Re: Fw: [GELORA45] Anggaran Jakarta melonjak: 'Semuanya lapar dan haus', kata seorang anggota DPRD

2017-11-24 Terurut Topik kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] 
Semuanya jadi rakus, nyontoh atasannya saja.
Enaknya jadi bawahan, kalau atasan korup.
Bisa kerja seenaknya. Senaknya datang dan pulang ?
Pemimpin yang bawa sorga ke dunia.

2017-11-25 8:26 GMT+01:00 Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
>
> - Pesan yang Diteruskan -
> *Dari:* 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] <
> GELORA45@yahoogroups.com>
> *Kepada:* GELORA_In 
> *Terkirim:* Sabtu, 25 November 2017 01.42.12 GMT+1
> *Judul:* [GELORA45] Anggaran Jakarta melonjak: 'Semuanya lapar dan haus',
> kata seorang anggota DPRD
>
>
>
> Anggaran Jakarta melonjak: 'Semuanya lapar dan haus', kata seorang anggota
> DPRD
>
> 24 November 2017
> http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42098725
> [image: DPRD Jakarta]Hak atas fotoDPRD DKI JAKARTAImage captionPimpinan
> dan anggota DPRD DKI Jakarta menghadiri pelantikan Gubernur Anies Baswedan,
> 16 Oktober 2017.
>
> *Lonjakan tajam RAPBD Provinsi DKI Jakarta bukan hanya menyangkut
> pemerintah provinsi, namun juga anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
> (DPRD).*
>
> Bahkan ada yang naiknya berlipat-lipat hingga lebih dari 10 kali: biaya
> kunjungan kerja.
>
> Data yang diperoleh dari situs resmi pemerintah DKI Jakarta, rencana
> kunjungan kerja DPRD DKI tahun 2018 mencapai Rp107,7 miliar. Melihat angka
> sebelumnya yang hanya Rp8,8 miliar, anggaran kali ini 'tampak melonjak
> gila-gilaan'.
>
>- *Dana untuk lima BUMD DKI Jakarta dialihkan ke OKE OCE, bagaimana
>nasib operasi pasar?* 
>- *Halal-haram Jakarta, apa yang salah dengan ucapan Gubernur Anies
>Baswedan?* 
>- *Bisakah APDB perubahan usulan Ahok lolos di DPRD?*
>
>
> Seorang anggota DPRD menyebutkan kenaikan itu untuk 'memenuhi dahaga para
> anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikebiri pemerintah provinsi'.
> "Semuanya lapar dan haus," katanya, kepada BBC Indonesia.
>
> Namun Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik membantah dan berkilah bahwa
> kenaikan itu merupakan hal yang wajar dan sudah berdasarkan aturan yang
> berlaku. "Kunjungan kerja itu ada di seluruh instansi di Indonesia," kata
> Taufik.
>
> Kenaikan sejumlah mata anggaran DPRD DKI dalam rencana APBD DKI terjadi
> usai pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD,
> pertengahan November lalu.
>
> Mereka menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran
> Sementara (KUA-PPAS).
>
> Selain kunjungan kerja, terdapat beberapa poin anggaran di DPRD DKI
> lainnya yang naik signifikan dalam KUA-PPAS, hasil bahasan eksekutif dan
> legislatif Jakarta tersebut. Baik secara nominal maupun persentase kenaikan.
> [image: Anggaran DPRD]Hak atas fotoBBC INDONESIA
>
> Setelah kunjungan kerja yang naik Rp99 miliar, atau lebih dari 10 kali
> lipat, anggaran yang melonjak adalah pelaksanaan reses yang naik Rp34,4
> miliar. Lalu diikuti pembahasan panitia khusus naik Rp27 miliar, dan
> pembahasan badan anggaran naik Rp11,9 miliar.
>
> Yang naik signifikan secara persentase adalah pengelolaan website DPRD DKI
> yang naik sekitar 17 kali dari Rp31 juta menjadi Rp571 juta. Diikuti oleh
> pembahasan pansus naik 12 kali, kunjungan kerja 11 kali, dan pergantian
> insidentil sipil gedung 8,5 kali.
> Mata anggaran baru
>
> Selain kenaikan dari nominal yang sudah ada, terdapat poin anggaran yang
> tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun pada
> pertengahan tahun ini tapi ada setelah pembahasan dengan Badan Anggaran
> DPRD.
>
> Mata anggaran itu adalah penunjang kehadiran rapat DPRD sebesar Rp16,1
> miliar, dan pembuatan buku profil aggota dewan sebesar Rp218 juta.
> [image: Anies Sandi]Hak atas fotoKOMPASImage captionGubernur Anies
> Baswedan dan Sandiaga Uno di DPRD, 15 November 2017.
>
> Mata anggaran tunjangan rapat ini dulu *dicoret mantan Gubernur Basuki
> Tjahaja Purnama.*
> 
>  "Mana ada sih aturan kamu kalau kerja diajak rapat oleh bos minta uang?
> Kaya dong gubernur kalau tiap kali rapat dapat duit," kata Ahok
> -panggilannnya, kala itu.
>
> Taufik sendiri mengatakan bahwa uang tunjangan rapat itu kini sudah diatur
> dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
> Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
>
> "Ada dasarnya," kata Taufik.
> Kenaikan persentase terbesar rencana anggaran DPRD DKI Jakarta
> NomorMata anggaranKenaikan (persen)Sebelum masuk BanggarSetelah masuk
> Banggar
> 1. Pengelolaan website DPRD Provinsi DKI Jakarta 1695 31 juta 571 juta
> 2. Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya 1220 2,2 miliar 29,2
> miliar
> 3. Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta 1125 8,8 miliar 
> 107,8
> miliar
> 4. Penggantian Insidentil Sipil Gedung 850 201 juta 1,9 miliar
> 5. Pengadaan Peralatan / Perlengkapan

