[wanita-muslimah] Kalla tiba di Brussels, terima Bintang Jasa Leopold
Refleki: Di Jepang diberi gelar doctor honorus cuasa, di Belgia diberikan Bintang Leopold. Hebat. http://web.bisnis.com/umum/politik-internasional/1id101997.html Jumat, 06/02/2009 17:53 WIB Kalla tiba di Brussels, terima Bintang Jasa Leopold oleh : Arief Budisusilo BRUSSELS (Bisnis.com): Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla beserta rombongan tiba di Brussels untuk kunjungan kerja selama dua hari di Belgia. Rombongan Wapres mendarat di bandara Abelag, Brussels, sekitar pukul 4.40 waktu setempat atau pkl. 10.40 WIB siang ini dengan pesawat khusus BBJ 737-800. Wapres disambut oleh Dubes RI Di Belgia merangkap Keharyapatihan Luxemburg N.R. Koesoemo dan pejabat protokol Kemlu Belgia Monique J.L. Driesmans. Pada siang hari waktu setempat atau petang hari waktu Indonesia, Wapres Kalla, menurut keterangan resmi Sekretariat Wapres dan KBRI di Brussels, akan menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri Belgia Karel de Gucht, di Delft Room Kastil de Val-Duchesse. Selanjutnya, Jusuf Kalla akan menerima penganugerahan Tanda Jasa 'Commander of the Order of Leopold', yang akan diserahkan oleh Deputi PM de Gucht. Bintang jasa Commander of the Order of Leopold itu dianugerahkan kepada Jusuf Kalla sebagai penghargaan atas peran besar dalam meningkatkan hubungan bilateral Belgia-Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam kesempatan itu, Deputi PM Belgia de Gucht juga akan menyerahkan penganugerahan 'Officer of the Order of Leopold' kepada Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia M.S. Hidayat. Bintang jasa 'Officer of the Order of Leopold' itu dianugerahkan kepada Ketua Kadin Indonesia tahun ini sebagai apresiasi atas peranan dalam peningkatan perdagangan antara kedua negara. Setelah jamuan santap siang resmi, pada sore hari waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia, Wapres Kalla akan melakukan Kunjungan Kehormatan kepada Putera Mahkota Kerajaan Belgia di Istana Laken, dilanjutkan dengan kunjungan ke Pelabuhan Antwerpen yang akan diterima Kepala Pelabuhan Frank Geerkens. Antwerpen adalah pelabuhan terbesar kedua di Eropa setelah Rotterdam (Belanda), dan terbesar keempat di dunia. Pada 2005, pelabuhan Antwerpen menangani sedikitnya 160 juta ton barang yang dikirim melalui laut. Setiap tahun sedikitnya 64.000 kapal melakukan aktivitas di pelabuhan yang terletak di teluk Antwerpen itu. Rangkaian kunjungan Wapres Kalla di Belgia akan diakhiri dengan Jamuan Santap Malam dan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di KBRI Brussels. Selama di Brussels, Wapres Kalla menginap di Kastil de Val-Duchesse atau kastil Lembah para Putri, yang merupakan kastil peristirahatan Keluarga Kerajaan Belgia. Kastil ini memiliki nilai sejarah yang tinggi, sebagai tempat berbagi proses negosiasi antara Kerajaan Belgia dan Eropa setelah Perang Dunia II. Sedangkan Istana Kerajaan Laken (Royal Castle of Laken), tempat Wapres bertemu dengan Putera Mahkota, adalah kediaman resmi keluarga Kerajaan Belgia sejak dinobatkannya Raja Leopold I pada 1831. Dari Belgia, pada Sabtu pagi Wapres Kalla langsung bertolak ke Amsterdam dengan pesawat khusus BBJ 737-800 untuk kunjungan di Belanda selama dua hari. Sebelum rangkaian kunjungan kerja ke Eropa hingga 9 Februari mendatang, Wapres mengunjungi Jepang sejak 31 Januari, untuk menerima gelar Doktor Honoris Causa karena kontribusinya dalam bidang perdamaian di Indonesia. Dari Jepang, Wapres melanjutkan kunjungan ke Washington hingga 5 Februari, dan dilanjutkan ke Eropa. Suhu di Belgia saat ini dilaporkan sekitar -2 derajad Celcius hingga 5 derajad Celcius.(er) bisnis.com [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Ekspor beras, kebutuhan atau sekadar janji pemilu?
http://web.bisnis.com/artikel/2id1942.html Jumat, 06/02/2009 11:13 WIB Ekspor beras, kebutuhan atau sekadar janji pemilu? oleh : Sepudin Zuhri Rencana ekspor beras tahun ini sepertinya akan segera terealisasi, kendati hanya untuk beras jenis premium dan super. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengizinkan itu. Menurut Presiden, rencana ekspor beras harus dipertimbangkan secara matang mengenai jumlah, jenis, waktu dan tujuan negara dengan catatan setelah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kalau sudah mencukupi dan ada peluang untuk ekspor jenis beras tertentu yang mendatangkan keuntungan ekonomi, silakan ekspor, ucapnya saat berkunjung ke Bulog, Rabu. Bulog pun, berdasarkan hitungannya, siap melakukan ekspor. Jumlah beras jenis premium dan super yang akan diekspor sekitar 10.000 ton per bulan dan hingga saat ini sudah ada 11 perusahaan swasta yang siap dengan stok 224.000 ton. Kami sudah bicara di Menko, kira-kira jika sebanyak 100.000 ton per tahun tidak akan mengganggu [stabilisasi harga dan pasokan di dalam negeri], ujar Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar. Dia menambahkan ekspor beras kualitas super dan medium penting untuk memberikan efek stimulasi kepada petani dan pedagang sehingga dapat memanfaatkan nilai komersial yang cukup tinggi. Adapun beras kualitas medium kemungkinan ekspornya sebesar 1-1,5 juta ton baru dapat dilakukan setelah angka ramalan (aram) III/2009 BPS diumumkan dan produksi beras meningkat 5%. Namun, pemerintah tetap harus berhati-hati dalam memutuskan ekspor terutama terkait dengan waktu dan jumlahnya. Misalkan, pemerintah memutuskan akan ekspor beras pada April tahun ini tentu harus mempertimbangkan apakah diprediksikan hingga akhir tahun stok beras dalam negeri akan tercukupi. Pertimbangan lainnya, apakah ada kepastian dengan mampu ekspor tahun ini, pada tahun depan tidak ada impor beras? Sebagai catatan, selama 2007, Indonesia mengimpor komoditas tersebut sebanyak 1,3 juta ton. Kemudian pada 2008, tidak ada lagi impor beras untuk kualitas medium, kendati masih ada impor beberapa jenis beras khusus yang memang dibolehkan. Namun, seberapa besar faktor-faktor yang memengaruhi untuk melakukan ekspor beras. Apakah rencana ekspor hanya janji-janji pemerintah menjelang pemilu, seperti yang diiklankan oleh partai politik? Pengamat ekonomi pertanian Khudori mengatakan rencana pemerintah akan mengekspor beras premium dan super sebesar 10.000 ton per bulan dan jenis medium sebesar 1 juta-1,5 juta ton tahun ini harus dikaji kembali mengingat data BPS mengenai surplus tidak akurat yakni lebih rendah 17% dari data di lapangan. Selain itu, katanya, ekspor beras hanya menguntungkan eksportir dan pemerintah dengan citra keberhasilan melakukan ekspor, sedangkan petani malah tidak mendapatkan keuntungan. Data BPS tidak akurat. Mantan kepala BPS pernah mengatakan itu. Produksi beras menurut BPS lebih tinggi 17% dibandingkan dengan di lapangan, ujarnya. Pemerintah, katanya, harus memastikan keputusan ekspor jangan hanya sebagai kebijakan politis sehingga harus benar-benar surplus. Khudori menambahkan yang diuntungkan adalah eksportir dan pemerintah dengan citra keberhasilan pemerintah bukan petani yang diuntungkan. Berdasarkan data BPS angka ramalan (aram) 2008 mencatat produksi gabah sebanyak 60,28 juta ton setara dengan 35,26 juta ton beras. Adapun konsumsi sebanyak 32 juta ton beras sehingga surplus komoditas itu diperkirakan sebanyak 3,26 juta ton. Tarif batas dan implementasi di WTO (%) P r o d u k Tarif batas Tarif implementasi Beras 9-160 Rp450/kg Gula 40-95 Rp790/kg Kedelai 30-40 0 Jagung 9-40 5 Daging sapi 40-50 5 Daging ayam 35-40 5 Susu 40-210 5 Jeruk 40-60 5 Kambing/Domba 40-50 5 Rata-rata 40 5 Sumber : Berbagai sumber, diolah Stabilitas harga Selain rencana ekspor, keberhasilan Perum Bulog selama 2008 dalam menjaga stabilitas harga beras dan penyerapan mendapatkan apresiasi dari presiden. Hal ini karena kinerja Bulog selama 2008 yang mampu menyerap beras petani sebanyak 3,2 juta ton dan menjaga stabilitas harga beras sepanjang 2008. Selain itu, pemerintah juga memberikan keleluasaan kepada Bulog untuk menangani komoditas lain selain beras dan gula. Untuk waktu dekat sepertinya Bulog juga akan ikut menangani minyak goreng. Peran Perum Bulog akan semakin besar, jika pemerintah menugaskan kepada badan tersebut untuk menangani komoditas selain beras dan gula. Pemerintah dan Bulog masih membahas skema untuk ikut serta menjadi distributor minyak goreng guna menjaga stabilitas harga. Walau sudah mendapatkan apresiasi, perjalanan Bulog masih panjang. Semua pihak menunggu komitmen Mustafa untuk melakukan perubahan di Bulog agar tidak seperti yang dilakukan para pendahulunya. Selain itu, kemampuan Bulog dalam menyerap beras sebanyak 3,8 juta ton dan menjaga stabilitas harga beras sepanjang 2009 masih ditunggu
[wanita-muslimah] Hamas Dituduh Mencuri - PBB Tangguhkan Bantuan ke Gaza
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/07/sh03.html Hamas Dituduh Mencuri PBB Tangguhkan Bantuan ke Gaza Yerusalem - Badan PBB untuk pengungsi Palestina menangguhkan bantuan ke Jalur Gaza, Jumat (6/2). Mereka menuduh penguasa Hamas mencuri pengiriman pasokan kemanusiaan untuk kedua kalinya dalam pekan ini. Pengumuman oleh United Nation Relief and Works Agency (UNRWA) memperdalam ketegangan antara badan internasional yang membantu sebagian besar dari 1,4 juta penduduk Gaza dan kelompok Islam yang menguasai jalur pantai. Krisis ini muncul pada saat yang sensitif. Pejabat PBB mengatakan, kebutuhan Gaza sangat mendesak untuk bangkit setelah serangan militer Israel kepada Hamas, yang membunuh hampir 1.300 orang, menelantarkan ribuan orang, dan menyebabkan kerusakan yang luas. Dalam sebuah pernyataan, UNRWA mengatakan, mereka menangguhkan pengiriman bantuan ke Gaza setelah Kementerian Masalah-masalah Sosial Hamas mencuri muatan 10 truk yang berisi tepung dan beras yang dikirim ke Gaza, Kamis. Awal pekan ini, polisi Hamas mengambil ribuan selimut dan bingkisan makanan yang ditujukan bagi warga yang membutuhkan. Hamas harus mengembalikan semua bantuan yang mereka ambil dan mereka harus memberi jaminan bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Hingga semua terjadi, kiriman kami ke Gaza akan dihentikan, kata jurubicara UNRWA Chris Gunness. Ajukan Protes Ia mengatakan badan yang mempertahankan kontak tingkat kerja dengan Hamas itu telah mengajukan protes kepada pemerintah. Gunness mengatakan, UNRWA akan terus mendistribusikan bantuan dari pasokan yang telah ada di Gaza, tapi stok sudah mulai menipis. Ini hanya cukup untuk beberapa hari, bukan beberapa minggu, katanya. Sekitar 80 persen dari 1,4 penduduk Gaza bergantung pada badan PBB tersebut untuk makanan dan sokongan lain. Di Gaza, Menteri Masalah Sosial Hamas Ahmed al-Kurd menyebut insiden Kamis sebagai sebuah kesalahpahaman dan menyatakan harapan pertengkaran ini segera diselesaikan. Kami menyambut semua bantuan, apakah itu dari UNRWA atau organisasi lain, katanya. Setiap organisasi internasional yang ingin membantu atau membangun Gaza datanglah ke Gaza, dan kami akan memberikan pengamanan, keamanan, dan ketenangan, katanya. Pertengkaran dengan Hamas memunculkan tantangan bagi UNRWA yang telah menekan Israel untuk membuka blokadenya di perbatasan Gaza untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke kawasan itu. Kebanyakan muatan masuk ke Gaza melalui perbatasan yang dikontrol Israel. Israel menutup sebagian besar perbatasan sejak Hamas menguasai Gaza, Juni 2007. Israel khawatir pasokan itu akan