RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
sepertimya masalah gas untuk PLN ini sdh lama tapi kayaknya masih mbulat mbulet terus, ada pembangkit gas ( PLTG) di Bali sdh dibangun tapi belum jelas gasnya mau diperoleh dariman misalnya di Bali , dg kebutuhan gas untuk pembangkitnya yg kalau tdk slah mencapai 100 BBTUD lbh belum jelas gasnya dari mana ( belum ada kontrak ) yg akhirnya baru mau direncanakan bangun FSRU atau dg CNG , karena pembangkit Gas tsb sdh ada dan harus beroperasi maka ya terpaksa dioperasikan dg BBM yg biayaanya jauh lbh besar ( terjadilah inefisiensi biaya oprasional) krn kalau dimatikan akan terjadi defisit daya yg akhirnya terjadi pemadaman. ( Pertanyaanya apakah dulu waktu mau mbangun tdk disiapkan gas nya dari mana ) Ada lagi pembangkit yg sdh ngantongi kontrak PJBG sdh cukup lama ( 2005 ?} tapi gasnya nggak datang datang spt di PLTG Tambak Lorok Semarang yg akan disuplai dari Kepodang. akhirnya lagi lagi harus dioperasikan dg BBM biar tetap operasi agar listriknya tidak "öglangan"alias padam. dan masih ada lagi bbrapa kasus kasus spt tsb. Untuk Membangnun pembangkit ada yg namanya RUPTL ( Renc Umum Penyediaan Tenaga Listrik) disitu sdh dibahas ttg, Kondisi Pembangkit yg ada saat ini, Kebutuhan listrik , pertumbuhanya permintaan listrik biasanya lbh besar dari angka pertumbuhan ekonmi , ketersediaan Energi Primer ( gas , batubara. EBT, BBM), jumlah dan jenis pembangkit yg akan dibangun, dll Pertanyaanya Kok selalu implementasinya tdk sesuai . Mungkin sdh waktunya malihat nya dari semua aspek khususnya disisi hulu terkait dg ketersediaan energi primernya agar terjamin pasokanya . agar energi primer tsb siap pakai ( langsung mengalir ketika pembangkitnya siap beroperasi)dan terjamin ketersediannya sepanjang umur pembangkit( menyagkut besarnya cadangan terbukti yg sdh siap disalurkan ) salam Ismail Zaini > Pak Noor, > > > > Trima kasih ata keterangannya. Memang rupanya banyak permainan hingga > harga gas cuma dihargai S1/mmbtu dan regassing sampai $5/mmbtu. Kalau K3S > cuma dapat $1/mmbtu, tidak ada yang explorasi dan geologist kita ngangur. > > > > Salam, > > > > HL Ong > > > > From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor > syarifuddin > Sent: Tuesday, January 17, 2017 1:33 PM > To: iagi-net@iagi.or.id > Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah > > > > Selamat siang Pak Ong, > > > > Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan > dengan baik/normal. > > > > Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita > melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor > ya jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa > makan biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik > cukup tinggi.. > > > > yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga > gas dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan > Negara) hanya dapat 1 US$/mmbtu... > > > > Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum > berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi > kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. > > > > Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014 > soal ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-) > > > > Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta? Akir-akir > ini FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang. > Ini adalah ineffisiensi. > > > > Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan > harga yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses > regasing)... sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa, > jadilah bleeding mereka... > > Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi > di Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi... > > > > Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi > di Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. > Inefficiency (mungkin ada faktor politik?). > > > > LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera > utara Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya > panjang, ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu > dan oleh karenanya indutsri di sana teriak semua :-) > > > > Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di > Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6 > US$/mmbtu untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari > 500km (via pipa bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema > pengemban
Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Ong, Terima kasih remindernya. PPIAGI selalu mencoba menanggapi isu-isu kebumian terkini (walau mungkin blm semuanya tertangani) dng berbagai sikap. Sebagian melalui kontak langsung dng instansi terkait (contoh: mendorong perlunya segera dibuka lelang WIUP yg kita suarakan ke Dirjen Minerba agar eksplorasi mineral lbh bergairah lagi), atau melalui siaran pers (bbrp kali kita lakukan). Kita juga punya Bidang Kebijakan Publik dalam kepengurusan yg menangani hal-hal spt ini dan yg tentunya selalu dibantu Bidang lain dlm membuat kanian. Ide dan masukan yg diangkat pak Ong bagus sekali utk ditindak lanjuti - akan kita bahas internal PP, dan mungkin nanti akan kami hubungi pak Ong. Salam, Daru Sent from my mobile device > On Jan 17, 2017, at 13:15, Ong Han Ling wrote: > > Teman2 IAGI, > > Sudah waktunya IAGI membantu Pemerintah demi kepentigan kita sendiri, yaitu > mendapatkan pekerjaan. Salah satu contoh yang perlu dapat tanggapan adalah > keputusan MK. Saya cuma melihat dari sudut manfaatnya bagi IAGI dan bukan > dari sudut hukumnya. > > Kenyataannya sudah ada tiga keputusan MK dalam kurun waktu empat tahun yang > menurut saya pelaksanaanya bisa dianggap merugikan IAGI dan anggotanya. > Pertama adalah pembubaran BPMIGAS. Kedua adalah ttg. UU air tanah yang > diberikan kepada Asing untuk kemasan air minum. Ketiga yang baru terjadi > bulan lalu dan dibahas oleh Pak Noor adalah pembatalan Pasal 11 yang > melarang swasta termasuk asing untuk penyediaan listrik. Padahal Pemerintah > tidak punya uang untuk mengerjakan sendiri. Berarti akan ada stagnasi. Memang > akirnya listrik yang dikelola swasta akan dilanjutkan juga dengan merubah > atau mengeluarkan peraturan baru seperti yang diutarakan Pak Noor. Tapi ini > memerlukan biaya dan waktu yang sebetulnya tidak perlu. Kita sering bikin > peraturan yang merugikan diri sendiri. Namun, "damage has been done", > investor baru takut dan mundur. Produksi batubara akan turun menunggu > peraturan baru? Geologist nganggur. Investor Geothermal mulai bertanya, kapan > giliran kita? > > Sebagai contoh kita lihat sejarah BPMIGAS yang dibubarkan karena dianggap > inkonstitutional. BPMIGAS sudah berjalan 11 tahun. Ditutup langsung termasuk > cabang tidak diperkenankan beroperasi. Semua sedang rapat diluar kota > dipanggil pulang. Semua yang ada logo BPMIGAS tidak boleh dikeluarkan dan > diganti termasuk email, fax, dsb. Selama kurang lebih seminggu terjadi > stagnasi total. Pergantian crew berhenti. Investor diluar negeri bingung, > tidak bisa berhubungan. Mereka bertanya apakah kontrak PSC yang > ditandatangani dengan BPMIGAS masih berlaku? Konsultan asing menyebutkan > sebagai "Draconian Law" atau hukum rimba yang berlaku abad 16/17 di Eropa. > Kerugian prusahaan bisa triljunan. Yang rugi akirnya Pemerintah karena K3S > akan menagih lewat Cost recovery. > > Kita perlu bertanya? Apakah perubahan dari BPMIGAS ke SKKMIGAS membawa > manfaat bagi Negara? Apakah perlu begitu drastis? Apakah keputsuan MK yad. > bisa diberi tenggang waktu? Apa yang perlu diganti, sistim, orang, atau > undang-undangnya? Diperlukan pengarahan yang jelas. Apakah setelah setahun > berjalan, MK perlu datang untuk menguji? Dsb. Kalau tidak ada perbaikan, > berarti cuma ganti baju, karena semua sama kecuali pimpinan yang diganti. > > Mungkin ada anggota IAGI yang pandai menulis dan sedang ngangur bisa menulis > sejarahnya dimulai dari Pertamina/BKKA menjadi BPMIGAS lalu SKKMIGAS. Buku > demikian pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua termasuk orang hukum. > IAGI bisa sponsor dan saya akan bantu. Ini merupakan kontribusi IAGI nyata. > > Salam, > > HL Ong > > > > > From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of Ong Han > Ling > Sent: Saturday, January 14, 2017 11:36 PM > To: iagi-net@iagi.or.id > Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah > > Pak Noor, > > Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru. > > Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor > minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak > rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di > Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita > ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang > dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat > perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada > kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur. > > Salam, > > HL Ong > > From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Beh