Fw: [GELORA45] Anggaran Jakarta melonjak: 'Semuanya lapar dan haus', kata seorang anggota DPRD

2017-11-24 Terurut Topik Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45] 
 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Sabtu, 25 November 2017 01.42.12 
GMT+1Judul: [GELORA45] Anggaran Jakarta melonjak: 'Semuanya lapar dan haus', 
kata seorang anggota DPRD
     


Anggaran Jakarta melonjak: 'Semuanya lapar dan haus', kata seorang anggota DPRD

24 November 2017
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42098725Hak atas fotoDPRD DKI 
JAKARTAImage captionPimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta menghadiri pelantikan 
Gubernur Anies Baswedan, 16 Oktober 2017. 
Lonjakan tajam RAPBD Provinsi DKI Jakarta bukan hanya menyangkut pemerintah 
provinsi, namun juga anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bahkan ada yang naiknya berlipat-lipat hingga lebih dari 10 kali: biaya 
kunjungan kerja.

Data yang diperoleh dari situs resmi pemerintah DKI Jakarta, rencana kunjungan 
kerja DPRD DKI tahun 2018 mencapai Rp107,7 miliar. Melihat angka sebelumnya 
yang hanya Rp8,8 miliar, anggaran kali ini 'tampak melonjak gila-gilaan'.
   
   - Dana untuk lima BUMD DKI Jakarta dialihkan ke OKE OCE, bagaimana nasib 
operasi pasar? 
   - Halal-haram Jakarta, apa yang salah dengan ucapan Gubernur Anies Baswedan? 
   - Bisakah APDB perubahan usulan Ahok lolos di DPRD?

Seorang anggota DPRD menyebutkan kenaikan itu untuk 'memenuhi dahaga para 
anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikebiri pemerintah provinsi'. 
"Semuanya lapar dan haus," katanya, kepada BBC Indonesia.