mencapai Hamas yang dianggap sebagai kelompok teroris. Pemilu Israel Israel secara sepihak menghentikan operasi Gaza, yang dimaksudkan untuk menghentikan serangan-serangan roket Hamas, pada 18 Januari dan Hamas mengikutinya dengan pengumuman terpisah bahwa mereka juga akan melakukan gencatan senjata. Mesir berusaha menjadi perantara gencatan senjata jangka panjang. Hamas menuntut Israel membuka perbatasan sebagai bagian dari kesepakatan apa pun. Sebagai gantinya, Israel meminta penghentian penyelundupan senjata ke Gaza, dan berusaha membebaskan seorang tentara yang ditangkap Hamas selama lebih dari dua tahun. Upaya-upaya untuk menegosiasikan gencatan senjata terus dilakukan dalam bayang-bayang pemilihan umum Israel dan calon-calonnya bersaing tentang siapa yang bisa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Hamas. Jajak pendapat opini terakhir sebelum pemilu memprediksikan persaingan yang ketat, tapi menunjukkan bahwa pemilih lebih menyukai partai-partai bergaris keras. Dalam sebuah wawancara TV, Jumat malam, pemimpin Likud Benjamin Netanyahu mengatakan, ia akan mencari koalisi yang luas jika menang, tapi akan kembali ke kamp nasionalis--sebuah acuan untuk partai-partai yang lebih keras--dalam membangun pemerintah. Kita butuh cara yang berbeda, katanya kepada TV Israel. Netanyahu mengatakan tidak ada kesepakatan damai dengan pesaing Hamas, kepemimpinan Palestina yang lebih moderat di Tepi Barat memungkinkan di masa mendatang. Alih-alih, ia akan berusaha mendorong ekonomi Tepi Barat sambil me-neruskan pendudukan militer Israel secara tak terbatas. Ia juga menganjurkan sikap keras terhadap pemerintah Hamas di Gaza. (ap/i [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Prabowo Kritik Kebijakan Pemerintah
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/07/pol03.html Prabowo Kritik Kebijakan Pemerintah Jakarta-Calon Presiden Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mengkritik kebijakan pemerintah terkait program bantuan langsung tunai (BLT). Semestinya, pemerintah tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail kepada masyarakat. Kebijakan ini suatu yang keliru dan menyesatkan. Ini tidak produktif dan konyol, kata Prabowo dalam pidato politiknya berkaitan dengan Perayaan Satu Tahun Partai Gerindra, Jumat (6/2) malam. Perayaan HUT Gerindra itu juga dihadiri, antara lain Ryamizard Ryacudu, Yuddy Chrisnandi, Yenny Wahid, Marwah Daud Ibrahim, Tjahjo Kumolo, Yus Usman Sumanegara, dan seluruh perwakilan DPC, DPW, dan DPD seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan untuk meninggalkan paradoks Bangsa yang memiliki kekayaan alam, namun rakyatnya masih dalam kemiskinan. Dia juga menyayangkan kondisi kekayaan bangsa Indonesia yang sudah tidak lagi berada di tangan anak bangsa. Sebab, apa yang merupakan hasil kekayaan masih diekspor dan diimpor dengan harga berkali lipat mahalnya. Ekonomi Kerakyatan Dia mengatakan, kondisi itu juga yang menjadi pendorong bagi dirinya ikut mengambil bagian dalam mengubah nasib rakyat Indonesia. Prabowo menambahkan, saat ini, perlu mengubah sistem neoliberialisme dan neokolonialisme dengan ekonomi kerakyatan. Saya katakan sistemnya yang salah, siapa pun yang pakai sistem yang salah, akan keliru, tegasnya. Saat ditanyai mengenai Poros Indonesia Raya yang digagas Gerindra sebagai inisiator haluan baru, selain Blok M (Megawati Soekarnoputri) dan Blok S (Susilo Bambang Yudhoyono), Prabowo mengatakan, hal itu akan lebih konkret setelah pemilu legislatif. Kita berdoa, berharap, tidak ada kecurangan sistematis pada pemilihan yang akan datang sehingga ada perubahan bagi bangsa ini, tegasnya. Mengenai adanya 20 kandidat cawapres yang diumumkan DPP Gerindra, Prabowo menyatakan, dirinya belum bisa memunculkan nama yang dinilai cocok sebagai cawapres. Secara terpisah Dewan Pembina Gerindra Permadi, mengatakan, Prabowo telah mengantongi sebuah nama untuk dijadikan sebagai cawapresnya. Nama yang ada itu adalah perempuan di luar daftar yang dimunculkan Partai Gerindra. Percaya, deh, sudah ada. Mas Prabowo sudah kantongi dan minta saya konsultasikan, jelasnya. Perayaan HUT ke-1 Gerindra itu juga diwarnai acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dalam acara puncak pada Jumat malam, Gerindra juga menyampaikan bantuan kepada korban serangan Israel di Jalur Gaza, Palestina. (ninuk cucu suwanti) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] File - Tata Tertib dan Peraturan
TATA TERTIB DAN PERATURAN MAILING LIST WANITA MUSLIMAH A. SIFAT 1. Mailing list ini dikelola dan dikordinir oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPKS-BKPRMI) Wilayah Jawa Barat. 2. Keanggotaan mailing list ini bersifat terbuka untuk umum dan semua lapisan 3. Diskusi yang dilakukan bersifat bebas , terbuka dan terkendali 4. Topik utama yang dibicarakan di mailing list adalah segala aspek yang berhubungan dengan permasalahan kaum perempuan pada umumnya dan muslimah pada khususnya seperti fiqh perempuan , pergerakan perempuan , kesehatan reproduksi , isu gender , kebijaksanaan pemerintah dalam hukum , peraturan ataupun perundang-undangan yang menyangkut masalah perempuan serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perempuan . 5. Topik-topik selain topik diatas akan diatur dibagian Tata tertib dan Peraturan Diskusi. B. TATA TERTIB DAN PERATURAN DISKUSI 1. Tata cara diskusi menggunakan aturan netiket standar yang berlaku pada diskusi milis pada umumnya. 2. Usahakan untuk selalu menggunakan emoticon untuk menandai ekspresi bicara anda. Ini juga penting untuk menghindari kesalah pahaman. 3. Usahakan untuk tidak menjadi one-liner alias hanya menanggapi sebuah email dengan pernyataan yang terlalu singkat. 4. Anda diminta untuk SELALU membuang bagian email yang tidak perlu bila anda ingin menanggapi sebuah email yang panjang. Akan lebih baik bila anda memfokuskan tanggapan anda pada beberapa baris kalimat atau alinea dari email yang anda tanggapi, sementara bagian-bagian lain yang tidak akan anda tanggapi bisa anda hapus. Footer email yang tidak perlu, juga tolong dihapus setiap kali anda membalas email ke forum. 5. Usahakan untuk menghindari mengirimkan email yang isinya hanya tertuju pada seseorang tertentu. Hingga batas yang wajar hal ini masih bisa diterima, tapi bila isinya sudah tidak relevan lagi dengan tujuan milis, maka sebaiknya anda mengirimkan email langsung (japri) ke orang yang bersangkutan. 6. Semua bentuk attachment tidak diperbolehkan di milis ini dan akan difilter secara otomatis , bagi anda yang hendak sharing file kepada member yang lain bisa dilakukan lewat JAPRI (Jalur Pribadi) atau bisa di upload di groups.yahoo.com/group/keluarga-islami/files sehinggga mereka yang membutuhkannya bisa mendownloadnya dari sana. 7. Mengenai topik selain yang ditetapkan pada bagian A-4 diatas dibagi menjadi dua yaitu a. Topik yang ditoleransi Meliputi topik-topik yang berkaitan dengan praktek ibadah seperti Sholat , puasa , haji , zakat , qurban dll b. Topik yang dilarang , meliputi : - Topik mengenai politik , organisasi politik ataupun tokoh politik tertentu , kecuali apabila menyangkut masalah kebijakan yang berhubungan ataupun mempunyai implikasi terhadap topik utama milis - Topik mengenai diskusi ataupun konsep mazhab tertentu kecuali apabila berkaitan dengan topik yang dibicarakan di milis ini ataupun topik yang ditoleransi - Segala bentuk spam atau jualan di milis , arisan , bagi-bagi dollar gratis , MLM dll 8 . Pelanggaran terhadap pasal 7 b diatas dikenai sanksi berupa perubahan seting pengiriman e-mail menjadi bermoderasi , jadi semua posting dari yang bersangkutan harus melalui persetujuan moderator 9 . Member yang melakukan pelanggaran serius seperti berkata kotor , jorok ataupun mengirimkan posting yang menjurus pornografi dan sejenisnya atau melakukan kejahatan internet berat maka akan langsung dikeluarkan (dibanned) dari milis. 10. Seluruh member baru postingnya akan dimoderasi , moderasi akan dicabut setelah member yang bersangkutan ikut aktif berdiskusi 11. Masukan-masukan yang konstruktif bagi perkembangan milis ini akan diterima dengan senang hati. TATA CARA ADMINISTRASI POSTING 1. Untuk subscribe / berpartisipasi : Kirimkan email kosong ke : wanita-muslimah-subscr...@yahoogroups.com Atau bisa juga melalui http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/join 2. Untuk mengirim email ke forum (setelah ada approve untuk request anda) alamatkan ke : wanita-muslimah@yahoogroups.com 3. Untuk keluar dari forum : Kirimkan email kosong ke : wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com 4. Alamat email administrator : wanita-muslimah-ow...@yahoogroups.com 5. Arsip diskusi dapat dilihat di http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages 6. Modus penerimaan posting a. Default penerimaan posting adalah individual mail b. Untuk member yang hendak merubah modus penerimaan mail menjadi No Mail/Web Only bisa mengirim
[wanita-muslimah] Wiranto: Please Rakyat, Nih Ada Orang Kurang Ajar
http://www.gatra.com/artikel.php?id=122890 Wiranto: Please Rakyat, Nih Ada Orang Kurang Ajar Peluang Wiranto menjadi presiden terbuka ketika Presiden Soeharto menyodorinya Instruksi Presiden Nomor 16/1998 tertanggal 18 Mei 1998. Instruksi semacam Supersemar ini memberi kekuasaan penuh kepada Jenderal Wiranto sebagai Menhankam/Panglima ABRI untuk menentukan kebijakan nasional. Ketika itu, Kepala Staf Teritorial ABRI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono sempat bertanya kepada Wiranto: Apakah Jenderal akan mengambil alih? Dengan tegas Wiranto menjawab, Mari kita antarkan negara ini dalam prosedur konstitusional, di mana wakil presiden menjadi presiden. Sejarah pun mencatat, Wakil Presiden B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto. Sedangkan Jenderal Wiranto tetap pada posisinya. Setelah reformasi berbuah demokrasi --antara lain pemilihan presiden dilakukan secara langsung-- Jenderal (purnawirawan) Wiranto justru ikut memburu kursi kepresidenan. Pada 2004, ia menjadi calon presiden setelah memenangkan konvensi Golkar. Perjuangannya terhenti di putaran pertama. Kini, lewat Partai Hanura yang dilahirkannya, Wiranto kembali akan berlaga pada pemilihan presiden 2009. Pencalonannya secara resmi diamanatkan Rapat Pimpinan Nasional Hanura di Makassar, pertengahan Januari lalu. Bagaimana kesiapannya pada pemilihan presiden kali ini, Wiranto sempat berbincang-bincang di kantor Gatra, Senin pekan lalu. Petikannya: Ketika di Makassar, kenapa tidak sekalian menyebut nama calon wakil presiden (cawapres)? Dengan peserta 44 partai, ramalan kita pasti tidak mungkin ada partai yang dominan memenangkan pemilu. Barangkali yang mendapat kursi 20% saja nggak ada. Maka, sekarang siapa pun tidak berani buru-buru menentukan pasangannya, karena dia nanti akan kehilangan peluang menggunakan calon pasangannya untuk bargaining policy. Kalau sudah menentukan pasangan, lalu pasangan itu tidak punya kekuatan apa-apa, lantas apa yang didapat dari berpasangan secara dini itu? Partai besar pun sekarang cuma janji, Desember nanti kita tentukan wapres. Namun, Desember bahkan Januari sudah lewat, nama pendamping belum juga disebut. Itu kan baru trik politik, sekaligus sebagai tanda bahwa komunikasi politik sudah berjalan. Semua pihak memang saling incar. Menurut Anda, bagaimana format kepemimpinan ke depan, mengingat kemungkinan tak ada kekuatan politik yang