Miranda S Goeltom nampaknya seperti "Kebal Hukum." Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Para tersangka tersebut satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan tiga lainnya anggota DPR.
Keempat tersangka itu adalah Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu, Endin Sofihara, serta Dudi Ma`mun Murod. Mereka disangka menerima suap masing-masing Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan usai terpilihnya Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur BI tahun 2004. Namun anehnya, Miranda sendiri sepertinya belum dijadikan tersangka oleh KPK. Ini tebang pilih atau apa? Bukankah penyuap yang disuap itu sama salahnya di mata hukum? Bagaimana KPK? Suap Pemilihan DGS BI Marzuki Sindir Anggota DPR Penerima Suap Agar Mundur Elvan Dany Sutrisno - detikNews Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie meminta anggota dewan yang tersangkut kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Miranda Goeltom untuk mengundurkan diri. "Kalau mereka mendorong Pak Boediono mundur, kemudian mereka sendiri tidak mundur, kan tidak realistis? Kita tidak meminta demikian, tapi begitu yang terjadi," kata Marzuki di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2010). Marzuki menambahkan, pihaknya selalu menyampaikan penegakan hukum harus berkeadilan dan transparan. "Jangan orang dizalimi. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah selama belum ada kekuatan hukum tetap," tambahnya. Marzukie pun meminta agar kejadian kasus seperti kasus Miranda Goeltom tidak terjadi lagi. "Khususnya kepada Partai Demokrat semua seleksi (di DPR) harus transparan," tuturnya. (amd/iy) http://www.detiknews.com/read/2010/03/09/121741/1314341/10/marzuki-sindir-anggota-dpr-penerima-suap-agar-mundur KPK Tetapkan Empat Tersangka Suap Miranda Goeltom Tim Liputan 6 SCTV 09/06/2009 18:37 Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Para tersangka tersebut satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan tiga lainnya anggota DPR. Keempat tersangka itu adalah Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu, Endin Sofihara, serta Dudi Ma`mun Murod. Mereka disangka menerima suap masing-masing Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan usai terpilihnya Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur BI tahun 2004. Kasus dugaan suap ini awalnya dilaporkan mantan anggota DPR, Agus Condro. Penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan ada 102 orang yang mencairkan 480 cek perjalanan yang diduga terkait terpilihnya Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.(JUM/ANS) http://berita.liputan6.com/hukrim/200906/232901/KPK.Tetapkan.Empat.Tersangka.Suap.Miranda.Goeltom SIDANG DUGAAN SUAP Miranda Goeltom Akan Jadi Saksi Jumat, 5 Maret 2010 JAKARTA (Suara Karya): Berkas perkara dugaan suap pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) yang memenangkan Miranda Swaray Goeltom akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pekan depan. Hal itu dibenarkan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi SP, di kantornya, kemarin. Menurut dia, dari hasil persidangan tersebut, penyidik KPK akan mengembangkan kasus tersebut. Johan juga menegaskan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Miranda sebagai saksi dalam persidangan empat terdakwa perkara itu. "Kita akan menghadirkan Miranda di pengadilan, "kata Johan. Begitu juga dengan anggota DPR lainnya yang ikut menerima traveller's cheque dalam rangka memenangkan Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur BI pada 2004. Dari persidangan tersebut KPK akan menentukan tersangka baru. Saat ini ada empat tersangka kasus tersebut yang rencananya akan disidangkan secara terpisah. Mereka antara lain Dudhie Mamun Murod, Udju Juhaeri, dan Endin AJ Soefihara. Kasus tersebut bermula dari pengakuan mantan anggota PDIP Agus Condro bahwa dirinya pernah menerima Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan (traveller's cheque) terkait pemilihan Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur BI. Di beberapa kesempatan, Agus menyatakan secara detil kronologis