Sebenernya kemacetan di Jakarta bisa diatasi dengan mudah, yaitu Mulailah
menghargai pengguna jalan lain sebagai ayah, ibu, adik, kakak, dan saudara
kita sendiri
Jangan memotong jalur di jalur antrian lalin.
Jangan memotong jalur disaat kondisi rapat.
Nyalakan sign lamp 5-10 detik sebelum pindah jalur
dan satu yang paling penting
PERGILAH LEBIH PAGI KALAU TAKUT MASUK KERJA TERLAMBAT
Kendaraan umum mah sudah dari tahun 70-an sejak berkibarnya PPD sudah
semerawut, ingat tahun 80-an terminal di lapangan banteng dipindahkan?
Kalau petugas lapangan tidak tegas, maka Jakarta akan dibuat malu oleh
mereka-mereka yang tidak bisa menghargai orang lain sesama pemakai jalan
raya.
Kalau saya prinsipnya di jalan DIA JUGA PEMBAYAR PAJAK BRO
Semoga ngga terlalu pusing mikirin Motor. Saya seorang Biker, dan saya orang
yang pasti akan menentang ketentuan larangan pengendara sepeda motor,
kecuali negara memberikan saya PTKP tambahan dan benefit in cash setiap
bulannya. Saya naik motor hanya habis 50 ribu seminggu jarak 600 KM PP,
apakah saya telah menyia-nyiakan BBM bersubsidi? Dengan bangga saya jawab
tidak. Saya naik motor karena saya tidak mau naik mobil. Saya naik motor
karena saya tidak percaya pada keamanan di dalam kendaraan umum. Dan satu
yang paling penting.saya naik motor agar dapat menambah uang harian
keluarga saya mengingat harga cabai lebih pedas daripada rasanya. Apakah
cabai di-dump di Malaysia?
Salam,
Winarto Sugondo
2010/7/28 Wing Wahyu Winarno masw...@yahoo.com
Saya punya usul memecahkan kemacetan Jakarta dan sudah saya tulis di
Kompasiana
( http://umum.kompasiana.com/2009/09/08/mengurangi-kemacetan-jakarta/ ).
Inti
ide saya adalah, kementrian harus diurai dan disebar ke berbagai kota besar
di
Indonesia. Kementrian yang ada di Jakarta ya hanya yang memang benar2 perlu
saja, yaitu Menlu, Mensesneg, dan mungkin Mendagri. Menteri2 lain harus di
luar
Jakarta. Menpariwisata di Bali, Menhut di Kalteng, Mendiknas di Yogya,
Menkelautan ya di Ambon, dst (silakan baca artikel lengkap saya di sana).
Bahkan
pejabat tinggi seperti Panglima TNI atau Kapolri, tidak harus di Jakarta.
Yang
harus di Jakarta hanya paspampres dan unit2 khusus saja.
Sata tidak setuju kalau ibukota dipindah ke kota lain, karena berarti akan
menciptakan neraka Jakarta di kota lain itu. Kalau pengertian ibukota yang
dipindah hanya presiden, juga tidak mungkin, karena harus diikuti dengan
pemindahan kedutaan besar. Jadi biar saja presiden tetap di Jakarta.
Kalau ada keberatan: nanti presiden butuh koordinasi dengan menteri
bagaimana?
Halah, sekarang ada sms, ada chatting, ada e-mail, ada telpon, ada video
conference. Lagipula, berapa kali seminggu sih presiden rapat dengan para
menteri?
Sangat tidak lucu Menhut kok di Jakarta. Lha tidak pernah melihat hutan,
kok
harus ngurusi hutan (ekstrimnya begitu kan?). Kalau Menteri Kelautan
berkantor
di Ambon, pasti deh pelabuhan di Ambon segera maju. Kalau Menteri
Perdagangan
ada di Medan, pasti deh Medan akan segera setara dengan Singapura atau KL.
Biaya untuk memindahkan kementerian bisa ditutup dengan ruislag kantor2
kementerian dan dirjen2nya. Dengan begitu, daerah menjadi ikut kebagian
perputaran uang. Penerbangan tidak terpusat ke Jakarta. Pelabuhan tidak
hanya
Tanjung Priok. Pameran mobil tidak mesti di Jakarta.
Saya kira, ide saya bukan sesuatu yang mustahil. Malah menurut saya, lebih
mustahil dengan memikirkan pembangunan monorel atau memperbanyak busway.
Salam,
Wing Wahyu Winarno
ada di facebook
http://maswing.wordpress.com
- Original Message
From: oka oka.wid...@indosat.net.id oka.widana%40indosat.net.id
To:
AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com
Sent: Wed, July 28, 2010 7:58:11 PM
Subject: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa?
Memang soal kemacetan di Jakarta jadi merambah kemana2. Asal mulanya kalo
ngak
salah inget, adalah komplen soal pengawalnya pak Presiden dan pejabat2 atau
sok
pejabat yang selalu pakai voreider...ditengah kemacetantiba2 issue
pemindahan ibukota dan pembatasan sepeda motor juga mengemuka.
Saya sih skeptis lah...WWCS palinganapasih yg di Jakarta ngak diatur
tapi
tak dilaksanakan? mulai larangan buang sampah sembarangan sampai larangan
merokok dimuka umum? wong tanda verboden aja dilanggar, polisi dan Dishub
ngak
bisa ngapa-ngapain
Pembatasan sepeda motor berpotensi memicu kecemburuan dan kerawanan
sosialsaya kira tak akan nyaman orang yg menggunakan mobil, ketika ada
orang
yang cuma mampu naik motor tapi ngak boleh...
Dari sisi ekonomi jelas kok, mekanisme demand supply, incentive
disincentive yg
harus dipakaimisalnya motor atau mobil tak boleh beli premium...saya
kira
dengan sendirinya speda motor berkurang...alternatif lain meningkatkan
pajak
kendaraan...sensitivitas pengendara motor terhadap kenaikan pajak tentu
lebih
tinggi dari pemilik mobil dst dst...
Pertumbuhan Kendaraan di
