[wanita-muslimah] Bersama Batalkan Niat Bupati Indramayu
http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=berita%7C-861%7CX Kamis, 15 Agustus 2007 Bersama Batalkan Niat Bupati Indramayu Jurnalis: Henny Irawati Jurnalperempuan.com-Jakarta. Rencana pemeriksaan keperawanan pada sekitar 3.500 siswi SMP dan SMA atau yang sederajat digagas Bupati Indramayu H. Irianti MS Syarifuddin sebagaimana dilansir Pos Kota, Rabu (15/7), mendapat tentangan berbagai pihak. Direktur LBH APIK Jakarta Estu Rahmi Fanani melihat rencana ini akan menegaskan pelabelan negatif terhadap perempuan, karena penilaian baik buruknya perempuan hanya dilihat dari masih perawannya atau tidak. Gagasan yang timbul sebagai respon beredarnya video mesum yang diperankan sepasang remaja Indramayu itu menurut Estu jelas bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-undang, antara lain UUD 1945 (amandemen keempat) meliputi Pasal 28 B, Pasal 28 G, Pasal 281 (2), UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Keberatan juga diajukan beberapa wali murid yang diwawancarai Pos Kota kemarin. Likin (56 tahun) mengatakan, rencana rencana pemeriksaan keperawanan ini merupakan langkah mundur dan tidak tepat, sebab masalah keperawanan tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Pemeriksaan keperawanan siswi bisa dianggap merendahkan perempuan dan akan menjadi bahan olok-olok. Sekretaris Utama Menteri Pemberdayaan Perempuan Koensatwanto Impasihardjo menilai, tindakan ini juga sia-sia, serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kalau terbukti siswi tersebut tidak lagi perawan, lantas apa yang akan dilakukan oleh Pemda? Melarangnya sekolah, tentu itu melanggar hak asasi. Koen menyesalkan beredarnya video mesum itu sebagai alasan rencana ini. Menurut dia, pilihan yang lebih solutif adalah dengan meningkatkan pendidikan moral dan agama. Koen menegaskan agar rencana ini dibatalkan karena juga diskriminatif. Kalau dalam video tersebut yang menjadi aktornya sepasang remaja, kenapa yang mendapat dampak hanya siswinya? Bagaimana dengan para siswa? Sepakat dengan Sekmeneg, LBH APIK Jakarta mendesak pembatalan rencana tersebut. Jika tetap dilaksanakan patut mendapat hukuman sesuai dengan UU yang berlaku, tulis mereka dalam Siaran Persnya. Mereka juga mendesak Pemerintah Pusat yang terkait, antara lain Departemen Hukum dan HAM,Kementrian Pemberdayaan Perempuan, KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), segera berkoordinasi dan mengambil tindakan guna membatalkan rencana tersebut. Himbauan pemberian dukungan terhadap upaya pembatalan juga diserukan pada masyarakat.*
[wanita-muslimah] Re: TKW Disiksa Sampai Mati, Dubes Arab Saudi Bilang Takdir
Apakah Saudi Arabia termasuk contoh nyata suatu khilafah islamiyyah dalam abad ke 21 ini? Mohon penjelasan. --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Muhkito Afiff [EMAIL PROTECTED] wrote: http://tinyurl.com/349dfa TKW Disiksa Sampai Mati, Dubes Arab Saudi Bilang Takdir Nala Edwin - detikcom Jakarta - Dalam waktu berdekatan, 2 tenaga kerja wanita (TKW) tewas disiksa majikan mereka di Arab Saudi. Keluarga korban bersama LSM Migrant Care pun menemui Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, M Abdurrahman Al Ayat. Pertemuan yang berlangsung satu jam itu hanya menghasilkan janji lisan Kedubes Arab Saudi untuk menyelesaikan peristiwa secara hukum. Dubes M Abdurrahman Al Ayat tidak meminta maaf dan malah mengatakan peristiwa itu sebagai takdir. Padahal ini penyiksaan, masak dikatakan takdir, ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dengan kesal usai bertemu Dubes di Kedubes Arab Saudi, Jl MT Haryono, Jakarta, Senin (13/8/2007). Anis menyebutkan, keluarga korban bersama Migrant Care akan terus menunggu realisasi proses hukum terhadap pelaku penyiksaan itu. Jika sampai Rabu, 15 Agustus 2007, tidak ada proses hukum, mereka bersama keluarga korban TKW yang disiksa akan 'menyerbu' Kedubes Arab Saudi. Selain diikuti keluarga korban dan Migrant Care, terdapat juga anggota DPR Jacobus Mayong Padang. Menurut politisi PDIP itu, hukum Arab Saudi mengatur pelaku pembunuhan juga harus dibunuh kecuali jika ada pihak keluarga yang memberi maaf. Dan tidak ada keluarga korban yang memaafkan, tegas Jacobus. Lebih jauh, Jacobus meminta pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memperhatikan nasib buruk WNI yang bekerja di luar negeri. Mereka kan di Arab untuk bekerja, bukan untuk disiksa, tandas Jacobus. Dua TKW yang luka-luka akibat disiksa di Arab Saudi adalah Rumini dan Tari. Sedangkan korban meninggal adalah Susmiyati dan Siti Tariyah. (aba/umi)
[wanita-muslimah] Re: HTI Tolak Demokrasi, Akui Pluralitas
