-- j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>
https://news.detik.com/kolom/d-5020718/pandemi-dan-mutasi-sistem-ekonomi?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Pandemi dan Mutasi Sistem Ekonomi Irfandinata, Rais Reskiawan - detikNews Selasa, 19 Mei 2020 14:00 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Dampak Corona ke Ekonomi Ilustrasi: Fuad Hasim/detikcom Jakarta - Beberapa jenis virus biasanya bermutasi atau melakukan perubahan pada susunan genetiknya sebagai respons adaptif terhadap berbagai intervensi (misalnya vaksin atau obat-obatan) ataupun terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dengan susunan genetik yang baru, virus menjadi lebih resisten (kebal) terhadap obat sehingga menjadikan mereka mampu untuk terus mempertahankan kehidupannya. Implementasi sistem kapitalisme di banyak negara juga telah bermutasi (baca: banyak berubah) sebagai respons atas perubahan kondisi masyarakat. Menariknya, dalam catatan sejarah, beberapa pandemi juga telah mengubah kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dunia yang berakibat pada bermutasinya implementasi kapitalisme. Pada pertengahan abad ke-14, dunia diguncangkan oleh salah satu pandemi paling berbahaya dalam sejarah yang dikenal dengan sebutan black death. Pandemi ini awalnya berasal dari Mongolia dan kemudian menyebar hingga ke Eropa dan Afrika melalui tikus yang menumpang di kapal-kapal perdagangan. Selain membunuh 25 juta orang atau sepertiga dari penduduk Eropa, pandemi ini juga telah memukul secara dramatis perekonomian dunia. Lahan-lahan pertanian yang awalnya produktif menjadi terlantar dan tak bernilai. Di sisi lain, pengurangan penduduk secara besar-besaran telah membuat para pekerja yang masih tersisa menjadi sangat berharga dan dibutuhkan. Langkanya jumlah pekerja juga membuat mereka menjadi lebih independen dalam menentukan jenis pekerjaan dan jumlah pendapatannya. Mereka kemudian berpindah ke kota-kota besar yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Banyak ahli kemudian berpendapat bahwa pandemi ini menjadi salah satu faktor kunci berakhirnya feodalisme dan menandai awal kemunculan kapitalisme. Lima abad kemudian atau pada 1918, giliran Spanish Flu atau Flu Spanyol yang mengguncang kehidupan manusia. Flu ini mewabah dengan sangat cepat dan mematikan. Diperkirakan lebih dari 500 juta orang atau sepertiga penduduk dunia terinfeksi dan 50 juta orang di antaranya meninggal dunia. Kebanyakan korban berasal dari kelompok usia produktif yang masih aktif bekerja. Akibatnya, kebanyakan pabrik dan industri tidak mampu lagi untuk beroperasi. Pertumbuhan ekonomi dunia kemudian mengalami perlambatan yang dramatis. Walaupun demikian, beberapa pengamat berpendapat bahwa perlambatan ekonomi dunia yang terjadi saat itu tidak hanya disebabkan oleh pandemi Flu Spanyol, tetapi juga oleh Perang Dunia (PD) I. Tetapi, studi yang dilakukan oleh Karllson dkk (2013) di Swedia, negara yang tidak terlibat pada PD I, kemudian mengkonfirmasi dampak ekonomi akibat pandemi ini. Ketika Flu Spanyol menyerang negeri Skandinavia tersebut, terjadi peningkatan angka kemiskinan yang signifikan sebagai akibat langsung dari tingginya angka kematian dan kesakitan yang disebabkan oleh wabah ini. Kekacauan yang diakibatkan oleh Flu Spanyol kemudian diyakini menginisiasi diciptakannya proteksi negara terhadap kesehatan rakyat. Konsep ini kemudian dikenal dengan sebutan universal healthcare. Uni Soviet menjadi negara pertama yang mengembangkan konsep sentralisasi layanan kesehatan. Inggris kemudian menyusul dengan mendirikan National Health Service. Walaupun tidak sejalan dengan prinsip kapitalisme, universal healthcare kemudian semakin banyak diadopsi oleh negara-negara kapitalis di Eropa barat. Di pengujung 2019, dunia kembali diguncang oleh pandemi, yang kali ini dipicu oleh infeksi SARS-CoV-2. Hingga tulisan ini dirilis, mutasi terbaru dari keluarga coronavirus ini telah menyebar ke 210 negara dan menewaskan lebih dari 200.000 jiwa di seluruh dunia. Untuk menekan laju penyebaran virus ini, hampir seluruh negara di dunia membatasi secara ketat aktivitas masyarakat. Beberapa negara bahkan menerapkan kebijakan lockdown. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lumpuh dan dunia terancam akan mengalami krisis ekonomi. Sejauh ini, 1,25 miliar tenaga kerja terancam kehilangan pekerjaannya (ILO, 2020). Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memperkirakan kerugian akibat pandemi Covid-19 akan mencapai 9 triliun dolar AS atau setara dengan Rp 144 ribu triliun. Krisis ekonomi kali ini mungkin akan menjadi yang terburuk dalam sejarah kapitalisme. Macquarie Wealth Management, lembaga pro-kapitalisme di Australia, bahkan menyebutkan "kapitalisme saat ini sedang sekarat." Untuk mengurangi dampak pandemi ini, banyak negara, termasuk di dalamnya negara kapitalis, menyuntikkan dana bantuan secara besar-besaran langsung kepada masyarakat maupun korporasi. Amerika Serikat telah mengeluarkan dana hingga 2 triliun dolar, suntikan dana terbesar sepanjang sejarah negeri Paman Sam itu. Menteri Keuangan negara-negara yang tergabung di Uni Eropa juga telah menyepakati safety net untuk negara, korporasi, dan individu senilai lebih dari 500 miliar euro. Sementara itu, Indonesia memberikan insentif ekonomi sebesar lebih dari Rp 400 triliun rupiah sebagai paket stimulus dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Penyebaran virus corona yang terus mencengkeram dunia memaksa beberapa negara, termasuk di dalamnya negara-negara kapitalis, untuk melakukan nasionalisasi fasilitas kesehatan di wilayahnya. Pertengahan Maret lalu, pemerintah Spanyol menasionalisasi seluruh rumah sakit dan klinik swasta serta perusahaan yang menjadi pemasok alat kesehatan esensial seperti masker dan coronavirus test kits. Mengikuti langkah Spanyol, pemerintah Irlandia menambah 11.000 bed, 47 ruang perawatan intensif dan 1.000 ruang isolasi serta menanggung seluruh biaya operasional 19 rumah sakit swasta. Tidak hanya proyek nasionalisasi aset, berbagai negara juga beramai-ramai memberikan bantuan tunai langsung kepada warganya selama masa pandemi ini. Amerika Serikat akan memberikan 1.200 dolar kepada setiap warganya yang berpenghasilan kurang dari 75.000 dolar per tahun. Enam juta masyarakat berpenghasilan rendah di Australia akan menerima masing-masing AUD 750. Sedangkan di Indonesia, keluarga miskin akan mendapatkan 600.000 rupiah per bulan selama 3 bulan. Lebih jauh lagi, pemerintah Jepang dan Hong Kong menerapkan Universal Basic Income (UBI), sebuah model kebijakan yang sangat dekat dengan prinsip negara sosialis. Seluruh masyarakat Jepang tanpa membedakan kaya maupun miskin, bekerja ataupun tidak bekerja akan memperoleh dana bantuan senilai 100.000 yen. Sementara itu, masyarakat Hong Kong yang berusia di atas 18 tahun akan menerima bantuan dana sejumlah HKD 10.000. Kedua pendekatan tersebut, baik UBI di Jepang dan Hong Kong maupun UBI-like intervention ala Amerika, bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah krisis global yang terjadi saat ini. Apakah berbagai langkah ekstrem ini akan terus dipertahankan pasca pandemi Covid-19 berakhir? Ketika kita mampu memenangkan pertarungan dan mengeradikasi SARS-CoV-2 dari permukaan bumi, dampak ekonominya tentu tidak akan hilang dengan sekejap. Di tengah kemerosotan ekonomi global, kita masih dikhawatirkan dengan ribuan atau bahkan jutaan jenis virus di luar sana yang sewaktu-waktu dapat bermutasi dan menjadi pandemi baru. Atau mungkin saja SARS-CoV-2 nanti memberikan kita kemenangan sesaat, kemudian mereka bermutasi dan menciptakan second strike, serangan kedua yang jauh lebih berbahaya. Untuk itu, sistem ekonomi dunia harus bermutasi jauh lebih cepat dan tentu harus mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, kita bisa membentuk masyarakat dunia yang lebih resisten terhadap infeksi virus apapun di masa mendatang. Irfandinata dokter muda Universitas Islam Malang dan Rais Reskiawan, PhD researcher in Clinical Neuroscience University of Nottingham (mmu/mmu) pandemi covid-19 ekonomi jaminan kesehatan