dominan? Format kepemimpinan ke depan memang berat karena tidak mungkin ada pemimpin yang dominan. Saya juga setuju dengan sebuah tulisan bahwa pemimpin yang kuat dan tegar adalah pemimpin yang dilahirkan dari partai politik yang kuat atau gabungan partai politik yang kuat. Gabungan partai politik yang kuat itulah yang nanti mem-backup pemerintahan. Lalu pemerintahan yang tegar adalah bila sang pemimpin punya karakter perpaduan dari dukungan politik yang kuat dan kemampuan menyelesaikan masalah nasional. Nah, sekarang, apa ada yang dominan? Padahal, harus ada the political power stronger than the other. Itu baru ada satu pemerintahan yang kuat. Hal itu bisa dicapai lewat mekanisme pemelihan presiden langsung? Benar. Kekuatan pemilihan langsung adalah rakyat, bukan partai. Yang memilih seorang capres tidak hanya konstituen dari partai asal si calon. Misalnya, yang memilih saya tidak hanya dari Partai Hanura. Pada saat ini saja, banyak pemilih suatu partai yang inden: Pak, saya nggak bisa pindah ke partai lain, tapi kalau presiden, saya pilih Bapak. Berarti, kekuatan datang dari rakyat. Ini yang menjelaskan, ketika seseorang jadi presiden, maka kekuatannya jangan di parlemen. Sekarang kan salah kaprah. Makanya, pada waktu Pak SBY jadi presiden, kemudian tidak mengambil orang-orang profesional (di kabinet). Justru yang diperhitungkan adalah bargaining di parlemen. Beliau tidak akan bisa memilih menteri yang berkualitas, sebab terpulang kepada partai politik yang menyodorkan calon menterinya. Yang dikirim itu biasanya yang sangat dekat dengan ketua partai, bukan dekat dengan presiden. Tapi itulah pilihan dari karakter seorang pemimpin. Kalau Anda jadi presiden, akan memilih menteri yang seperti apa? Saya akan tetap berorientasi pada profesionalisme kalau punya suara besar. Kalau tidak punya suara cukup besar, barangkali akan bagi-bagi. Tapi, paling tidak, langkah-langkah kami tidak akan terganggu oleh dominasi parlemen. Langkah kami akan berorientasi pada pembelaan misi kerakyatan. Kalau kami tulus ikhlas tanpa berorientasi pada keuntungan pribadi dan selalu bertindak untuk membela kepentingan rakyat, masak DPR berani menolak. Kalau nolak, kami buka pintu, Please, please rakyat... nih, ada orang kurang ajar. Melihat daftar calon anggota legislatif (caleg) Hanura, kebanyakan berlatar belakang partai politik beragam. Apa pertimbangannya terhadap pengumpulan suara? Memang saya akui, caleg Hanura itu dari berbagai elemen masyarakat, juga berbagai partai politik. Tidak mungkin saya mencari caleg yang murni (dari Hanura) sama
[wanita-muslimah] Iran's anti-secularist backlash
http://english.aljazeera.net/focus/iranaftertherevolution/2009/02/200924101832660692.html Sunday, February 08, 2009 19:43 Mecca time, 16:43 GMT Iran's anti-secularist backlash By Massoud Parsi Khomeini was greeted by millions who rejected the Shah's secularist policies [GALLO/GETTY] Millions of jubilant revolutionaries greeted Ayatollah Ruhollah Khomeini, the senior Shia cleric, when he ended 14 years in exile and returned to Iran on a direct Air France flight from Paris on February 1, 1979. Upon arrival in Mehrabad international airport, Khomeini asked to be driven to the largest cemetery in Tehran, Beheshte Zahra. Why he chose this venue is a mystery, but it was also ominous. Beheshte Zahra was set to become one of the world's largest cemeteries by the time Khomeini was laid to rest there in 1989, seen off by an even larger crowd than that which greeted him a decade earlier. An outspoken opponent of the Shah's rule, Khomeini cultivated a national grassroots movement which rejected secularism and western-imposed modernity and would eventually anoint him the supreme leader of the Iranian revolution. Message of change In depth A look at the revolution and its aftermath On his first day back, Khomeini delivered a message of hope and change to Iranians. He praised inter-faith unity for securing Iran's revolution, dismissed the remnants of the Shah's regime as illegal, stated that he would appoint his own government, called on all military personnel to remain neutral, promised material and moral prosperity, and assured everyone that water, electricity and transportation would be provided free of charge. All media and political parties would be free, and the criminal supporters of the Shah would be put on trial, he said. Within 10 days, Khomeini's supporters ousted Shapour Bakhtiar, the caretaker prime minister and the Shah's final political appointee. Despite being a longstanding and respected member of the political opposition to the Shah, Bakhtiar was labelled a traitor by the new revolutionaries. He fled to Paris where he was assassinated in 1991. Bakhtiar was replaced by Khomeini's appointee, Mehdi Bazargan, who despite his own impeccable revolutionary credentials in the end proved to be little more than one of the supreme leader's many useful and dispensable pawns. State-building Khomeini established a revolutionary council which drafted a new constitution Many political commentators of the time humoured the ageing Ayatollah, seeing him as clueless about political affairs. They went along with his leadership as a symbolic necessity that would serve the revolution and the country. But Khomeini proved masterful in the art of establishing a Shia Islamic theocracy. With a methodology that could have been adopted from Lenin's or Mao's handbooks, he established a revolutionary council that, among other things, drafted a new constitution. He founded a fierce political party (Hezbollah, and later, the Islamic Republican party), a parallel military force (Revolutionary Guards) and a quasi-police force (Komitehs) concurrently - all this in addition to the thousands of mosques that were at his disposal around the country. Thanks to the Shah's final drive to set up a one-party state (his ill-conceived Rastakhiz party) and decimate all other political organisations, the mosques had long become the only nodes of social and political organisation in Iran. Islamic republic declared On April 1, 1979, Khomeini declared an Islamic republic and seven months later passed a new constitution through a plebiscite that legitimised the new regime. Iranians were soon to find out that revolutions are like tsunamis. Once the wave builds momentum, the damage to anything in its way is inescapable. No one knows the exact numbers, but tens or even hundreds of makeshift 'revolutionary courts' set up all over the country made swift work of retribution in the first few months of the revolution under the leadership of the chief executioner, Khalkhali. The 'Ancien Régime' of the Shah was literally wiped out. Khomeini's not so 'hidden' agenda to establish an Islamic state in Iran was largely overlooked by the progressive elements in Iran. This was partly caused by the stated republican aims of the Islamic project. But it was also mainly due to the romantic nationalism among the youth movements and socialist revolutionaries who trusted Khomeini. Some of them even called themselves Islamic Marxists in order to remain close to Iranian ideals, and many of their comrades had given their lives for the revolution in its earlier days. It was the left that had seized
[wanita-muslimah] Underage marriages and HRC's campaign
http://www.arabnews.com/?page=7section=0article=118974d=8m=2y=2009 Sunday 8 February 2009 (13 Safar 1430) Underage marriages and HRC's campaign Abeer Mishkhas | abeermishk...@arabnews.com In its campaign against child marriage, the Human Rights Commission (HRC) worked with the Ministry of Health in the preparation of a report on the effects of underage marriages on girls. The ministry issued the report in which it warned of the physical effects on girls who married at an early age as well as on the offspring of their marriages. The report also specified the psychological effects of these marriages and said that girls who are deprived of their childhoods often end up mentally ill. The report was given support later by a senior member of the Islamic Jurisprudence Society in Saudi Arabia, Dr. Muhammad Al-Nujaimi. In his interview with Shams newspaper - which was carried on the Al-Arabiya website - he spoke out against underage marriages from the religious point of view. He stressed that Prophet Muhammad, peace be upon him, had said that when it comes to marriage, the bride's consent must be obtained. Obviously, this requires that she be mature enough to think for herself that is hardly the case with an eight-year-old or one even younger. This is an issue that has been around a long time. If underage marriage has become the current burning issue, this is not because of its novelty value but because the media have suddenly begun to concentrate on it. It is only right for religious scholars, in tandem with medical authorities, to come out and denounce the practice. Al-Nujaimi's words target men who believe they can marry off their daughters whenever they choose - and of course collect dowries. It is not a surprise, however, that some of the replies posted on the website carrying Al-Nujaimi's interview were not very supportive of the scholar. Some of them said that girls in the desert should be married early because they mature more quickly. Others said that by blocking these marriages people are depriving their daughters of their basic rights and leading them to spinsterhood. In an interview with Asharq Al-Awsat newspaper, HRC spokesman Dr. Zuhair Al-Harithy discussed his organization's efforts to engage all the relevant government bodies in the campaign against underage marriage. He said that the commission was lobbying to establish a marriage age limit that all marriage officials must adhere to. They have also been in touch with the Ministry of Justice and several governorates concerning cases that have been recently reported in the newspapers and have yet to be resolved. In a comment on Al-Harithy's interview, a reader, who lives in France, said that the commission should study the cases first to see whether the particular marriages work. He advised that the commission should not succumb to the influence of imitation or Westernization. The reader went on to say that Arabic culture and traditions can make such marriages work and that they were the best way to protect young men and women from corruption. The reader's remarks actually reflect quite accurately a lot of Saudi opinion. There are many people who think of early marriage as a protection from corruption. Nonetheless, most people would not allow girls under the age of 15 to marry. Some of the publicized cases in Saudi Arabia concern girls aged 10, eight, and sometimes even younger. Obviously some people think that the corruption of morals can only be avoided by depriving children of their childhood and innocence. But as we have seen in several cases here, early marriages can become a lucrative business, and at this point one has to ask who is morally corrupt here. Surely a law is called for that forbids this trade in young people under any pretex. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Thalidomide 'was created by Nazis'
