Re: [RantauNet] Indonesia dan korupsi
Namun, Bambang yakin, bukan uang kopi itu yang menggerogoti minat investasi. Mengacu pada pengalaman pada 1994, ketika peringkat Indonesia juga buruk, uang kopi tidak mempengaruhi laju investasi. Ia cenderung melihat faktor keamanan, selain kepastian kebijakan pemerintah, sebagai faktor penentunya. Ya ndak akan mempengaruhi laju investasi. Uang kopi bisa dimasukkan kebiaya produksi untuk selanjutnya dibebankan ke upah buruh, kalau di PTP ke petani. Bocor di APBN ke gaji pegawai negeri. Namanya juga bangsa besar dengan kepribadian luhur. Kaji ba-lapia2 tapi abih pancilok. Bara lah kahebatnyo negara berpeduduk Islam terbesar didunia dan paling korup sedunia. Sabanta lai batambah lo tu jo Negara Bersyariat Islam. JD RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3 === Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke/To: [EMAIL PROTECTED] Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama: -mendaftar-- subscribe rantau-net [email_anda] -berhenti unsubscribe rantau-net [email_anda] Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung ===
[RantauNet] Indonesia dan korupsi
Negeri Korup Tradisi Gemar Korupsi DUA tamu penting mengunjungi Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), M. Feisal Tamin, di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu siang pekan lalu. Mereka adalah Jaksa Agung, M.A. Rahman, dan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar. Dalam pertemuan itu, mereka membahas langkah bersama untuk memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). ''Kita semua memerlukan usaha keras untuk memperbaiki cara penanganan korupsi,'' ujar Feisal. Menteri Negara PAN itu mengakui, korupsi terus terjadi meskipun rezim politik datang dan pergi. Catatan penyelewengan, seperti dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan ke DPR setiap semester, menunjukkan bahwa KKN sulit diberantas. ''Kita harus melakukan penanganan yang efektif,'' Feisal menambahkan. Feisal Tamin makin prihatin, karena Indonesia tetap saja dikenal sebagai sarang koruptor. ''Kita sudah mengetahui hasil PERC (Political and Economic Risk Consultancy --Red). Kita harus lebih sadar,'' ujarnya. Dua pekan lalu, PERC, lembaga pemeringkat yang berbasis di Hong Kong, memang menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia, dengan skor 9,92. India dan Vietnam membuntuti pada posisi kedua dan ketiga. Singapura disebut negara yang paling oke (lihat tabel). Pemeringkatan itu diperoleh dengan cara polling atas 1.000 pengusaha multinasional yang melakukan investasi di 12 negara, Asia serta Australia. Responden dimintai pendapatnya soal korupsi di suatu negara dalam bentuk skala 0-10. Angka 0 berarti angka terbaik. Angka 10 paling jeblok. Robert Broadfoot, pimpinan PERC, mengatakan bahwa surveinya ini valid karena mendapat respons lebih dari 50% responden. Posisi Indonesia tahun ini melorot. Tahun lalu, republik ini menempati urutan kedua di bawah India. Tahun sebelumnya malah masih di bawah India dan Vietnam. ''Sulit dipercaya, korupsi di Indonesia bisa meningkat lebih buruk. Tapi, itulah yang terjadi,'' demikian bunyi laporan PERC. Merosotnya reputasi Indonesia itu terjadi karena buruknya sistem hukum. Tidak ada lagi kepastian hukum. Peraturan gampang keok oleh segepok uang. Ada pula persoalan otonomi daerah, yang menurut Broadfoot, membuat kepastian hukum makin remang. Pengusaha yang sudah mendapat lampu hijau dari pusat tiba-tiba harus menempuh proses dari awal di daerah tempat investasinya akan ditempatkan. Pertentangan antara pusat dan daerah, seperti terjadi dalam rencana divestasi PT Semen Gresik, membuat reputasi hukum Indonesia yang sudah buruk makin terpuruk. ''Repotnya, banyak pula penguasa daerah yang ingin mendapat uang pelicin,'' kata Broadfoot. Hasil survei PERC ini tidak jauh berbeda dari studi Transparency International. Tahun lalu, lembaga yang bermarkas di London, Inggris, itu meneliti korupsi di 90 negara. Hasilnya, Indonesia disebut sebagai negara terkorup kedua di Asia setelah Pakistan. Sedangkan untuk ukuran dunia, Indonesia berada di urutan ketujuh. Pada 2000, Indonesia malah di urutan pertama untuk Asia, dan kelima di dunia. Peringkat yang ditampilkan PERC itu tidak mengejutkan pengamat ekonomi, Dr. Didik J. Rachbini. Ia mengakui, praktek korupsi sudah tumbuh subur. Ini terjadi karena adanya budaya memberikan ruang bagi tumbuhnya praktek buruk itu. Korupsi, katanya, terjadi baik di instansi pemerintah maupun badan swasta. ''Sudah sangat parah, karena dilakukan dari struktur yang tertinggi hingga paling rendah,'' ujarnya kepada Rifki Royhan dari GATRA. Repotnya, masyarakat juga bersikap permisif terhadap praktek korupsi. Seperti dugaan PERC, Didik juga melihat faktor hukum yang lemah dan toleransi yang luas untuk praktek KKN. ''Ini perlu diseriusi. Lembaga hukum yang kuat diperlukan, baik polisi, pengadilan, maupun pemerintahan,'' katanya. Bambang Sujagad, Ketua Kamar Dagang dan Industri Pusat Bidang Penanaman Modal, mengakui bahwa praktek korupsi masih sulit dibendung. ''Uang kopi'' di pelbagai meja birokrasi tetap harus disediakan pengusaha swasta bila mereka ingin urusannya lancar. Namun, Bambang yakin, bukan uang kopi itu yang menggerogoti minat investasi. Mengacu pada pengalaman pada 1994, ketika peringkat Indonesia juga buruk, uang kopi tidak mempengaruhi laju investasi. Ia cenderung melihat faktor keamanan, selain kepastian kebijakan pemerintah, sebagai faktor penentunya. _ Send and receive Hotmail on your mobile device: http://mobile.msn.com RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3 === Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke/To: [EMAIL PROTECTED] Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama: -mendaftar-- subscribe rantau-net [email_anda] -berhenti unsubscribe rantau-net [email_anda] Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung
[RantauNet] Indonesia dan korupsi
Negeri Korup Tradisi Gemar Korupsi DUA tamu penting mengunjungi Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), M. Feisal Tamin, di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu siang pekan lalu. Mereka adalah Jaksa Agung, M.A. Rahman, dan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar. Dalam pertemuan itu, mereka membahas langkah bersama untuk memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). ''Kita semua memerlukan usaha keras untuk memperbaiki cara penanganan korupsi,'' ujar Feisal. Menteri Negara PAN itu mengakui, korupsi terus terjadi meskipun rezim politik datang dan pergi. Catatan penyelewengan, seperti dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan ke DPR setiap semester, menunjukkan bahwa KKN sulit diberantas. ''Kita harus melakukan penanganan yang efektif,'' Feisal menambahkan. Feisal Tamin makin prihatin, karena Indonesia tetap saja dikenal sebagai sarang koruptor. ''Kita sudah mengetahui hasil PERC (Political and Economic Risk Consultancy --Red). Kita harus lebih sadar,'' ujarnya. Dua pekan lalu, PERC, lembaga pemeringkat yang berbasis di Hong Kong, memang menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia, dengan skor 9,92. India dan Vietnam membuntuti pada posisi kedua dan ketiga. Singapura disebut negara yang paling oke (lihat tabel). Pemeringkatan itu diperoleh dengan cara polling atas 1.000 pengusaha multinasional yang melakukan investasi di 12 negara, Asia serta Australia. Responden dimintai pendapatnya soal korupsi di suatu negara dalam bentuk skala 0-10. Angka 0 berarti angka terbaik. Angka 10 paling jeblok. Robert Broadfoot, pimpinan PERC, mengatakan bahwa surveinya ini valid karena mendapat respons lebih dari 50% responden. Posisi Indonesia tahun ini melorot. Tahun lalu, republik ini menempati urutan kedua di bawah India. Tahun sebelumnya malah masih di bawah India dan Vietnam. ''Sulit dipercaya, korupsi di Indonesia bisa meningkat lebih buruk. Tapi, itulah yang terjadi,'' demikian bunyi laporan PERC. Merosotnya reputasi Indonesia itu terjadi karena buruknya sistem hukum. Tidak ada lagi kepastian hukum. Peraturan gampang keok oleh segepok uang. Ada pula persoalan otonomi daerah, yang menurut Broadfoot, membuat kepastian hukum makin remang. Pengusaha yang sudah mendapat lampu hijau dari pusat tiba-tiba harus menempuh proses dari awal di daerah tempat investasinya akan ditempatkan. Pertentangan antara pusat dan daerah, seperti terjadi dalam rencana divestasi PT Semen Gresik, membuat reputasi hukum Indonesia yang sudah buruk makin terpuruk. ''Repotnya, banyak pula penguasa daerah yang ingin mendapat uang pelicin,'' kata Broadfoot. Hasil survei PERC ini tidak jauh berbeda dari studi Transparency International. Tahun lalu, lembaga yang bermarkas di London, Inggris, itu meneliti korupsi di 90 negara. Hasilnya, Indonesia disebut sebagai negara terkorup kedua di Asia setelah Pakistan. Sedangkan untuk ukuran dunia, Indonesia berada di urutan ketujuh. Pada 2000, Indonesia malah di urutan pertama untuk Asia, dan kelima di dunia. Peringkat yang ditampilkan PERC itu tidak mengejutkan pengamat ekonomi, Dr. Didik J. Rachbini. Ia mengakui, praktek korupsi sudah tumbuh subur. Ini terjadi karena adanya budaya memberikan ruang bagi tumbuhnya praktek buruk itu. Korupsi, katanya, terjadi baik di instansi pemerintah maupun badan swasta. ''Sudah sangat parah, karena dilakukan dari struktur yang tertinggi hingga paling rendah,'' ujarnya kepada Rifki Royhan dari GATRA. Repotnya, masyarakat juga bersikap permisif terhadap praktek korupsi. Seperti dugaan PERC, Didik juga melihat faktor hukum yang lemah dan toleransi yang luas untuk praktek KKN. ''Ini perlu diseriusi. Lembaga hukum yang kuat diperlukan, baik polisi, pengadilan, maupun pemerintahan,'' katanya. Bambang Sujagad, Ketua Kamar Dagang dan Industri Pusat Bidang Penanaman Modal, mengakui bahwa praktek korupsi masih sulit dibendung. ''Uang kopi'' di pelbagai meja birokrasi tetap harus disediakan pengusaha swasta bila mereka ingin urusannya lancar. Namun, Bambang yakin, bukan uang kopi itu yang menggerogoti minat investasi. Mengacu pada pengalaman pada 1994, ketika peringkat Indonesia juga buruk, uang kopi tidak mempengaruhi laju investasi. Ia cenderung melihat faktor keamanan, selain kepastian kebijakan pemerintah, sebagai faktor penentunya. _ Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp. RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3 === Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke/To: [EMAIL PROTECTED] Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama: -mendaftar-- subscribe rantau-net [email_anda] -berhenti unsubscribe rantau-net [email_anda] Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung
