Re: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa?
Sebenernya kemacetan di Jakarta bisa diatasi dengan mudah, yaitu "Mulailah menghargai pengguna jalan lain sebagai ayah, ibu, adik, kakak, dan saudara kita sendiri" Jangan memotong jalur di jalur antrian lalin. Jangan memotong jalur disaat kondisi rapat. Nyalakan sign lamp 5-10 detik sebelum pindah jalur dan satu yang paling penting "PERGILAH LEBIH PAGI KALAU TAKUT MASUK KERJA TERLAMBAT" Kendaraan umum mah sudah dari tahun 70-an sejak berkibarnya PPD sudah semerawut, ingat tahun 80-an terminal di lapangan banteng dipindahkan? Kalau petugas lapangan tidak tegas, maka Jakarta akan dibuat malu oleh mereka-mereka yang tidak bisa menghargai orang lain sesama pemakai jalan raya. Kalau saya prinsipnya di jalan "DIA JUGA PEMBAYAR PAJAK BRO" Semoga ngga terlalu pusing mikirin Motor. Saya seorang Biker, dan saya orang yang pasti akan menentang ketentuan larangan pengendara sepeda motor, kecuali negara memberikan saya PTKP tambahan dan benefit in cash setiap bulannya. Saya naik motor hanya habis 50 ribu seminggu jarak 600 KM PP, apakah saya telah menyia-nyiakan BBM bersubsidi? Dengan bangga saya jawab tidak. Saya naik motor karena saya tidak mau naik mobil. Saya naik motor karena saya tidak percaya pada keamanan di dalam kendaraan umum. Dan satu yang paling penting.saya naik motor agar dapat menambah uang harian keluarga saya mengingat harga cabai lebih pedas daripada rasanya. Apakah cabai di-dump di Malaysia? Salam, Winarto Sugondo 2010/7/28 Wing Wahyu Winarno > > > Saya punya usul memecahkan kemacetan Jakarta dan sudah saya tulis di > Kompasiana > ( http://umum.kompasiana.com/2009/09/08/mengurangi-kemacetan-jakarta/ ). > Inti > ide saya adalah, kementrian harus diurai dan disebar ke berbagai kota besar > di > Indonesia. Kementrian yang ada di Jakarta ya hanya yang memang benar2 perlu > > saja, yaitu Menlu, Mensesneg, dan mungkin Mendagri. Menteri2 lain harus di > luar > Jakarta. Menpariwisata di Bali, Menhut di Kalteng, Mendiknas di Yogya, > Menkelautan ya di Ambon, dst (silakan baca artikel lengkap saya di sana). > Bahkan > pejabat tinggi seperti Panglima TNI atau Kapolri, tidak harus di Jakarta. > Yang > harus di Jakarta hanya paspampres dan unit2 khusus saja. > > Sata tidak setuju kalau ibukota dipindah ke kota lain, karena berarti akan > menciptakan neraka Jakarta di kota lain itu. Kalau pengertian ibukota yang > dipindah hanya presiden, juga tidak mungkin, karena harus diikuti dengan > pemindahan kedutaan besar. Jadi biar saja presiden tetap di Jakarta. > > Kalau ada keberatan: nanti presiden butuh koordinasi dengan menteri > bagaimana? > Halah, sekarang ada sms, ada chatting, ada e-mail, ada telpon, ada video > conference. Lagipula, berapa kali seminggu sih presiden rapat dengan para > menteri? > > Sangat tidak lucu Menhut kok di Jakarta. Lha tidak pernah melihat hutan, > kok > harus ngurusi hutan (ekstrimnya begitu kan?). Kalau Menteri Kelautan > berkantor > di Ambon, pasti deh pelabuhan di Ambon segera maju. Kalau Menteri > Perdagangan > ada di Medan, pasti deh Medan akan segera setara dengan Singapura atau KL. > > Biaya untuk memindahkan kementerian bisa ditutup dengan ruislag kantor2 > kementerian dan dirjen2nya. Dengan begitu, daerah menjadi ikut kebagian > perputaran uang. Penerbangan tidak terpusat ke Jakarta. Pelabuhan tidak > hanya > Tanjung Priok. Pameran mobil tidak mesti di Jakarta. > > Saya kira, ide saya bukan sesuatu yang mustahil. Malah menurut saya, lebih > mustahil dengan memikirkan pembangunan monorel atau memperbanyak busway. > > Salam, > > Wing Wahyu Winarno > ada di facebook > http://maswing.wordpress.com > > > - Original Message > From: oka > > To: > AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > Sent: Wed, July 28, 2010 7:58:11 PM > Subject: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa? > > Memang soal kemacetan di Jakarta jadi merambah kemana2. Asal mulanya kalo > ngak > salah inget, adalah komplen soal pengawalnya pak Presiden dan pejabat2 atau > sok > pejabat yang selalu pakai voreider...ditengah kemacetantiba2 issue > pemindahan ibukota dan pembatasan sepeda motor juga mengemuka. > > Saya sih skeptis lah...WWCS palinganapasih yg di Jakarta ngak diatur > tapi > tak dilaksanakan? mulai larangan buang sampah sembarangan sampai larangan > merokok dimuka umum? wong tanda verboden aja dilanggar, polisi dan Dishub > ngak > bisa ngapa-ngapain > > Pembatasan sepeda motor berpotensi memicu kecemburuan dan kerawanan > sosialsaya kira tak akan nyaman orang yg menggunakan mobil, ketika ada > orang > yang cuma mampu naik motor tapi ngak boleh... > > Dari sisi ekonomi jelas kok, mekanisme demand supply, incentive > disincentive yg > harus dipakaimisalnya motor atau mobil tak boleh beli premium...saya > kira > dengan sendirinya speda motor berkurang...alternatif lain meningkatkan > pajak > kendaraan...sensitivitas pengendara motor terhadap kenaikan pajak tentu > lebih > tinggi dari pemilik mobil dst dst... > > Pertumbuhan Kendaraan di Jakarta Capai
Re: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa?
Menurut sy selain pembatasan motor,mobil ataupun pemakaian premium.. kenapa ga coba diperbaiki, sistem transportasi umum dan juga fisik dr transportasi umum itu. Jujur awal2 ada busway, sy kekantor lebih sering naik busway, tp makin kesini,makin ga nyaman dan akhirnya kembali nyetir lagi..ketidaknyaman itu diantaranya, makin ga terawatnya moda transportasi itu, makin ga teraturnya pengguna, belum lg pelecehan2 yg baik scr lgs ga lgs terjadi.. Spt rencana pemda DKI yg mau buat MRT, uumm bukannya underestimated, tp sy rasa dana utk membuat MRT itu,lebih baik smntara ini dialokasikan utk perbaikan kendaraan umum yg telah ada,perbaikan jalan2..MRT cukup dijadikan opsi pilihan jk panjang utk membantu mengatasi kemacetan. Rdgs Tan Sent from my BlackBerry® -Original Message- From: harri3...@yahoo.com Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Wed, 28 Jul 2010 15:18:35 To: Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa? Saya fikir dlm mengatasi kemacetan lalu lintas di jakarta bukan hanya pembatasan sepeda motor tp juga mobil. Krn masalah kemacetan berhubungan dgn banyak hal, spt pihak bank, leasing (sbg pemberi kredit), perilaku pengendara, petunjuk jalan, dll. Dan ketika dihadapkan pada issue tersebut, kemungkinan akan blunder juga krn tdk jelasnya akar dr permasalahan. Kalau saya menawarkan solusi, bagaimana kalau seandainya pemberian SIM baik motor atau mobil diperketat dan dgn catatan tidak ada manipulasi dlm proses