|
Assalamu'alaikum
wr.wb.
Pak MS Ka'ban baru saja
risau, gara-gara pengamat yang ngomong tanpa data, alias katanya. Sebenarnya
kita sudah lama risau Pak, berlarutnya masalah kita ini di Indonesia kan karena
orang banyak bicara dan sedikit kerja, alias banyak yang jadi
pengamat. Kalau Bapak risau, kami tak tau lagi apa nak dikatakan Pak, antah
risau macam mana lagi kami ini.
Mudah-mudahan perjuangan
Bapak mendapat ridho dari Allah swt. Hanya itu lah yang dapat kami sampaikan.
Karena, sebagaimana Bapak ketahui, negeri kami Sumbar ini tak banyak uang
tersedia untuk bisa digunakan menjadi "pambali gulo-gulo" guna memperlancar
urusan spin-off itu.
Kiranya Allah swt.
mengabulkan segala permintaan dan apa yang kita usahakan
dijalanNya.
Wassalam,
dn
Senin, 19/11/2001 08.07 WIB
Komisi IX Dukung Maklumat Masyarakat Sumbar
M.S. Ka’ban yang juga
Sekjen DPP PBB ini juga mengungkapkan kerisauannya terhadap pengamat yang
banyak berkomentar soal spin off Semen Padang, tetapi pengamat tersebut tidak
memahami persoalan. Akibatnya, komen-tar pengamat cendrung menimbulkan salah
tafsir bagi lapisan masyarakat lainnya. Karenanya, Ka’ban meminta agar
pengamat bisa menahan diri berkomentar jika tidak mengetahui suatu persoalan
secara jelas.
Temui Penandatangan Maklumat
Usai mengunjungi pabrik, bertemu dengan direksi dan karyawan PT
Semen Padang, anggota Komisi IX ini melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh
masyarakat Sumbar yang ikut menandatangani Maklumat 31 Oktober itu bertempat
di Hotel Bumiminang, Padang.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua LKAAM
H.K.R. Dt. P. Simulie, Buya H.Mas’oed Abidin, Ketua MUI Prof. Dr. Mansur
Malik, Wakil Sekretaris ICMI Drs. Shofwan Karim Elha, MA yang juga Ketua PW
Muhammadiyah Sumbar, Ketua Bundo Kanduang Rky Nurainas Abizar, Sekretaris KNPI
Yul Akhyari Sastra, S.H., serta sejumlah anggota Forum Perjuangan Masya-rakat
Minangkabau/Sumatra Barat untuk Pengembalian PT Semen Padang. Dalam pertemuan
itu juga hadir salah seorang Komisaris PT SP Djusril Djusan.
Dari pertemuan
tersebut, para anggota Komisi IX tersebut mengaku dapat memahami latar
belakang dari lahirnya Maklumat 31 Oktober itu sebagai klimak dari perjuangan
yang telah berlangsung sejak tahun 1995 silam.
Sebagaimana diketahui,
Komisi IX DPR-RI pada tanggal 11 Oktober yang lalu telah memutuskan dalam
Komisi untuk mendesak pemerintah membatalkan put option 51 persen saham PT
Semen Gresik kepada Cemex dan meminta segera dilaksanakannya spin off PT Semen
Padang dari PT Semen Gresik.
Keputusan Komisi IX itu sudah
ditindak-lanjuti oleh pimpinan DP-RI lewat surat tanggal 19 Oktober yang
ditujukan kepada Presiden dan Menteri Terkait, agar melaksaaan keputusan
Komisi IX tersebut.
“Kenyataannya, pemerintah bertindak lam-ban, hingga
akhirnya keluar Maklumat Masyarakat Sumatra Barat itu,” kata Syofyan Usman.
Setelah bertemu dengan para tokoh masya-rakat tersebut, para
anggota Komisi IX ini menyatakan tekadnya untuk terus memper-juangkan tuntutan
tersebut. “Kami melihat, masyarakat dan pemerintah Sumatra Barat sudah
melakukan langkah-langkah yang bijaksana, karena itu kami juga akan meminta
pemerintah segera menyelesaikan masalah ini dengan arif dan bijaksana pula,”
kata M.S. Ka’ban, anggota Tim Komisi IX itu.
Penekanan senada juga
disampaikan Achyar Muchlis yang berasal dari Fraksi Golkar daerah pemilihan
Jawa Timur. “Seingat saya, di Komisi IX tidak ada orang Minang, kecuali
turunannya. Jadi dijamin perjuangan kami mendukung aspirasi dan tuntutan
masyarakat Sumatra Barat ini adalah murni tanpa ada kepentingan-kepentingan
sempit seperti kedaerahan dan sebagainya,” kata Achyar Muchlis.
Baik
Ka’ban’ Sofyan dan anggota Komisi IX lainnya, berjanji akan membawa persoalan
ini ke dalam rapat interen komisi, seteah itu akan mendesak pemerintah
secepatnya mela-kukan penyelesaian. “Kami tetap berada di belakang perjuangan
Bapak-bapak dan Ibu,” katanya kepada para tokoh masyarakat dan penandatangan
Maklumat yang hadir waktu itu.
Mereka berjanji untuk mendesak
pemerintah segera membatalkan put option dan merealisa-sikan spin off. “Kita
akan menjelaskan persoalan ini sejernih mungkin kepada pemerintah, perjuangan
spin off sama sekali bukan untuk kepentingan orang Sumbar, melainkan untuk ke
pentingan nasional,” kata Ka’ban.(hen)
|