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Teman2 IAGI, Sudah waktunya IAGI membantu Pemerintah demi kepentigan kita sendiri, yaitu mendapatkan pekerjaan. Salah satu contoh yang perlu dapat tanggapan adalah keputusan MK. Saya cuma melihat dari sudut manfaatnya bagi IAGI dan bukan dari sudut hukumnya. Kenyataannya sudah ada tiga keputusan MK dalam kurun waktu empat tahun yang menurut saya pelaksanaanya bisa dianggap merugikan IAGI dan anggotanya. Pertama adalah pembubaran BPMIGAS. Kedua adalah ttg. UU air tanah yang diberikan kepada Asing untuk kemasan air minum. Ketiga yang baru terjadi bulan lalu dan dibahas oleh Pak Noor adalah pembatalan Pasal 11 yang melarang swasta termasuk asing untuk penyediaan listrik. Padahal Pemerintah tidak punya uang untuk mengerjakan sendiri. Berarti akan ada stagnasi. Memang akirnya listrik yang dikelola swasta akan dilanjutkan juga dengan merubah atau mengeluarkan peraturan baru seperti yang diutarakan Pak Noor. Tapi ini memerlukan biaya dan waktu yang sebetulnya tidak perlu. Kita sering bikin peraturan yang merugikan diri sendiri. Namun, "damage has been done", investor baru takut dan mundur. Produksi batubara akan turun menunggu peraturan baru? Geologist nganggur. Investor Geothermal mulai bertanya, kapan giliran kita? Sebagai contoh kita lihat sejarah BPMIGAS yang dibubarkan karena dianggap inkonstitutional. BPMIGAS sudah berjalan 11 tahun. Ditutup langsung termasuk cabang tidak diperkenankan beroperasi. Semua sedang rapat diluar kota dipanggil pulang. Semua yang ada logo BPMIGAS tidak boleh dikeluarkan dan diganti termasuk email, fax, dsb. Selama kurang lebih seminggu terjadi stagnasi total. Pergantian crew berhenti. Investor diluar negeri bingung, tidak bisa berhubungan. Mereka bertanya apakah kontrak PSC yang ditandatangani dengan BPMIGAS masih berlaku? Konsultan asing menyebutkan sebagai "Draconian Law" atau hukum rimba yang berlaku abad 16/17 di Eropa. Kerugian prusahaan bisa triljunan. Yang rugi akirnya Pemerintah karena K3S akan menagih lewat Cost recovery. Kita perlu bertanya? Apakah perubahan dari BPMIGAS ke SKKMIGAS membawa manfaat bagi Negara? Apakah perlu begitu drastis? Apakah keputsuan MK yad. bisa diberi tenggang waktu? Apa yang perlu diganti, sistim, orang, atau undang-undangnya? Diperlukan pengarahan yang jelas. Apakah setelah setahun berjalan, MK perlu datang untuk menguji? Dsb. Kalau tidak ada perbaikan, berarti cuma ganti baju, karena semua sama kecuali pimpinan yang diganti. Mungkin ada anggota IAGI yang pandai menulis dan sedang ngangur bisa menulis sejarahnya dimulai dari Pertamina/BKKA menjadi BPMIGAS lalu SKKMIGAS. Buku demikian pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua termasuk orang hukum. IAGI bisa sponsor dan saya akan bantu. Ini merupakan kontribusi IAGI nyata. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of Ong Han Ling Sent: Saturday, January 14, 2017 11:36 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Noor, Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru. Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor syarifuddin Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Ong, sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui: - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas s
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Noor, Trima kasih ata keterangannya. Memang rupanya banyak permainan hingga harga gas cuma dihargai S1/mmbtu dan regassing sampai $5/mmbtu. Kalau K3S cuma dapat $1/mmbtu, tidak ada yang explorasi dan geologist kita ngangur. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor syarifuddin Sent: Tuesday, January 17, 2017 1:33 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Selamat siang Pak Ong, Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan dengan baik/normal. Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor ya jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa makan biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik cukup tinggi.. yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga gas dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan Negara) hanya dapat 1 US$/mmbtu... Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014 soal ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-) Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta? Akir-akir ini FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang. Ini adalah ineffisiensi. Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan harga yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses regasing)... sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa, jadilah bleeding mereka... Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi di Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi... Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency (mungkin ada faktor politik?). LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera utara Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya panjang, ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu dan oleh karenanya indutsri di sana teriak semua :-) Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6 US$/mmbtu untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari 500km (via pipa bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema pengembangan pipanya masuk di paket hulu dan menjadi infrastruktur milik Negara... salam, 2017-01-14 22:35 GMT+07:00 Ong Han Ling : Pak Noor, Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru. Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor syarifuddin Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Ong, sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui: - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain dipakai di Lampung juga disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta, berkompetisi dengan PT Nusantara Regas di Jakarta. Jadi sebet
Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Selamat siang Pak Ong, Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan dengan baik/normal. Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor ya jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa makan biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik cukup tinggi.. yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga gas dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan Negara) hanya dapat 1 US$/mmbtu... Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014 soal ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-) Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta? Akir-akir ini FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang. Ini adalah ineffisiensi. Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan harga yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses regasing)... sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa, jadilah bleeding mereka... Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi di Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi... Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency (mungkin ada faktor politik?). LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera utara Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya panjang, ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu dan oleh karenanya indutsri di sana teriak semua :-) Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6 US$/mmbtu untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari 500km (via pipa bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema pengembangan pipanya masuk di paket hulu dan menjadi infrastruktur milik Negara... salam, 2017-01-14 22:35 GMT+07:00 Ong Han Ling : > Pak Noor, > > > > Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru. > > > > Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi > impor minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN > tidak rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada > di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah > kita ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena > harga yang dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak > wajar (Ingat perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya > tergantung pada kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur. > > > > > Salam, > > > > HL Ong > > > > *From:* iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] *On Behalf Of *noor > syarifuddin > *Sent:* Thursday, January 12, 2017 7:34 AM > *To:* iagi-net@iagi.or.id > *Subject:* Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah > > > > Pak Ong, > > > > sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui: > > > > - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang > merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara > Regas didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. > Prinsip PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli > tanpa ada tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). > > - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai > alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama > kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. > Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah > "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. > > - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan > mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun > di offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain > dipakai di Lampung juga disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta, > berkompetisi dengan PT Nusantara Regas di Jakarta. Jadi sebetulnya > redundant, dua regassing unit untuk Jakarta? Akir-akir ini FRSU Lampung > berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang. Ini adalah > ineffisiensi. > > - Fasilitas regasing di Arun setahu saya alokasi gasnya dari Tangguh. Saya > perkirakan demikian. Tapi manf
