Dua berita dua sikap. Yang satu mengkritik ketololan, yang berikutnya manifestasi pelanggaran etika: si cukong tidak sabar lagi.
1.: BERANDA • BERITA • UTAMA Rizal Ramli Sentil Ridwan Kamil karena Menyerang Anies HAJINEWS.ID – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar berhati-hati mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Menurut Ridwan Kamil, pernyataan Anies berdampak terhadap bursa saham. Berdasarkan informasi yang dia terima, indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung terperosok. Kapitalisasi pasar berkurang hingga Rp 277 triliun usai Anies mengumumkan PSBB total pada Rabu (9/9) lalu. “Kalau pengumuman (PSBB) lebih direspons oleh pasar saham yang memang terjadi koreksi cukup dalam. Hampir Rp 300 triliun lari gara-gara statement,” ujar Emil, Jumat (11/9). Sontak saja, omongan RK tersebut dibalas oleh ekonom dan praktisi. Sampai-sampai ekonom senior Dr. Rizal Ramli turut menanggapi. “Ngarti tek nu diomongkan. Angka2 & faktor2 penyebab ngawur — sing isin atuh,” kata Dr. Rizal Ramli di akun twitternya. “Ngerti gak apa yang kamu omongkan? Angka-angka (300 T) dan faktor-faktor (PSBB Anies) yang disebutnya menjadi penyebab IHSG turun ngawur. Harusnya kamu punya rasa malu,” demikian tanggapan Dr. Rizal Ramli. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga ikut menyindir RK. “Jika ini benar pernyataan RK, aneh. Bagaimana bisa pasar modal kehilangan sekitar Rp 300 Triliun sementara di pasar modal transaksi hanya sekitar Rp 4-6 Triliun per hari dan hanya turun setengah hari dan setelah itu IHSG naik lagi. Yang penting salahkan Anies? Gitu?,” sembur Said Didu. (wh) 2.: BERANDA • BERITA • CORONAVIRUS • UTAMA Surat Bos Djarum ke Jokowi Tolak PSBB Bentuk Intervensi JAKARTA, hajinews.id – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai surat yang dilayangkan orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta merupakan bagian dari intervensi pengusaha pada penguasa. “Itu bagian dari intervensi pengusaha pada kekuasaan agar penguasa menyetujui permintaannya,” ujar Ujang dikutip dari PojokSatu.id, Senin (14/9/2020). Menurut Direktur Ekskutif Indonesia Political Review (IPR) itu bahwa apa yang dilakukan oleh Budi Hartono tersebut bisa juga permainan pengusaha dan kekuasaan. Sebab, pemilik kebijakan adalah Pemprov DKI Jakarta, di mana seharusnya bos Djarum itu mengirim surat penolakan kepada Anies Baswedan. “Bisa saja itu bagian dari permainan, permainan pengusaha dan kekuasaan, atau bisa juga bos Djarum pernah investasi politik di Pilpres 2019 kemarin,” kata Ujang. Sebelumnya, Budi Hartono yang merupakan pemilik perusahaan Djarum Grup ikut angkat bicara mengenai PSBB di DKI. Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Budi Hartono mengutarakan ketidaksetujuannya dengan alasan PSBB bukan langkah yang tepat untuk menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi Covid-19 di Jakarta. Sementara itu, salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Muhammad Said Didu merespons sikap bos Djarum itu dengan ajakan berhenti merokok Djarum Super. Padahal, mantan Sekretaris BUMN itu adalah penikmat rokok merek Djarum Super selama 35 tahun. Melalui akun Twitter pribadinya, @msaid_didu membagikan foto bungkusan rokok Djarum Super yang bertebaran di tong sampah. “PENGUMUMAN: Demi duka cita saya para korban Covid-19, atas protes pemilik Jarum terhadap kebijakan selamatkan nyawa rakyat Indonesia, setelah 35 tahun saya merokok DJARUM SUPER, saat ini saya nyatakan BERHENTI merokok DJARUM SUPER. Selamat tinggal,”kata Said Didu. (rah/berbagai sumber)
