[ekonomi-nasional] Siaran Pers KAU - Menteri Keuangan Jangan Mempersulit Penanganan Darurat Bencana
*Siaran Pers* * * K A U Koalisi Anti Utang *www.kau.or.id, [EMAIL PROTECTED] * *Contact person: Kusfiardi (Koordinator Nasional KAU) Cellphone: 0811837389 * * * *Jakarta** 28 Mei 2006* *Menteri Keuangan Jangan Mempersulit Penanganan Darurat Bencana* Koalisi Anti Utang mendesak Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas keuangan negara dan sekaligus sebagai bendahara negara untuk mempermudah proses penanganan darurat bencana gempa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng). Usaha memudahkan proses tersebut adalah dengan segera mencairkan dana APBN untuk digunakan dalam usaha tanggap darurat penanganan bencana gempa DIY dan Jateng serta beberapa daerah lain di Jawa Timur (Jatim). Dalam APBN 2006 sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2 trilyun dalam pos anggaran penanggulangan bencana. Tidak ada alasan untuk memperlambat proses pencairan dana tersebut mengingat sudah banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di wilayah bencana. Apalagi Presiden SBY sudah menyampaikan intruksi di Pendopo Kabupaten Bantul (Posko Satkorlak Bantul, Sabtu (27/5/2006) yaitu *pertama*, selamatkan jiwa para korban, mereka yang terluka, barulah harta benda. *Kedua*, perbaikan infrastruktur, listrik, dan jalanan supaya logistik bisa didistribusikan serta untuk menyelamatkan korban. *Ketiga*, pastikan makanan cukup, koordinasikan dengan baik. *Keempat*, identifikasi seberapa banyak rumah maupun bangunan yang rusak untuk nantinya direhabilitasi dan direkonstruksi. Koalisi Anti Utang mengutuk keras jika Menteri Keuangan sampai mempolitisir 4 Instruksi Presiden SBY untuk merespon bencana gempa sebagai alasan untuk meminta utang baru. Karena menurut penilaian Koalisi Anti Utang, keempat instruksi Presiden bisa direalisasikan dengan memobilisasi anggaran negara, khususnya pos anggaran penanggulangan bencana yang jumlahnya mencapai dua trilyun. Kalaupun pencairan dana penanggulangan bencana didalam APBN 2006, sekitar dua trilyun rupiah tersebut tidak mencukupi, maka Menteri Keuangan harus menengosiasikan pengurangan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo tahun ini. Pengurangan pembayaran utang tersebut bisa diperoleh dengan cara meyakinkan kreditor bahwa pemerintah akan menggunakan dana tersebut bagi pemulihan daerah bencana yang mengalami kerusakan parah. Termasuk untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan infrastruktur seperti listrik, jalanan termasuk rumah maupun bangunan yang rusak. Menteri Keuangan juga harus segera memikirkan realokasi APBN yang sampai dengan bulan ini baru terpakai Rp 168 miliar (26 persen dari total belanja negara) untuk mendukung usaha penanganan bencana terbebas dari segala bentuk yang akan menimbulkan beban utang baru bagi Indonesia. Presiden harus bersikap tegas pada Menteri Keuangan mengingat bahwasanya penanganan darurat bencana ini membutuhkan dana segera. Menteri Keuangan harus dipastikan oleh Presiden untuk maka mau bekerjasama menyelamatkan masyarakat korban dan memulihkan keadaan. Jika dana penanggulangan bencana tidak segera dicairkan maka Menteri Keuangan bisa diduga sengaja memperlambat usaha tindakan darurat di daerah bencana gempa. #RD# -- Kusfiardi Coordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790 Indonesia Phone: +62 21 7919 3363 Fax: +62 21 794 1673 [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] SPONSORED LINKS Financial professional Business finances Small business finance Business degree finance YAHOO! GROUPS LINKS Visit your group "ekonomi-nasional" on the web. To unsubscribe from this group, send an email to:[EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
[ekonomi-nasional] Siaran Pers KAU - Presiden Bank Dunia menjerumuskan Indonesia kedalam jerat utang
*Press Statement* ** *Contact: Kusfiardi, Koordinator Nasional* *Hp: **+62811837389** * *Email to; [EMAIL PROTECTED] *cc: [EMAIL PROTECTED] * Jakarta, 16 April 2006 * * Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz; *menjerumuskan Indonesia kedalam jerat utang* P enilaian Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz yang disampaikan dalam kunjungannya ke Indonesia minggu lalu bahwa Indonesia memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman maksimal senilai 1,4 miliar dollar AS kepada Bank Dunia adalah perangkap bagi kebijakan ekonomi dan sosial Indonesia yang masih dirundung krisis. Penilaian tersebut hanya melegitimasi penawaran utang baru pada pemerintah Indonesia dan bank-bank swasta. Pada kenyataannya pemerintah hanya mampu menyerap pinjaman dibawah tawaran dari Bank Dunia. Pada tahun 2006 ini pemerintah memperkirakan hanya mampu menyerap pinjaman sejumlah 900 juta dollar AS. Rendahnya serapan utang ini karena banyak masalah teknis yang memengaruhinya di lapangan. Masalah yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan berbagai proyek yang dibiayai pinjaman Bank Dunia. yang paling mencolok adalah pencairan bantuan Bank Dunia yang lambat. Akibat dari pencairan pinjaman yang lambat itu membuat pemerintah harus menanggung beban biaya komitmen. Tawaran Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz ini mengindikasikan adanya usaha sistematis menjerumuskan Indonesia kedalam jerat utang yang tak berkesudahan. Sampai dengan akhir tahun 2005 lalu saja komitmen utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 365.883.070.000 dolar AS. Dari komitmen tersebut yang sudah dicairkan baru sejumlah 162.129.673.000 dolar AS dan kewajiban untuk melunasi utang luar negeri yang masih tersisa berjumlah 61.815.110.000 