Sri Mulyani Sebut Ada 5,4 Juta Peserta Ganda BPJS Kesehatan
Reporter:
Fajar Pebrianto
Editor:
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Jumat, 7 Desember 2018 10:37 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri World Economic Forum
on ASEAN di Convention Center, Hanoi, Vietnam, Rabu, 12 September 2018.
REUTERS/KhamMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri World
Economic Forum on ASEAN di Convention Center, Hanoi, Vietnam, Rabu, 12
September 2018. REUTERS/Kham
*TEMPO.CO*,*Bali*- Menteri KeuanganSri Mulyani
<https://bisnis.tempo.co/read/1152997/sri-mulyani-prediksi-defisit-anggaran-2018-187-persen>Indrawati
mengungkap hasil audit awal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKP terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hasilnya, ditemukan indikasi data kepesertaan ganda sebanyak 5,4 juta
jiwa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama. "Ini akan jadi
perbaikan nantinya ke depan," katanya dalam diskusi di Nusa Dua, Bali,
Kamis, 6 Desember 2018.
*Baca:* Sri Mulyani Soroti Realisasi Serapan Anggaran Kementan dan
Kemenhan
<https://bisnis.tempo.co/read/1153097/sri-mulyani-soroti-realisasi-serapan-anggaran-kementan-dan-kemenhan?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_1>
Selain masalah kepersertaan ganda, Sri Mulyani juga menyebutkan temuan
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah yang tidak terdapat
dalam basis data terpadu (BDT). Tapi di sisi lain, banyak pula
masyarakat miskin yang namanya sudah ada dalam BDT, namun belum menjadi
peserta PBI.
Sampai 1 Desember 2018, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional di BPJS Kesehatan telah mencapai sebanyak 207.834.315. Jumlah
ini mencapai 79,3 persen dari total penduduk Indonesia yang sekitar 261
juta jiwa.
Capaian hingga Desember ini juga melonjak 6,2 juta jiwa hanya dalam
waktu tiga bulan saja. Sebab pada 1 September 2018, jumlah keseluruhan
peserta BPJS Kesehatan baru sekitar 201.660.548 jiwa atau sekitar 77
persen dari total penduduk Indonesia. Namun, peningkatan ini di satu
sisi membuat pendapatan BPJS meningkat, tapi di sisi lain membuat resiko
pengeluaran juga meningkat.
Oleh karena itu hingga Oktober 2018, BPJS Kesehatan masih mencatatkan
defisit anggaran sebesar Rp 7,95 triliun, meski jumlah peserta terus
bertambah. Walau begitu, salah satu penyebab utama defisit yang
disampaikan BPJS sebenarnya adalah peserta pekerja bukan penerima upah
yang mengumpulkan iuran kurang dari beban yang diterima.
ADVERTISEMENT
*Baca: *Sri Mulyani Sebut Ekspor Tahun Depan Bakal Banyak Tantangan
<https://bisnis.tempo.co/read/1152860/sri-mulyani-sebut-ekspor-tahun-depan-bakal-banyak-tantangan>
Untuk mengatasi defisit ini,Sri Mulyani
<https://bisnis.tempo.co/read/1152653/sri-mulyani-terbitkan-aturan-baru-soal-tarif-ekspor-cpo-nol>telah
menyetujui suntikan dana sebesar Rp 5,2 triliun untuk menutupinya.
Suntikan dana ini beriringan dengan tiga syarat kebijakan yaitu
mengeluarkan peserta PBI yang tidak masuk dalam BDT, melakukan
pembersihan data kepesertaan ganda dan mendaftarkan masyarakat yang ada
dalam BDT namun belum menjadi peserta PBI.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