pembuatan SIM baik oleh masyarakat maupun POLRI yg notabene bukan rahasia umum lg dgn praktik yg ada selama ini. Dengan adanya pengetatan pembuatan SIM diharapkan masy yg ingin membuat benar2 paham dan terdidik bagaimana perilaku yg baik dlm berkendara. Dan otomatis masy yg tdk memp SIM akan khawatir bilamana ia tdk memp SIM di jalan dan secara jangka panjang bs mengurangi keinginan masy untuk menggunakan mobil/motor pribadi yg tentunya jg hrs diimbangi dgn peningkatan kualitas dan kuantitas layanan transportasi publik. Tq Sent from my Worry FreeBerry® -Original Message- From: "oka" Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Wed, 28 Jul 2010 12:58:11 To: Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa? Memang soal kemacetan di Jakarta jadi merambah kemana2. Asal mulanya kalo ngak salah inget, adalah komplen soal pengawalnya pak Presiden dan pejabat2 atau sok pejabat yang selalu pakai voreider...ditengah kemacetantiba2 issue pemindahan ibukota dan pembatasan sepeda motor juga mengemuka. Saya sih skeptis lah...WWCS palinganapasih yg di Jakarta ngak diatur tapi tak dilaksanakan? mulai larangan buang sampah sembarangan sampai larangan merokok dimuka umum? wong tanda verboden aja dilanggar, polisi dan Dishub ngak bisa ngapa-ngapain Pembatasan sepeda motor berpotensi memicu kecemburuan dan kerawanan sosialsaya kira tak akan nyaman orang yg menggunakan mobil, ketika ada orang yang cuma mampu naik motor tapi ngak boleh... Dari sisi ekonomi jelas kok, mekanisme demand supply, incentive disincentive yg harus dipakaimisalnya motor atau mobil tak boleh beli premium...saya kira dengan sendirinya speda motor berkurang...alternatif lain meningkatkan pajak kendaraan...sensitivitas pengendara motor terhadap kenaikan pajak tentu lebih tinggi dari pemilik mobil dst dst... Pertumbuhan Kendaraan di Jakarta Capai 1.172 per Hari Rabu, 28 Juli 2010 | 17:02 WIB Besar Kecil Normal Kemacetan di kawasan Sudirman. Tempo/Tony Hartawan TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono menyampaikan pertumbuhan kendaraan baik roda dua atau empat di ibukota mencapai 1.172 unit per harinya. Sebanyak 186 unit kendaraan roda dua dan 986 unit kendaraan roda dua terdaftar di Dinas Perhubungan Jakarta tiap harinya. Menurut Udar, hingga kini jumlah total kendaraan di Jakarta mencapai 6,7 juta unit. "2,4 juta unit roda empat dan 4,3 juta unit roda dua," ujarnya sore ini. Atas dasar itu, pihaknya membuat kajian komprehensif untuk mengendalikan persebaran motor di jalan. "Apakah kran ini di setop, dibuka terus atau difilter," ujarnya. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan DKI, kata Udar, adalah dengan memposisikan motor di jalur lambat di sejumlah jalan protokol. "Selain mengurangi macet juga untuk menghindari kecelakaan." Rencana pembatasan peredaran motor yang sedang dikaji pihaknya juga didasari atas pertumbuhan jalan yang lelet di Jakarta. "Cuma 0,01 per tahun," kata Udar. Uji coba pembatasan motor ini rencananya akan dilakukan di rute Blok M-Kota pada jam-jam sibuk. Dengan pembatasan motor ini, Udar berjanji akan mengkompensasi angkutan publik dengan layanan yang lebih baik. Untuk itu, pada Senin mendatang (2/8) akan dilakukan sterilisasi jalur Tr
Re: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa?