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25025275-2703,00.html Thalidomide 'was created by Nazis' Daniel Foggo, London | February 09, 2009 Article from: The Australian THE morning sickness drug thalidomide, which caused pregnant women to give birth to babies without arms and legs, was developed by the Nazis, probably as part of their chemical-weapons program, new research suggests. Two separate academics have revealed the discovery of documents indicating that the drug did not originate with Chemie Grunenthal, the post-war German chemical firm, as has always been claimed. If, as their research indicates, thalidomide was first developed by scientists working in wartime Germany, it could have implications for the liability of the German Government. So far, it has given compensation only to German victims, although the drug was distributed in 46 countries. Thousands of the drug's victims are still battling for increased financial aid to help them cope with its legacy. There are up to 6000 thalidomiders worldwide, including 2700 in Germany. Mothers for whom it was prescribed between its launch in 1957 and 1961, when it was removed from the market, gave birth to children who lacked proper arms, legs, hands and feet. Some suffered brain damage and other disabilities. Martin Johnson, director of the Thalidomide Trust, which provides help for surviving victims in Britain, has written a paper detailing evidence that the drug had been developed before Grunenthal secured a patent in 1954. The company has always maintained that thalidomide was created by chance in 1953. Dr Johnson suspects it was first produced as a possible antidote to nerve toxins such as sarin, developed by Otto Ambros, a Nazi scientist who joined Grunenthal after the war. Meanwhile, the author of a coming book on Nazi scientists claims to have a copy of a document written in November 1944 by a director of German pharmaceutical firm IG Farben that refers to the development of a substance whose chemical formula matches thalidomide's. Carlos De Napoli, an Argentinian who has published books on the activities of the Nazis who fled to South America after the war, claims his book, Hitler's Laboratories, will show that the drug has its origins in the Nazi death camps. De Napoli said a memo was sent on November 13, 1944, by Fritz ter Meer, an IG Farben executive, to Karl Brandt, an SS general who was Hitler's personal physician and head of his euthanasia program. The memo, in which the drug is referred to simply by a four-digit number, states it has been tested and is ready for use. De Napoli says he discovered the document in the IG Farben archive in 1978 but realised only recently the significance of the formula it contained. There is absolutely no doubt of the Nazi development of and experimentation with thalidomide in the World War II camps, he said. The Sunday Times [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [wanita-muslimah] Indonesian VP conferred Soka honorary doctorate + Dunia Akui Konsep Perdamaian Bermartabat Indonesia
MOHON PERHATIAN, INI BUKAN KAMPANYE. Kita ajarkan kepada anak cucu kita, Indonesia adalah Negara Yang Besar, Bermartabat dan bermanfaat untuk ikut berpartisipasi turut serta menciptakan perdamaian di dunia. Mulai hari ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita mulai dari TK, SD, SMP dan seterusnya tentang pelajaran kecintaan terhadap nilai-nilai perdamaian. Semoga Indonesia menjadi leader dalam bidang penciptaan perdamaian dunia. Semoga bermanfaat. -o0o- --- On Sat, 7/2/09, Sunny am...@tele2.se wrote: From: Sunny am...@tele2.se Subject: [wanita-muslimah] Indonesian VP conferred Soka honorary doctorate + Dunia Akui Konsep Perdamaian Bermartabat Indonesia To: undisclosed-recipi...@yahoo.com Date: Saturday, 7 February, 2009, 8:36 PM http://www.soka. ac.jp/en/ newstopics/ 2009_0202. html Indonesian VP conferred Soka honorary doctorate 2009.02.02 On February 2, Soka University paid tribute to Indonesian Vice President Muhammad Jusuf Kalla by conferring an honorary doctorate for his contribution to world peace and conflict resolution. Following the conferral ceremony, the vice president delivered a commemorative address on peace and nation building. Together with President Susilo Bambang Yudhoyono, Vice President Kalla--who also chairs the ruling Golkar Party-was elected in the first direct presidential elections held in Indonesia in October 2004. He gained international recognition as the principal architect of the 2005 peace agreement that ended decades-long fighting in Aceh. He was also instrumental in the mediation between warring Muslim and Christian groups in the Central Sulawesi town of Poso. In his commemorative address, the Indonesian vice president underscored the role of peace in facilitating political and economic development, and maintained that dialogue was crucial in transcending religious and cultural differences. Also attending the conferral ceremony was Indonesian Minister of National Education Bambang Soedibyo and Indonesian Ambassador to Japan Jusuf Anwar. Japan was the first of four countries that Vice President Kalla will visit. He is scheduled to speak at the United States Congress' National Prayer Breakfast in Washington DC on February 5, an event that President Barack Obama will also attend. Indonesia Vice President Kalla accepts an honorary doctorate from Soka on Feb. 2 To view pages in other languages (simplified Chinese, traditional Chinese, Hangul), you must have the required language font. http://www.mediaind onesia.com/ index.php? ar_id=NTg5MzI= Senin, 02 Februari 2009 13:30 WIB Dunia Akui Konsep Perdamaian Bermartabat Indonesia TOKYO--MI: Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan beberapa negara mengakui dan mempelajari konsep perdamaian bermatabat seperti yang dilaksanakan Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik, seperti di Ambon, Poso, dan Nanggroe Aceh Darusalaam. Mereka mempelajari dan menghargai konsep perdamaian yang bermartabat bagi kedua belah pihak seperti yang telah dilakukan Indonesia. Model itu dianggap tepat, kata Wapres M Jusuf Kalla seusai pemberian gelar doktor kehormatan bidang perdamaian dari Universitas Soka, di Tokyo, Jepang, Senin (2/2). Wapres menjelaskan, beberapa negara seperti Thailand dan Sri Lanka berkonsultasi kepada Indonesia untuk mempelajari bagaimana menyelesaikan konflik dengan perdamaian yang bermartabat. Mengenai penghargaan yang diberikan Universitas Soka Jepang kepada dirinya, ia mengatakan, itu sebagai kehormatan tidak hanya kepada dirinya tetapi kepada bangsa Indonesia. Tentu saja saya berterima kasih karena Jepang begitu menghargai upaya kita untuk melaksanakan dan mengupayakan perdamaian dengan menyelesaikan berbagai konflik secara bermartabat, kata Wapres. Dalam orasi berjudul Perdamaian dan Pembangunan Bangsa, Wapres menegaskan bahwa perdamaian adalah keniscayaan yang harus diupayakan bersama, karena perdamaian adalah modal dasar untuk membangun. Menurut Wapres tidak mungkin suatu bangsa bisa membangun tanpa adanya kedamaian. Apa pun bentuk konflik, betapa pun sulitnya dan berapa pun ongkosnya, perdamaian harus tetap diperjuangkan dengan sekuat tenaga agar bangsa dapat mencapai kesejahteraannya, kata Wapres di hadapan anggota senat Universitas Soka. Menurut Wapres, perdamaian hanya dapat tercapai melalui dialog agar para pihak yang berkonflik bisa berkompromi. Dialog dan kompromi tersebut, katanya, harus dengan lawan yang paling keras. Karena itu pekerjaan ini tidaklah mudah. Boleh dikatakan, Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang telah berhasil menyelesaikan semua konflik dan kekerasan, baik yang horisontal maupun vertikal. Karena konflik dan kekerasan masih berlanjut di beberapa wilayah di Asia maka menjadi tanggung jawab para pemimpin di Asia untuk saling membantu dalam mengakhiri konflik dan membangun perdamaian kata Wapres. Mengenai masih
[wanita-muslimah] GAZA DI TUBIR KIAMAT
SAVE PALESITNA JALUR GAZA GAZA DI TUBIR KIAMAT Gaza menderita kerugian US$ 1,9 miliar atas kerusakan yang diakibatkan serangan bertubi-tubi militer Israel selama 22 hari. Hal itu diungkapkan Biro Pusat Statistik Palestina, satu-satunya lembaga yang menjadi rujukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menghitung kerusakan di sekujur wilayah Gaza. Biro ini mencatat serangan membabi buta Israel telah menghancurkan lebih dari 4.000 rumah, 1.500 pabrik dan bengkel kerja, serta 80 persen hasil panen. Badan itu menaksir lebih dari 5.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Infrastruktur yang lumpuh meliputi sistem saluran tinja, air bersih, dan listrik. Senin lalu, Badan Pertanian dan Pangan Dunia (FAO) mengatakan agresi militer Israel ke Jalur Gaza telah membuat sektor pertanian di wilayah itu remuk redam. Alhasil, kata FAO, kondisi itu kian memperparah kekurangan pangan. Padahal, Hampir 13 ribu keluarga di Jalur Gaza menggantungkan hidupnya pada pertanian, peternakan, dan perikanan, demikian dikatakan FAO dalam rilisnya. Rakyat di Jalur Gaza sekarang menderita kekurangan gizi akut. Apalagi selama 18 bulan terakhir sebelum serangan tersebut pasokan pangan di wilayah itu tersendat akibat diblokadenya pintu perbatasan di Jalur Gaza. Berikut ini perincian krisis kemanusiaan yang melanda Jalur Gaza. AP | AFP | BBC | UN | OCHA | WHO | WSJ NASKAH BAHAN: ANDREE PRIYANTO MAKANAN PBB mengatakan 1,3 juta warga Gaza--nyaris 90 persen dari populasi penduduk--memerlukan bantuan pangan. Survei yang digelar Care International mendapati 84 persen penduduk Gaza sulit mendapatkan makanan, dan 50 persen mengatakan makanan adalah barang mewah. AIR BERSIH DAN SANITASI Lebih dari 300 ribu jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Layanan dan fasilitas sanitasi hancur lebur nyaris tak tersisa. LISTRIK Sebanyak 86 persen responden yang disurvei Care International mengatakan tinggal di kegelapan nyaris sepanjang waktu. KESEHATAN Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan delapan rumah sakit dan 26 klinik kesehatan rusak berat. Sebanyak 56 persen responden Care International mengaku kesulitan mendapatkan pengobatan. PENGUNGSI Lebih dari 100 ribu jiwa kehilangan tempat tinggal. Sekitar 35 ribu orang berteduh di sekolah-sekolah yang dikelola PBB. Survei Care International menyebutkan, 56 persen responden mengaku menampung para pengungsi. KERUSAKAN Menurut catatan Biro Pusat Statistik Palestina, lebih dari 4.000 rumah jadi tanah dan 17 ribu lainnya porak-poranda selama peperangan berlangsung. Sekitar 1.500 pabrik dan bengkel serta 20 masjid rusak parah. BIAYA REKONSTRUKSI Dua lembaga survei Palestina yang terpisah memperkirakan total kerusakan mencapai US$ 2 miliar. PBB menyatakan membangun kembali Jalur Gaza memerlukan dana miliaran dolar Amerika Serikat. KORBAN TEWAS PBB mencatat total 1.330 jiwa melayang selama agresi bersenjata Israel ke Jalur Gaza. Dari jumlah itu, 412 di antaranya adalah anak-anak dan 110 perempuan. Sekitar 5.450 lainnya luka-luka. Adapun 13 serdadu Israel tewas. BANTUAN DARURAT PBB telah menggelontorkan US$ 613 juta guna membantu badan-badan dunia dan lembaga bantuan independen menghidupi 1,4 juta orang selama sembilan bulan. *survei dilakukan pada 17-19 Januari 2009. http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/06/Internasional/krn.20090206.155951.id.htmlSumber http://media-klaten.blogspot.com New Email names for you! Get the Email name you#39;ve always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/ [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Siapa Pemenang di Gaza?
SAVE PALESITNA JALUR GAZA Siapa Pemenang di Gaza? Oleh Muhsin Labib * Terjadi perdebatan sengit di kalangan politisi serta media Arab dan Palestina secara khusus seputar cara menentukan dan menilai hasil perang tiga pekan yang dilancarkan Israel atas Jalur Gaza dari untung dan rugi. Pendukung gerakan perlawanan mengaku sebagai pemenang. Penentangnya di blok ''Arab moderat'', termasuk pejabat pro-Presiden Mahmud Abbas di Ramallah, Tepi Barat, menganggapnya sebagai kekalahan dengan menjadikan jumlah korban luka dan meninggal serta angka kerugian material dan kerusakan bangunan dan infrastruktur sebagai tolok ukur. Pindah Isu Mari kita diskusikan dengan rasional, apalagi sejumlah fakta di lapangan mulai muncul, setelah agresi Israel atas Gaza berhenti, meski sementara. Fokus pindah ke isu-isu rekonstruksi, dana-dana yang telah dianggarkan dan pihak manakah yang berhak melaksanakan tugas ini. Coba kita bersikap sebagai penentang gerakan perlawanan, Hamas. Asumsikan secara dialetik bahwa Hamas tak menang. Bahwa kemenangannya adalah kemenangan amat mahal, maka pertanyaannya, apakah Israel pemenang dalam perang ini dan mencapai semua targetnya? Berbagai pengalaman pertempuran yang silam mengajarkan kita bahwa pemenang adalah yang mencapai target-targetnya dan memaksakan syarat-syarat untuk menyerah terhadap pihak yang hanya punya opsi menerima kekalahan terebut. Selanjutnya menandatangi dokumen tanpa sedikit pun keberatan, sebagaimana dialami Iraq yang kalah pada perang 1991. Lalu, apakah milisi-milisi perlawanan di Gaza mengalami proses-proses kepecundangan seperti itu bila dianggap sebagai pihak yang melemparkan handuk putih dan menerima syarat-syarat yang diajukan pemenang? Jawabannya tentu tidak. Hamas dan faksi-faksi perlawanan hingga detik ini dengan lantang sesumbar untuk mempertahankan tanah dan harkat rakyatnya dan sama sekali tidak meminta gencatan senjata sesuai syarat-syarat yang diajukan Israel. Bukan hanya itu, Hamas dan faksi-faksi perlawanan menolak proposal yang dirancang Mesir tanpa ragu-ragu, sehingga menyebabkan Israel mengambil keputusan gencatan senjata sepihak dan menarik seluruh pasukannya dari Gaza demi mengurangi kerugian-kerugian politik dan militer. Dapat dikatakan dengan tegas, Israel dalam agresi ini mengalami kekalahan militer sekaligus kerugian politik. Jadi pecundang, meski telah menciptakan kehancuran dan membunuh serta melukai ribuan warga. Pertama, bila Israel memang pihak yang menang, mengapa mereka mengemis ke masyarakat internasional agar mengirimkan kapal-kapal perang guna mengawasi pantai Gaza dan buru-buru menandatangani perjanjian keamanan dengan pemerintah AS demi menghalangi penyelundupan senjata ke Gaza? Kedua, jelas Israel memperlakukan Jalur Gaza dan faksi-faksi perlawanan di dalamnya layaknya negara besar yang mengancam keamanannya, yang memiliki kemampuan dahsyat kini dan mendatang, yang bisa menjadi tantangan eksistensial bagi negara Israel. Ketiga, mesin propaganda Israel secara masif mendramatisasi isu terowongan Rafah. Hingga kini, Tel Aviv terus melakukan kontak intensif dengan negara-negara besar dan Mesir demi memperkuat langkah-langkah keamanan dan mengimpor teknologi mutakhir guna melakukan misi ini. Maka sebenarnya, bila Israel adalah sang pemenang dan faksi-faksi perlawanan (dilukiskan sebagai) pecundang dan pihak yang kalah, mengapa pasukan Israel tidak tetap menduduki lintasan Shalahuddin yang dikenal dengan jalur Philadephia dan mengatasi masalah penyelundupan ini tanpa meminta bantuan kepada pihak-pihak lain? Keempat, galibnya, perang dilakukan demi meraih tujuan-tujuan politik bagi mereka yang mengambil keputusan untuk melemparkan peluru pertama dan mengerahkan tentara untuk memasuki medannya. Tak Mengubah Dominasi Lalu, apa tujuan politik yang diraih petinggi politik Israel dalam agresi ini? Ia sama sekali tidak mengubah dominasi dan mengganti kekuasaan Hamas di Gaza. Tidak juga mampu menghentikan tembakan roket ke arah negaranya. Tidak pula berhasil menyerahkannya kepada pejabat Palestina di Ramallah. Kelima, semestinya porsi dan kontribusi pihak yang (mengaku) menang dalam agresi ini menghiasi survei-survei dua pekan menjelang pemilu Israel 10 Februari nanti. Namun, kenyataan menunjukkan kelompok kanan Israel pimpinan Benjamin Netanyahu yang tidak ikut dalam agresi atas Gaza malah melonjak (29 kursi hingga kini). Sebaliknya, porsi Partai Kadima pimpinan Menteri Luar Negeri Livni menurun hingga 26 kursi. Sementara Ehud Barak, menteri pertahanan Israel, hanya sibuk menghitung kursi-kursi yang tersisa untuk Partai Buruh pimpinannya akibat agresi ini. Sebaliknya, saat orang-orang Palestina sibuk menghitung jumlah korban gugur, indikator-indikator menegaskan adanya perubahan tak berarti dalam perjudian politiknya di dalam dan di luar Israel. Yang ingin menetapkan Israel sebagai pemenang adalah rezim-rezim ''poros moderat'', bukan rakyat Palestina, masyarakat dunia Islam yang menjadi pemenang karena keteguhan
[wanita-muslimah] Hillary to Visit Jakarta This Month
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/02/07/brk,20090207-158881,uk.html Hillary to Visit Jakarta This Month Saturday, 07 February, 2009 | 07:48 WIB TEMPO Interactive, Washington, DC:US Foreign Minister Hillary Rodham Clinton will be visiting Jakarta on February 18, said Indonesian Vice President Jusuf Kalla following his meeting with US vice president, Joseph Biden, at the White House in Washington, yesterday. At the cabinet meeting, Minister Hillary said she would only visit three countries; Japan, China, and South Korea. But President Barack Obama reminded her to visit Indonesia, Kalla said. This means the US government regards Indonesia's role to be important, Kalla added. Indonesian Ambassador to the US, Sudjadnan Parnohadiningrat explained that in Jakarta Hillary will meet with Foreign Minister Nur Hassan Wirajuda and President Susilo Bambang Yudhoyono. We have just approved her visa, said an officer at Indonesian Embassy in Washington. The Kalla - Biden meeting was the first bilateral meeting at the White House since Obama's inauguration 16 days ago. We never expected you to have the initiative to visit here, Biden said, quoted by Kalla. The 45-minute meeting discussed various topics, from economic issues to Palestine. During his visit in Washington, Kalla also met with Senator Christopher Bond, Senator Jim Web, National Intelligence director Dennis Blair and a number of American businessmen. WAHYU MURYADI (WASHINGTON) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] blog sastra pembebasan
kawan2 yg baik, jika ada waktu luang, silakan klik: http://sastrapembebasan.wordpress.com/ http://progind.net/ kolektif info coup d'etat 65: kebenaran untuk keadilan http://herilatief.wordpress.com/ http://akarrumputliar.wordpress.com/ [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] PDI-Perjuangan Tak Peduli Sindiran Soal Wakil Presiden
http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/02/08/brk,20090208-159041,id.html PDI-Perjuangan Tak Peduli Sindiran Soal Wakil Presiden Minggu, 08 Februari 2009 | 23:16 WIB TEMPO Interaktif, Bandung: Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, menyatakan sebaiknya Presiden Yuhoyono tidak ikut campur dalam penjaringan calon wakil presiden yang dilakukan PDI-Perjuangan. Biarin ajalah dia sendiri, masa ngurusin partai orang lain, urusin demokratlah sama wakil presidentnya, ujarnya saat temu kader PDI-P dengan Masyarkat di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Jawa Barat. Minggu, (8/2). Ia menyatakan, seseorang bisa mencalonkan diri atau datang untuk dicalonkan, tapi sebelum PDI-Perjuangan mencalonkan seseorang, partainya akan menanyakan dulu kesediaan calon. Ada tim yang keliling yang akan menanyakan mau atau tidak dengan calon wakil presiden yang diusung, ujarnya. Masih kata Taufiq, dirinya tetap setuju jika PDI-P dan Golkar berkoalisi dalam Pilpres mendatang walaupun calonnya bukan Jusuf Kalla.Yang paling penting PDI Perjuangan dan Golkar mesti sama sama, ujarnya Calon anggota DPR-RI ini menegaskan, pihaknya menargetkan perolehan suara sekitar 18,5 persen diwilayah Jawa Barat.Lihat di Banjaran sini, saya rasa disini tidak ada partai lain selain partai PDI dan Golkar, tegasnya. ALWAN RIDHA RAMDANI [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Komersialisasi atau Harga dari Otonomi
