Kemenangan atau Ketakutan?** *Oleh: KH. Abdurrahman Wahid*
Beberapa waktu yang lalu di negara bagian Colorado berlangsung konvensi Partai Demokrat. Partai itu akan menetapkan calon presiden dan wakil presiden AS di Denver. Di kota yang dulu penuh dengan puluhan ribu sepeda dan sedikit sekali kendaraan bermotor ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan (*environment*) tumbuh membesar di masa-masa yang akan datang. Dengan digunakannya isu tersebut oleh sebuah partai politik sebesar Partai Demokrat, kesadaran itu akan muncul dalam pemikiran orang-orang Amerika Serikat. Ia sejajar dengan buku tulisan mantan Wakil Presiden Al Gore berjudul *the Assault on Reason*. Sekarang isu lingkungan menjadi pembicaraan utama dalam kehidupan politik di Negeri Paman Sam itu dan akan berkembang dalam kehidupan politik seluruh dunia di masa datang. Walaupun banyak yang melanggarnya, lingkungan tetap menjadi isu utama. Yang menarik dalam mengikuti penetapan para calon presiden dan wakil presiden itu adalah upaya para calon presiden untuk "menambal" kekurangannya dengan menutup kemungkinan bagi pihak lawan memanfaatkan kekurangan tersebut. Barack Obama menetapkan seorang senator yang sudah 36 tahun berusaha menguasai politik luar Negeri Paman Sam, yaitu Joe Biden menjadi wakil presiden. John McCain berbuat hal yang sama dengan menunjuk Sarah Palin sebagai cawapres dari Partai Republik. Dengan demikian, sikap dan kesadaran baru akan tumbuh dalam kehidupan politik nasional negara itu,yakni sadar lingkungan dan bersih dari korupsi. Maka, dapat diharapkan bahwa korupsi akan lebih ditekan pada tingkat lokal, bukan nasional. Kenyataan seperti ini membuat kita bertanya, kemenangan budaya baru atau ketakutan akan masa depan dalam berpolitik di tingkat nasional? Padahal, sangat jauh antara sikap Presiden Nixon dari Partai Republik pada 70- an, yang akhirnya mengakibatkan penyelidikan Watergate, dengan dipilihnya Sarah Palin sebagai cawapres dari partai tersebut. Tetapi, pada tingkat negara bagian, kita melihat orang-orang dari partai tersebut tetap saja menyandang gelar sebagai koruptor. Dipilihnya Joe Biden menunjukkan tindak pencegahan yang sama dari kalangan Partai Demokrat. Sebab, pada pemerintahan Bush, perusahaan Halliburton yang didukung Presiden AS itu untuk ikut menikmati "keuntungan"dalam masa perang Irak. Hal seperti itulah yang menyebabkan munculnya sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Negeri Paman Sam itu karena upaya menghilangkan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah. Seperti dialami penulis artikel ini, akibat memerangi korupsi, dengan sangat terpaksa ia menanggung risiko berpecah dengan fungsionaris partainya sendiri, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, setelah diaduk-aduk pihak luar, ia harus menghadapi orang-orang dari partainya sendiri yang memilih meninggalkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partainya itu dalam penentuan orang-orang yang akan dicalonkan untuk menjadi anggota DPR RI dan badan-badan legislatif lainnya di negeri ini. Padahal, penulis artikel ini sedang berusaha sebisa mungkin untuk membersihkan partainya dari hal-hal koruptif seperti itu.Tindakan demi tindakan dilakukan untuk membersihkan partai, antara lain dengan membekukan sejumlah kepengurusan partai di tingkat pusat, provinsi, dan pemerintahan lokal. Sebab, demokratisasi menghendaki dilaksanakannya prinsip kebersihan dan keterbukaan dalam segala hal. Di sinilah penulis menemukan kesulitan sangat besar untuk mengembangkan kehidupan partai yang bersih dalam proses demokratisasi di negeri kita. Keterlibatan ini yang akhirnya mewajibkan para teman mengajak penulis meninggalkan kehidupan partai politik dan meninggalkan PKB. Memang sangat mudah bagi penulis artikel ini untuk meninggalkan kehidupan politik praktis. Tetapi, bukankah undang-undang telah menetapkan bahwa partai politik adalah wahana demokratisasi. Ini juga berlaku bagi PKB. Penulis menyadari suka dan duka kehidupan politik di negeri kita, antara keinginan pribadi dengan kepentingan umum. Tapi, bukankah dengan begitu menjadi kabur pemisahan kepentingan umum dari kepentingan politik? Ini juga mengakibatkan kesulitan membedakan kepentingan politik sesaat dari kepentingan umum, bukan? *Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)* (*Seputar Indonesia*, Ju'mat, 05 September 2008) [Non-text portions of this message have been removed]
