Demokratisasi sebagai Proses Oleh: KH. Abdurrahman Wahid
Beberapa hari yang lalu penulis artikel ini diundang seorang teman untuk bertemu sekitar 200 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di negeri kita. Dalam pertemuan itu sudah tentu ada berbagai pandangan yang saling berbeda. Tuan rumah menyatakan dalam pidato yang disertai dokumentasi yang kuat bahwa sebaiknya penulis artikel meninggalkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk lebih mengonsentrasikan diri pada perjuangan menegakkan demokrasi. Ia menyatakan, apa yang dikemukakannya itu menjadi sangat penting karena penulis artikel ini adalah seorang pejuang yang meyakini pentingnya demokratisasi. Hal ini telah dibuktikan dalam masa yang sangat panjang, yaitu sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa. Namun, ada hal yang harus diingat bagi kepentingan kita bersama. Penulis artikel ini "mempertahankan" sikapnya bahwa undang-undang telah menetapkan pentingnya arti sebuah partai politik (parpol). Berpegang pada kenyataan tersebut, penulis artikel ini tentu saja merasa bahwa kehidupan parpol itu menjadi sangat penting. Karena penulis artikel ini sudah mendirikan parpolnya sendiri, yaitu PKB, sudah tentu ia tidak dapat meninggalkan parpol tersebut. Karena itu, penulis artikel ini harus meneruskan kiprahnya melalui PKB, bahkan lebih jauh lagi, penulis harus "rela" untuk menampung dalam parpol tersebut orang-orang yang tidak mengerti hakikat demokratisasi itu sendiri. Inilah konsekuensi dari ketaatannya pada undang-undang. Dalam hati, penulis artikel ini bahkan berjanji kepada diri sendiri untuk menerima kehadiran siapa pun dalam PKB, termasuk orang-orang dari partai lain yang ingin bergabung dalam PKB. Konsekuensi tersebut tidak pernah terbayangkan oleh penulis artikel ini sebelumnya. Di sinilah penulis artikel ini memahami apa yang ditulis teman baiknya, Rahman Tolleng, dengan istilah demokrasi modern. Kata modern harus dibedakan dengan demokratisasi berdasarkan takhayul dan hal-hal lain yang tidak rasional. Pada prinsipnya demokrasi itu harus dibedakan pada hal-hal yang tidak rasional yang sering menjadi "bumbu" bagi kita untuk melakukan sebuah tindakan politis. Hal ini telah dilakukan pemerintahan Orde Baru dengan menggambarkan seolah-olah diperlukan sistem kekuasaan yang bertumpu kepada satu orang. Sudah tentu hal ini berbeda dari apa yang dikemukakan Undang-Undang Dasar 1945 karena MPR belum mengundangkan amendemen-amendemen atas konstitusi yang kita miliki, yang memberikan jaminan kepada semua golongan, baik mayoritas ataupun minoritas, yang ada di negeri kita. Hal ini berbeda dengan pandangan Munarman,saudara penulis artikel ini. Sebagai seorang santri, bukannya musuh, melainkan penulis artikel ini menolak pandangannya yang hanya mementingkan satu pihak. Haknya untuk berpendapat lain dijamin Undang-Undang Dasar yang kita gunakan saat ini. Pendapat seperti yang dikemukakan penulis artikel ini adalah pendapat yang sering dijauhi orang. Padahal, pendapat seperti itulah yang sebenarnya merupakan esensi sebuah proses yang dinamai demokratisasi. Memang tradisi berdemokrasi tidak mudah diwujudkan. Memang sangat berat, tapi untuk sebuah tujuan mulia, ia harus dilalui. Tapi, begitu sebuah masyarakat demokratis dapat didirikan, sikap seperti itu menjadi sangat mudah untuk diterapkan. Mantan Wapres AS Albert Arnold Gore (Al Gore) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penguasaan modal besar atas televisi. Peringatan Al Gore itu menjadi sangat penting, tapi ia menunjukkan sesuatu yang "sangat indah", yaitu bahwa warga negara biasa dapat melakukan koreksi atas sebuah hal yang dianggap salah. Dengan kata lain, kita perlu selalu waspada terhadap penggunaan media-media politik secara benar dan tepat. Sebuah proses demokratisasi memang memerlukan kewaspadaan para pejuang yang ingin menegakkannya. Inilah esensi proses demokratisasi: para pemilih berhak menentukan apa yang diperlukan sebuah bangsa dan negara. Kalau hal ini dilupakan, yang terjadi adalah tegaknya sebuah proses Pseudo demokrasi seperti terjadi di bawah Hitler, Mussolini, Stalin, dan Hideki Tojo. Hal inilah yang tidak boleh kita lupakan, lalu menjadi penting arti sebuah kewaspadaan, bukan? Pengasuh Pondok Pesantren al-Munawwarah, Ciganjur Jakarta Selatan (Seputar Indonesia, Senin , 25 Agustus 2008) [Non-text portions of this message have been removed]