dolar AS (selengkapnya lihat Tabel Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sampai dengan 2005). *Tabel * *Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sampai dengan 2005* * * *dalam **Dolar** AS*** *dalam Rp* *Kurs 9.000/Dolar AS* *Komitmen Utang* 365.883.070.000 3.292.947.630.000.000 *Jumlah Utang yang dicairkan* 162.129.673.000 1.459.167.057.000.000 *Jumlah Utang yang belum dicairkan* 203.753.398.000 1.833.780.582.000.000 *Jumlah Utang yang sudah dibayar kembali* 100.314.563.000 902.831.067.000.000 *Jumlah Utang yang belum dibayar kembali (OUTSTANDING)* 61.815.110.000 556.335.990.000.000 Sumber: Depkeu Posisi utang tersebut akan membebani anggaran negara sampai dengan 2009 tidak kurang dari kisaran 7.780.117.000 - 8.123.923.000 dolar AS (*lihat Tabel Proyeksi Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia*). Beban itu akan berdampak langsung pada pemenuhan hak anak-anak usia pendidikan dasar untuk bersekolah dan menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar. Kemudian juga akan menghambat pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu-ibu yang melahirkan, termasuk anak-anak. Dampak berikutnya adalah meningkatkan proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan nasional karena terbatasnya lapangan kerja dan meningkatnya angka pengangguran. *Tabel * *Proyeksi Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia* *Tahun* *TOTAL* *Dalam Dolar AS* *dalam Rp* *Kurs 9.000/Dolar AS*** *2005* 7.893.097.000 71.037.873.000.000 *2006* 7.908.982.000 71.180.838.000.000 *2007* 8.123.923.000 73.115.307.000.000 *2008* 7.925.861.000 71.332.749.000.000 *2009* 7.780.117.000 70.021.053.000.000 Sumber: Depkeu Agar tidak terperangkap dalam jebakan utang, Koalisi Anti Utang (KAU) Indonesia mendesak pemerintah untuk tidak menambah utang baru, termasuk yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Pemerintah harus mau mengusahakan kepada Bank Dunia (termasuk kreditor Indonesia lainnya) untuk menghapuskan utang luar negeri Indonesia. Desakan ini didasarkan pada penilaian bahwa utang yang sekarang menjadi beban Indonesia adalah utang yang tidak sah dan bias dikategorikan juga sebagai utang haram. Apalagi selama ini, Bank Dunia dan kreditor lainnya telah memberikan utang dalam jumlah besar pada pemerintah Indonesia. Pada saat yang sama para kreditor ini juga mengetahui bahwa utang tersebut telah diselewengkan oleh oleh kroni, baik kroni dari para penguasa maupun kroni dari kreditor sebagai pemberi utang (lihat juga lampiran siaran pers Jubilee USA Network). Transaksi utang haram tersebut telah meluaskan kemiskinan di Indonesia dan semakin menguatkan argumen bahwa Indonesia layak mendapatkan penghapusan uang 100%. Penghapusan utang ini tidak boleh diikuti dengan berbagai persyaratan yang justru menyengsarakan rakyat Indonesia. ###(*RD*)### *Jubilee USA Network * East Timor and Indonesia Action Network* *FOR IMMEDIATE RELEASE** April 11, 2006 Contact: *Debayani Kar, Jubilee USA, 202-783-0215; 202-246-8143 John M. Miller, ETAN, 718-596-7668; 917-690-4391 *Reaction to World Bank President Paul Wolfowitz's Remarks on Corruption Today** Jubilee USA and East Timor and Indonesia Action Networks Challenge Wolfowitz to Address Roots of Corruption by Canceling Indonesia's Suharto-Era Debt* * ** *WASHINGTON As World Bank President Paul Wolfowitz
Re: [ekonomi-nasional] Re: Commodity basket Re: Akibat Mental yang Terjajah
selama ini perbaikan sistemik untuk memajukan perekonomian nasional telah dibajak oleh tema anti korupsi, termasuk biaya siluman dengan kata kunci memburu efisiensi. cilakanya lagi, isu ini justru menggiring pada lahirnya kondisi dimana pemain besar (TNC/MNC) mendominasi dengan cara menyingkirkan peran pemerintah dalam perekonomian nasional. kemudian orang serta merta meneriakkan serahkan semuanya pada pasar, jual saja semua BUMN karena jadi sarang korupsi dst, dst. padahal disisi lain masih ada opsi untuk memberbaiki kinerja dan mekanisme kontrol untuk mengatasi korupsi dsb-nya itu. misalnya dengan pembenahan sistem pengawasan intern dan ekstern terhadap perusahaan negara atau pembenahan aturan perundangan dan sistem ketatalembagaan untuk mengatasi persoalan yang ada. jadi saya mengajak anda untuk tidak mengkonfrontir apa yang disampaikan Bung Nizami dan Bung Wardoyo dengan masalah biaya siluman dan sejenisnya. Karena akan mengarahkan diskusi ini untuk melegitimasi pemikiran yang ada di otak para neoliberalis dan kita jadi terhambat untuk bisa menggali lebih jauh ide genuine dua kawan kita ini. ingatkan, bahwa ditengah krisis ekonomi, pemerintah justru didorong untuk menjual BUMN dengan alasan efisiensi dan KKN. saya kira anda juga sependapat, kalaupun didalam rumah ada sarang tikus bukan berarti kita harus membakar rumah untuk memusnahkan tikusnya kan? On 9/1/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] wrote: Komentar teman : Saya setuju dg bung Ardi : merubah hambatan menjadi tantangan. tekad membangun dan mewjudkan kemandirian ekonomi bangsa untuk mensejahterakan rakyat harus terus didorong dan tidak boleh dibelokkan atau dipatahkan hanya oleh mitos korupsi dan biaya siluman. Komentar saya : Saya kok jadi bingung ya maklum bukan pelaku bisnis. Seandainya saja biaya siluman itu tak sekedar mitos belaka, tapi benar-benar sebuah fakta. Apakah berpengaruh pada harga yang dibayar oleh konsumen ? Apakah hanya mengurangi margin keuntungan pengusaha ? Terus dampaknya apa yaa ? Salam/ @nung - Original Message - From: Ardi St. Majo Endah [EMAIL PROTECTED] To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Sent: Thursday, September 01, 2005 12:26 PM Subject: Re: [ekonomi-nasional] Re: Commodity basket Re: Akibat Mental yang Terjajah bung, saya sekedar mengingatkan saja bahwa biaya siluman itu adalah mitos yang melemahkan semangat dan keyakinan kita untuk mewujudkan kemandirian bangsa. sama halnya dengan korupsi, hanya dipakai untuk meliberalisasi dan mengkomersialisasi barang-barang publik. tekad membangun dan mewjudkan kemandirian ekonomi bangsa untuk mensejahterakan rakyat harus terus didorong dan tidak boleh dibelokkan atau dipatahkan hanya oleh mitos korupsi dan biaya siluman. On 9/1/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] wrote: temen saya bilang, itu semua dihambat oleh biaya siluman yg cukup signifikan, benarkah ??? salam/@nung - Original Message - From: Wardoyo [EMAIL PROTECTED] To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Sent: Thursday, September 01, 2005 10:16 PM Subject: RE: [ekonomi-nasional] Re: Commodity basket Re: Akibat Mental yang Terjajah Fokus, Kita harus mulai fokus terhadap fundamental industri kerakyatan. Bila perlu bikin menteri pertanian, peternakan, kehutanan, UKM, distribusi hasil tani, perikanan,perumahan dll. Taruh kantor2 menteri itu di Jogya, Di Sukabumi, atau di Palembang. Benahi industri dasar kita yg terkait pangan, kebutuhan dasar dan kesehatan. Kuatkan dulu dan kembalikan swasembada beras. Tanam kapas, obat2an dll. Janganlah pemerintah/menteri/gubernur duduk di menara gading dan ngga tahu apa2 kondisi rakyatnya. Kenapa hasil padi 5 th terakhir flat/rata (BPS) dan tdk ada sedikit kepedulian akan hal ini. Kenapa beras/gula import makin dominan dan kita bangga memakannya. Jadi biarkan dunia bergoyang, asal fundamental kita kuat, kita bisa survive. Salam, -- From: A Nizami[SMTP:[EMAIL PROTECTED] Reply To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Sent: 31 Agustus 2005 17:38 To: [EMAIL PROTECTED]; ekonomi-nasional@yahoogroups.com; ppiindia@yahoogroups.com Subject: [ekonomi-nasional] Re: Commodity basket Re: Akibat Mental yang Terjajah Agar Indonesia bisa berhasil, Indonesia harus jadi bangsa produsen. Bukan bangsa importir. Minimal kita memproduksi kebutuhan kita sendiri. Tidak usah besar2, coba beri kredit kapal bagi nelayan. Bagaimana kapalnya bisa berlayar meski tanpa solar (mis pakai layar). Kemudian mengembangkan pertanian sehingga beras, jagung, dan kedelai tidak impor lagi. Coba kembangkan industri sepatu, pakaian, dsb, sehingga kita tak perlu beli Reebok, Nike, Adidas, dsb. Anggota DPR kita jadinya tak perlu ke Paris buat beli sepatu Bally. Kalau kita memproduksi kebutuhan kita sendiri, kita tidak butuh dollar kan? Minimal
Re: [ekonomi-nasional] Re: Commodity basket Re: Akibat Mental yang Terjajah
bung, saya sekedar mengingatkan saja bahwa biaya siluman itu adalah mitos yang melemahkan semangat dan keyakinan kita untuk mewujudkan kemandirian bangsa. sama halnya dengan korupsi, hanya dipakai untuk meliberalisasi dan mengkomersialisasi barang-barang publik. tekad membangun dan mewjudkan kemandirian ekonomi bangsa untuk mensejahterakan rakyat harus terus didorong dan tidak boleh dibelokkan atau dipatahkan hanya oleh mitos korupsi dan biaya siluman. On 9/1/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] wrote: temen saya bilang, itu semua dihambat oleh biaya siluman yg cukup signifikan, benarkah ??? salam/@nung - Original Message - From: Wardoyo [EMAIL PROTECTED] To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Sent: Thursday, September 01, 2005 10:16 PM Subject: RE: [ekonomi-nasional] Re: Commodity basket Re: Akibat Mental yang Terjajah Fokus, Kita harus mulai fokus terhadap fundamental industri kerakyatan. Bila perlu bikin menteri pertanian, peternakan, kehutanan, UKM, distribusi hasil tani, perikanan,perumahan dll. Taruh kantor2 menteri itu di Jogya, Di Sukabumi, atau di Palembang. Benahi industri dasar kita yg terkait pangan, kebutuhan dasar dan kesehatan. Kuatkan dulu dan kembalikan swasembada beras. Tanam kapas, obat2an dll. Janganlah pemerintah/menteri/gubernur duduk di menara gading dan ngga tahu apa2 kondisi rakyatnya. Kenapa hasil padi 5 th terakhir flat/rata (BPS) dan tdk ada sedikit kepedulian akan hal ini. Kenapa beras/gula import makin dominan dan kita bangga memakannya. Jadi biarkan dunia bergoyang, asal fundamental kita kuat, kita bisa survive. Salam, -- From: A Nizami[SMTP:[EMAIL PROTECTED] Reply To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Sent: 31 Agustus 2005 17:38 To: [EMAIL PROTECTED]; ekonomi-nasional@yahoogroups.com; ppiindia@yahoogroups.com Subject: [ekonomi-nasional] Re: Commodity basket Re: Akibat Mental yang Terjajah Agar Indonesia bisa berhasil, Indonesia harus jadi bangsa produsen. Bukan bangsa importir. Minimal kita memproduksi kebutuhan kita sendiri. Tidak usah besar2, coba beri kredit kapal bagi nelayan. Bagaimana kapalnya bisa berlayar meski tanpa solar (mis pakai layar). Kemudian mengembangkan pertanian sehingga beras, jagung, dan kedelai tidak impor lagi. Coba kembangkan industri sepatu, pakaian, dsb, sehingga kita tak perlu beli Reebok, Nike, Adidas, dsb. Anggota DPR kita jadinya tak perlu ke Paris buat beli sepatu Bally. Kalau kita memproduksi kebutuhan kita sendiri, kita tidak butuh dollar kan? Minimal sebagian besar kita produksi sendiri. --- estananto [EMAIL PROTECTED] wrote: Saya bukan ekonom tapi tiba2 berpikir begini: Sendainya gaji pegawai negeri, TNI dan Polri, dan UMR ditetapkan tidak berdasarkan rupiah tapi berdasarkan satu commodity basket yang banyak dihasilkan dari Indonesia, apa kira2 bisa melawan ketergantungan terhadap fluktuasi mata uang? Misalnya UMR harus sama dengan nilai nominal sekian commodity basket, berarti UMR naik