Saya akan menerima kekuatan hukum mandat yg diberikan oleh Allah kepada wakilnya di dunia ini utk menjalankan khilafah islamiyah itu jika surat mandat itu asli ditandatanganiNya diatas meterai yg cukup. Atau dihadapan notaris yg masih berwenang dalam jabatannya. Tanpa itu saya hanya akan menerima hasil pungutan suara dari mekanisme demokrasi yg berjalan baik spt yg ada di Indonesia. --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Sang Matahari [EMAIL PROTECTED] wrote: wa'alaikumsalam wr wb Aneh, pertanyaan Anda? sudahkah ada keberhasilan di suatu negara? Padahal khilafah itu adalah kepemimpinan Islam atas seluruh umat Islam di dunia. Khalifah adalah pemimpin khilafah dan mewakili rakyat dalam mengatur segala urusan umat. Disebut khilafah yang berasal dari kata wakalah (pengganti) setelah Rasullah wafat. khilafah 'ala minhajjin nubuwwah berarti khilafah yang dilaksanakan sesuai dengan METODE Rasulullah, bukan bebarti Rasulullah yang harus melaksanakan. Sebaiknya Anda diskusi dengan orang HT yang benar-benar HT, atau sekretariatnya atau DPD-nya langsung... ma_suryawan [EMAIL PROTECTED] wrote: Assalamu'alaikum, Ada yang perlu ditanyakan jika Anda kebetulan bertemu dan berdiskusi dengan aktivis Hizbut Tahrir (HT), yaitu: Karena HT sibuk memperjuangkan berdirinya Khilafah Islamiyyah yaitu ingin agar Syariah Islam diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, HT menolak demokrasi serta menolak sekulerisasi, maka apakah sudah ada contoh keberhasilan HT dalam menjalankan ideologinya di suatu negara? Apakah sudah ada negara yang diperintah oleh HT? Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa terminologi yang sering dipakai adalah Khilafah Islamiyyah - bukankah Kanjeng Rasulullah s.a.w. menggunakan terminologi Khilafah 'ala minhajjin nubuwwah? Bagaimana caranya Khilafah yang sedang diperjuangkan oleh HT dapat terbentuk tanpa adanya seorang Khalifah (seorang pemimpin sebagai penerus/pengganti seorang Nabi)? Bukankah tiada Khilafat tanpa Khalifah dan tiada Khalifah tanpa seorang Nabi? Bermula dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka Anda akan kesulitan untuk mendapatkan jawabannya dari mereka... Salam, MAS --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Sunny ambon@ wrote: http://www.antara.co.id/arc/2007/8/12/hti-tolak-demokrasi-akui-pluralitas/ 12/08/07 13:14 HTI Tolak Demokrasi, Akui Pluralitas Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto, menolak sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, tetapi tetap mengakui adanya pluralitas di dalam suatu masyarakat. Kami menolak demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, karena kedaulatan itu seharusnya berada di tangan Allah, katanya kepada wartawan dalam Konferensi Kekhilafahan Internasional di Jakarta, Minggu. Namun, lanjutnya, pihaknya juga tidak serta-merta menolak pemilihan umum (pemilu) dan sistem perwakilan yang terdapat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan, ujar Ismail, gerakan Hizbut Tahrir di berbagai negara juga pernah memiliki pengalaman mengikuti pemilu seperti yang terjadi di Lebanon dan Jordania. Ia menuturkan ketika Indonesia menyelenggarakan pemilu tingkat nasional pada 2004, pernyataan resmi yang dikeluarkan HTI adalah agar rakyat memilih yang terbaik karena setiap pilihan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ismail juga memaparkan Hizbut Tahrir mengakui adanya pluralitas yang diindikasikan dari beragam kerja sama yang diselenggarakan HTI dengan berbagai pihak di Indonesia. HTI tidak memiliki hambatan apa pun untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, seperti partai Islam lainnya, katanya, seraya menambahkan HTI tidak akan menempuh metode kekerasan dalam mencapai tujuannya, yaitu tegaknya syariah dan kekhalifahan Islam. Ismail juga menuturkan acara Konferensi Kekhalifahan Internasional itu tidak dimaksudkan untuk membuat deklarasi lahirnya sebuah kekhalifahan atau sebuah partai politik baru, tetapi lebih bersifat sebagai nasihat keagamaan dalam memberikan pendidikan kepada umat. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin yang turut dalam konferensi pers itu berpendapat Hizbut Tahrir adalah gerakan yang sangat bersemangat dalam memperjuangkan penerapan syariah Islam, tetapi tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 100.000 orang massa HTI yang mayoritas memakai pakaian berwarna putih itu memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta yang menjadi tempat penyelenggaraan konferensi. Beragam tokoh nasional yang menghadiri acara tersebut antara lain pendiri Darut Tauhid Abdullah Gymnastiar yang akrab dipanggil Aa Gym dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. (*) Copyright © 2007 ANTARA [Non-text portions of this message have been removed] - Building a website is a piece of