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Noor, Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru. Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor syarifuddin Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Ong, sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui: - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain dipakai di Lampung juga disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta, berkompetisi dengan PT Nusantara Regas di Jakarta. Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta? Akir-akir ini FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang. Ini adalah ineffisiensi. - Fasilitas regasing di Arun setahu saya alokasi gasnya dari Tangguh. Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency (mungkin ada faktor politik?). salam, 2017-01-11 21:00 GMT+07:00 Ong Han Ling : Pak Liamsi, Terima kasih atas masukan ttg. perlistrikan dan ineffisiensi PLN Jakarta. Fasilitas Regassing LNG dibangun diteluk Jakarta untuk PLN Muara Karang. Pemerintah membatalkan kontrak penjualan ke Taiwan, yang sedang berjalan. PGN juga menempatkan regassing fasilitas buatan South Korea di Jambi. Fasilitas LNG plant di Arun telah dirubah menjadi fasilitas Regassing. LNG dibeli dari Badak. Salah satu penyebab inefficiency PLN adalah karena monopoli. PLN tidak rela memberi harga wajar/komersial untuk gas atau uap yang dihasilkan K3S. Dengan memberikan harga rendah, K3S tidak bergairah melakukan eksplorasi maupun membangun infrastrukur pipa untuk mengalirkan ketempat industri. Salam, HL Ong -Original Message- From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of lia...@indo.net.id Sent: Tuesday, January 10, 2017 9:09 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Ong , Trima kasih atas penjelasanya , saya sedikit komen thd tulisan Pak Ong ini : { Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan > harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG > adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi > 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta > dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di > PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa > regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan > keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu.} Saya Tidak tahu LNG ini untuk Pembangkit PLN yg mana , yg saya tahu kalau di wilayah Jabotabek ini ada tiga pembangkit PLN yg menggunakan Gas { PLTG) yaitu Muara Karang , Muara Tawar dan Tj,Priok Berdasarkan Audit BPK ( audit khusus/audit investigasi thd sektor hulu listrik ( penggunaan energi primer ) PLN th 2012 yg lalu. bahwa delapan pembangkit gas ( termasuk Tanjung Priok , Muara Tawar, dan Muara Karang tsb ) dg total kapasitas lbh dari 8000 MW telah terjadi inefisiensi ( nilai ketidak hematan ) lbh dari 19 T karena tidak dpt dioperasikan dg gas ( krn ada kelangkaan gas ) . Nah kemungkinan PLN berani membeli gas dg harga tinggi tsb untuk menggantikan BBM yg harganya jauh lbh besar ( jadi pembelian gas untuk Pembangkit gas yg sdh ada / eksisting) untuk mengurangi penggunaan BBM
Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Ong, sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui: - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan) - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan mendistribusikan gas ke wilayah SumSel - Fasilitas regasing di Arun setahu saya alokasi gasnya dari Tangguh salam, 2017-01-11 21:00 GMT+07:00 Ong Han Ling : > Pak Liamsi, > > Terima kasih atas masukan ttg. perlistrikan dan ineffisiensi PLN Jakarta. > > Fasilitas Regassing LNG dibangun diteluk Jakarta untuk PLN Muara Karang. > Pemerintah membatalkan kontrak penjualan ke Taiwan, yang sedang berjalan. > > PGN juga menempatkan regassing fasilitas buatan South Korea di Jambi. > Fasilitas LNG plant di Arun telah dirubah menjadi fasilitas Regassing. LNG > dibeli dari Badak. > > Salah satu penyebab inefficiency PLN adalah karena monopoli. PLN tidak > rela memberi harga wajar/komersial untuk gas atau uap yang dihasilkan K3S. > Dengan memberikan harga rendah, K3S tidak bergairah melakukan eksplorasi > maupun membangun infrastrukur pipa untuk mengalirkan ketempat industri. > > Salam, > > HL Ong > > -Original Message- > From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of > lia...@indo.net.id > Sent: Tuesday, January 10, 2017 9:09 PM > To: iagi-net@iagi.or.id > Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah > > Pak Ong , > Trima kasih atas penjelasanya , > > saya sedikit komen thd tulisan Pak Ong ini : > > { Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan > > harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. > LNG > > adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi > > 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta > > dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai > di > > PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa > > regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan > > keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu.} > > Saya Tidak tahu LNG ini untuk Pembangkit PLN yg mana , yg saya tahu kalau > di wilayah Jabotabek ini ada tiga pembangkit PLN yg menggunakan Gas { > PLTG) yaitu Muara Karang , Muara Tawar dan Tj,Priok > Berdasarkan Audit BPK ( audit khusus/audit investigasi thd sektor hulu > listrik ( penggunaan energi primer ) PLN th 2012 yg lalu. bahwa delapan > pembangkit gas ( termasuk Tanjung Priok , Muara Tawar, dan Muara Karang > tsb ) dg total kapasitas lbh dari 8000 MW telah terjadi inefisiensi ( > nilai ketidak hematan ) lbh dari 19 T karena tidak dpt dioperasikan dg gas > ( krn ada kelangkaan gas ) . Nah kemungkinan PLN berani membeli gas dg > harga tinggi tsb untuk menggantikan BBM yg harganya jauh lbh besar ( jadi > pembelian gas untuk Pembangkit gas yg sdh ada / eksisting) untuk > mengurangi penggunaan BBM yg mengakibatkan biaya yg jauh lbh tinggi. > semakin lama tidak ada pasokan gas semakin banyak biayanya untuk BBM ( > bisa bisa kalau tdk dioperasikian terjadi pemadaman krn berkurangnya > pasokan listrik) > Tentunya untuk Proyek Proyek pembangkit yang baru akan dibangun ( untuk > kontrak baru ) harganya akan lain, > kalau harga diserahkan secara B to B sulit dilaksanakan.Mungkin > Pemerintah bisa menetapkan Harga Gas untuk pembangkit listrik dg > memperhatikan keekonmian lapangan dan PLN tinggal melaksanakan pembelian > tsb, begitu juga untuk gas CBM untuk pembangkit listrik > > salam > > Ism > > > > > > > Pak Liamsi, > > > > Terima kasih atas tanggapannya. Dengan diskusi, kita bisa membuka mata > > untuk memajukan industri oil and gas yang sekarang makin lama makin > > terpuruk karena kelakuan dan perbuatan kita sendiri, nothing else. > > > > Mengutib email Anda: "PLN seperti Pertamina hanyalah sbg. operator dalam > > hal listrik dan BBM (BBM bersubsidi), bukan sbg, pembuat kebijakan kenapa > > PLN maunya harga belinya murah, karena PLN harus menjual produknya > > (listrik) dgn, harga yang ditentukan oleh Pemerintah (karena UUnya bilang > > begitu) shg. PLN tidak bisa menjual listriknya sesuai keekonomiannya PLN > > (ada mekanisme subsidi listrik dan besarnya subsidi dintentukan > Pemerintah > > dgn DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer (gas,uap > > geothermal) dgn harga nantinya dapat berakibat menaikkan subsidi yang > > telah dipatok oleh Pemerintah dan DPR tsb." > > > > Disini Anda katakan bahwa PLN mau harga belinya murah untuk energi primer
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Liamsi, Terima kasih atas masukan ttg. perlistrikan dan ineffisiensi PLN Jakarta. Fasilitas Regassing LNG dibangun diteluk Jakarta untuk PLN Muara Karang. Pemerintah membatalkan kontrak penjualan ke Taiwan, yang sedang berjalan. PGN juga menempatkan regassing fasilitas buatan South Korea di Jambi. Fasilitas LNG plant di Arun telah dirubah menjadi fasilitas Regassing. LNG dibeli dari Badak. Salah satu penyebab inefficiency PLN adalah karena monopoli. PLN tidak rela memberi harga wajar/komersial untuk gas atau uap yang dihasilkan K3S. Dengan memberikan harga rendah, K3S tidak bergairah melakukan eksplorasi maupun membangun infrastrukur pipa untuk mengalirkan ketempat industri. Salam, HL Ong -Original Message- From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of lia...@indo.net.id Sent: Tuesday, January 10, 2017 9:09 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Ong , Trima kasih atas penjelasanya , saya sedikit komen thd tulisan Pak Ong ini : { Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan > harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG > adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi > 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta > dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di > PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa > regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan > keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu.