011/06/21/95759/Hapus-Subsidi-Mobil-Pribadi- JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menghapus subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi di 2012. Upaya tersebut diharapkan bisa mencegah penggelontoran subsidi bagi masyarakat mampu. Anggota DPD yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid mengatakan, subsidi seharusnya tidak dinikmati oleh pengguna mobil pribadi. “Jangan sampai subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang tidak patut (menerima subsidi),” kata Farhan dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPD, Jakarta, kemarin (20/6). Menkeu Agus Martowardojo mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan dua opsi untuk mengurangi subsidi BBM. Yakni, kenaikan harga BBM dan pengaturan distribusi BBM bersubsidi. “Kalau penyesuaian harga BBM tentu masih kita rundingkan. Nanti hari Jumat (24/6) akan ada pembahasan dengan Menko Perekonomian,” kata Agus. Ia mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi saat ini telah 7 persen melampaui jatah yang ditetapkan di APBN. Ia berharap Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Kementrian ESDM, dan Pertamina, bisa mengendalikan konsumdi BBM bersubsidi, agar tidak melampaui jatah 38,6 juta kilo liter. “Kalau saya dengar secara informal itu bisa,” kata Agus. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) pada Mei berada di kisaran USD 115,18 per barel. Sehingga, mulai Januari-Mei, harga rata-rata ICP mencapai USD 110,40 per USD. Dalam APBN 2011, harga minyak diasumsikan berada di posisi USD 80 per barel. Subsidi BBM tahun ini dianggarkan Rp 95,9 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, 53 persen BBM bersubdisi dihabiskan oleh kendaraan roda empat. “Nah itu yang menurut saya langsung (dihapuskan). Tinggal sekarang berani enggak pemerintah memutuskan itu,” kata Bambang. Menurut Bambang, kuota 38,6 juta kilo liter BBM bersubdisi pasti akan terlampaui. Namun, kata dia, jika ada pembatasan, pemborosannya tidak akan parah. Defisit anggaran di 2011 diperkirakan akan melebihi ambang batas psikologis 2 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Pembengkakan defisit tersebut disebabkan oleh pengajuan tambahan anggaran belanja kementrian/lembaga (K/L), serta meningkatnya risiko fiskal akibat kenaikan harga minyak mentah. Dalam APBN 2011, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp 124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDB. Sebelumnya, pemerintah masih optimistis defisit APBN tidak akan menembus 2 persen PDB.
