Terekam jelas dalam adegan film "Too Big, Too Failed" yang mencoba
mendokumentasikan kejadian dari waktu ke waktu yang begitu menegangkan dalam
konteks AS selama puncak krisis finansial global 2008. Tampak segala upaya
diambil hingga akhirnya upaya pamungkas yang bertentangan dengan prinsip
dasar pasar bebas yang mengeliminasi peran negara pun harus diterabas: "We
have to bail out private!".
Namun, upaya 'total bail-out' laksana 'total footbal' harus dilakukan
menyeluruh dan tidak lagi 'illegal bail-out' satu per satu badan usaha yang
kolaps. Pemerintah harus menunjukkan 'bazooka'-nya dan tidak hanya cuma
'bluffing' akan mampu menangani. Demikianlah, akhirnya RUU TARP (Troubled
Asset Relief Program) sebesar $700 miliar atau setara Rp8.400 (delapan ribu
empat ratus) triliun saat itu diajukan untuk meyakinkan pasar bahwa
Pemerintah AS menjamin likuiditas pembelian toxic asset atau aset-aset
bermasalah sebagai ekses dari mortgage crises.
Meski, kondisi ekonomi dan finansial saat itu sudah sedemikian memburuk,
tidak hanya di AS tetapi seantero dunia, isak tangis dan cucuran air mata
penuh harapan, puluhan badan usaha di negara maju kolaps, termasuk negara
berdaulat seperti Islandia, dan akhirnya ditandai dengan kebangkurtan salah
satu simbol kekayaan AS, lembaga sekuritas tertua, Lehman Borthers, "Siapa
yang tega untuk menghambat upaya pamungkas KITA bersama ("kita?" tanya
sebagian politisi) untuk keluar dari kiamat keuangan ini?" ujar Presiden AS
kala itu, George W. Bush, Jr.
Jawaban sejarah: ada saja yang "tega" tetapi mereka punya posisi dan
argumentasi. Kata "mereka" ini saat itu, Pemerintah/publik AS (tax payers)
tidak sepatutnya bertanggung jawab untuk menalangi swasta yang kolaps karena
salah pengelolaan keuangan dan akibat produk keuangan mereka sendiri.
Argumentasi yang sama dengan mayoritas warga negara Jerman yang menyebabkan
partai politik Kanselir Jerman Angela Merkel harus kalah enam (6) kali dari
tujuh (7) kali pemilu lokal dalam tahun ini. Parlemen Jerman akan mengambil
suara pada Kamis ini untuk menentukan persetujuan terhadap ekspansi EFSF
yang tidak lain TARP versi Uni Eropa.
Siapa "mereka" yang tega itu di 2008?
Ironisnya yang menyebabkan RUU TARP tidak lolos pada tahap pertama tersebut
adalah dari Partai Republik sendiri yang notabene merupakan partai-nya
Presiden berkuasa saat itu, 65 berbanding 133 yang menolak dari Partai
Republik.
Kata politisi: "Jika proses legislasi bisa dipersulit untuk menjadi kenangan
dan kepentingan promosi parpol kemudian hari, kenapa dipermudah?" Lanjutnya,
"Setidaknya, jika pada akhirnya sebaiknya "disetujui", maka pada awalnya
seharusnya "ditolak" dahulu.":d
U.S. House Rejects $700 Billion Financial-Rescue Plan
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aJY4KBvL.dRE
'+'