} Saya Tidak tahu LNG ini untuk Pembangkit PLN yg mana , yg saya tahu kalau di wilayah Jabotabek ini ada tiga pembangkit PLN yg menggunakan Gas { PLTG) yaitu Muara Karang , Muara Tawar dan Tj,Priok Berdasarkan Audit BPK ( audit khusus/audit investigasi thd sektor hulu listrik ( penggunaan energi primer ) PLN th 2012 yg lalu. bahwa delapan pembangkit gas ( termasuk Tanjung Priok , Muara Tawar, dan Muara Karang tsb ) dg total kapasitas lbh dari 8000 MW telah terjadi inefisiensi ( nilai ketidak hematan ) lbh dari 19 T karena tidak dpt dioperasikan dg gas ( krn ada kelangkaan gas ) . Nah kemungkinan PLN berani membeli gas dg harga tinggi tsb untuk menggantikan BBM yg harganya jauh lbh besar ( jadi pembelian gas untuk Pembangkit gas yg sdh ada / eksisting) untuk mengurangi penggunaan BBM yg mengakibatkan biaya yg jauh lbh tinggi. semakin lama tidak ada pasokan gas semakin banyak biayanya untuk BBM ( bisa bisa kalau tdk dioperasikian terjadi pemadaman krn berkurangnya pasokan listrik) Tentunya untuk Proyek Proyek pembangkit yang baru akan dibangun ( untuk kontrak baru ) harganya akan lain, kalau harga diserahkan secara B to B sulit dilaksanakan.Mungkin Pemerintah bisa menetapkan Harga Gas untuk pembangkit listrik dg memperhatikan keekonmian lapangan dan PLN tinggal melaksanakan pembelian tsb, begitu juga untuk gas CBM untuk pembangkit listrik salam Ism > Pak Liamsi, > > Terima kasih atas tanggapannya. Dengan diskusi, kita bisa membuka mata > untuk memajukan industri oil and gas yang sekarang makin lama makin > terpuruk karena kelakuan dan perbuatan kita sendiri, nothing else. > > Mengutib email Anda: "PLN seperti Pertamina hanyalah sbg. operator dalam > hal listrik dan BBM (BBM bersubsidi), bukan sbg, pembuat kebijakan kenapa > PLN maunya harga belinya murah, karena PLN harus menjual produknya > (listrik) dgn, harga yang ditentukan oleh Pemerintah (karena UUnya bilang > begitu) shg. PLN tidak bisa menjual listriknya sesuai keekonomiannya PLN > (ada mekanisme subsidi listrik dan besarnya subsidi dintentukan Pemerintah > dgn DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer (gas,uap > geothermal) dgn harga nantinya dapat berakibat menaikkan subsidi yang > telah dipatok oleh Pemerintah dan DPR tsb." > > Disini Anda katakan bahwa PLN mau harga belinya murah untuk energi primer > (gas,uap geothermal). Kenyataan tidak demikian. PLN ternyata beli dan > impor diesel dengan harga tinggi untuk pembangkit listriknya, namun tidak > rela bayar harga yang sama/wajar berdasarkan caloric value kepada K3S > untuk gas atau uap geothermal produksi dalam negeri. Seandainya energi > primer (gas,uap geothermal) diberikan harga sama seperti kalau import > minyak diesel, K3S otomatis akan giat melakukan eksplorasi. > > Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan > harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG > adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi > 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta > dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di > PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa > regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, bia
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Ong , Trima kasih atas penjelasanya , saya sedikit komen thd tulisan Pak Ong ini : { Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan > harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG > adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi > 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta > dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di > PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa > regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan > keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu.} Saya Tidak tahu LNG ini untuk Pembangkit PLN yg mana , yg saya tahu kalau di wilayah Jabotabek ini ada tiga pembangkit PLN yg menggunakan Gas { PLTG) yaitu Muara Karang , Muara Tawar dan Tj,Priok Berdasarkan Audit BPK ( audit khusus/audit investigasi thd sektor hulu listrik ( penggunaan energi primer ) PLN th 2012 yg lalu. bahwa delapan pembangkit gas ( termasuk Tanjung Priok , Muara Tawar, dan Muara Karang tsb ) dg total kapasitas lbh dari 8000 MW telah terjadi inefisiensi ( nilai ketidak hematan ) lbh dari 19 T karena tidak dpt dioperasikan dg gas ( krn ada kelangkaan gas ) . Nah kemungkinan PLN berani membeli gas dg harga tinggi tsb untuk menggantikan BBM yg harganya jauh lbh besar ( jadi pembelian gas untuk Pembangkit gas yg sdh ada / eksisting) untuk mengurangi penggunaan BBM yg mengakibatkan biaya yg jauh lbh tinggi. semakin lama tidak ada pasokan gas semakin banyak biayanya untuk BBM ( bisa bisa kalau tdk dioperasikian terjadi pemadaman krn berkurangnya pasokan listrik) Tentunya untuk Proyek Proyek pembangkit yang baru akan dibangun ( untuk kontrak baru ) harganya akan lain, kalau harga diserahkan secara B to B sulit dilaksanakan.Mungkin Pemerintah bisa menetapkan Harga Gas untuk pembangkit listrik dg memperhatikan keekonmian lapangan dan PLN tinggal melaksanakan pembelian tsb, begitu juga untuk gas CBM untuk pembangkit listrik salam Ism > Pak Liamsi, > > Terima kasih atas tanggapannya. Dengan diskusi, kita bisa membuka mata > untuk memajukan industri oil and gas yang sekarang makin lama makin > terpuruk karena kelakuan dan perbuatan kita sendiri, nothing else. > > Mengutib email Anda: "PLN seperti Pertamina hanyalah sbg. operator dalam > hal listrik dan BBM (BBM bersubsidi), bukan sbg, pembuat kebijakan kenapa > PLN maunya harga belinya murah, karena PLN harus menjual produknya > (listrik) dgn, harga yang ditentukan oleh Pemerintah (karena UUnya bilang > begitu) shg. PLN tidak bisa menjual listriknya sesuai keekonomiannya PLN > (ada mekanisme subsidi listrik dan besarnya subsidi dintentukan Pemerintah > dgn DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer (gas,uap > geothermal) dgn harga nantinya dapat berakibat menaikkan subsidi yang > telah dipatok oleh Pemerintah dan DPR tsb." > > Disini Anda katakan bahwa PLN mau harga belinya murah untuk energi primer > (gas,uap geothermal). Kenyataan tidak demikian. PLN ternyata beli dan > impor diesel dengan harga tinggi untuk pembangkit listriknya, namun tidak > rela bayar harga yang sama/wajar berdasarkan caloric value kepada K3S > untuk gas atau uap geothermal produksi dalam negeri. Seandainya energi > primer (gas,uap geothermal) diberikan harga sama seperti kalau import > minyak diesel, K3S otomatis akan giat melakukan eksplorasi. > > Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan > harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG > adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi > 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta > dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di > PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa > regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan > keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu. > > Sedangkan marginal gas field di South Sumatra (termasuk CBM) dan di Jawa > Barat, masih cukup banyak, tapi karena hanya dihargai PLN $3-5/mmbtu, K3S > tidak bergairah untuk melakukan eksplorasi. Seandainya K3S ditawari PLN > dengan harga $21/mmbtu untuk gasnya, sama dengan harga beli LNG, pasti > eksplorasi akan berkembang dan infrastruktur gas akan dibangun untuk > delivery Muara Karang > > > Salam, > > HL Ong > > -Original Message- > From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of > lia...@indo.net.id > Sent: Tuesday, January 3, 2017 11:39 AM > To: iagi-net@iagi.or.id > Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah > > > Trima kasih Pak Pak Ong atas pencerahannya , millist nya IAGI menjadi > bangun lagi dari tidurnya ... ramai lagi > > K
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Liamsi, Terima kasih atas tanggapannya. Dengan diskusi, kita bisa membuka mata untuk memajukan industri oil and gas yang sekarang makin lama makin terpuruk karena kelakuan dan perbuatan kita sendiri, nothing else. Mengutib email Anda: "PLN seperti Pertamina hanyalah sbg. operator dalam hal listrik dan BBM (BBM bersubsidi), bukan sbg, pembuat kebijakan kenapa PLN maunya harga belinya murah, karena PLN harus menjual produknya (listrik) dgn, harga yang ditentukan oleh Pemerintah (karena UUnya bilang begitu) shg. PLN tidak bisa menjual listriknya sesuai keekonomiannya PLN (ada mekanisme subsidi listrik dan besarnya subsidi dintentukan Pemerintah dgn DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer (gas,uap geothermal) dgn harga nantinya dapat berakibat menaikkan subsidi yang telah dipatok oleh Pemerintah dan DPR tsb." Disini Anda katakan bahwa PLN mau harga belinya murah untuk energi primer (gas,uap geothermal). Kenyataan tidak demikian. PLN ternyata beli dan impor diesel dengan harga tinggi untuk pembangkit listriknya, namun tidak rela bayar harga yang sama/wajar berdasarkan caloric value kepada K3S untuk gas atau uap geothermal produksi dalam negeri. Seandainya energi primer (gas,uap geothermal) diberikan harga sama seperti kalau import minyak diesel, K3S otomatis akan giat melakukan eksplorasi. Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu. Sedangkan marginal gas field di South Sumatra (termasuk CBM) dan di Jawa Barat, masih cukup banyak, tapi karena hanya dihargai PLN $3-5/mmbtu, K3S tidak bergairah untuk melakukan eksplorasi. Seandainya K3S ditawari PLN dengan harga $21/mmbtu untuk gasnya, sama dengan harga beli LNG, pasti eksplorasi akan berkembang dan infrastruktur gas akan dibangun untuk delivery Muara Karang Salam, HL Ong -Original Message- From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of lia...