dengan sendirinya seiring dengan naiknya harga-harga. Demikian juga pegawai negeri, TNI dan Polri. Ini kemudian membantu mencegah turunnya daya beli mereka. Seterusnya menjadi feedback untuk mencegah fluktuasi harga commodities tersebut. Demikian juga denda-denda yang ada dalam hukum Indonesia, seharusnya tidak berdasarkan rupiah yang terus terkena inflasi tapi commodity basket tadi. Karena commodity itu banyak dihasilkan di Indonesia, harga-harganya tidak terpengaruh fluktuasi mata uang, tetapi cukup juga menggambarkan laju inflasi. Referensi rupiah terhadap dollar yang dijadikan penentu pelaku bisnis harus diganti dengan referensi rupiah terhadap commodity basket yang berlaku nasional. Saya tidak tahu apakah pembangunan infrastruktur yang dicanangkan SBY akan menyedot tenaga kerja atau tidak, tetapi untuk mengatasi pengangguran tampaknya SBK-MJK menempuh jalur konvensional yaitu mengharapkan investasi asing, padahal RI tentu saja kurang seksi dibandingkan RRC dan India sekarang ini. Kita sudah masuk dead trap kalau kita mengandalkan investasi asing, karena pasti mereka minta banyak konsesi untuk bisa memutuskan bahwa usaha mereka akan untung dibanding jika mereka buka di Cina dan India. Satu-satunya cara di tengah persaingan dengan Cina dan India adalah memfokuskan diri di bidang di mana Cina dan India tidak punya kekuatan di situ, dan itu letaknya di lautan Indonesia yang luas dan kaya. Wassalaam, Nano Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links -- Kusfiardi Coordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang
Re: [ekonomi-nasional] Memperkuat Rupiah ? IMF: Hapus Subsidi BBM
Pernyataan IMF ini memberikan sinyalemen yang mengindikasikan keterlibatannya dalam keterpurukan nilai tukar rupiah thd USD. Dugaan ini tidak berlebihan, karena IMF dan Bank Dunia termasuk ADB, adalah juga pemain di pasar uang maupun pasar modal. Lembaga keuangan multilateral ini mengandalkan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi di pasar derivatif ini. Tetapi menurut dugaan saya, keterlibatan mereka di pasar derivatif ini lebih sebagai taktik untuk meluaskan tekanan ekonomi politik pada pemerintah. Tekanan itu bertujuan meliberalisasi perekonomian Indonesia, termasuk mendesak agar subsidi BBM dihapus, seperti yang disampaikan oleh IMF dalam berita dibawah ini. Desakan ini bisa juga diartikan sebagai sinyal ketidaksukaan IMF dan konco-konconya terhadap pemerintahan SBY yang dianggap lamban dalam mengeksekusi kebijakan pasar bebas yang dikehendaki AS sebagai pemegang saham terbesar di lembaga keuangan multilateral ini. Bisa jadi memburuknya nilai tukar rupiah thd USD akan dengan sengaja diarahkan oleh IMF untuk melengserkan kepemimpinan SBY. Atau minimal mendesak agar SBY melakukan reshufle. Apapun yang nantinya akan terjadi, yang jelas IMF sudah senyatanya terlibat dalam melakukan intervensi politik dalam negeri Indonesia. Kondisi ini akan terus berkepanjanga jika kita tidak mewaspadainya. Artinya proses reshufle sekalipun hanya akan digunakan untuk konsolidasi kepentingan asing (AS) melalui tangan IMF, WB dan ADB. Gampangnya, reshufle hanya akan menggantikan agen neolib yang sekarang ada dengan agen neolib yang lebih handal. On 8/27/05, A_Dharmawan [EMAIL PROTECTED] wrote: Jumat, 26 Agt 2005, IMF: Hapus Subsidi BBM Rupiah Melemah, Usul Naikkan Suku Bunga SINGAPURA - Meroketnya harga minyak di pasar internasional dan kecenderungan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS ditanggapi Dana Moneter Internasional (IMF). Lembaga keuangan internasional tersebut menilai, pemerintah Indonesia harus segera menghapus subsidi BBM dan menaikkan tingkat suku bunga. Hal itu diungkapkan Managing Director IMF Rodrigo Rato dalam video news conference dari Washington dengan para wartawan Asia di Singapura kemarin. Saya ingin mengatakan, ekonomi Indonesia cukup kuat. Pertumbuhan juga cukup bagus. Tetapi, kami rasa negara itu harus segera mengatasi masalahnya yang sangat spesifik, tegasnya. Dia lantas menyoroti masalah inflasi akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Jika ada kebijakan moneter dan bujeter yang jelas untuk mengatasi inflasi, saya yakin hal itu bakal mengangkat kredibilitas (Indonesia), jelasnya. Kurs rupiah cenderung terus melemah dalam sepekan ini. Kemarin, rupiah kembali melemah. Bahkan, kurs rupiah sempat di level Rp 10.420 per dolar AS dalam perdagangan sesi pagi. Nilai tukar rupiah akhirnya ditutup Rp 10.320-Rp 10.325 per dolar AS. Sehari sebelumnya, rupiah ditutup di level Rp 10.300 per dolar AS. Dalam perkembangan lain, harga minyak mentah dunia terus melambung. Harga minyak di pasar New York telah menembus USD 68 per barel pada Rabu malam. Itu rekor harga tertinggi sejak 1983 atau lebih dari 20 tahun. Lonjakan tersebut terjadi akibat serangan badai tropis Katrina terhadap kilang minyak di Teluk Meksiko dan sepanjang pantai AS. Para analis meramalkan, harga minyak bisa melampaui USD 70. Harga minyak di New York akhirnya ditutup pada level USD 66,97 per barel dan harga minyak mentah di London (North Sea Brent) ditutup USD 66,56. Rato mengaku, bukan hanya Indonesia yang terkena dampak lonjakan harga minyak. Menurut dia, hal itu akan berpengaruh pada pertumbuhan negara-negara Asia lainnya secara umum. Dia memperingatkan dampaknya terhadap risiko ekspansi ekonomi global. Harga minyak dunia, tampaknya, belum akan turun dalam waktu dekat, ungkapnya. Terkait situasi itu, dia menyebutkan pemerintah Indonesia harus menerima bahwa menyamarkan realitas harga minyak bukanlah kebijakan berkesinambungan. Dia sangat tidak mendukung upaya mempertahankan subsidi BBM. Tidak hanya di Indonesia, tetapi semua negara. Subsidi itu bukan kebijakan sosial yang efisien, tegasnya. Saya paham, subsidi secara politis sangat populer, tapi tidak efisien, lanjut mantan menteri keuangan Spanyol tersebut. Apalagi, saat ini status Indonesia telah berubah dari eksporter menjadi importer minyak. Soal kebijakan suku bunga yang disarankannya, Rato memberikan penjelasan. Pertanyaannya bukan bagaimana menaikkan suku bunga untuk menahan (terus melemahnya) rupiah. Tapi, menaikkan suku bunga untuk mengurangi likuiditas dan mengurangi kemungkinan inflasi. Itu akan berkonsekuensi positif terhadap rupiah dan lebih baik terhadap perekonomian negara, katanya. (afp/ap/rtr/nie) http://www.jawapos.com/index.php?act=detailid=5485 --- Outgoing mail is certified Virus Free. Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com). Version: 6.0.859 / Virus Database: 585 - Release Date: 2/14/2005 Ingin
Re: [ekonomi-nasional] Dolar Tembus Level Rp 10.000
meneruskan pendapat bung nizami; saya setuju bahwa: Solusi yang tepat, pemerintah mematok nilai rupiah, sehingga para spekulan mati kutu. Jadi lakukan pematokan rupiah seperti yang pernah kita lakukan dulu atau pemerintah Cina lakukan sekarang. Jika nilai rupiah melemah, baru devaluasi. Selain itu sudah saatnya pemerintah menghentikan kebijakan menaikan harga barang, karena itu semakin melemahkan nilai rupiah secara real. selanjutnya adalah bicara soal political pressure untuk mendorong pemerintah mengadopsi solusi yang sudah disebut oleh bung Nizami. usul saya, bisakah bung Nizami membuatnya draf petisi rakyat untuk ketahanan rupiah atau apalah namanya yang menarik. kemudian dilempar kemilis ini dan yang setuju silahkan menyatakan persetujuannya dengan melampirkan no KTP/Paspor. setelah terkumpul dukungan, saya mendukung bagi moderator milis ini untuk mengeluarkan press statement atau melakukan press conference atas nama milis ekonomi nasional.. opsi terbuka lainnya adalah: milis ekonomi nasional menyelenggarakan seminar nasional dengan tajuk mengamankan rupiah dari aksi perjudian pelaku pasar derivatif bagaimana tanggapannya...? --- Ardi St. Majo Endah [EMAIL PROTECTED] wrote: sampai kapan kita harus menanggung semua ini? kenapa sampai BI juga tidak bisa mengindentifikasi siapa saja yang membutuhkan dolar dalam jumlah besar? parahnya lagi, masa pemerintah tidak bisa mengamankan nilai tukar dari situasi yang membuat perekonomian nasional makin melemah ini? On 8/22/05, A_Dharmawan [EMAIL PROTECTED] wrote: Dolar Tembus Level Rp 10.000 Jakarta Dolar AS akhirnya menembus level psikologis Rp 10.000 per dolar. Pada perdagangan Senin (22/8) pagi, dolar diperdagangkan pada kisaran Rp 10.000-Rp 10.010,- dibanding penutupan Jumat (19/8) yang berada di kisaran Rp 9.975-Rp 9.995. Dimintai komentarnya Senin (22/8), pengamat pasar uang Farial Anwar mengatakan pelemahan rupiah sejauh ini sudah diperkirakan oleh pelaku pasar. Menurut Farial yang menjadi penyebabnya tiada lain adalah semakin tidak terkendalinya permintaan terhadap dolar AS. Permintaan akan dolar AS akhir-akhir ini luar biasa besarnya sementara suplai sangat terbatas, katanya. Ketika ditanya pihak-pihak mana saja yang membutuhkan dolar dalam jumlah besar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pasar, Farial mengatakan tidak ada satu pun yang bisa menjawab, sekali-pun Bank Indonesia (BI). Menurutnya, tembusnya kurs dolar AS ke level Rp 10.000 pagi ini, disebabkan oleh gabungan permintaan dari Pertamina, kalangan korporasi sampai para speculator, baik yang bermain di pasar uang maupun pasar modal. Prilaku Pelaku Pasar Merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) beberapa hari terakhir ini, kata Farial, tak lepas dari perilaku pelaku pasar domestik serta asing. Mereka (pelaku pasar-red) banyak yang melepas kepemilikan saham dan menukar rupiah hasil penjualan ke dolar AS. Farial berpendapat, masyarakat sudah tak bisa lagi menggantungkan harapan pada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk memperkuat kurs rupiah. BI tidak bisa berbuat banyak karena memang perdagangan valuta asing di Indonesia tidak diatur alias liberal. Kita terperangkap oleh pemikiran bahwa negara yang baik adalah yang serba liberal, kata dia. Farial mengkhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis mata uang kedua jika nilai tukar rupiah terhadap dolar tetap tidak terkendali seperti saat ini. Bisa-bisa dolar menguat ke level Rp 11.000 atau Rp 12.000, katanya. Ekonom Cides Umar Juoro yang dihubungi terpisah mengatakan, pelemahan rupiah dipastikan akan berpengaruh pada peningkatan inflasi. Dari sisi kebijakan moneter, BI akan menaikkan BI Rate (tingkat suku bunga BI). Sementara beban pemerintah dalam membayar obligasi dalam negeri juga akan semakin bertambah besar. Sementara itu Bank Indonesia (BI) diketahui telah melakukan intervensi ke pasar dengan melepas dolar. Rupiah menembus 10.000 per dolar dan diperdagangkan pada level 10.025 pada sesi perdagangan Senin (22/8). Angka ini merupakan nilai terendah mata uang rupiah selama 3,5 tahun terakhir. Selama 10 hari terakhir rupiah mengalami penurunan lebih dari 2 persen. Seorang pedagang valuta asing menyatakan BI telah melakukan intervensi dengan menawarkan dolar pada harga 10.010-10.020. (Danang J Murdono/Sigit Wibowo) http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/22/sh05.html --- Outgoing mail is certified Virus Free. Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com). Version: 6.0.859 / Virus Database: 585 - Release Date: 2/14/2005 Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links -- Kusfiardi
[ekonomi-nasional] penderitaan rakyat akan ditingkatkan bertahap...!
