On Fri, 15 Jan 1999, Achmad Aliyadin wrote:
Harry A. Azis :
Soal RUU Politik, saya sendiri termasuk yang ragu. Saya termasuk
yang setuju PNS itu netral. Pemimpin partai yang mempunyai sikap seperti
ini (PNS harus netral) harusnya konsisten dengan sikapnya. Saya lihat ada
tiga ketua partai yang masih PNS (bahkan sekjen yang dua partai juga PNS),
padahal kalau tidak salah sikap
partai mereka adalah PNS netral. Saya sebut saja nama2nya biar diskusi
kita terbuka yaitu: Amien Rais dan Faisal Basir (Ketua dan sekjen PAN),
Yusril (Ketua PBB), Nur dan Anis (Ketua dan sekjen PK)
Yadin :
Saya pernah baca (kalau tidak salah di Detik.com) bahwa Amien Rais dan
Faisal Basri sudah mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai PNS. Mengenai
Anis Matta ( Sekjen PK ), setahu saya dia bukan PNS. Anis Matta adalah
direktur Al-manar ( sebuah lembaga pendidikan Islam ). Ada yang bisa
mengklarifikasi...?
Mengenai sikap PAN mengenai netralitas PNS, ketika di wawancara di sebuah
TV, Amien Rais mengatakan kalau PNS boleh berpolitik maka PNS harus
dibebaskan untuk memilih Partai apapun. Kalau tidak boleh berpolitik ya
sebaiknya netral.
Wallahu 'Alam.
Harry Azhar Azis:
Maafkan, kalau saya keliru. Setahu saya, Amin Rais masih PNS. Jadi bukan
mengundurkan diri, tapi istilahnya non aktif. Posisinya kira2 sama
dengan apa yang dilakukan selama ini oleh para PNS yang anggota Golkar dan
kemudian
terpilih sbg anggota DPR/MPR, mereka umumnya non aktif dari PNS dan bukan
mengundurkan
diri. Saya belum mendengar FaisalBasri mengundurkan diri dari UI? Setahu
saya ia masih sebagai ketua suatu lembaga resmi di FEUI. Baru2 ini, Arbi
Sanit bahkan tegas2 minta agar Amin Rais dan Yusril mundur (total) dari
PNS, kalau mereka mau konsisten dengan sikap dan perjuangannya.
Otherwise,...
Soal Anis Matta, saya hanya baca sendiri riwayat hidupnya, yang
pernah sampai ke meja saya. Ia memang kerja di Al Manar, tapi
menurut daftar riwayat yang ditulisnya sendiri itu ia juga dosen agama di
UI. Soal Sdr. Anis ini sebenarnya tidak terlalu penting. Tetapi yang
lebih penting, yang tidak anda komentari adalah ttg sdr. Nur yang
sampai sekarang sebagai seorang pejabat BPPT dan ketua Partai Keadilan
itu, yang jelas2 pernah dikirim sbg PNS tugas belajar ke Texas (bukan ke
Jerman) untuk studinya ketika Soeharto masih jaya2nya dulu?
Sekali lagi, maaf, tidak ada niat saya untuk menjelek2kan para pemimpin
itu. Saya pribadi termasuk yang kagum kepada satu dua di antara
mereka atas perjuangannya selama ini. Yang saya ingin katakan, dengan
mengambil contoh2 itu, adalah bahwa tidak akan ada bedanya
antara "omong kosong" di era Orba dengan "omong kosong" di masa yad, kalau
para pemimpinnya tidak lebih dari sekedar "pemain sandiwara". Bukankah
sikap2 serupa juga terjadi, banyak para "pemimpin" Orba yang menikmati
kekuasaan (dan tidak pernah terdengar suaranya) di masa jaya2nya Soeharto,
kini setelah terdepak malah seolah2 menjadi semacam "pemimpin reformasi".
Tentu anda bertanya kenapa saya memandang penting soal posisi
pemimpin politik di Indonesia saat ini? Jawabnya sederhana saja, karena
Indonesia sampai saat ini tidak mempunyai satupun sistem ketatanegaraan
yang mapan. Sehingga peran pemimpin politik menjadi penting dalam membawa
Indonesia bukan sekedar menjadi "panggung sandiwara". Bandingkan dengan
Amerika Serikat, misalnya, karena sistemnya yang relatif mapan, pemimpin
politik apalagi pemimpin negara tidak bisa "seenak udelnya"
berbuat tanpa kontrol ketat dari sistem dan rakyatnya.
Kasihan memang rakyat kita, kalau yang memimpin mereka adalah
"pemain sandiwara".
Wassalam,