@indo.net.id Sent: Tuesday, January 3, 2017 11:39 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Trima kasih Pak Pak Ong atas pencerahannya , millist nya IAGI menjadi bangun lagi dari tidurnya ... ramai lagi Kalau diperhatikan sepanjang waktu akhir akhir ini sdh banyak sekali masukan untuk sektor energy baik dari sisi hulu maupun hilirnya dari berbagai organisasi profesi maupun asosiasi yg kalau di ambil garis besarnya menyangkut persoalan persoalan terkait dg investasi di sektor energi spt masalah Perijinan , Tumpang tindih lahan , Keuangan/Perpajakan/incentif , soal Tarif / harga , soal Lingkungan , soal otonomi daerah ( kewenangan daerah), sampai soal Kepastian Hukum. Pertanyaanya Kenapa persoalannya tdk selesai selesai selalu berkutat di hal hal tsb diatas ? pemerintah kayaknya terkesan sulit untuk bertindak dg Cepat dan tepat untuk menyelesaiakan persoalan tsb. Kalau diperhatikan ada dua hal yg membuatnya "lambat" atau "ragu-ragu"untuk membuat kebijakan terobosan dlm menyelelesaikan persoalan diatas : Pertama : Pemerintah itu sebagai Pelaksana UU oleh karena itu tidak dibolehkan membuat kebijakan yg melanggar UU , masalahnya sekarang ini banyak sekali UU yg mengatur sektoral sektoral yang kadang tidak sinkron dg arah kebijakan yg seharusnya dibuat untuk mengurai persoalaan persoalan diatas shg penyediaan energi lbh cepat, disisi lain sektor energi itu menyangkut berbagai aspek dr hulu ke hilir shg tentunya jg terkait dg berbagai UU sektoral. Kedua : bagaimanapun dg banyaknya berbagai kasus yg kena jerat KPK/Kejaksaan itu akan berpengaruh dan membuat para Pengambil Kebijakan menjadi lbh berhati hati tidak mau ambil resiko dikemudian hari.( jangan samapi terkriminilisasikan) saya ambil ilustrasi Dari Kesimpulan yg di sampaikan Pak Ong : { Kesimpulan. Untuk gas baru yang akan dibeli PLN untuk Jawa sebaiknya > disesuaikan dengan harga commercial. Demikian juga dengan harga > Geothermal yang diberikan kepada pengembang. } Kalau diperhatikan , PLN itu seperti hanya Peertamina "hanyalah"sbg operator dlm hal listrik dan BBM ( BBM bersubsisi ), bukan sbg pembuat kebijakan Kenapa PLN maunya harga belinya murah , karena PLN Harus menjual produknya ( listrik) dg harga yg ditentukan oleh Pemerintah ( krn UU nya bilang begitu) shg si PLN tidak bisa menjual listrik sesuai dg Keekonominaya PLN ( ada mekanisme Subsidi Listrik dan besarnya Subsidi ini ditentukan oleh Pemerintah dg DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer ( gas
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Herman, Saya hargai tanggapan Pak Herman untuk sharing opinion. Tujuan kita sama, memajukan industri Oil and Gas Indonesia. Perlu diingat bahwa kita punya Menteri dan Wakil Menteri baru. Mereka pasti punya agenda baru dan ingin perobahan. Moga-moga bisa diterima perobahan-perobahan yang kita ingini. Keep trying. IPA/K3S dan IAGI sangat berlainan dalam komposisi maupun tujuannya. IPA sebagai corong K3S memberikan banyak masukan untuk menyampaikan keberatannya kepada Pemerintah. Semua usulan atau masukan IPA adalah demi kepentingan K3S. IAGI dilain pihak terdiri dari berbagai lapisan termasuk perguruan tinggi, pegawai BUMN, pegawai research (LIPI), perusahaan konsultan, dsb. selain juga dari K3S. IAGI independent. Forum IAGI, apalagi kalau digabung dengan Assosiasi lainnya, sangat kuat karena orang ESDM, K3S, Pertamina, atau SKK adalah anggota. Masukan IAGI demi Negara, bukan untuk memperjuangkan kepentignan suatu golongan tertentu. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of herman darman - herman_dar...@yahoo.com Sent: Tuesday, January 3, 2017 9:46 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Ong, Bapak mengatakan "Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah". Pada prinsipnya saya setuju dengan statement bapak ini. Tapi saya juga perhatikan banyak sekali pihak2 yang mencoba untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Saya tau beberapa K3S (operator) mengadakan workshop tertutup dan mengundang berbagai instansi, termasuk departemen keuangan untuk menjelaskan betapa beratnya krisis energi Indonesia ini. Tentunya operator2 ini mengharapkan perubahan policy / kebijakan pemerintah yang memberikan angin segar untuk iklim eksplorasi Indonesia. Ternyata, hasil pengamatan saya, pemerintah sudah tau. Mereka juga mendapatkan masukan serupa dari IPA. Yang jadi masalah, sekali lagi dari pengamatan saya, adalah mekanisme di dalam pemerintahan sendiri. Seolah-olah mereka saling tunggu, dan hal ini memakan waktu. Dalam workshop2 itu, para perwakilan pemerintah akan pulang dan membawa inputnya kepada atasan2 mereka. Dari atasan mereka kemudian di bawa ke mentri. Setiap metri punya prioritas / agenda masing-masing. Jadi semakin lamalah kita menunggu. Jadi menurut saya, pemerintah kita sudah mendapat banyak masukan dan tau permasalahannya. Tinggal tunggu eksekusinya. Dalam hal ini IAGI bisa saja memberikan masukan tambahan, tapi agak sulit rasanya untuk membantu pemerintah untuk mempercepat proses. Sekedar sharing opinion, pak. Salam, Herman Darman _ From: Ong Han Ling To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Monday, January 2, 2017 9:37 PM Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Iwan, terimakasih atas tanggapannya yang positif. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of munajat iwan - kangim...@yahoo.com Sent: Monday, January 2, 2017 2:31 PM To: iagi-net@iagi.or.id; Ong Han Ling; iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Yang saya hormati dan kagumi prof Ong Han Ling, Terima kasih atas pencerahannya Prof Ong. Saya belajar banyak dari tulisan bapak ini dan yang sebelumnya. Semoga prof selalu terjaga kesehatannya dan tetap bisa terus membagi ilmunya dengan kami. Wassalam, Iwan munajat GEA-81 Sent <https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android> from Yahoo Mail on Android On Mon, 2 Jan, 2017 at 11:22, Ong Han Ling wrote: Teman-teman IAGI, Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan Bpk Daru Prihatmoko. Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja di perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikian dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016, tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB. Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yang bisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan ingin memberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini: "Tingkat perkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya terutama ditentukan ole
Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Trima kasih Pak Pak Ong atas pencerahannya , millist nya IAGI menjadi bangun lagi dari tidurnya ... ramai lagi Kalau diperhatikan sepanjang waktu akhir akhir ini sdh banyak sekali masukan untuk sektor energy baik dari sisi hulu maupun hilirnya dari berbagai organisasi profesi maupun asosiasi yg kalau di ambil garis besarnya menyangkut persoalan persoalan terkait dg investasi di sektor energi spt masalah Perijinan , Tumpang tindih lahan , Keuangan/Perpajakan/incentif , soal Tarif / harga , soal Lingkungan , soal otonomi daerah ( kewenangan daerah), sampai soal Kepastian Hukum. Pertanyaanya Kenapa persoalannya tdk selesai selesai selalu berkutat di hal hal tsb diatas ? pemerintah kayaknya terkesan sulit untuk bertindak dg Cepat dan tepat untuk menyelesaiakan persoalan tsb. Kalau diperhatikan ada dua hal yg membuatnya "lambat" atau "ragu-ragu"untuk membuat kebijakan terobosan dlm menyelelesaikan persoalan diatas : Pertama : Pemerintah itu sebagai Pelaksana UU oleh karena itu tidak dibolehkan membuat kebijakan yg melanggar UU , masalahnya sekarang ini banyak sekali UU yg mengatur sektoral sektoral yang kadang tidak sinkron dg arah kebijakan yg seharusnya dibuat untuk mengurai persoalaan persoalan diatas shg penyediaan energi lbh cepat, disisi lain sektor energi itu menyangkut berbagai aspek dr hulu ke hilir shg tentunya jg terkait dg berbagai UU sektoral. Kedua : bagaimanapun dg banyaknya berbagai kasus yg kena jerat KPK/Kejaksaan itu akan berpengaruh dan membuat para Pengambil Kebijakan menjadi lbh berhati hati tidak mau ambil resiko dikemudian hari.( jangan samapi terkriminilisasikan) saya ambil ilustrasi Dari Kesimpulan yg di sampaikan Pak Ong : { Kesimpulan. Untuk gas baru yang akan dibeli PLN untuk Jawa sebaiknya > disesuaikan dengan harga commercial. Demikian juga dengan harga > Geothermal yang diberikan kepada pengembang. } Kalau diperhatikan , PLN itu seperti hanya Peertamina "hanyalah"sbg operator dlm hal listrik dan BBM ( BBM bersubsisi ), bukan sbg pembuat kebijakan Kenapa PLN maunya harga belinya murah , karena PLN Harus menjual produknya ( listrik) dg harga yg ditentukan oleh Pemerintah ( krn UU nya bilang begitu) shg si PLN tidak bisa menjual listrik sesuai dg Keekonominaya PLN ( ada mekanisme Subsidi Listrik dan besarnya Subsidi ini ditentukan oleh Pemerintah dg DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer ( gas , uap Geothermal ) dg harga yg nantinya dapat berakibat menaikan Subsidi yg telah dipatok oleh pemerintah dg DPR tsb , Kecualai kalau PLN diberi kebebasan untuk menjual produk listriknya , karena komponen harga listrik terbesar itu di energy primernya. oleh karena itu ya terpaksa mau beli energi primernya dg harga yang " murah" shg BPP nya ( Biaya Pokok Penyediaan ) listriknya tidak melebihi dari tarif listrik ( TDL ) yg dijual ke konsumen. yg akan menambah subsidi Bulan lalu bahkan ada Keputusan MK mngenai UU Listrik yg antara lain membatalkan Pasal 11 , diamna pasal tsb bisa batal apabila fungsi Pemerintah hilang , Pasan 11 tsb isinya yang membolehkan Swasta ( IPP) ikut berbisnis listrik , kalau ini sampai batal artinya sdh tdk ada lagi IPP ( peran swasta), oleh karena itu penjabaran dari "Peran pemerintah" dlm bisnis listrik swasta ( IPP ) yg perlu lagi di buat aturan baru agar IPP masih diperbolehkan , salah satunya dg mengatur masalah harga / tarif , artinya Pemerintah masih mengontrol harga tidak semata mata harga itu sesuai dg pasar ( harga komersiel ), jadi harga energi PLN tdk bisa menentukan sendiri sesuai dg keekonomianya ( harga komersielnya) Nah , kalau mau mereformasi semua permasalahan investasi di sektor energi spt diatas , tiada jalan lain kecuali dg merombak semua aturan per undang undangan shg satu sama lain sinkron tidak ego sektoral dan pro terhadap kemajuan energi kususnya dlm mempercepat investasi sektor energi , kecuali kalau semua sektor energi ini dari hulu sampai hilir akan ditangani semua oleh negara dg uang negara. salam ISM > Teman-teman IAGI, > > > > Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru > 2017. > > > > Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin > mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan > Bpk Daru Prihatmoko. > > > > Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja > di perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak > demikian dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai > negeri. Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan > kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI > tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan > Pemerintah. > > > > Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober > 2016, tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di > ITB. Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang > tokoh yang bisa dikatakan adalah Bapak Pe
Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Selamat pagi, Saya sepakat dgn Herman... IPA, mewakili anggotanya, sdh menyampaikan makalah usulan perbaikan iklim investasi migas, khususnya eksplorasinya sejak tahun 2015an... bahkan waktu itu pak Dirjend beserta staff sempat bertamu ke kantor IPA utk mendapat penjelasan lbh lanjut dr usulan IPA. Namun demikian sampai skg tdk satupun yg menjadi kenyataan. Kita memang heran dan bingung dgn strategi pemerintah karena sepertinya tdk ada sense of urgency sama sekali meskipun sudah 3 priode lelang blok migas gagal mendapatkan pemenang. Aktifitas eksplorasi juga terjun bebas sejak bbrp tahun terakhir ini. Semua hanya berhenti dalam bentuk WACANA... Salam, On Tue, Jan 3, 2017 at 8:49 AM herman darman - herman_dar...@yahoo.com wrote: > Pak Ong, > > Bapak mengatakan "Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam > pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota > IAGI tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan > Pemerintah". > > Pada prinsipnya saya setuju dengan statement bapak ini. Tapi saya juga > perhatikan banyak sekali pihak2 yang mencoba untuk memberikan masukan > kepada pemerintah. Saya tau beberapa K3S (operator) mengadakan workshop > tertutup dan mengundang berbagai instansi, termasuk departemen keuangan > untuk menjelaskan betapa beratnya krisis energi Indonesia ini. Tentunya > operator2 ini mengharapkan perubahan policy / kebijakan pemerintah yang > memberikan angin segar untuk iklim eksplorasi Indonesia. Ternyata, hasil > pengamatan saya, pemerintah sudah tau. Mereka juga mendapatkan masukan > serupa dari IPA. Yang jadi masalah, sekali lagi dari pengamatan saya, > adalah mekanisme di dalam pemerintahan sendiri. Seolah-olah mereka saling > tunggu, dan hal ini memakan waktu. Dalam workshop2 itu, para perwakilan > pemerintah akan pulang dan membawa inputnya kepada atasan2 mereka. Dari > atasan mereka kemudian di bawa ke mentri. Setiap metri punya prioritas / > agenda masing-masing. Jadi semakin lamalah kita menunggu. > > Jadi menurut saya, pemerintah kita sudah mendapat banyak masukan dan tau > permasalahannya. Tinggal tunggu eksekusinya. Dalam hal ini IAGI bisa saja > memberikan masukan tambahan, tapi agak sulit rasanya untuk membantu > pemerintah untuk mempercepat proses. > > Sekedar sharing opinion, pak. > > Salam, > > Herman Darman > > > > > ---------- > *From:* Ong Han Ling > *To:* iagi-net@iagi.or.id > *Sent:* Monday, January 2, 2017 9:37 PM > *Subject:* RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah > > > > > > > > > > Pak Iwan, terimakasih atas tanggapannya yang positif. > > > > > > > > > > Salam, > > > > > > > > > > HL Ong > > > > > > > > > > > > > > *From:* iagi-net@iagi.or.id > > [mailto:iagi-net@iagi.or.id] *On Behalf Of *munajat iwan - > > kangim...@yahoo.com > > > *Sent:* Monday, January 2, 2017 2:31 PM > > > *To:* iagi-net@iagi.or.id; Ong Han Ling; iagi-net@iagi.or.id > > > *Subject:* Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah > > > > > > > > > > > > > > > > > > Yang saya hormati dan kagumi prof Ong Han Ling, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Terima kasih atas pencerahannya Prof Ong. Saya belajar > > banyak dari tulisan bapak ini dan yang sebelumnya. > > > > > > > > > Semoga prof selalu terjaga kesehatannya dan tetap bisa terus > > membagi ilmunya dengan kami. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Wassalam, > > > > > > > > > > > > > Iwan munajat > > > > > > > > > > > > > GEA-81 > > > > > > > > > Sent from Yahoo > > Mail on Android <https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > On Mon, 2 Jan, 2017 at 11:22, Ong Han Ling > > > > > > > > > > > > > wrote: > > > > > > > > > > > > > > > > > Teman-teman > > IAGI, > > > > > > > > > > Pertama-tama, > > bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. > > > > > > > > > > Membaca > > laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin > > mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan > Bpk > > Daru Prihatmoko. > > > >
Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Ong, Bapak mengatakan "Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah". Pada prinsipnya saya setuju dengan statement bapak ini. Tapi saya juga perhatikan banyak sekali pihak2 yang mencoba untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Saya tau beberapa K3S (operator) mengadakan workshop tertutup dan mengundang berbagai instansi, termasuk departemen keuangan untuk menjelaskan betapa beratnya krisis energi Indonesia ini. Tentunya operator2 ini mengharapkan perubahan policy / kebijakan pemerintah yang memberikan angin segar untuk iklim eksplorasi Indonesia. Ternyata, hasil pengamatan saya, pemerintah sudah tau. Mereka juga mendapatkan masukan serupa dari IPA. Yang jadi masalah, sekali lagi dari pengamatan saya, adalah mekanisme di dalam pemerintahan sendiri. Seolah-olah mereka saling tunggu, dan hal ini memakan waktu. Dalam workshop2 itu, para perwakilan pemerintah akan pulang dan membawa inputnya kepada atasan2 mereka. Dari atasan mereka kemudian di bawa ke mentri. Setiap metri punya prioritas / agenda masing-masing. Jadi semakin lamalah kita menunggu. Jadi menurut saya, pemerintah kita sudah mendapat banyak masukan dan tau permasalahannya. Tinggal tunggu eksekusinya. Dalam hal ini IAGI bisa saja memberikan masukan tambahan, tapi agak sulit rasanya untuk membantu pemerintah untuk mempercepat proses. Sekedar sharing opinion, pak. Salam, Herman Darman From: Ong Han Ling To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Monday, January 2, 2017 9:37 PM Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah #yiv1083650719 #yiv1083650719 -- _filtered #yiv1083650719 {panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} _filtered #yiv1083650719 {font-family:Calibri;panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} _filtered #yiv1083650719 {font-family:Tahoma;panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}#yiv1083650719 #yiv1083650719 p.yiv1083650719MsoNormal, #yiv1083650719 li.yiv1083650719MsoNormal, #yiv1083650719 div.yiv1083650719MsoNormal {margin:0in;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;}#yiv1083650719 a:link, #yiv1083650719 span.yiv1083650719MsoHyperlink {color:blue;text-decoration:underline;}#yiv1083650719 a:visited, #yiv1083650719 span.yiv1083650719MsoHyperlinkFollowed {color:purple;text-decoration:underline;}#yiv1083650719 span.yiv1083650719EmailStyle17 {color:#1F497D;}#yiv1083650719 .yiv1083650719MsoChpDefault {} _filtered #yiv1083650719 {margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}#yiv1083650719 div.yiv1083650719Section1 {}#yiv1083650719 Pak Iwan, terimakasih atas tanggapannya yang positif. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id[mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of munajat iwan -kangim...@yahoo.com Sent: Monday, January 2, 2017 2:31 PM To: iagi-net@iagi.or.id; Ong Han Ling; iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Yang saya hormati dan kagumi prof Ong Han Ling, Terima kasih atas pencerahannya Prof Ong. Saya belajarbanyak dari tulisan bapak ini dan yang sebelumnya. Semoga prof selalu terjaga kesehatannya dan tetap bisa terusmembagi ilmunya dengan kami. Wassalam, Iwan munajat GEA-81 Sent from YahooMail on Android On Mon, 2 Jan, 2017 at 11:22, Ong Han Ling wrote: Teman-temanIAGI, Pertama-tama,bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. Membacalaporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan inginmengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan BpkDaru Prihatmoko. Namunmenurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja diperusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikiandengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Makaitu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalahsangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dankeibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Dalambukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016,tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB. Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yangbisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan inginmemberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini: "Tingkatperkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya terutamaditentukan oleh potensi sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, tetapilebih banyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa dalammenciptakan iklim yang diperlukan". Banyakorang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan Presiden, seringmengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources Indonesia luar biasabesarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia berada di Indonesia. GasIndonesia baru 6% terpakai. Minyak Indonesia masih banyak kalau di exploredengan