Setuja mas WWW Hal ini sekaligus memindahkan penduduk jakarta ke daerah. Ah sayang presidennya bukan yg berani ambil terobosan yg kurang populer spt ini... Salam Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: Wing Wahyu Winarno Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Wed, 28 Jul 2010 06:38:39 To: Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa? Saya punya usul memecahkan kemacetan Jakarta dan sudah saya tulis di Kompasiana ( http://umum.kompasiana.com/2009/09/08/mengurangi-kemacetan-jakarta/ ). Inti ide saya adalah, kementrian harus diurai dan disebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Kementrian yang ada di Jakarta ya hanya yang memang benar2 perlu saja, yaitu Menlu, Mensesneg, dan mungkin Mendagri. Menteri2 lain harus di luar Jakarta. Menpariwisata di Bali, Menhut di Kalteng, Mendiknas di Yogya, Menkelautan ya di Ambon, dst (silakan baca artikel lengkap saya di sana). Bahkan pejabat tinggi seperti Panglima TNI atau Kapolri, tidak harus di Jakarta. Yang harus di Jakarta hanya paspampres dan unit2 khusus saja. Sata tidak setuju kalau ibukota dipindah ke kota lain, karena berarti akan menciptakan neraka Jakarta di kota lain itu. Kalau pengertian ibukota yang dipindah hanya presiden, juga tidak mungkin, karena harus diikuti dengan pemindahan kedutaan besar. Jadi biar saja presiden tetap di Jakarta. Kalau ada keberatan: nanti presiden butuh koordinasi dengan menteri bagaimana? Halah, sekarang ada sms, ada chatting, ada e-mail, ada telpon, ada video conference. Lagipula, berapa kali seminggu sih presiden rapat dengan para menteri? Sangat tidak lucu Menhut kok di Jakarta. Lha tidak pernah melihat hutan, kok harus ngurusi hutan (ekstrimnya begitu kan?). Kalau Menteri Kelautan berkantor di Ambon, pasti deh pelabuhan di Ambon segera maju. Kalau Menteri Perdagangan ada di Medan, pasti deh Medan akan segera setara dengan Singapura atau KL. Biaya untuk memindahkan kementerian bisa ditutup dengan ruislag kantor2 kementerian dan dirjen2nya. Dengan begitu, daerah menjadi ikut kebagian perputaran uang. Penerbangan tidak terpusat ke Jakarta. Pelabuhan tidak hanya Tanjung Priok. Pameran mobil tidak mesti di Jakarta. Saya kira, ide saya bukan sesuatu yang mustahil. Malah menurut saya, lebih mustahil dengan memikirkan pembangunan monorel atau memperbanyak busway. Salam, Wing Wahyu Winarno ada di facebook http://maswing.wordpress.com - Original Message From: oka To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Sent: Wed, July 28, 2010 7:58:11 PM Subject: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa? Memang soal kemacetan di Jakarta jadi merambah kemana2. Asal mulanya kalo ngak salah inget, adalah komplen soal pengawalnya pak Presiden dan pejabat2 atau sok pejabat yang selalu pakai voreider...ditengah kemacetantiba2 issue pemindahan ibukota dan pembatasan sepeda motor juga mengemuka. Saya sih skeptis lah...WWCS palinganapasih yg di Jakarta ngak diatur tapi tak dilaksanakan? mulai larangan buang sampah sembarangan sampai larangan merokok dimuka umum? wong tanda verboden aja dilanggar, polisi dan Dishub ngak bisa ngapa-ngapain Pembatasan sepeda motor berpotensi memicu kecemburuan dan kerawanan sosialsaya kira tak akan nyaman orang yg menggunakan mobil, ketika ada orang yang cuma mampu naik motor tapi ngak boleh... Dari sisi ekonomi jelas kok, mekanisme demand supply, incentive disincentive yg harus dipakaimisalnya motor atau mobil tak boleh beli premium...saya