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/09/Nasional/krn.20090209.156244.id.html Edisi 09 Februari 2009 Komersialisasi atau Harga dari Otonomi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat akhir tahun lalu, tapi reaksi penolakannya berlanjut hingga kini. Apa kekhawatiran terbesar dari para penolak undang-undang ini? Benarkah undang-undang ini melegalisasi komersialisasi pendidikan, yang membuatnya kian tak terjangkau masyarakat miskin? Inilah ulasannya. Interupsi ketua! Suara lantang tanpa mikrofon itu datang dari arah kerumunan sekitar 30 mahasiswa Universitas Indonesia yang datang dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 Desember 2007. Fraksi balkon, begitulah sebutan untuk mereka yang duduk di bagian atas ruangan sidang itu, adalah orang biasa yang tentu saja tak punya hak bicara. Sejumlah mata anggota Dewan sempat melihat sejenak ke arah datangnya asal suara, tapi tak lebih dari itu. Sidang jalan terus. Interupsi itu berujung pada kericuhan saat petugas pengamanan DPR memaksa mahasiswa keluar dari ruangan. Mahasiswa bertahan. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, yang memimpin sidang, meminta mereka dikeluarkan. Jumlah petugas pengamanan pun ditambah. Usaha mahasiswa yang menolak pengesahan undang-undang untuk bertahan pun menjadi sia-sia. Kami ingin pengesahan ditunda, pekik terakhir seorang mahasiswi sembari digelandang ke luar ruangan dengan paksa. Hari itu DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan menjadi undang-undang. Regulasi yang sudah dibahas sejak 2004 itu mengamanatkan sejumlah perubahan penting bagi lembaga-lembaga pendidikan. Undang-undang yang terdiri atas 69 pasal ini memiliki semangat otonom dan demokratisasi lembaga pendidikan, dengan segala konsekuensinya. Untuk lembaga pendidikan dasar dan menengah, diharapkan dapat menerapkan pendidikan berbasis sekolah. Otonomi itu meliputi pengelolaan pendidikan, termasuk pendanaan. Untuk lembaga pendidikan milik negara, pemerintah berkewajiban membantu biaya operasional minimal sepertiganya dan investasi. Soal pembiayaan, undang-undang mengamanatkan agar biaya yang dibebankan ke peserta didik tak lebih dari sepertiganya. Mungkin atau tidak ini dilaksanakan, tapi itulah bunyi dalam undang-undang. Lembaga pendidikan diberi hak untuk memiliki unit bisnis dan berinvestasi. Jika ada yang tak bisa bertahan, undang-undang menyediakan aturan tentang penggabungan dan likuidasi. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengingatkan, lembaga pendidikan adalah lembaga nirlaba. Hasil dari usaha dan investasi harus digunakan untuk meningkatkan mutu. Ada sanksi pidana dan denda bagi lembaga pendidikan yang memperkaya diri, yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Semangat demokratisasi lembaga pendidikan diwujudkan salah satunya dengan adanya organ pemangku kepentingan. Organ ini berisi wakil dari pendiri, pendidik, pengelola, dan unsur masyarakat--wakil komite sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah. Organ ini bertugas merumuskan kebijakan penting dan mengawal pelaksanaannya. Untuk memenuhi akuntabilitas, pengelola juga harus memiliki dewan audit dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan lembaganya. Untuk menyesuaikan dengan struktur baru ini, lembaga pendidikan diberi masa transisi. Untuk urusan tata kelola, lembaga pendidikan diberi masa peralihan tiga sampai enam tahun. Untuk urusan pendanaan, transisinya dari empat sampai enam tahun. Toleransi ini tak berlaku bagi lembaga pendidikan yang didirikan sejak akhir tahun lalu. Bagi pemerintah, kata Bambang, ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya untuk mendorong otonomi dan peningkatan kualitas. Tapi, bagi sejumlah mahasiswa dan pengamat pendidikan, undang-undang ini akan membuat pendidikan kian tak terjangkau. Pendidikan Bukan Hanya untuk Orang Kaya, Jangan Jual Bangku Kampus!, dan Tanpa UU Sudah Mahal. Itulah sejumlah poster yang diusung mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, saat menggelar demonstrasi pada 23 Desember 2008. Para penentang undang-undang ini juga menyambut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ke Kampus Universitas Brawijaya Malang dengan demonstrasi. Di Universitas Indonesia, uang pangkalnya saat ini dari Rp 0 sampai Rp 25 juta, SPP per semester dari Rp 100 ribu sampai Rp 7,5 juta. Di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, uang pangkalnya minimal Rp 5 juta, SPP per semester Rp 500 ribu, plus biaya operasional pendidikan. Dengan biaya cukup tinggi, perguruan tinggi milik negara masih optimistis diminati mahasiswa karena merasa kualitasnya lebih baik dan biayanya lebih murah daripada swasta. Akibat nyata dari mahalnya biaya pendidikan, kata Dewan Pakar Education Forum Utomo Dananjaya, peluang mahasiswa kurang mampu kian sempit. Pada 2008, jumlah anak yang bisa masuk perguruan tinggi sebanyak 14 persen, turun dari 1998 yang masih 17,4 persen. Ia khawatir Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
[wanita-muslimah] Fw: [mus-lim] PKS rayakan Valentine...????
---Original Message--- From: Haniwar Syarif Date: 08/02/2009 18:30:18 To: mus-...@milis.isnet.org Subject: [mus-lim] PKS rayakan Valentine... Pemilu - pemilihan legislatif Jaring Pemilih Pemula, PKS Rayakan Valentine Minggu, 8 Februari 2009 - 11:49 wib Marieska Harya Virdhani - Okezone DEPOK - Tampaknya tidak mudah menjaring pemilih pemula atau pemilih usia remaja untuk memberikan suaranya dalam pemilu mendatang. Hal tersebut juga dirasakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS mengaku belum menemukan cara jitu untuk menggaet suara anak muda yang sangat potensial untuk memenangkan pemilu. Tapi PKS tak kehabisan akal. Momen hari kasih sayang atau Hari Valentine pada 14 Februari mendatang diam-diam menjadi incaran PKS untuk mencuri perhatian anak muda, khususnya di wilayah Depok, Jawa Barat. Karena itu pada momen Valentine, PKS akan memanfaatkan untuk membagikan hadiah yang identik dengan Valentine seperti cokelat yang diselipkan stiker caleg, bunga yang ada lambang nomor 8. Setiap kader khusus mendatangi para remaja, ujar Ketua DPD PKS Depok Mujtahid Rahman Yadi, Minggu (8/2/2009). Dalam program Ketok Sejuta Pintu rumah yang diluncurkan PKS, para kader pun mengaku kesulitan untuk melakukan sosialisasi kepada anggota keluarga yang masih tergolong pemilih pemula. Yang paling susah memperkenalkan (PKS) ke anggota keluarga karena berbeda pilihannya. Apalagi mendekati pemilih pemula atau remaja, dan sampai sekarang kami belum menentukan formula untuk remaja, pungkasnya.(lam) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Pembangunan Menara Tertinggi di Asia Dilanjutkan
Refleksi: Apakah tidak lebih baik membangun perumahan rakyat, rumah sakit, poliklinik dan gedung sekolah. Bukankah di Jakarta itu ada anak-naka yang bersekolah dibawah dibahwah kolong jembatan? Jadi keuntungan ekonominya apa ataukah gengsi yang diinginkan? http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=Nasionalid=51776 Minggu, 8 Februari 2009 Pembangunan Menara Tertinggi di Asia Dilanjutkan Setelah Mangkrak 13 Tahun JAKARTA - Setelah tiga tahun terhenti, Pemprov DKI bakal melanjutkan kembali pembangunan Menara Jakarta di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Rencananya, menara tersebut akan menjadi ikon baru Jakarta setelah Monas. Pasalnya, Pemprov mengklaim, menara Jakarta akan menjadi menara tertinggi se-Asia dengan ketinggian 558 meter. ''Menara itu nantinya akan menjadi pusat menara telekomunikasi di ibu kota,'' ujar Gubernur Fauzi Bowo. Pondasi Menara Jakarta memang telah dibangun pada 1996 lalu. Saat kursi Gubernur DKI Jakarta dipegang Surjadi Soedirdja. Peletakan batu pertama bahkan dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang saat itu masih dijabat Moerdiono. Pondasi disiapkan untuk ketinggian 558 meter. Artinya, jika menara tersebut bisa diselesaikan, ketinggianya akan melebihi Tower Petronas Kuala Lumpur yang hanya 500 meter. Namun, lantaran krisis moneter menerpa, pembangunan praktis terhenti. Menurut Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, pembangunan Menara Jakarta tersebut sangat mendesak lantaran saat ini kawasan Ibu Kota telah menjadi hutan menara. Jika Menara Jakarta sudah selesai dibangun, sebanyak 2.092 menara Base Transceier Station (BTS) milik sebanyak 33 operator telekomunikasi di DKI diwajibkan untuk bergabung di tempat tersebut. Setelah menara berdiri, para operator cukup memasang repiter alat penangkap sinyal dari pusat Menara Jakarta ke tempatnya masing-masing. Sehingga tidak diperlukan lagi operator membangun menara tersendiri. Jika DKI memiliki menara permanen seperti di Seoul, Shanghai, Toronto, Kuala Lumpur serta Paris, Jakarta tidak perlu lagi ada menara transmisi yang tinggi. Seperti di Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang meresahkan warga. ''Dalam jangka panjang, masyarakat DKI memerlukan fiber optik. Selain untuk telekomunikasi perusahaan besar, fiber optik bisa menjadi jaringan internet untuk rumah tangga,'' ungkapnya. Keberadaan menara di Jakarta yang cukup membeludak memang mengganggu ketenangan masyarakat. Sebab, rata-rata berdiri di daerah pemukiman. Sehingga, perizinan pembangunan menara juga akan direvisi seiring rencana Pemprov untuk membangun menara bersama. Para pengembang sendiri juga meminta penyesuaian konsep yang sedikit berbeda dari rencana semula. Sayangnya, Foke tidak menjelaskan konsep bagaimana yang dimaksud. Jumlah menara telekomunikasi yang ada di Jakarta mencapai 2.092 menara dan pole BTS dari 33 operator. Dengan demikian, sebanyak 1.292 menara akan ditertibkan. Rencana penataan menara telekomunikasi diatur berdasarkan Pergub 89 tahun 2006 agar satu menara BTS digunakan bersama oleh dua operator dan Pergub 138 tahun 2007 tentang tahapan dan teknis penggabungan menara bersama. Keluarnya aturan tersebut, Pemprov Jakarta pun sejak dua tahun lalu tidak mengeluarkan izin baru ataupun perpanjangan izin menara. Izin baru mulai dikeluarkan pada Mei 2008 menyusul mulai keluarnya block plan area yang diperuntukan berdirinya menara. Saat ini, sebanyak 729 unit menara sudah mulai melakukan perpanjangan izin selama setahun. Konsep pengaturan menara juga tetap berlaku kepada operator tersebut segera setelah ijin mereka habis. Begitu juga dengan 14 operator yang tengah mengajukan izin mendirikan 1.171 menara baru. Mereka harus memilih akan bergabung di lokasi yang mana dari 800 menara yang diizinkan. (aak/jpnn/agm/jpnn) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Efektivitas Sebuah Fatwa