pemberian uang tersebut. Menurut Agus, kaitan pemberian uang tersebut dengan upaya pemenangan Miranda baru diketahuinya dalam pertemuan seluruh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) di DPR, sebelum pemilihan Deputi Senior Gubernur BI dilakukan. Menurut Agus, pernah juga terjadi pertemuan antara para politisi PDIP dengan Miranda di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Agus juga mengaku menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan itu diprakarsai oleh seorang politisi senior PDIP, Panda Nababan, dan diikuti oleh sedikitnya sepuluh politisi PDIP. Menurut dia, uang sebesar Rp 500 juta diberikan sekitar dua hingga tiga minggu setelah Miranda Swaray Gultom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Uang sejumlah Rp 500 juta itu, kata Agus, terdiri atas 10 lembar cek yang masing-masing bernilai 50 juta. Cek tersebut dimaksukkan dalam satu amplop putih. Agus mengaku amplop itu diterimanya dari Dudhie di ruang kerja Emir Moeis di DPR. Pada saat yang bersamaan, empat rekan Agus di Fraksi PDIP juga menerima amplop serupa. Mereka adalah Matheos Pormes, Willem Tutuarima, Budi Ningsih, dan Emir Moeis. Agus mengaku tidak mengetahui anggota DPR lain yang ikut menerimanya. Namun, dia menyatakan bahwa Miranda terpilih sebagai Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI setelah memperoleh 41 suara dari 50 suara di Komisi IX DPR RI. Dari seluruh anggota Komisi IX, menurut Agus, ada seorang anggota fraksi yang tidak mendapat 'jatah' Rp 500 juta yaitu Daniel Budi Setiawan. Karena itu, jatahnya dialihkan ke Budi Ningsih yang saat itu menjabat anggota Komisi VII DPR RI. Selain laporan Agus, penyuapan tersebut juga diperkuat dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan ada 400 cek perjalanan serupa dengan milik Agus Condro. Cek perjalanan temuan PPATK itu juga masing-masing bernilai Rp 50 juta, sehingga nilai totalnya sekitar Rp 20 miliar. (Nefan Kristiono) http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=247927 === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com --- Pada Sen, 15/3/10, igan...@yahoo.com <igan...@yahoo.com> menulis: Dari: igan...@yahoo.com <igan...@yahoo.com> Judul: Re: [ekonomi-nasional] Meragukan Integritas Sri Mulyani => Miranda Gultom juga Kepada: ekonomi-nasio...@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 15 Maret, 2010, 12:02 AM Dosen ekonomi SRI MULYANI di UI, Dr. Miranda Gultom, telah diketahui publik mendapatkan kursi jabatan Deputi Gubernur Senior BI seharga 9,8 Milyar. Terlepas dari siapa makelar kursi tersebut, yang saat ini diperiksa KPK dan pengadilan Tipikor (thank utk Agus Condro), kita jadi mahfum bahwa kursi tersebut tidak diperoleh berbanding lurus dengan kepakaran Miranda di bidang moneter, maupun integritasnya. Kita lalu berfikir bahwa kursi tersebut tidak selayaknya diduduki Miranda karena kursi itu merupakan kursi negara yang berbiaya mahal dari uang rakyat. Kita juga menduga2 dengan cara apa uang 9,8 milyar itu dikembalikan kepada bandarnya? Apakah sang bandar akan mendapatkan informasi2 rahasia BI, misalnya grafik rate valas, fit n Proper test pejabat Bank, rencana naik turun suku bunga, atau kasus seperti Bank Century, yang dari semua itu pengeluaran 9,8 Milyar suap ke DPR gampang kembali??? Lebih baik Miranda segera mengundurkan diri dari DGS BI, terlepas dia bersih tidaknya dalam proses pencalonan tempo hari. Kenapa? Karena tetap saja tidak pantas kursi itu diduduki, karena ada skandal yang nyata. Wass, syahganda Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! -----Original Message----- From: rifky pradana <rifkyp...@yahoo. com> Date: Sun, 14 Mar 2010 20:13:46 To: <Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com>; <ekonomi-nasional@ yahoogroups. com>; <ppiin...@yahoogroup s.com>; <wartawan-indonesia@ yahoogroups. com>; <mediac...@yahoogrou ps.com>; <Nongkrong_Bareng2@ yahoogroups. com>; <zama...@yahoogroups .com>; <eramus...@yahoogrou ps.com>; <sab...