Namun Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik membantah dan berkilah bahwa kenaikan itu 
merupakan hal yang wajar dan sudah berdasarkan aturan yang berlaku. "Kunjungan 
kerja itu ada di seluruh instansi di Indonesia," kata Taufik.

Kenaikan sejumlah mata anggaran DPRD DKI dalam rencana APBD DKI terjadi usai 
pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD, 
pertengahan November lalu.

Mereka menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS).

Selain kunjungan kerja, terdapat beberapa poin anggaran di DPRD DKI lainnya 
yang naik signifikan dalam KUA-PPAS, hasil bahasan eksekutif dan legislatif 
Jakarta tersebut. Baik secara nominal maupun persentase kenaikan.
Hak atas fotoBBC INDONESIA 
Setelah kunjungan kerja yang naik Rp99 miliar, atau lebih dari 10 kali lipat, 
anggaran yang melonjak adalah pelaksanaan reses yang naik Rp34,4 miliar. Lalu 
diikuti pembahasan panitia khusus naik Rp27 miliar, dan pembahasan badan 
anggaran naik Rp11,9 miliar.

Yang naik signifikan secara persentase adalah pengelolaan website DPRD DKI yang 
naik sekitar 17 kali dari Rp31 juta menjadi Rp571 juta. Diikuti oleh pembahasan 
pansus naik 12 kali, kunjungan kerja 11 kali, dan pergantian insidentil sipil 
gedung 8,5 kali.

Mata anggaran baru

Selain kenaikan dari nominal yang sudah ada, terdapat poin anggaran yang tidak 
ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun pada pertengahan tahun 
ini tapi ada setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD.

Mata anggaran itu adalah penunjang kehadiran rapat DPRD sebesar Rp16,1 miliar, 
dan pembuatan buku profil aggota dewan sebesar Rp218 juta.
Hak atas fotoKOMPASImage captionGubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di 
DPRD, 15 November 2017. 
Mata anggaran tunjangan rapat ini dulu dicoret mantan Gubernur Basuki Tjahaja 
Purnama. "Mana ada sih aturan kamu kalau kerja diajak rapat oleh bos minta 
uang? Kaya dong gubernur kalau tiap kali rapat dapat duit," kata Ahok 
-panggilannnya, kala itu.

Taufik sendiri mengatakan bahwa uang tunjangan rapat itu kini sudah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Ada dasarnya," kata Taufik.

Kenaikan persentase terbesar rencana anggaran DPRD DKI Jakarta

| Nomor | Mata anggaran | Kenaikan (persen) | Sebelum masuk Banggar | Setelah 
masuk Banggar |
| 1. | Pengelolaan website DPRD Provinsi DKI Jakarta | 1695 | 31 juta | 571 
juta |
| 2. | Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya | 1220 | 2,2 miliar | 
29,2 miliar |
| 3. | Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta | 1125 | 8,8 
miliar | 107,8 miliar |
| 4. | Penggantian Insidentil Sipil Gedung | 850 | 201 juta | 1,9 miliar |
| 5. | Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kerja | 544 | 682 juta | 4,3 miliar |


Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Laode Roy Salam mempertanyakan 
melonjaknya anggaran DPRD tersebut. "Ada potensi menghambur-hamburkan uang 
anggaran" kata dia.

Soal kunjungan kerja misalnya, selalu disorot negatif publik. "Patut 
dipertanyakan untuk apa DPRD menghabiskan dana kunjungan kerja begitu besar," 
kata dia.
Hak atas fotoKOMPASImage captionDirektur Eksekutif Indonesia Budget Center 
(IBC) Laode Roy Salam. 
Menurut Roy, penyusunan anggaran tak semata-mata karena adanya aturan yang 
melandasinya seperti dikatakan Taufik. "Tapi juga harus dilihat pada aspek 
kewajaran," kata dia.

Rencana pemasukan anggota DPRD

Sumber BBC