kira dengan sendirinya speda motor berkurang...alternatif lain meningkatkan pajak kendaraan...sensitivitas pengendara motor terhadap kenaikan pajak tentu lebih tinggi dari pemilik mobil dst dst... Pertumbuhan Kendaraan di Jakarta Capai 1.172 per Hari Rabu, 28 Juli 2010 | 17:02 WIB Besar Kecil Normal Kemacetan di kawasan Sudirman. Tempo/Tony Hartawan TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono menyampaikan pertumbuhan kendaraan baik roda dua atau empat di ibukota mencapai 1.172 unit per harinya. Sebanyak 186 unit kendaraan roda dua dan 986 unit kendaraan roda dua terdaftar di Dinas Perhubungan Jakarta tiap harinya. Menurut Udar, hingga kini jumlah total kendaraan di Jakarta mencapai 6,7 juta unit. "2,4 juta unit roda empat dan 4,3 juta unit roda dua," ujarnya sore ini. Atas dasar itu, pihaknya membuat kajian komprehensif untuk mengendalikan persebaran motor di jalan. "Apakah kran ini di setop, dibuka terus atau difilter," ujarnya. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan DKI, kata Udar, adalah dengan memposisikan motor di jalur lambat di sejumlah jalan protokol. "Selain mengurangi macet juga untuk menghindari kecelakaan." Rencana pembatasan peredaran motor yang sedang dikaji pihaknya juga didasari atas pertumbuhan jalan yang lelet di Jakarta. "Cuma 0,01 per tahun," k
Re: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa?
Saya fikir dlm mengatasi kemacetan lalu lintas di jakarta bukan hanya pembatasan sepeda motor tp juga mobil. Krn masalah kemacetan berhubungan dgn banyak hal, spt pihak bank, leasing (sbg pemberi kredit), perilaku pengendara, petunjuk jalan, dll. Dan ketika dihadapkan pada issue tersebut, kemungkinan akan blunder juga krn tdk jelasnya akar dr permasalahan. Kalau saya menawarkan solusi, bagaimana kalau seandainya pemberian SIM baik motor atau mobil diperketat dan dgn catatan tidak ada manipulasi dlm proses pembuatan SIM baik oleh masyarakat maupun POLRI yg notabene bukan rahasia umum lg dgn praktik yg ada selama ini. Dengan adanya pengetatan pembuatan SIM diharapkan masy yg ingin membuat benar2 paham dan terdidik bagaimana perilaku yg baik dlm berkendara. Dan otomatis masy yg tdk memp SIM akan khawatir bilamana ia tdk memp SIM di jalan dan secara jangka panjang bs mengurangi keinginan masy untuk menggunakan mobil/motor pribadi yg tentunya jg hrs diimbangi dgn peningkatan kualitas dan kuantitas layanan transportasi publik. Tq Sent from my Worry FreeBerry® -Original Message- From: "oka" Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Wed, 28 Jul 2010 12:58:11 To: Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa? Memang soal kemacetan di Jakarta jadi merambah kemana2. Asal mulanya kalo ngak salah inget, adalah komplen soal pengawalnya pak Presiden dan pejabat2 atau sok pejabat yang selalu pakai voreider...ditengah kemacetantiba2 issue pemindahan ibukota dan pembatasan sepeda motor juga mengemuka. Saya sih skeptis lah...WWCS palinganapasih yg di Jakarta ngak diatur tapi tak dilaksanakan? mulai larangan buang sampah sembarangan sampai larangan merokok dimuka umum? wong tanda verboden aja dilanggar, polisi dan Dishub ngak bisa ngapa-ngapain Pembatasan sepeda motor berpotensi memicu kecemburuan dan kerawanan sosialsaya kira tak akan nyaman orang yg menggunakan mobil, ketika ada orang yang cuma mampu naik motor tapi ngak boleh... Dari sisi ekonomi jelas kok, mekanisme demand supply, incentive disincentive yg harus dipakaimisalnya motor