Si Cebol dan Si Jangkung
Oleh: KH. A. Mustofa Bisri
Seorang isteri anggota DPR, ketika mudik, bercerita kepada tukang pijat
langganan-lama-nya tentang kehidupan di Jakarta. Mbok Sunthi, si tukang
pijat itu, sambil memijat, iseng-iseng bertanya tentang gaji anggota DPR.
Sambil menikmati pijatan, si istri anggota Dewan itu pun menjawab; katanya
setelah lebih dahulu tertawa renyah, "Ah berapa sih, Mbok? Tidak banyak kok.
Lebih banyak gajinya anggota DPRD. Tahu 'kan anggota DPRD? Itu lho seperti
Bapak sebelum ke Jakarta. Gaji DPR itu, setelah dipotong macam-macam,
sebulan, bersih paling-paling cuma sembilan juta rupiah. Apalah artinya 9
juta di kehidupan Jakarta yang serba mahal?"
"Sembilan juta rupiah?" pekik mbok Sunthi tanpa sadar. Seketika tangannya
yang memijat berhenti sejenak. Mulutnya ngowoh. Tak terbayangkan. Dia
sendiri, seandainya pun setiap hari memijat 3 4 orang, sebulan bisa
mengumpulkan 100-150 ribu saja sudah untung. Bagaimana orang bisa
menghabiskan uang 9 juta sebulan? Kalau anggota biasa saja 'gaji bersih'nya
9 juta; lalu berapa gaji para pimpinannya? Berapa pula gaji menteri?
Presiden? Mbok Sunthi tersenyum sendiri, "Ah, ngapain ngurusin gaji orang"
pikirnya; dan dia pun melanjutkan pekerjaannya.
Mbok Sunthi tentu tidak tahu bahwa selain 'gaji bersih' itu, wakilnya,
anggota dewan yang terhormat itu, masih mendapatkan berbagai fasilitas; baik
secara resmi maupun tidak resmi. Andaikata tahu, mungkin tukang pijat desa
itu bisa klenger.
***
Mbok Sunthi adalah salah seorang dari sekian juta rakyat yang mempercayakan
'nasib' mereka kepada para pemimpin dan 'wakil' mereka. Rakyat, sebagaimana
dimaklumi, adalah 'kosa kata' yang paling disukai oleh para pemimpin,
terutama oleh para anggota parlemen yang terhormat. Mereka sangat fasih
menyebut kata itu. Para anggota parlemen, malah jarang menyebut diri mereka
anggota parlemen; mereka lebih suka menyebut diri dan disebut 'wakil
rakyat'. Sebutan ini agaknya memberi pengaruh khusus bagi ketentraman batin
mereka.
Namun; cobalah anda pikir; bagaimana para pemimpin dan elite politik itu
dapat berpikir dan merasa sebagaimana rakyat, bila segala yang dipikir dan
dirasakan rakyat sama sekali tak pernah singgah di benak dan hati mereka.
Mereka, misalnya, tidak pernah berpikir tentang tetek-bengek keperluan hidup
seperti sembako. Mau makan-minum sudah tersedia berlimpah, tinggal
menyantap. Mau plesir, semuanya sudah cemawis. Mau pergi, kendaraan tinggal
memilih. Mau tidur dimana saja, fasilitas serba bintang -kalau perlu plus
'guling hidup'- sudah ada yang mengatur. Sedetik pun mereka tidak pernah
merasa lapar dan haus, meski tampak selalu lapar dan kehausan. Mereka boleh
jadi bahkan tidak pernah dipusingkan soal beaya sekolah anak dan keruwetan
mengatur pemasukan dan pengeluaran uang sehari-hari. Tak pernah tahu apakah
harga cabe, misalnya, naik atau turun.
Nah, untuk mereka yang kehidupannya seperti itu, apa keberatannya bila tarip
BBM, telpon, dan listrik sekaligus naik 'cuma' sekian rupiah. Insya Allah
serentak bersama dengan itu semua, tarip angkutan, SPP, dlsb naik pula,
mereka pasti tak akan merasakannya. "Itu kan soal kecil!" mungkin demikian
komentar mereka. Jadi saya bisa membayangkan betapa kaget mereka melihat
reaksi yang begitu hebat dari rakyat menentang kenaikan serempak BBM, TDL,
telpon itu. Para mantan rakyat itu, tak habis berpikir mengapa kenaikan
tarip yang tidak seberapa itu direaksi rakyat sedemikian rupa. Apalagi sudah
dijelaskan bahwa kenaikan itu untuk kepentingan rakyat juga. Dari
ketidakmengertian, kalau tidak mendapat hidayah Allah, mereka pun kemudian
menganggap bodoh rakyat dengan cara klise menuduh mereka yang menentang itu
ditunggangi.
Rakyat sendiri yang -secara pemahaman konvensional- tahunya pemimpin rakyat
itu mengayomi dan bertindak untuk kepentingan rakyat, tahunya wakil rakyat
itu ya menyuarakan aspirasi dan membela rakyat; tentu kaget melihat
kenyataan bahwa setiap hari menyaksikan tingkah laku para pemimpin dan
wakil-wakil rakyat itu semakin jauh saja dari yang selama ini mereka coba
yakini. Setiap hari rakyat menyaksikan para pemimpin dan 'wakil' mereka
semakin terlepas dari masalah mereka.
Melihat 'pertentangan' rakyat v penguasa (termasuk para wakil rakyat)
terutama yang dipicu oleh kebijaksanaan pemerintah (termasuk DPR) menaikkan
BBM, TDL, telpon dan 'pertentangan' tak bermutu antara sesama kelompok
masyarakat (terutama antar kelompok masyarakat Islam yang mayoritas di
negeri ini), saya jadi teringat pada zaman sosialisasi Khitthah Nahdlatul
Ulama, KHM Ahmad Sahal Machfudz, pernah mengecam mereka yang mengukur
Khitthah NU hanya dengan ukuran kepentingan sendiri. Lalu Rais 'Am NU yang
juga ketua MUI itu membuat tamsil: dua orang jangkung dan cebol yang
mengukur kedalaman sungai dengan ukuran dirinya masing-masing; maka yang
jangkung mengatakan sungai itu dangkal dan si cebol mengatakan sungai itu
dalam. Bila masing-masing bersikeras dengan ukurannya sendiri-sendiri dan
kemudian bertikai karenanya, insya Allah sampai kiamat kurang dua hari
pertikaian mereka tak akan berhenti. Mestinya, bila mereka mau mengukur
dengan ukuran standar, menggunakan meteran, pertikaian tak akan terjadi.
Masalahnya sekarang, dalam konteks kondisi kehidupan kita yang lebih luas,
maukah atau bisakah kita khususnya para pemimpin dan elit kitamenggunakan
ukuran standard itu? Apalagi bila kita ingat umumnya para pemimpin dan elit
kita sudah sedemikian rupa menyintai dan mengagumi diri mereka sendiri.
Mudah-mudahan Allah memberi ampunan dan hidayah kepada kita dan khusunya
kepada para pemimpin kita. Amin. ***
[Non-text portions of this message have been removed]
Donasi Dana untuk Sarikata.com :
No Rek : 145-118-2990
Atas Nama : Yudhi Aprianto
BCA KCP : Gatot Subroto Jkt
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas donasi yang telah Anda
berikan demi kelangsungan Sarikata.com di dunia maya ini.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/sarikata/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
