Pembangunan di Sumbar Berwawasan Religiusitas, Kultural, dan Knowledge By padangekspres Minggu, 14-Maret-2004, 07:22:14 WIB
Wakil Ketua MUI H. Mas'oed Abidin Padang, Padek-Pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat selayaknya berlandaskan visi dan perspektif keberagamaan (religiusitas), kebudayaan (kultural), dan knowledge (ilmu pengetahuan dan penerapan/teknologi)."Saya kira, sudah tepat itu, pembangunan selayaknya berlandaskan tiga hal tersebut," kata H. Mas'oed Abidin, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat. Mas'oed Abidin semakin melihat relevansi ketiga konsep (religiusitas, kultural, dan knowledge) untuk pembangunan di daerah provinsi Sumatera Barat yang mengenal falsafah Adat basandi Syarak/Syarak basandi Kitabullah (ABS/SBK). "Saya kira, untuk kita di Minangkabau, hal itu semakin relevan," katanya ketika berbicang dengan Padang Ekspres di kantornya, di Padang, Jumat (12/3). Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) H. Ma'oed Abidin yang juga dikenal sebagai mubaligh ini mengatakan, untuk Sumatera Barat, berbicara agama sudah sekaligus akan berbicara agama Islam. Sedangkan knowledge atau ilmu pengetahuan dan penerapan (teknologi), pun sudah menjadi basis pola pikir masyarakat Minangkabau melalui konsep dan perspektif alam takambang jadikan guru, dan juga sejalan dengan perspektif kedudukan dan peranan ilmu dalam ajaran Islam. Berlandaskan kebudayaan, berarti pembangunan harus mempertimbangkan pembangunan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. "Jangan sampai kita masih meneruskan pembangunan yang hanya berlandaskan perhitungan ekonomis, tapi, mengabaikan pertimbangan kebudayaan/adapt Minang. Lagi pula, pembangunan yang semata mempertimbangkan hitung-hitungan, juga terbukti bisa merusak," kata Mas'oed, yang menyebut pembangunan di era Orde Baru lebih mempertimbangkan aspek ekonomi. Selama ini, pemahaman perspektif pembangunan yang berdimensi/berwawasan ekonomi, sumberdaya manusia, dan lingkungan, yang sudah sering dikemukakan. Bahkan, pembangunan yang pada akhirnya bertujuan membangun manusia/bangsa Indonesia yang Pancasilais, juga sudah sering dikemukakan. Masalahnya, ketika visi dan tujuan pembangunan dituangkan ke dalam pola dasar/strategi/program, factor-faktor yang semula muncul saat pembahasan visi/tujuan tersebut menjadi tidak jelas. Karena itu, menurut Wakil Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat H.Mas'oed Abidin, setiap pemimpin - terutama pejabat politik dan pimpinan/pejabat pemerintahan di provinsi Sumatera Barat, hendaknya memiliki visi dan perspektif keberagamaan (religiusitas) dan kebudayaan (kultur/adat dan kebudayaan Minangkabau) di samping ilmu pengetahuan dan penerapan/teknologi, ekonomi dan lingkungan. (zas) Padang Ekspres Online : http://www.padangekspres.com/ Versi online: http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2314 8 ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