atau mobil tak boleh beli premium...saya kira dengan sendirinya speda motor berkurang...alternatif lain meningkatkan pajak kendaraan...sensitivitas pengendara motor terhadap kenaikan pajak tentu lebih tinggi dari pemilik mobil dst dst... Pertumbuhan Kendaraan di Jakarta Capai 1.172 per Hari Rabu, 28 Juli 2010 | 17:02 WIB Besar Kecil Normal Kemacetan di kawasan Sudirman. Tempo/Tony Hartawan TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono menyampaikan pertumbuhan kendaraan baik roda dua atau empat di ibukota mencapai 1.172 unit per harinya. Sebanyak 186 unit kendaraan roda dua dan 986 unit kendaraan roda dua terdaftar di Dinas Perhubungan Jakarta tiap harinya. Menurut Udar, hingga kini jumlah total kendaraan di Jakarta mencapai 6,7 juta unit. "2,4 juta unit roda empat dan 4,3 juta unit roda dua," ujarnya sore ini. Atas dasar itu, pihaknya membuat kajian komprehensif untuk mengendalikan persebaran motor di jalan. "Apakah kran ini di setop, dibuka terus atau difilter," ujarnya. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan DKI, kata Udar, adalah dengan memposisikan motor di jalur lambat di sejumlah jalan protokol. "Selain mengurangi macet juga untuk menghindari kecelakaan." Rencana pembatasan peredaran motor yang sedang dikaji pihaknya juga didasari atas pertumbuhan jalan yang lelet di Jakarta. "Cuma 0,01 per tahun," kata Udar. Uji coba pembatasan motor ini rencananya akan dilakukan di rute Blok M-Kota pada jam-jam sibuk. Dengan pembatasan motor ini, Udar berjanji akan mengkompensasi angkutan publik dengan layanan yang lebih baik. Untuk itu, pada Senin mendatang (2/8) akan dilakukan sterilisasi jalur Transjakarta. "Mudah-mudahan dengan meningkatnya pelayanan Transjakarta, masyarakat akan beralih ke angkutan publik," ujarnya. [Non-text portions of this message have been removed] = Millis AKI mendukung kampanye "Stop Smoking" = Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: - Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ <*> Your email settings:
Re: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa?
Saya punya usul memecahkan kemacetan Jakarta dan sudah saya tulis di Kompasiana ( http://umum.kompasiana.com/2009/09/08/mengurangi-kemacetan-jakarta/ ). Inti ide saya adalah, kementrian harus diurai dan disebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Kementrian yang ada di Jakarta ya hanya yang memang benar2 perlu saja, yaitu Menlu, Mensesneg, dan mungkin Mendagri. Menteri2 lain harus di luar Jakarta. Menpariwisata di Bali, Menhut di Kalteng, Mendiknas di Yogya, Menkelautan ya di Ambon, dst (silakan baca artikel lengkap saya di sana). Bahkan pejabat tinggi seperti Panglima TNI atau Kapolri, tidak harus di Jakarta. Yang harus di Jakarta hanya paspampres dan unit2 khusus saja. Sata tidak setuju kalau ibukota dipindah ke kota lain, karena berarti akan menciptakan neraka Jakarta di kota lain itu. Kalau pengertian ibukota yang dipindah hanya presiden, juga tidak mungkin, karena harus diikuti dengan pemindahan kedutaan besar. Jadi biar saja presiden tetap di Jakarta. Kalau ada keberatan: nanti presiden butuh koordinasi dengan menteri bagaimana? Halah, sekarang ada sms, ada chatting, ada e-mail, ada telpon, ada video conference. Lagipula, berapa kali seminggu sih presiden rapat dengan para menteri? Sangat tidak lucu Menhut kok di Jakarta. Lha tidak pernah melihat hutan, kok harus ngurusi hutan (ekstrimnya begitu kan?). Kalau Menteri Kelautan berkantor di