EKONOMI BISNIS Jum'at, 12 Agustus 2005 Kenaikan Harga BBM Bertahap Perhitungan Anggaran Selesai 4 Bulan JAKARTA (Media): Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan secara bertahap. Lonjakan harga minyak yang sempat menyentuh level US$65,30 per barel pada perdagangan kemarin, memaksa pemerintah memberlakukan kenaikan harga BBM pada Januari 2006. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan keyakinannya mampu menyelesaikan masalah keuangan negara akibat masalah bahan bakar minyak (BBM), serta mencari jalan keluar menyelesaikan krisis BBM akibat melonjaknya harga minyak dunia. Harga minyak dunia telah mencapai di atas US$60 barel. Banyak negara mengalami kesulitan akibat masalah itu, termasuk Indonesia. Saya telah berbicara dengan para pemimpin dunia. Kita di Indonesia mengalami masalah yang sangat sulit, tapi saya sangat percaya kita dapat mengatasi masalah itu, mencari jalan keluar atas masalah itu, tegas Presiden saat membuka Sidang Umum Ke-13 Insinyur Asia Pasifik di Istana Negara, kemarin. Salah satu upaya yang dinilai krusial dilakukan untuk mengimbangi lonjakan harga minyak dunia, yaitu dengan menaikkan harga BBM. Menteri Negara PPN dan Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan strategi untuk menaikkan harga BBM secara gradual, mulai dari menghitung nilai dan skema subsidi langsung. Diperkirakan, perhitungan selesai pada September-Oktober mendatang. Semua rekomendasi menjurus pada kenaikan bertahap. Akan sulit membayangkan kenaikan langsung sesuai harga pasar, apalagi kalau lompatan harganya tinggi sekali. Yang mungkin dilakukan adalah dilakukan dalam tahapan, tapi semua masih dalam pertimbangan-pertimbangan, jelasnya. Sri Mulyani memaparkan, dalam satu sampai dua bulan ke depan, langkah perhitungan akan dilakukan mulai dari menentukan kategori masyarakat miskin, bentuk subsidi dan manfaat yang akan diterima, cara penyaluran subsidi, serta proses pengawasan dan evaluasi. Langkah selanjutnya sosialisasi kepada pihak terkait desain subsidi dan masyarakat secara umum. Hal lain yang jadi pertimbangan pemikiran adalah waktu kenaikan BBM. Menurut dia, kenaikan dipertimbangkan paling cepat Januari 2006 agar kenaikan BBM tidak lagi membebani masyarakat pada 2005. Dengan rencana kenaikan BBM pada awal Januari tahun depan, proses perhitungan subsidi diperkirakan selesai dalam empat bulan ini. Itu waktu yang pas untuk identifikasi. Kemungkinan daerah yang lengkap hanya di pulau Jawa. Tapi itu pun sudah mencakup 60% dari penduduk Indonesia, tegasnya. Sri Mulyani menegaskan, sebenarnya pemerintah tidak ingin mengeluarkan kebijakan menyakitkan berkali-kali. Jadi, keputusan yang diambil agar masyarakat terbiasa dengan penyesuaian harga tanpa menimbulkan beban dan gejolak berlebihan. Hanya saja, menurutnya, tidak ada perhitungan ideal untuk menjamin kondisi tersebut. Saat ini ada dua variabel yang diperhitungkan pemerintah. Pertama, Menteri Keuangan menghitung beban anggaran dan total defisit dan bersama DPR menentukan total subsidi yang disepakati untuk 2005. Kedua, pemerintah di bawah presiden menentukan kapan kenaikan diberlakukan. Sehingga waktu penentuan kenaikan BBM diharapkan menyeimbangkan dua sisi. Dari sisi beban APBN dianggap *manageable*, sisi lain beban masyarakat harus semaksimal mungkin diperingan, tandas Sri Mulyani. *Pendataan BPS* Untuk melengkapi perhitungan beban anggaran tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan siap melakukan pendataan penduduk miskin untuk dasar penyaluran subsidi langsung pengganti subsidi BBM. Asalkan, sisa dana sebesar Rp202 miliar untuk biaya petugas sensus segera cair. Kepala BPS Choiril Maksum mengungkapkan, sampai saat ini BPS masih menunggu sisa anggaran Rp202 miliar dari Rp252 miliar dana sensus yang disetujui pemerintah. Dana itu dibutuhkan untuk membayar petugas sensus di lapangan, sebab petugas sensus bukan dari BPS. Karena itu, Choiril meminta agar dana anggaran paling lambat bisa turun 22 Agustus nanti. Tadi saya baru melapor ke Bappenas. Saya bilang mulai Senin DKI sudah melakukan pencacahan, petugas mulai turun ke lapangan. Provinsi lain tanggal 22 Agustus 2005 sudah mulai mencacah, jelasnya. Choiril optimistis sensus penduduk miskin selesai September, terutama di Pulau Jawa. Hanya saja hasil sensus baru akan diberikan dalam bentuk direktori, tanpa analisis. Kami memang berencana bertahap, mulai dilaporkan akhir September, lalu akhir Oktober. Untuk analisis kemungkinan baru akhir tahun, terangnya. *(*/E-3)* http://www.mediaindo.co.id/ -- Kusfiardi Coordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790 Indonesia Phone: +62 21 7919 3363 Fax: +62 21 794 1673 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~-- font face=arial
Re: Subsidi Rp 55 Trilyun untuk Para Bankir - RE: [ekonomi-nasional] DPR Minta gaji naik gede banget berlawanan dng Umar Bin Khotob