@yahoogroups. com>; <syiar-islam@ yahoogroups. com> Subject: [ekonomi-nasional] Meragukan Integritas Sri Mulyani Doktor Sri Mulyani yang pernah dianugerahi gelar Menteri Keuangan terbaik Asia versi Lembaga Emerging Market Forum dan gelar Menteri Keuangan terbaik Dunia versi majalah Euro Money, oleh beberapa kalangan dinilai sebagai seorang ekonom berintegritas tinggi serta nir kepentingan dan nir ambisi politik. Disamping itu, Doktor Sri Mulyani yang pernah menjadi pejabat tinggi di IMF ini oleh beberapa kalangan itu juga dinilai sebagai sosok yang tak kenal kompromi dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana diketahui pada masa menjelang akhir masa kerja Pansus DPR perihal Skandal Bank Century, aparat Ditjen Pajak cq Kementrian Keuangan merilis berita tentang adanya kasus penyelewenang pajak di sebuah perusahaan yang berafiliasi kepada Ketua Umum partai Golkar, Aburizal Bakrie. Bahkan berita tentang penyelewenang pajak itu semakin santer dihembuskan bersamaan dengan saat-saatmendekati pelaksanaan Sidang Paripurna DPR yang akan mengambil keputusan DPR tentang Skandal Bank Century. Dimunculkannya kasus penyelewenang pajak itu oleh beberapa pihak ditengarai hanyalah bagian dari upaya menekan partai Golkar agar mengendorkan tekanan politiknya kepada Sri Mulyani terkait dengan sikap dan penilaian partai Golkar atas kasus Skandal Bank Century. Namun publik tentu saja tak bisa mempercayai bahwa pemunculan kasus penyelewengan pajak itu hanyalah sebagai bagian dari upaya untuk melakukan tukar guling (barter) dengan kasus Skandal Bank Century, mengingat penilaian dari beberapa kalangan yang sangat meyakini tingginya intergritas Doktor Sri Mulyani itu. Sebagaimana diketahui pula, hasil Sidang Paripurna DPR akhirnya tetap memberikan kesimpulan bahwa ada tindak pidana korupsi terkait kebijakan bailout (blankeet guarantee) bank Century. Oleh sebab itu, pihak DPR meminta agar kasus Skandal Bank Century itu segera diproses secara hukum. Dan seperti diketahui, sampai saat ini pihak Kejagung dan Polri serta KPK masih belum menunjukkan tanda-tanda mulai melaksanakan rekomendasi DPR itu dengan memulai proses penyidikan atas kasus Skandal Bank Century. Beberapa pihak menengarai adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rekomendasi DPR yang dihasilkan melalui Sidang Paripurna DPR itu akan diabaikan oleh aparat penegak hukum maupun oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Menariknya, tanda-tanda mulai tidak jelasnya kelanjutan dari rekomendasinya DPR itu bersamaan pula dengan mulainya terjadi tanda-tanda ketidak jelasan kelanjutan dari kasus penyelewengan pajak yang pernah dihembuskan oleh aparat Ditjen Pajak cq Kementrian Keuangan. Apakah hal itu menunjukkan kebenaran dari sinyalemen bahwa telah terjadi tukar guling (barter) antara kasus Skandal Bank Century dengan kasus penyelewengan pajak ?. Tentunya tidak, jika benar penilaian dari beberapa kalangan yang meyakini bahwa Doktor Sri Mulyani yang nir kepentingan dan nir ambisi politik itu mempunyai integritas sangat tinggi dan tak kenal kompromi. Namun, mengapa seakan tidak ada kelanjutan dari kasus penyelewengan pajak ?. Tentunya ketidak jelasan itu akan membuat munculnya keraguan akan kebenaran penilaian bahwa Doktor Sri Mulyani itu nir kepentingan dan nir ambisi politik serta berintegritas sangat tinggi dan tak kenal kompromi. Ini merupakan tanda-tanda intergritas tinggi dan sikap tak kenal kompromi itu sudah mulai luntur ?. Atau, justru Doktor Sri Mulyani itu nir kepentingan dan nir ambisi politik serta berintegritas sangat tinggi dan tak kenal kompromi adalah suatu penilaian yang perlu diragukan kebenarannya ?. Wallahualambishshaw ab. * Catatan Kaki : Artikel terkait lainnya yang berjudul ‘ Tukar Guling dalam Skandal Century ‘ klik di sini , dan yang berjudul ‘ Bali berlanjut ke Century ‘ klik di sini , serta yang berjudul ‘ Sri Mulyani algojo bagi Golkar ‘klik di sini , dan yang berjudul ‘ Sri Mulyani Wapres 2014-2019 ‘ klik di sini , serta yang berjudul‘ Beranikah Presiden SBY ? ‘ klik di sini . Artikel menarik lainnya yang berjudul ‘ Nyidam Menara Petronas ‘ klik di sini , dan yang berjudul ‘Gatotkaca Indonesia Kurang Hebat ? ‘ klik di sini , serta yang berjudul ‘ Cukup 