Ambon, pasti deh pelabuhan di Ambon segera maju. Kalau Menteri Perdagangan ada di Medan, pasti deh Medan akan segera setara dengan Singapura atau KL. Biaya untuk memindahkan kementerian bisa ditutup dengan ruislag kantor2 kementerian dan dirjen2nya. Dengan begitu, daerah menjadi ikut kebagian perputaran uang. Penerbangan tidak terpusat ke Jakarta. Pelabuhan tidak hanya Tanjung Priok. Pameran mobil tidak mesti di Jakarta. Saya kira, ide saya bukan sesuatu yang mustahil. Malah menurut saya, lebih mustahil dengan memikirkan pembangunan monorel atau memperbanyak busway. Salam, Wing Wahyu Winarno ada di facebook http://maswing.wordpress.com - Original Message From: oka To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Sent: Wed, July 28, 2010 7:58:11 PM Subject: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa? Memang soal kemacetan di Jakarta jadi merambah kemana2. Asal mulanya kalo ngak salah inget, adalah komplen soal pengawalnya pak Presiden dan pejabat2 atau sok pejabat yang selalu pakai voreider...ditengah kemacetantiba2 issue pemindahan ibukota dan pembatasan sepeda motor juga mengemuka. Saya sih skeptis lah...WWCS palinganapasih yg di Jakarta ngak diatur tapi tak dilaksanakan? mulai larangan buang sampah sembarangan sampai larangan merokok dimuka umum? wong tanda verboden aja dilanggar, polisi dan Dishub ngak bisa ngapa-ngapain Pembatasan sepeda motor berpotensi memicu kecemburuan dan kerawanan sosialsaya kira tak akan nyaman orang yg menggunakan mobil, ketika ada orang yang cuma mampu naik motor tapi ngak boleh... Dari sisi ekonomi jelas kok, mekanisme demand supply, incentive disincentive yg harus dipakaimisalnya motor atau mobil tak boleh beli premium...saya kira dengan sendirinya speda motor berkurang...alternatif lain meningkatkan pajak kendaraan...sensitivitas pengendara motor terhadap kenaikan pajak tentu lebih tinggi dari pemilik mobil dst dst... Pertumbuhan Kendaraan di Jakarta Capai 1.172 per Hari Rabu, 28 Juli 2010 | 17:02 WIB Besar Kecil Normal Kemacetan di kawasan Sudirman. Tempo/Tony Hartawan TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono menyampaikan pertumbuhan kendaraan baik roda dua atau empat di ibukota mencapai 1.172 unit per harinya. Sebanyak 186 unit kendaraan roda dua dan 986 unit kendaraan roda dua terdaftar di Dinas Perhubungan Jakarta tiap harinya. Menurut Udar, hingga kini jumlah total kendaraan di Jakarta mencapai 6,7 juta unit. "2,4 juta unit roda empat dan 4,3 juta unit roda dua," ujarnya sore ini. Atas dasar itu, pihaknya membuat kajian komprehensif untuk mengendalikan persebaran motor di jalan. "Apakah kran ini di setop, dibuka terus atau difilter," ujarnya. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan DKI, kata Udar, adalah dengan memposisikan motor di jalur lambat di sejumlah jalan protokol. "Selain mengurangi macet juga untuk menghindari kecelakaan." Rencana pembatasan peredaran motor yang sedang dikaji pihaknya juga didasari atas pertumbuhan jalan yang lelet di Jakarta. "Cuma 0,01 per tahun," kata Udar. Uji coba pembatasan motor ini rencananya akan dilakukan di rute Blok M-Kota pada jam-jam sibuk. Dengan pembatasan motor ini, Udar berjanji akan mengkompensasi angkutan publik dengan layanan yang lebih baik. Untuk itu, pada Senin mendatang (2/8) akan dilakukan sterilisasi jalur Transjakarta. "Mudah-mudahan dengan meningkatnya pelayanan Transjakarta, masyarakat akan beralih ke angkutan publik," ujarnya. = Millis AKI mend