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Daru, Terimakasih atas tanggapannya yang positif. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of S. (Daru) Prihatmoko Sent: Monday, January 2, 2017 4:56 PM To: iagi-net@iagi.or.id Cc: pp-iagi-2...@iagi.or.id; Mailist MGEI Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Ong (dan rekan-rekan IAGI), Terima kasih sudah mengingatkan hal ini (lagi). Banyak permasalahan hilir energi spt dirinci pak Ong yg punya dampak thd iklim eksplorasi di hulu. Untuk sektor energi (migas, geothermal dan batubara) sepehaman saya ini pernah menjadi pokok bahasan KEN (yg sudah dibubarkan) – dimana sebagian rekan-rekan IAGI terlibat di dalamnya. Fokus utamanya adalah untuk menggairahkan iklim eksplorasi (lagi). Oleh karenanya (bahwa sektor energi sdh ditangani KEN), PP IAGI membagi focus ke sektor mineral (dan batubara). Walaupun di KEN, sektor ini diwadahi juga mulai awal 2016, tapi kitapun (IAGI-MGEI) terus bergerak dengan salah satu aksi puncaknya yaitu mendorong dicabutnya “moratorium” WIUP melalui siaran pers di acara GIC Bandung Okt lalu, maupun menyampaikan usulan langsung ke pemerintah. Setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan Ditjen Minerba, semoga tahun ini WIUP baru bisa segera dibuka untuk menggairahkan eksplorasi lagi. Namun dengan terhentinya KEN, tentunya kita perlu tindak-lanjuti apa yg sudah dirintis dan siapkan KEN (sector energi). Rekan-rekan ISPG dan Bidang Panas Bumi kita harapkan menjadi motor untuk hal ini. Sekali lagi terima kasih pak Ong untuk “reminder” dan perhatiannya thd IAGI…. Saya kira concern pak Ong ini perlu dimuat di majalah IAGI. Salam, Daru From: "iagi-net@iagi.or.id" on behalf of Ong Han Ling Reply-To: "iagi-net@iagi.or.id" Date: Monday, January 2, 2017 at 11:22 AM To: "iagi-net@iagi.or.id" Subject: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Teman-teman IAGI, Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan Bpk Daru Prihatmoko. Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja di perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikian dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016, tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB. Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yang bisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan ingin memberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini: "Tingkat perkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya terutama ditentukan oleh potensi sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, tetapi lebih banyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa dalam menciptakan iklim yang diperlukan". Banyak orang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan Presiden, sering mengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources Indonesia luar biasa besarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia berada di Indonesia. Gas Indonesia baru 6% terpakai. Minyak Indonesia masih banyak kalau di explore dengan benar. Gas Natuna cadangannya terbesar didunia. Indonesia kaya energi baru dan terbarukan. Dsb. Selain itu, beberapa tulisan anggota IAGI menunjukan betapa kayanya dan besarnya potensi bumi Indonesia ini. Prinsip explorer yang selalu didengungkan adalah bahwa kalau diberi dana, pasti akan ditemukan cadangan baru. Namun semua kekayaan SDM tidak ada artinya kalau kebijakan Pemerintah keliru seperti yang dikemukan oleh Pak Sigit. Kalau kebijakan tidak mendukung eksplorasi. Kalau the cost of doing business terlalu mahal. Kalau harga commodity yang diberikan tidak wajar dan diluar harga commercial. Hal terakir, kewajaran harga, akan kita bahas disini. Sejak 2002 Oil companies meminta/mengemis untuk diberikan harga commercial berdasarkan British Themal Unit, untuk produksi gas yang mereka supply ke PLN. Karena gas adalah monopoli PLN, harga diteken $2-4/mmbtu, atau jauh dibawah harga import diesel berdasarkan BTU content. Oil Co. juga minta supaya credit rating PLN dinaikkan karena PLN sering menunggak. Pemerintah menolak permitaan K3S tsb. Konsekwensinya, marginal gas field yang terdapat di Sumatra Selatan, Jawa Barat maupun Jawa Timur tidak berkembang. Demikian juga sekitar 25 perusahaan CBM di Sumatra Selatan yang memerlukan harga lebih tinggi dari gas alam untuk pengembangannya, semuanya tumbang
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Iwan, terimakasih atas tanggapannya yang positif. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of munajat iwan - kangim...@yahoo.com Sent: Monday, January 2, 2017 2:31 PM To: iagi-net@iagi.or.id; Ong Han Ling; iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Yang saya hormati dan kagumi prof Ong Han Ling, Terima kasih atas pencerahannya Prof Ong. Saya belajar banyak dari tulisan bapak ini dan yang sebelumnya. Semoga prof selalu terjaga kesehatannya dan tetap bisa terus membagi ilmunya dengan kami. Wassalam, Iwan munajat GEA-81 Sent from Yahoo <https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android> Mail on Android On Mon, 2 Jan, 2017 at 11:22, Ong Han Ling wrote: Teman-teman IAGI, Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan Bpk Daru Prihatmoko. Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja di perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikian dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016, tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB. Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yang bisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan ingin memberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini: "Tingkat perkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya terutama ditentukan oleh potensi sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, tetapi lebih banyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa dalam menciptakan iklim yang diperlukan". Banyak orang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan Presiden, sering mengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources Indonesia luar biasa besarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia berada di Indonesia. Gas Indonesia baru 6% terpakai. Minyak Indonesia masih banyak kalau di explore dengan benar. Gas Natuna cadangannya terbesar didunia. Indonesia kaya energi baru dan terbarukan. Dsb. Selain itu, beberapa tulisan anggota IAGI menunjukan betapa kayanya dan besarnya potensi bumi Indonesia ini. Prinsip explorer yang selalu didengungkan adalah bahwa kalau diberi dana, pasti akan ditemukan cadangan baru. Namun semua kekayaan SDM tidak ada artinya kalau kebijakan Pemerintah keliru seperti yang dikemukan oleh Pak Sigit. Kalau kebijakan tidak mendukung eksplorasi. Kalau the cost of doing business terlalu mahal. Kalau harga commodity yang diberikan tidak wajar dan diluar harga commercial. Hal terakir, kewajaran harga, akan kita bahas disini. Sejak 2002 Oil companies meminta/mengemis untuk diberikan harga commercial berdasarkan British Themal Unit, untuk produksi gas yang mereka supply ke PLN. Karena gas adalah monopoli PLN, harga diteken $2-4/mmbtu, atau jauh dibawah harga import diesel berdasarkan BTU content. Oil Co. juga minta supaya credit rating PLN dinaikkan karena PLN sering menunggak. Pemerintah menolak permitaan K3S tsb. Konsekwensinya, marginal gas field yang terdapat di Sumatra Selatan, Jawa Barat maupun Jawa Timur tidak berkembang. Demikian juga sekitar 25 perusahaan CBM di Sumatra Selatan yang memerlukan harga lebih tinggi dari gas alam untuk pengembangannya, semuanya tumbang. Tahun 2012, PLN Muara Karang beli LNG dari Bontang yang seharusnya dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu, dialihkan lewat PT Regassing Nusantara untuk dipakai di PLN Muara Karang untuk keperluan listrik Jakarta. Biaya transport LNG, biaya regassing, dan keuntungan PT, diperkirakan harga gas menjadi $21-23/mmbtu, hingga listrik di Jakarta termasuk termahal didunia. Seandainya PLN pada waktu itu berani menawarkan kepada K3S harga gas US$21/mnmbtu fob. Muara Karang, pasti gas South Sumatra termasuk CBM dan gas di Jawa Barat, yang pada waktu itu cuma dihargai S2-6/mmbtu, akan dikembangkan. Dengan harga tsb., K3S akan langsung melakukan pemboran dan pembangunan infrastruktur gas ke Jakarta. PGN diberi monopoli distribusi gas dengan membangun infrastruktur pipa gas, hingga keuntungan PGN cukup significant dengan risiko kecil. Namun, keuntungan PGN yang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur pipa gas, telah dipakai untuk mendirikan perusahaan minyak dan berkompetisi dengan Pertamina. PGN melakukan eksplorasi dan bahkan melakukan investasi E&P di luar Negeri, semua berrisiko tinggi, sesuatu yang baru bagin
Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Ong (dan rekan-rekan IAGI), Terima kasih sudah mengingatkan hal ini (lagi). Banyak permasalahan hilir energi spt dirinci pak Ong yg punya dampak thd iklim eksplorasi di hulu. Untuk sektor energi (migas, geothermal dan batubara) sepehaman saya ini pernah menjadi pokok bahasan KEN (yg sudah dibubarkan) – dimana sebagian rekan-rekan IAGI terlibat di dalamnya. Fokus utamanya adalah untuk menggairahkan iklim eksplorasi (lagi). Oleh karenanya (bahwa sektor energi sdh ditangani KEN), PP IAGI membagi focus ke sektor mineral (dan batubara). Walaupun di KEN, sektor ini diwadahi juga mulai awal 2016, tapi kitapun (IAGI-MGEI) terus bergerak dengan salah satu aksi puncaknya yaitu mendorong dicabutnya “moratorium” WIUP melalui siaran pers di acara GIC Bandung Okt lalu, maupun menyampaikan usulan langsung ke pemerintah. Setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan Ditjen Minerba, semoga tahun ini WIUP baru bisa segera dibuka untuk menggairahkan eksplorasi lagi. Namun dengan terhentinya KEN, tentunya kita perlu tindak-lanjuti apa yg sudah dirintis dan siapkan KEN (sector energi). Rekan-rekan ISPG dan Bidang Panas Bumi kita harapkan menjadi motor untuk hal ini. Sekali lagi terima kasih pak Ong untuk “reminder” dan perhatiannya thd IAGI…. Saya kira concern pak Ong ini perlu dimuat di majalah IAGI. Salam, Daru From: "iagi-net@iagi.or.id" on behalf of Ong Han Ling Reply-To: "iagi-net@iagi.or.id" Date: Monday, January 2, 2017 at 11:22 AM To: "iagi-net@iagi.or.id" Subject: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Teman-teman IAGI, Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan Bpk Daru Prihatmoko. Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja di perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikian dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016, tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB. Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yang bisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan ingin memberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini: "Tingkat perkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya terutama ditentukan oleh potensi sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, tetapi lebih banyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa dalam menciptakan iklim yang diperlukan". Banyak orang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan Presiden, sering mengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources Indonesia luar biasa besarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia berada di Indonesia. Gas Indonesia baru 6% terpakai. Minyak Indonesia masih banyak kalau di explore dengan benar. Gas Natuna cadangannya terbesar didunia. Indonesia kaya energi baru dan terbarukan. Dsb. Selain itu, beberapa tulisan anggota IAGI menunjukan betapa kayanya dan besarnya potensi bumi Indonesia ini. Prinsip explorer yang selalu didengungkan adalah bahwa kalau diberi dana, pasti akan ditemukan cadangan baru. Namun semua kekayaan SDM tidak ada artinya kalau kebijakan Pemerintah keliru seperti yang dikemukan oleh Pak Sigit. Kalau kebijakan tidak mendukung eksplorasi. Kalau the cost of doing business terlalu mahal. Kalau harga commodity yang diberikan tidak wajar dan diluar harga commercial. Hal terakir, kewajaran harga, akan kita bahas disini. Sejak 2002 Oil companies meminta/mengemis untuk diberikan harga commercial berdasarkan British Themal Unit, untuk produksi gas yang mereka supply ke PLN. Karena gas adalah monopoli PLN, harga diteken $2-4/mmbtu, atau jauh dibawah harga import diesel berdasarkan BTU content. Oil Co. juga minta supaya credit rating PLN dinaikkan karena PLN sering menunggak. Pemerintah menolak permitaan K3S tsb. Konsekwensinya, marginal gas field yang terdapat di Sumatra Selatan, Jawa Barat maupun Jawa Timur tidak berkembang. Demikian juga sekitar 25 perusahaan CBM di Sumatra Selatan yang memerlukan harga lebih tinggi dari gas alam untuk pengembangannya, semuanya tumbang. Tahun 2012, PLN Muara Karang beli LNG dari Bontang yang seharusnya dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu, dialihkan lewat PT Regassing Nusantara untuk dipakai di PLN Muara Karang untuk keperluan listrik Jakarta. Biaya transport LNG, biaya regassing, dan keuntungan PT, diperkirakan harga gas menjadi $21-23/mmbtu, hingga listrik di Jakarta termasuk termahal didunia. Seandainya P
Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Yang saya hormati dan kagumi prof Ong Han Ling, Terima kasih atas pencerahannya Prof Ong. Saya belajar banyak dari tulisan bapak ini dan yang sebelumnya. Semoga prof selalu terjaga kesehatannya dan tetap bisa terus membagi ilmunya dengan kami. Wassalam, Iwan munajatGEA-81 Sent from Yahoo Mail on Android On Mon, 2 Jan, 2017 at 11:22, Ong Han Ling wrote: Teman-temanIAGI, Pertama-tama,bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. Membacalaporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan inginmengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan BpkDaru Prihatmoko. Namunmenurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja diperusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikiandengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Makaitu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalahsangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dankeibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Dalambukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016,tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB. Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yangbisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan inginmemberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini: "Tingkatperkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya terutamaditentukan oleh potensi sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, tetapilebih banyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa dalammenciptakan iklim yang diperlukan". Banyakorang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan Presiden, seringmengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources Indonesia luar biasabesarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia berada di Indonesia.Gas Indonesia baru 6% terpakai. Minyak Indonesia masih banyak kalau di exploredengan benar. Gas Natuna cadangannya terbesar didunia. Indonesia kaya energibaru dan terbarukan. Dsb. Selain itu, beberapa tulisan anggota IAGI menunjukanbetapa kayanya dan besarnya potensi bumi Indonesia ini. Prinsip explorer yangselalu didengungkan adalah bahwa kalau diberi dana, pasti akan ditemukancadangan baru. Namunsemua kekayaan SDM tidak ada artinya kalau kebijakan Pemerintah keliru sepertiyang dikemukan oleh Pak Sigit. Kalau kebijakan tidak mendukung eksplorasi.Kalau the cost of doing business terlalu mahal. Kalau harga commodity yangdiberikan tidak wajar dan diluar harga commercial. Hal terakir, kewajaranharga, akan kita bahas disini. Sejak2002 Oil companies meminta/mengemis untuk diberikan harga commercial berdasarkanBritish Themal Unit, untuk produksi gas yang mereka supply ke PLN. Karena gasadalah monopoli PLN, harga diteken $2-4/mmbtu, atau jauh dibawah harga importdiesel berdasarkan BTU content. Oil Co. juga minta supaya credit rating PLNdinaikkan karena PLN sering menunggak. Pemerintah menolak permitaan K3S tsb.Konsekwensinya, marginal gas field yang terdapat di Sumatra Selatan, JawaBarat maupun Jawa Timur tidak berkembang. Demikian juga sekitar 25 perusahaanCBM di Sumatra Selatan yang memerlukan harga lebih tinggi dari gas alam untukpengembangannya, semuanya tumbang. Tahun2012, PLN Muara Karang beli LNG dari Bontang yang seharusnya dijual ke Taiwandengan harga $17/mmbtu, dialihkan lewat PT Regassing Nusantara untuk dipakai diPLN Muara Karang untuk keperluan listrik Jakarta. Biaya transport LNG, biayaregassing, dan keuntungan PT, diperkirakan harga gas menjadi $21-23/mmbtu,hingga listrik di Jakarta termasuk termahal didunia. Seandainya PLN pada waktuitu berani menawarkan kepada K3S harga gas US$21/mnmbtu fob. Muara Karang, pastigas South Sumatra termasuk CBM dan gas di Jawa Barat, yang pada waktu itu cuma dihargaiS2-6/mmbtu, akan dikembangkan. Dengan harga tsb., K3S akan langsung melakukan pemborandan pembangunan infrastruktur gas ke Jakarta. PGNdiberi monopoli distribusi gas dengan membangun infrastruktur pipa gas, hinggakeuntungan PGN cukup significant dengan risiko kecil. Namun, keuntungan PGNyang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur pipa gas, telah dipakaiuntuk mendirikan perusahaan minyak dan berkompetisi dengan Pertamina. PGNmelakukan eksplorasi dan bahkan melakukan investasi E&P di luar Negeri,semua berrisiko tinggi, sesuatu yang baru baginya. PGN lalai salah satu tugasutamanya, yaitu melayani Oil companies dengan membangun infrastruktur gas untukmembawa produksi gas K3S ke market, yaitu kota-kota industri. Hargayang wajar untuk energy baru dan terbarukan (EBT) juga merupakan impian saja.Kecuali di US, semua negara mengenakan pajak import untuk minyak yang besarnyabervariasi, rata-rata mungkin 100%. Perusahaan EBT disuru bertanding dengan hargaminyak yang dikenakan pajak tsb. Untuk Indonesia