http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detailid=8199 Senin, 02 Februari 2009 , 13:03:00 Efektivitas Sebuah Fatwa Oleh: Munadi Rupanya bangsa kita tercintai ini masih digandrungi dan diayomi oleh sebuah fatwa untuk menjalankan realitas kehidupannya sehari-hari. Ini dapat dilihat dari dikeluarkannya sebuah fatwa oleh MUI pada Ijma' Ulama yang baru-baru ini dilaksanakan di Padang Sumbar yang dihadiri oleh tidak kurang dari 700 Ulama dari seluruh Indonesia. Sebenarnya tujuan pertemuan ini adalah untuk mem-formulasi-kan sebuah fatwa (semacam UU) yang kiranya dapat menuntun rakyat bangsa ini menuju kehidupan yang lebih baik merupakan tujuan yang sangat mulia untuk sebuah masalah yang semakin kompleks di hadapi oleh bangsa ini. Bangsa ini tiba-tiba saja digetarkan oleh fatwa MUI yang mengharamkan yoga, rokok dan juga Golput. Dan ketiga hal pokok tersebut secara langsung bersinggungan dengan mayoritas masyarakat pengguna dan terkena dampak dari fatwa tersebut, tiga hal yang bagi 'pemeluk-pemeluk' yang masif populasinya - sesuatu hasil usaha yang kecil dapat menghasilkan suatu gelombang pengaruh yang sangat besar dan sebagai sesuatu yang diyakini kemanfaatannya - tentu merupakan problematika tersendiri, efektivitas sebuah fatwa. Belum lagi kalau dikaitkan dengan sistem pendukung dan gerbong yang populasinya lebih besar yang sebagian besar ekses dari semua itu adalah masyarakat kecil menengah. Republik ini memang diwarnai oleh terlalu banyak fatwa. Fatwa ini tentu tidak terbatas pada fatwa yang reliji sifatnya, tapi juga meliputi fatwa social kemasyarakatan. Realitasnya, tidak sedikit dari fatwa itu yang nihil besar. Tidak memiliki efektivitas memadai sampai nihil, berkisar dari fatwa-fatwa ekonomi, sosial bahkan sampai fatwa ketahanan dan kesatuan NKRI. Lihat saja fatwa sosial ekonomi. Fatwa dua orsos terbesar negeri ini tentang anti-korupsi, nyaris ditelan bumi. Tidak efektif sama sekali, nyaris mubazir dan kemudian dilupakan publik. Beruntung bahwa munculnya lembaga peradilan korupsi melalui KPK ada sedikit gerakan anti-korupsi. Meski harus diakui bahwa gerakan itu tidak memiliki relasi dan korelasi sama sekali dengan fatwa anti-korupsi tersebut. Dalam perjalanannya, gerakan itupun terseok-seok dengan caci maki tebang pilih dan memicu makin canggihnya teknologi korupsi. Fatwa-fatwa tentang pembangunan juga tidak sedikit yang problematik. Fatwa yang mengamanatkan raskin, pupuk bersubsidi, benih unggul dan sebagainya, nyaris tidak efektif dalam hal mutu pelayanan. Tetapi tidak juga kunjung berkembang tata kendali yang memadai untuk mengamankan fatwa kebijakan tersebut. Masih lumayan baik ketika fatwa itu sepenuhnya acceptable diterima publik sebagai sesuatu yang perlu dipertentangkan. Lantas? Fatwa pembangunan irigasi yang nyaris tersentralisasi ulang ke pemerintah pusat berdasarkan fatwa UU 7/2004 juga tidak pernah efektif. Karena kinerja sistem irigasi yang mayoritasnya telanjur tersentralisasi ternyata makin 'mangkrak', merosot tajam fungsinya. Itulah serentetan fatwa. Persoalan akan muncul hanya pada tingkat implementasi dan kendali lapangan ketika fatwa itu sendiri memang betul-betul acceptable. Kalau acceptable dan itupun tidak perlu mengganggu kredibilitas lembaga mufti, pembuat fatwa atau bahkan dokumen fatwanya. Ketika irigasi kacau, pupuk menguap, raskin menjadi rasnguk, kambing berubah menjadi cempe dan lainnya yang diperkarakan hanyalah sistem kendali, lembaga pelaksana dan sistem pengaman kebijakan. Sama sekali bukan fatwanya. Fatwa itu sendiri nyaris tidak pernah dipersoalkan. Bahkan ketika fatwa anti-korupsi tidak memiliki efektivitas sama sekali, fatwa anti-korupsi itu tidak pula dipergunjingkan, malah diacungi jempol sebagai sesuatu yang bernilai dan mengamanatkan pesan moral yang sangat benar dan harus diikuti, dan berani melawan kedzaliman sebuah tirani. Paduan suara publik pun mencuat mempersalahkan pemerintah ketika fatwa itu tidak kunjung diindahkan secara operasional. Jika demikian, bagaimana fatwa MUI yang baru saja muncul dari hasil sidang MUI nasional di Padang yang berakhir 25 Januari lalu? Untuk melihat fatwa ini kita harus memilah dari beberapa tingkatan. Pertama dari tingkat substansi isunya. Apakah itu menyangkut persoalan-persoalan yang sangat jelas atau kontroversial terutama menyangkut implikasi dari penerapan butir-butir fatwa itu. Kelebaran (penafsiran) fikih sangat memerlukan kebijakan tersendiri untuk berfatwa karena potensi munculnya discenting opinion, opini yang berbeda. Kedua, berkenaan dengan akseptabilitas publik. Tentu ini berkait dengan preferensi sistem sosial pada mana fatwa itu harus diberlakukan. Ini penting diproyeksikan karena aspek ini berkait sangat erat dengan kredibilitas sebuah 'lembaga fatwa' yang bersangkutan. Berdasarkan multiple perspective inilah sebuah fatwa harus diuji dan dipertanggungjawabkan untuk tidak menjadi fatwa yang sia-sia ditinjau dari segala perspektif.
[wanita-muslimah] Bullying di Sekolah Kita
http://www.pos-kupang.com/index.php?speak=icontent=file_detailjenis=14idnya=18926detailnya=1 Bullying di Sekolah Kita Oleh Zainal Asikin Bekerja pada LSM International yang peduli terhadap anak sejak 2001. Saat ini aktif sebagai fasilitator positive discipline untuk guru dan orangtua BULLYING adalah suatu bentuk kekerasan anak (child abuse) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih 'rendah' atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Biasanya bullying terjadi berulang kali. Bahkan ada yang dilakukan secara sistimatis. Sementara child abuse menurut organisasi kesehatan dunia (World Health Organization), adalah seluruh bentuk perlakuan buruk, baik secara fisik, emosional dan/atau seksual, penelantaran atau perlakuan lalai maupun eksploitasi terhadap anak. Bullying biasanya dilakukan oleh anak untuk menyakiti temannya dan umumnya terjadi berulang kali. Praktek ini bukan merupakan suatu yang kebetulan terjadi. Biasanya dilakukan oleh anak yang merasa lebih kuat, lebih berkuasa atau bahkan merasa lebih terhormat untuk menindas anak lain untuk mendapatkan kepuasan atau keuntungan tertentu. Bullying dapat dikategorikan dalam empat kelompok, yakni bullying secara fisik, yakni menyakiti orang lain secara fisik, seperti memukul, menampar, menendang, mencubit, menjambak rambut, meludah, dan lain-lain. Bullying secara verbal, yakni menyakiti orang lain dengan kata-kata, seperti memanggil dengan nama yang bukan namanya yang bersifat menghina, mengolok, menghina, mempermalukan atau mengancam. Bullying sosial seperti mengucilkan seseorang dari kelompok, menyebarkan isu, rumor atau gosip tentang seseorang atau membuat seseorang kelihatan bodoh di depan orang lain. Terakhir adalah bullying elektronik, yakni menggunakan internet atau telepon genggam untuk mengancam atau menyakiti perasaan orang lain, menyebarkan isu tak sedap atau menyebarkan rahasia pribadi orang lain. Seorang teman saya dengan bangga menceritakan perilaku anak perempuannya yang baru duduk di taman kanak-kanak yang melakukan bullying kepada teman-temannya dengan jalan menguasai alat permainan saat jam istirahat. Seorang anak SLTP dengan bangga bercerita pada orangtuanya bahwa dia sangat terkenal di sekolahnya karena ditakuti teman-temannya. Beta yang geng di sekolah, kata anak itu dengan bangga. Akhir tahun 2008 lalu harian ini menurunkan berita tentang murid sebuah SLTP di kota Kupang yang memalak teman-temannya hingga ditangkap polisi. Tentu masih banyak lagi kisah tentang bullying di sekolah kita. Umumnya para orangtua, guru dan masyarakat mengganggap fenomena bullying di sekolah adalah hal biasa dan baru meresponnya jika hal itu telah membuat korban terluka hingga membutuhkan bantuan medis dalam hal bullying fisik. sementara bullying sosial, verbal dan elektronik masih belum ditanggapi dengan baik. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman akan dampak buruk dari bullying terhadap perkembangan dan prestasi anak di sekolah dan tidak adanya atau belum dikembangkannya mekanisme anti bullying di sekolah kita. Selain itu anak-anak juga masih jarang diberikan pemahaman tentang bullying dan dampaknya. Anak yang menjadi korban bullying akan menderita secara fisik, tertekan, tidak dapat berkonsentrasi dengan baik di sekolah atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Anak korban bullying juga akan mencari pelampiasan yang bersifat negatif seperti merokok, mengonsumsi alkohol atau bahkan narkoba. Karena stres yang berkepanjangan korban bullying bisa terganggu kesehatannya. Bahkan dalam situasi yang sangat ekstrim seorang korban bullying sosial bisa melakukan tindakan bunuh diri. Pelaku bullying akan mengganggap bahwa penyelesaian masalah dengan cara-cara kekerasan atau mengintimidasi orang lain adalah cara yang harus ditempuh dalam memenuhi keinginannya. Hal ini akan mendorong sifat premanisme yang akan terbawa hingga dewasa. Sehingga tanpa sadar kita telah menjadikan sekolah kita sebagai tempat latihan bagi para calon preman yang nantinya akan menjadi profesi mereka saat dewasa nanti. Dari mana anak-anak kita belajar atau terinspirasi melakukan bullying? Anak-anak umumnya mengikuti perilaku orang dewasa di sekitarnya seperti orangtua dan guru. Cara mendidik anak yang cenderung menggunakan kekerasan di rumah dan di sekolah tanpa sadar mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama kepada teman-temannya. Menghukum anak dengan cara-cara yang negatif akan mengajarkan anak untuk berkuasa terhadap anak lain serta membenarkan tindakan kekerasan kepada anak lain yang lebih lemah. Sering karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman kita tentang bullying tanpa sadar kita mendorong anak-anak kita melakukan bullying di sekolah atau di lingkungan kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bullying di sekolah kita? Pertama, di lingkungan sekolah harus dibangun kesadaran dan
[wanita-muslimah] Revitalisasi Pers Perjuangan!