setuju dg pak nizami mgk kita coba diskusikan bagaimana mendesak penghapusan utang dalam negeri dan sekaligus mengamankan nilai rupiah dari ulah penjudi di pasar uang. On 8/10/05, A Nizami [EMAIL PROTECTED] wrote: Inilah yang memprihatinkan bagi saya. Pemerintah menyediakan subsidi sebesar Rp 55 trilyun setiap tahunnya hanya untuk membayar bunga utang dalam negeri kepada bankir. Belum lagi trilyunan uang yang dipakai untuk menjaga nilai rupiah dari para spekulan valas akibat pemerintah menganut floating rate atau nilai tukar mengambang. Harusnya rupiah dipatok saja seperti Yuan China, sehingga nilai rupiah terhadap dollar tetap. Dengan demikian, jumlah spekulan valas akan berkurang, karena jual-beli valas percuma kalau nilai tukarnya tidak berubah. Kalau seandainya nilai rupiah menurun, baru devaluasi. -Original Message- From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] Behalf Of Ardi St. Majo Endah Sent: 10 Agustus 2005 10:00 To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Subject: Re: [ekonomi-nasional] DPR Minta gaji naik gede banget berlawanan dng Umar Bin Khotob pak ahmadi, soal gaji ini, ada kelompok lain yang menurut saya luput dari perhatian kita. sejak 1998 dalam APBN ada alokasi belanja rutin untuk pembayaran bunga utang dalam negeri. Alokasi belanja ini dibayarkan kepada bank penerima obligasi rekap mohon periksa informasi dibawah ini. *Alokasi Belanja dalam APBN* *1998/ 1999* *1999/2000* *2000* *2001* *2002 (1)* *2003 (2)* Pembayaran bunga Utang Dalam Negeri 8.384,8 22.230,4 31.237,9 58.197,0 63.213,3 55.180,2 Belanja Pegawai 23.216,1 32.718,8 29.612,9 38.713,1 42.196,0 50.240,5 Pendidikan 12.171,0 14.452,0 11.820,0 13.612,0 15.869,0 21.808,4 Kesehatan 5.450,0 6.259,0 3.840,0 3.619,0 3.860,0 7.481,1 subsidi negara untuk para bankir, selain pembayaran bunga utang dalam negeri, masih ditambah lagi dengan pembayaran bunga sertifikat bank indonesia. kalau ada yang punya informasi berapa penerimaan bunga sbi oleh bank rekap boleh dong di share juga. lebih cilaka lagi, para bankir yang hidup dari subsidi negara itu menikmati fasilitas gaji setiap bulan dalam jumlah puluhan hingga ratusan juta.. gaji besar itu mereka nikmati dari uang rakyat, sama halnya dengan gaji pegawai yang dikeluarkan dari APBN setiap tahun. kalau begitu apa standar moral para bankir ini sehingga layak menerima kompensasi gaji dalam jumlah besar dari negara dan luput dari kritikan rakyat, terutama cendekianya? On 8/10/05, Ahmadi Agung [EMAIL PROTECTED] wrote: delete* Kapankah kita mempunyai Pemimpin ( Presiden ) seperti kisah di atas Umar Bin Khotob SANGAT MARAH SAAT ADA YG MENGUSULKAN GAJINYA agar di TAMBAH TAPI LIHAT, anggota DPR kita NGOTOT MINTA TAMBAHAN GAJI AMAT BESAR PADAHAL KINERJA-nya MASIH JAUH DARI MEMBELA RAKYAT... Apakah para Pemimpin ( Anggota DPR kita Presiden ) calon Pemimpin ada yg tahu dng kisah di atas punya Keimanan serta ketakutan pada ALLAH SWT sehingga dng iklas akan melaksanakan seperti dng kisah di atas Salam AL-Pacitan [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links -- Kusfiardi Coordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790 Indonesia Phone: +62 21 7919 3363 Fax: +62 21 794 1673 [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links -- Kusfiardi Coordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790 Indonesia Phone: +62 21 7919 3363 Fax: +62 21 794 1673 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~-- font face=arial size=-1a href=http://us.ard.yahoo.com/SIG=12ha7cc5a/M=362131.6882500.7825259.1493532/D=groups/S=1705001222:TM/Y=YAHOO/EXP=1123679924/A=2889190/R=0/SIG=10r90krvo/*http://www.thebeehive.org Put more honey in your pocket. (money matters made easy) Welcome to the Sweet Life - brought to you by One Economy/a./font ~- Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http
Re: [ekonomi-nasional] DPR Minta gaji naik gede banget berlawanan dng Umar Bin Khotob
pak ahmadi, soal gaji ini, ada kelompok lain yang menurut saya luput dari perhatian kita. sejak 1998 dalam APBN ada alokasi belanja rutin untuk pembayaran bunga utang dalam negeri. Alokasi belanja ini dibayarkan kepada bank penerima obligasi rekap mohon periksa informasi dibawah ini. *Alokasi Belanja dalam APBN* *1998/ 1999* *1999/2000* *2000* *2001* *2002 (1)* *2003 (2)* Pembayaran bunga Utang Dalam Negeri 8.384,8 22.230,4 31.237,9 58.197,0 63.213,3 55.180,2 Belanja Pegawai 23.216,1 32.718,8 29.612,9 38.713,1 42.196,0 50.240,5 Pendidikan 12.171,0 14.452,0 11.820,0 13.612,0 15.869,0 21.808,4 Kesehatan 5.450,0 6.259,0 3.840,0 3.619,0 3.860,0 7.481,1 subsidi negara untuk para bankir, selain pembayaran bunga utang dalam negeri, masih ditambah lagi dengan pembayaran bunga sertifikat bank indonesia. kalau ada yang punya informasi berapa penerimaan bunga sbi oleh bank rekap boleh dong di share juga. lebih cilaka lagi, para bankir yang hidup dari subsidi negara itu menikmati fasilitas gaji setiap bulan dalam jumlah puluhan hingga