1 Riyal Saja ‘ klik di sini ,dan yang berjudul ‘ Tujuh WNI Terkaya di Dunia ‘ klik di sini , serta yang berjudul ‘ Kondom Bekas ‘ klik di sini . * Meragukan Integritas Sri Mulyani http://polhukam. kompasiana. com/2010/ 03/15/meragukan- integritas- sri-mulyani/ * Presiden SBY begitu tiba di tanah air langsung menyalami Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Selanjutnya, di bandara Halim Perdana Kusuma itu Presiden SBY juga langsung mengadakan pengarahan kepada Wapres dan sejumlah pejabat tinggi negara. “Presiden dalam pengarahan memberikan apresiasi dan meminta agar langkah Polri dapat terus dilanjutkan untuk menciptakan keamanan di dalam negeri”, kata Julian Aldrin Pasha, juru bicara kepresidenan. Presiden SBY memang layak berbangga kepada Polri, karena lantaran prestasinya Polri maka Presiden SBY mendapatkan apresiasi dan standing applause saat sedang berada di Australia. Para anggota parlemen Australia serentak memberikan apresiasi berupa standing applause saat Presiden SBY mengumumkan kepada mereka tentang kematiannya Dulmatin. Berkait soal standing applause ini, Presiden SBY pada September tahun 2009 yang lalu juga pernah mendapatkannya saat berpidato di di Universitas Harvard Amerika Serikat. Para hadirin pada waktu itu memberikan standing applause atas pidato SBY perihal hubungan dunia Islam dengan Barat. “Justru pernikahan antar ras kini sudah mulai terjadi. Tidak ada lagi warna, agama dan etnis”, kata Presiden SBY. “Mari kita ciptakan dunia baru yang lebih baik, dan semuanya akan bahagia, Insya Allah”, lanjut Presiden SBY. Berkait soal pidato, memang ada beberapa kalangan yang menilai bahwa Presiden SBY walau berbeda gaya namun kepiwaiannya dalam berpidato tak kalah kelas dengan mantan Presiden Soekarno. Apalagi jika kepiwaian berpidato Presiden SBY dibandingkan dengan mantan Presiden Soeharto, maka tentu kepiwaian Presiden SBY teramat sangat jauh mengungguli kelasnya mantan Presiden Soeharto. Bahkan dalam beberapa hal, Presiden SBY dinilai mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dipunyai oleh mantan Presiden Soekarno. Salah satu diantaranya adalah penampilannya saat berpidato tetap mampu memukau dan mendatangkanstandin g applause walaupun dalam pemilihan katanya jauh lebih santun dibandingkan dengan pemilihan kata dalam pidatonya mantan Presiden Soekarno. Hanya saja, publik saat ini masih belum bisa memperbandingkan antara Presiden SBY dengan mantan Presiden Soekarno dalam hal keberanian. Mantan Presiden Soekarno pada masa lalu berani menerbitkan Dekrit Presiden untuk membubarkan parlemen saat merasa bahwa lembaga itu sudah tidak kooperatif dan tidak layak dipertahankan lagi. Tentu tak selayaknya jika Presiden SBY juga mengikuti jejak mantan Presiden Soekarno dalam membubarkan parlemen. Namun, berkait dengan yang disebut-sebut oleh para petinggi Partai Demokrat sebagai menunggu sebuah keputusan besar dari Presiden SBY sepulangnya dari rangkaian lawatannya itu. Maka, beranikah Presiden SBY mendepak Golkar dan PKS serta PPP dari koalisi yang dipimpinnya ?. Wallahulambishshawa b. * Catatan Kaki : * Artikel terkait lainnya yang berjudul ‘ Diplomasi Ranjang berbuah Koalisi Besar ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul ‘ Pengabdian PAN PKB PPP kepada Demokrat ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , serta yang berjudul ‘ Dwi Fungsi Polri ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , * Artikel menarik lainnya yang berjudul ‘ Tujuh Orang Terkaya di Indonesia ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul ‘ Cukup 1 Riyal Saja ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , serta yang berjudul ‘ Kondom Bekas ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini . * Beranikah Presiden SBY ? http://polhukam. kompasiana. com/2010/ 03/13/beranikah- presiden- sby/ * [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] ___________________________________________________________________________ Dapatkan nama yang Anda sukai! Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com. http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/