Begitulah kultur politik kita, dianggap tidak pantas berdebat (sanggah
menyanggah secara frontal). Sopan santun dijunjung demikian tinggi sehingga
membelunggu dan mengorbankan kreatiftas berpikir.
Maka, kesan "mejeng politik" tidak bisa tidak muncul di benak kita.
Perdebatan itu jadi tontotan yg membosankan, dan sama tidak bisa dikatakan
sebagai proses penyeleksian yg seharusnya menarik dan penting.
sg
--- In Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, "Agus Hamonangan"
wrote:
>
> http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/19/0500381/debat.tanpa.perdebatan
>
>
> Jakarta, Kompas - Perdebatan antarcalon presiden justru tidak muncul dalam
> acara debat calon presiden yang berlangsung di Studio Trans Corporation,
> Jakarta, Kamis (18/6). Debat diadakan Komisi Pemilihan Umum.
>
> Debat yang diikuti calon presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang
> Yudhoyono, dan M Jusuf Kalla itu berlangsung datar, menyerupai tanya jawab
> karena tidak muncul pandangan yang bisa menunjukkan perbedaan pendapat dan
> program masing-masing calon.
>
> Debat capres putaran pertama itu bertemakan "Mewujudkan Tata Kelola
> Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak
> Asasi Manusia". Diagendakan lima kali debat, tiga di antaranya diikuti capres
> dan dua lainnya oleh calon wakil presiden.
>
> Debat yang dipandu Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Rasyid
> Baswedan itu dibagi atas empat tahapan, yaitu penyampaian visi-misi,
> pendalaman, diskusi dengan kesempatan calon menanggapi pandangan calon lain,
> serta penutup. Pada sesi ketiga, saat calon diberi kesempatan menanggapi
> pendapat calon lain, kesempatan untuk "menyerang" itu tidak dipergunakan
> mereka.
>
> Misalnya, ketika menyoal perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar
> negeri, Megawati menyatakan akar masalah ada di dalam negeri sehingga
> perlindungan harus dimulai dari dalam negeri. SBY menanggapinya dengan
> menyatakan "setuju 200 persen". Kalla juga menyebut apa yang disampaikan
> Megawati dikerjakannya saat ia menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan
> Rakyat pada masa pemerintahan Megawati.
>
> Ketika diberikan kesempatan menanggapi balik, Megawati hanya berujar singkat,
> "Semua ngikut saya."
>
> Dalam sesi kedua, Anies melontarkan tiga pertanyaan terkait dengan pembahasan
> Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, anggaran
> pertahanan, dan penyelesaian kasus lumpur Lapindo Brantas. Kalla dan Megawati
> menekankan agar RUU itu bisa dirampungkan maksimal September 2009 oleh DPR
> periode sekarang. SBY menyebutkan, jika tidak bisa selesai, presiden punya
> hak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
>
> "Saya sependapat dengan Pak SBY karena yang bisa membuat perppu Pak SBY,"
> kata Kalla.
>
> Soal anggaran pertahanan, Kalla menyebutkan, salah satu upaya membangun
> militer yang kuat adalah dengan mengupayakan pemenuhan alat utama sistem
> persenjataan dengan produk dalam negeri. Ia pernah memerintahkan PT Pindad
> memproduksi 150 panser. SBY lebih menekankan peningkatan anggaran pertahanan
> secara bertahap. Kebutuhan minimal mencapai Rp 120 triliun, tetapi tahun 2009
> baru mencapai Rp 35 triliun.
>
> Tebarkan janji
>
> Jawaban yang disampaikan ketiga capres, semalam, juga masih bersifat umum,
> seperti menyampaikan janji mereka kepada masyarakat. Megawati menyampaikan,
> untuk menuju pemerintahan yang mengayomi masyarakat, harus dilakukan
> reformasi birokrasi. "Pada saat saya menjadi presiden, saya pernah mencoba
> melakukan reformasi birokrasi ini, birokrasi diperbaiki, kesejahteraan juga
> perlu ditingkatkan," katanya lagi.
>
> Di sisi lain, SBY mengawali dengan pertanyaan tentang pentingnya pemerintahan
> yang baik. "Sebagian sasaran tercapai, tetapi ada yang belum tercapai. Dalam
> situasi krisis global, oleh banyak negara kita dianggap lebih siap. Kondisi
> kita sekarang lebih baik dibandingkan 11 tahun yang lalu," ungkapnya.
>
> Kalla mengungkapkan mengenai pemerintahan yang efektif dan bersih mulai dari
> tingkat pusat sampai daerah, mulai dari presiden sampai lurah. "Kita harus
> mempunyai sistem pemerintahan yang efektif dari atas sampai ke bawah, tetapi
> aspirasi harus digali dari bawah ke atas," katanya.
>
> Ruangan untuk debat juga penuh sesak dengan undangan. Tim sukses ketiga
> pasangan capres-cawapres, pejabat negara, tokoh masyarakat, sampai dengan
> artis dan pengusaha ikut menyaksikan debat itu.
>
> Lebih menjanjikan
>
> Secara terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim di
> Jakarta, Kamis, menilai, meski ketiga capres menunjukkan intensi terhadap
> persoalan HAM masa lalu dan masa kini, Kalla memiliki perhatian lebih dengan
> membuka peluang pada proses penegakan dan pemenuhan keadilan bagi korban
> pelanggaran HAM. Selain mengakui ada pelanggaran HAM masa lalu, Kalla tidak
> hanya melihat proses rekonsiliasi sebagai sarana, tetapi juga membuka peluang
>