ratusan juta.. gaji besar itu mereka nikmati dari uang rakyat, sama halnya dengan gaji pegawai yang dikeluarkan dari APBN setiap tahun. kalau begitu apa standar moral para bankir ini sehingga layak menerima kompensasi gaji dalam jumlah besar dari negara dan luput dari kritikan rakyat, terutama cendekianya? On 8/10/05, Ahmadi Agung [EMAIL PROTECTED] wrote: delete* Kapankah kita mempunyai Pemimpin ( Presiden ) seperti kisah di atas Umar Bin Khotob SANGAT MARAH SAAT ADA YG MENGUSULKAN GAJINYA agar di TAMBAH TAPI LIHAT, anggota DPR kita NGOTOT MINTA TAMBAHAN GAJI AMAT BESAR PADAHAL KINERJA-nya MASIH JAUH DARI MEMBELA RAKYAT... Apakah para Pemimpin ( Anggota DPR kita Presiden ) calon Pemimpin ada yg tahu dng kisah di atas punya Keimanan serta ketakutan pada ALLAH SWT sehingga dng iklas akan melaksanakan seperti dng kisah di atas Salam AL-Pacitan [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links -- Kusfiardi Coordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790 Indonesia Phone: +62 21 7919 3363 Fax: +62 21 794 1673 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~-- font face=arial size=-1a href=http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hosd8j8/M=362343.6886682.7839641.1493532/D=groups/S=1705001222:TM/Y=YAHOO/EXP=1123649997/A=2894354/R=0/SIG=11qvf79s7/*http://http://www.globalgiving.com/cb/cidi/c_darfur.html;Help Sudanese refugees rebuild their lives through GlobalGiving/a./font ~- Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: [ekonomi-nasional] DPR Minta gaji naik gede banget berlawanan dng Umar Bin Khotob
angka dalam tabel adalah dalam milyar rupiah On 8/10/05, Ardi St. Majo Endah [EMAIL PROTECTED] wrote: pak ahmadi, soal gaji ini, ada kelompok lain yang menurut saya luput dari perhatian kita. sejak 1998 dalam APBN ada alokasi belanja rutin untuk pembayaran bunga utang dalam negeri. Alokasi belanja ini dibayarkan kepada bank penerima obligasi rekap mohon periksa informasi dibawah ini. *Alokasi Belanja dalam APBN* *1998/ 1999* *1999/2000* *2000* *2001* *2002 (1)* *2003 (2)* Pembayaran bunga Utang Dalam Negeri 8.384,8 22.230,4 31.237,9 58.197,0 63.213,3 55.180,2 Belanja Pegawai 23.216,1 32.718,8 29.612,9 38.713,1 42.196,0 50.240,5 Pendidikan 12.171,0 14.452,0 11.820,0 13.612,0 15.869,0 21.808,4 Kesehatan 5.450,0 6.259,0 3.840,0 3.619,0 3.860,0 7.481,1 subsidi negara untuk para bankir, selain pembayaran bunga utang dalam negeri, masih ditambah lagi dengan pembayaran bunga sertifikat bank indonesia. kalau ada yang punya informasi berapa penerimaan bunga sbi oleh bank rekap boleh dong di share juga. lebih cilaka lagi, para bankir yang hidup dari subsidi negara itu menikmati fasilitas gaji setiap bulan dalam jumlah puluhan hingga ratusan juta.. gaji besar itu mereka nikmati dari uang rakyat, sama halnya dengan gaji pegawai yang dikeluarkan dari APBN setiap tahun. kalau begitu apa standar moral para bankir ini sehingga layak menerima kompensasi gaji dalam jumlah besar dari negara dan luput dari kritikan rakyat, terutama cendekianya? On 8/10/05, Ahmadi Agung [EMAIL PROTECTED] wrote: delete* Kapankah kita mempunyai Pemimpin ( Presiden ) seperti kisah di atas Umar Bin Khotob SANGAT MARAH SAAT ADA YG MENGUSULKAN GAJINYA agar di TAMBAH TAPI LIHAT, anggota DPR kita NGOTOT MINTA TAMBAHAN GAJI AMAT BESAR PADAHAL KINERJA-nya MASIH JAUH DARI MEMBELA RAKYAT... Apakah para Pemimpin ( Anggota DPR kita Presiden ) calon Pemimpin ada yg tahu dng kisah di atas punya Keimanan serta ketakutan pada ALLAH SWT sehingga dng iklas akan melaksanakan seperti dng kisah di atas Salam AL-Pacitan [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~-- font face=arial size=-1a href= http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hieh81e/M=362343.6886682.7839641.1493532/D=groups/S=1705001222:TM/Y=YAHOO/EXP=1123641939/A=2894350/R=0/SIG=10tj5mr8v/*http://www.globalgiving.com; http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hieh81e/M=362343.6886682.7839641.1493532/D=groups/S=1705001222:TM/Y=YAHOO/EXP=1123641939/A=2894350/R=0/SIG=10tj5mr8v/*http://www.globalgiving.com%22Make a difference. Find and fund world-changing projects at GlobalGiving/a./font ~- Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links -- Kusfiardi Coordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790 Indonesia Phone: +62 21 7919 3363 Fax: +62 21 794 1673 -- Kusfiardi Coordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790 Indonesia Phone: +62 21 7919 3363 Fax: +62 21 794 1673 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~-- font face=arial size=-1a href=http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hi56h72/M=362343.6886682.7839641.1493532/D=groups/S=1705001222:TM/Y=YAHOO/EXP=1123650421/A=2894350/R=0/SIG=10tj5mr8v/*http://www.globalgiving.com;Make a difference. Find and fund world-changing projects at GlobalGiving/a./font ~- Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
