IPDN Itu Oleh: KH. A. Mustofa Bisri
Begitu selesai pengajian Selasanan, kawan-kawan jamaah yang biasa ''berdiskusi'' langsung bergerombol membentuk halqah (sering keliru disebut halaqah) Keriungan. Ini pertanda mereka sudah mempunyai agenda pembicaraan yang sama di benak mereka masing-masing. Benar saja. Kang Mansur belum lagi jenak duduk sudah langsung angkat bicara, "Sampeyan semua tentu sudah lihat tayangan berita tentang kematian Cliff Muntu dari IPDN itu? Bagimana komentar Sampeyan?" "Apa sih IPDN itu?" tanya si Dul lugu membuat kang Mansur yang bersemangat jadi agak keki. "Kamu ini terlalu Dul," gerutunya. "Kapan kamu ini maju kalau malas mengikuti perkembangan zaman!" "Aku tahu, aku tahu," buru-buru si Dul nyahut. "Itu kan sekolahan calon priyayi to, untuk jadi camat. Ya kan? Yang saya tanyakan itu kepanjangan IPDN. Jangan-jangan sampeyan sendiri nggak tahu." Sekarang Kang Mansur benar-benar klencutan, karena sebenarnyalah dia kurang tahu persis IPDN itu singkatan apa. Dia hanya tahu bahwa dua huruf terakhir itu kepanjangan dari Dalam Negeri. Tapi tak dia sudah dapat menguasai dirinya dan berkata dengan suara meninggi, "Memang aku kurang tahu persisnya singkatan itu dan aku tidak ingin tahu. Itu tidak penting. Saya hanya ingin dengar komentar kalian mengenai lembaga pendidikan yang lagi-lagi merenggut korban anak-didiknya ini." "Kalau tak salah itu singkatan dari Insitut Pemerintahan Dalam Negeri;" tukas Mas Manaf mendahului si Dul yang tampaknya masih akan buka mulut menanggapi kang Mansur. "Sekolah birokrat itu dulu namanya STPDN. Sekolah Tinggi diganti Institut." "Bedanya apa kang, antara sekolah tinggi dan institut?" Si Dul lagi yang bertanya. Mas Manaf baru saja akan menjawab, tiba-tiba kang Parman mendahului dengan nada sewot, "Alaah, tak ada bedanya. Itu kan hanya untuk menghapus citra yang dulu tercoreng akibat *konangan* membunuh anak didiknya. Diganti namanya biar masyarakat mengira lembaga itu sudah berubah beradab. Tidak biadab lagi!" "Menurut saya, itu memang sekolahan gila!" gerutu lik Akram dengan suara rendah, seolah-olah mengimbangi nada tinggi kang Parman. "Sekolahan gila bagaimana, kang?" lagi-lagi si Dul yang bertanya. "Ya. Sampeyan kan sudah melihat sendiri kebrutalan murid atau yang mereka sebut praja sekolahan itu," kata lik Akram masih dengan nada rendah. "Padepokan silat saja tidak seperti itu. Di padepokan kalau pun ada murid dipukul, itu setelah sebelumnya diberi pelajaran pendahuluan tentang ketahanan dan bela diri. Dan, murid yang dipukul memang sudah siap. La ini, sekolah yang kata si Dul tadi sekolah calon priyayi, pamong praja, kok mentradisikan praktik preman seperti itu untuk apa? Apa dipersiapkan nanti kalau jadi camat, tidak akan canggung lagi memukuli lurah-lurah? Atau agar nanti selalu siap bila sewaktu-waktu ditonjok bupati?" Beberapa kawan jamaah tertawa kecut mendengar bicara lik Akram yang meskipun pelan tapi terasa tajam itu. "Yang saya heran," tiba-tiba kang Kimin, senior jamaah, angkat bicara, "untuk apa sih departemen dalam negeri mendirikan sekolah tingi atau institut itu? Apakah fakultas semacam Fakultas Ilmu Sosial Politik di perguruan-perguruan tinggi itu masih kurang?" "Iya ya, kang," kata kang Slamet yang dijuluki DPR Swasta oleh kawan-kawan jamaah. "Lagipula mengapa harus ada pendidikan tinggi camat segala, la wong mau jadi bupati, gubernur, sampai presiden saja tidak diharuskan lulusan perguruan tinggi. Presiden RI kedua yang berkuasa nyaris sumur hidup dan mungkin yang meneken keputusan pendirian STPDN/ IPDN itu pendidikan formalnya apa? Menteri-menteri, termasuk menteri dalam negeri pun, diangkat hanya terserah maunya presiden. Seandainya aku jadi presiden, lalu aku tunjuk si Dul jadi menteri dalam negeri atau kang Parman jadi mensekneg, misalnya, siapa yang mau ngurus latar belakang pendidikannya?" Kang Slamet berhenti sejenak, nyruput tehnya, baru setelah tak ada yang menukas, melanjutkan dengan gaya presenter tv, "Survei membuktikan, banyak bupati juga anggota DPR yang tidak *genah* pendidikannya dan bisa bercokol di kursi jabatannya hingga bosan. Bahkan konon ada bupati yang juga tidak jelas pendidikannya, sudah menjabat dua kali priode, masih akan mencalonkan diri jadi wakil bupati." "Jadi menurut Sampeyan, IPDN itu sebaiknya diapakan?" tanya kang Jamin yang dari tadi hanya diam saja. "Hanya ada satu kata," jawab kang Slamet menirukan gaya penyair Wiji Thukul, "Bubarkan!" Kawan-kawan jamaah pun manggut-manggut, entah setuju karena menganggap pernyataan kang Slamet sebagai pendapat atau mengamininya karena menganggapnya harapan dan doa. Lalu mereka pun bubar. [] [Non-text portions of this message have been removed]
