1.:

Susi Pusjiastuti Mulai Berani Kritik Jokowi, Siap-siap Dituding Barisan
Sakit Hati

    Minggu, 13 September 2020 - 11:19 WIB Triaji 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjmrNy_webrAhVHTxUIHR6GAnU4WhAWMAV6BAgGEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bizlaw.id%2Fread%2F29200%2FSusi-Pusjiastuti-Mulai-Berani-Kritik-Jokowi-Siap-siap-Dituding-Barisan-Sakit-Hati&usg=AOvVaw38s8CRUr6tc7Ta_kThKJ3e

Ekonom senior, DR. Rizal Ramli kembali mengeluarkan kritikan tajam
terkait sistem politik di Indonesia. Utamanya saat pemerintah membuat
kebijakan yang menghilangkan peran-peran legislatif dan yudikatif.
Menariknya, kritikan itu mendapat dukungan Susi Pusjiastuti.

RR--sapaan Rizal Ramli--kebijakan yang dimaksud salah satunya mengarah
pada upaya pemerintah menggerus peran legislatif dan yudikatif lewat
Perppu 1/2020 yang kini sudah resmi menjadi UU 2/2020 atau yang kerap
disebut UU Corona.

Dalam sebuah kicauan di Twitter, RR pernah mengunggah sebuah gambar
tiga lingkaran bertulis legislative, executive, dan judicial, dengan
tulisan before atau sebelum di atas ketiga lingkaran tersebut.

Kemudian ketiga lingkaran itu menjadi satu ruang besar tanpa sekat dan
di atasnya bertulis now atau keadaan sekarang. Selanjutnya, ruang itu
menjadi lingkaran dengan garis tegas bertulis “Oligarki” dengan tulisan
di atasnya soon, atau sebentar lagi.

Nah, komentar ini kemudian mendapat tanggapan dari mantan Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi membalas kicauan Rizal
Ramli yang mengunggah sebuah artikel berita berisi tentang tulisan di
atas dengan judul “Pemerintah Hendak Gabungkan Legislatif dan
Yudikatif, Rizal Ramli: Bikin Negara Kacau”.

“Hendak? Bukannya Sudah?” singkat Susi sambil memberi emotikon wajah
tersenyum dengan mata berkedip sebelah.

Adapun kritik Rizal Ramli ini berkaitan dengan upaya pemerintah yang
sedang mencoba meniru sistem otoriter di China. Bedanya, hanya gaya
otoriternya saja yang ditiru tanpa memperhatikan kebijakan pro pekerja
dan pro rakyat miskin.

“Ada yang rindu dan mau niru-niru sistem otoriter ala RRC,” tuturnya.

Rizal Ramli mengingatkan bahwa mengadopsi sistem China untuk
mempercepat pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah bisa
menimbulkan efek yang berbahaya.

“Negatifnya, kesalahan akan berakumulasi karena tanpa kontrol, dan
kalau fatal negaranya bisa ambruk,” tekan mantan Menko Kemaritiman itu. 


2.:

Said Didu Sindir Bos Djarum: Kirain Kirim Sumbangan ke Orang Miskin
Ternyata Kirim Surat Tolak PSBB Randi Mahesa-Politik


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6zpv60ObrAhXwsaQKHXG0CzQ4RhAWMAB6BAgJEAE&url=https%3A%2F%2Fnews.demokrasi.co.id%2Fsaid-didu-sindir-bos-djarum-kirain-kirim-sumbangan-ke-orang-miskin-ternyata-kirim-surat-tolak-psbb%2F&usg=AOvVaw0-v6K_8mw5BrsaZi68TcM7

    Whatsapp

DEMOKRASI News – Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti
langkah bos Djarum Robert Budi Hartono kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di Ibu Kota.

Terutama soal cara Budi Hartono dengan menulis surat lalu kemudian
surat itu seolah dibocorkan oleh koleganya, sesama orang kaya.

“Gejala baru. Orang terkaya mengirim surat dan dibocorkan oleh orang
kaya yg lain utk “atur kebijakan,” tulis akun Twitter @msaid_didu,
dikutip Minggu (13/9/2020).

Ia lalu menyindir Budi Hartono, semestinya mengirim sumbangan ke orang
miskin daripada mengirim surat kepada penguasa guna mempengaruhi
kebijakan.

“Kirian kirim sumbangan ke orang miskin – ternyata kirim surat,” tulis
dia. Bos Djarum Said didu Surat tolak PSBB
Navigasi pos
Pos sebelumnya Jawab Arief Poyuono, Refly Harun: Anies Hanya Bisa
Dinonaktifkan Jika… Pos berikutnya Buya Syafii Maarif: Pak Presiden,
Mohon Perintahkan Menkes Untuk Menolong Nyawa Para Dokter



3.:

Merdeka

ROCKY GERUNG: ANGKAT 4N1ES JADI M3NTER1 K0V1D

https://www.youtube.com/watch?v=sw1IsrgU2EA





Kirim email ke