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2009020900571817 Senin, 9 Februari 2009 BURAS Revitalisasi Pers Perjuangan! H. Bambang Eka Wijaya TEMA Hari Pers Nasional 2009, Kemerdekaan pers dari dan untuk rakyat! ujar Umar. Intinya, revitalisasi idealisme pers perjuangan, pers yang mengabdi pada kepentingan rakyat! Revitalisasi itu relevan dengan realitas pers nasional yang kian jauh terbawa perkembangan zaman! sambut Amir. Gejala itu, pertama, pers cenderung kuat berorientasi komersial akibat tuntutan pemenuhan biaya menghidupinya yang juga terus tambah berat oleh kenaikan harga bahan baku terutama kertas--untuk pers cetak! Ini bisa mendorong pers lebih mengutamakan komersialisme demi bertahan hidup, hingga saat terjadi benturan dengan kepentingan rakyat, ada pers mengutamakan kepentingan usahanya--mengorbankan kepentingan rakyat! Kedua, demokratisasi era reformasi terbawa jauh oleh liberalisasi politik yang terseret liberalisasi ekonomi, dengan arus globalnya yang determinatif! Dalam liberalisasi berporos ekonomi itu, yang terkuat--terutama secara modal--mendominasi proses dan selalu menang! Akibatnya, lagi-lagi rakyat yang lemah, kalah dan dikorbankan! Menghadapi dua arus zaman itu, apakah usaha revitalisasi pers perjuangan tak seperti Don Kisot yang melawan arus zaman pada masanya, cuma jadi pahlawan yang karena idealisemnya dikesankan konyol oleh sejarah? tukas Umar. Jelas tak mudah! timpal Amir. Apalagi esensi pers yang melaporkan apa adanya itu hanya cermin masyarakat! Sehingga, misalnya, untuk membuat rakyat optimistis terhadap politisi, tentu harus menunjukkan kinerja para politisi di parlemen yang memang kerja keras! Ternyata, saat sidang kursi anggota parlemen banyak kosong, yang terisi banyak pula yang tidur! Dengan esensi sebagai cermin, melaporkan apa adanya begitu, pers jadi tak bisa memantulkan gambar kerja keras di parlemen, sekaligus tak mungkin membuat rakyat optimistis pada kinerja para anggota parlemen! Bukankah dengan melaporkan apa adanya itu pers telah menjalankan fungsi kontrolnya pada parlemen, sekaligus keberpihakan pada rakyat yang dibhongi politisi atas janji memperjuangkan nasib rakyat--padahal saat dibutuhkan kehadirannya untuk itu malah absen atau tidur? tukas Umar. Begitulah! Revitalisasi pers perjuangan harus dilakukan dengan mempertajam kontrol pers terhadap perilaku dan tindakan kelompok dominan, kelompok yang berkuasa atau kuat dalam hubungannya dengan kepentingan rakyat dan kelompok lemah umumnya! Revitalisasi pers perjuangan hanya bisa dilakukan dengan memperkuat orientasi profesi wartawan sebagai profesi profetik--berpihak pada kaum lemah dan tertindas! Dengan semangat demikian, pers harus selalu mencari keseimbangan idealisme dalam komersialisme dan liberalisasme! Teorinya sulit dirumuskan, tapi seperti naik sepeda, dengan kiat tercapai keseimbangan! [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Pers Nasional dan Nasionalisme Pers
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009020823281229 Senin, 9 Februari 2009 OPINI Pers Nasional dan Nasionalisme Pers Launa Program Officer ALNI Indonesia; Peneliti pada Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (KPMJ) Bagaimana kita mendudukan sejarah pers nasional dalam konteks nasionalisme Indonesia? Benarkah pers nasional mengontribusi penting dalam pembentukan ideologi nasionalisme Indonesia? Amir Effendi Siregar (Pers Mahasiswa: Patah Tumbuh Hilang Berganti, 1983) dan Francois Raillon (Ideologi Mahasiswa Indonesia, 1992), dua pakar yang mengulas sejarah pertumbuhan pers mahasiswa Indonesia menunjukkan pencarian identitas nasionalisme tumbuh seiring dengan kehadiran pers nasional yang dikelola para mahasiswa dan tokoh-tokoh pergerakan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tesis bahwa rancang bangun nasionalisme Indonesia dididikan dari tradisi olah pikir yang cerdas dan bermutu bisa dilihat dari fakta sejarah bahwa seluruh tokoh kunci pergerakan yang berperan penting dalam pembentukan nasionalisme Indonesia juga adalah tokoh-tokoh pers ternama. Dimulai dengan Mas Tirto Adhi Suryo, perintis pers nasional dan pemimpin redaksi Medan Prijaji, yang terbit pertama kali di Bandung pada 1907. Berikutnya, H.O.S. Tjokroaminoto yang dikenal sebagai guru pergerakan adalah pemimpin redaksi Oetoesan Hindia dan Sinar Djawa yang banyak mengulas ide-ide dasar nasionalisme Indonesia. Tiga Serangkai (Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo) juga menukangi De Express, koran yang dikenal kritis terhadap kejahatan sistem kolonial. Sebelum berkonsentrasi ke dunia pendidikan (Taman Siswa), Ki Hadjar juga dikenal sebagai pemimpin redaksi Persatoean Hindia dan majalah Pemimpin. Dalam usia 18 tahun, Semaun sudah memimpin Sinar Djawa (kemudian berubah menjadi Sinar Hindia). Sementara itu, S.M. Kartosuwiryo adalah reporter dan redaktur iklan di harian Fadjar Asia. Selanjutnya, Ir. Soekarno adalah kolumnis sekaligus pemimpin redaksi Persatoean Indonesia dan Fikiran Ra'jat. Semasa studi di negeri Belanda, Mohammad Hatta adalah pemimpin redaksi majalah Indonesia Merdeka; media yang menjadi corong perjuangan Perhimpunan Indonesia (PI), organ mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Sepulang dari Belanda, Hatta (dibantu Sutan Sjahrir) mendirikan sekaligus menakhodai harian Daulat Ra'jat. Sementara itu, Amir Sjarifuddin adalah pemimpin redaksi Banteng, penerbitan yang dikelola Partindo. Pers (bersama institusi pendidikan dan partai politik) praktis menjadi arena perjuangan baru pemimpin Indonesia abad ke-20. Sebelumnya, skema perjuangan lebih didominasi perang dan adu pasukan di medan laga. Perjuangan abad ke-20 memasuki pergeseran signifikan yang oleh hadirnya sebuah etos baru: Merakit visi nasionalisme sekaligus menggugah patriotisme rakyat melalui jalan pers. Jalan nasionalisme Indonesia melalui pers menjadi semacam pembeda dengan jalan nasionalisme India yang ditempuh melalui pola hierarki kasta; jalan nasionalisme Rusia melalui metode konflik kelas; atau jalan nasionalisme Inggris yang hadir dari gilda dan pasar milik kaum borjuis. Keinginan para tokoh pergerakan Indonesia menggunakan jalan pers sebagai penebar benih-benih kesadaran dan pencerdasan rakyat tak bisa dilepaskan dari ikhtiar serius mereka untuk membangun demokrasi, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap HAM. Periode itu seperti hendak menunjukkan sebelum kita sebagai bangsa sanggup merebut kemerdekaan dan mengelola kedaulatan politik, rakyat harus dididik untuk menghargai kemerdekaan berfikir dan menyampaikan pendapat sebagai bagian penting dari penghormataan atas hak-hak individual mereka sebagai warga negara. Di sini, jalan pers yang dipilih para tokoh pergerakan menjadi peneguh tradisi demokrasi rakyat (civil liberties) dalam sebuah peradaban politik kolonial. Jalan pers sesungguhnya adalah pilihan rasional (rational choice) tentang bagaimana sebuah kebudayaan politik dan tradisi demokrasi dibangun di negeri ini. Jalan pers adalah sebuah pentas aktivitas demokrasi paling elegan saat prinsip-prinsip dasar demokrasi (kebebasan, keadilan, persaudaraan, dan kemanusiaan) hadir bersamaan dengan proses pembentukan watak bangsa (nation and character building). Lalu, bagaimana dengan wajah pers nasional kita kini? Mengutip Agus Sudibyo (2008), jika pada masa Orde Baru, wajah pers dalam perspektif ekonomi-politik media, lebih terlihat sebagai perpanjangan tangan negara (state centrism), pasca-1998 institusi pers lebih terlihat dalam coraknya yang market centrism. Konsep market centrism berangkat dari asumsi bahwa era regulasi negara telah berakhir seiring tampilnya era regulasi pasar. Dalam perspektif ini, negara tak lagi menjadi faktor determinan dalam kehidupan media, tapi hukum pasarlah yang menjadi penentu karakter ruang publik media di Indonesia. Dengan
[wanita-muslimah] Bingung Memilih Pemimpin
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009020823281228 Senin, 9 Februari 2009 Bingung Memilih Pemimpin Joko Mursitho Kandidat Doktor Sosiologi Universitas Indonesia Pemilu legislatif sudah di depan mata, rakyat dibingungkan dengan pameran foto bintang-bintang calon legislatif baru. Para kandidat ini sebagian besar belum dikenal masyarakat; sehingga mereka bertanya-tanya ini foto siapa, anaknya siapa, sekolahnya di mana, dan yang lebih penting masyarakat bertanya apa peran yang telah dilakukan dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat? Pertanyaannya, apakah dengan lomba foto ini mereka akan menuai hasil yang diharapkan? Apalagi mengingat slogan-slogan yang dikemukakan adalah mirip-mirip hanya ganti kata, tetapi tidak ganti makna, yakni berjuang untuk rakyat; seakan-akan menjadi anggota legislatif adalah the only way to strive atau satu-satunya cara untuk memperjuangkan nasib rakyat. Bagaimana kalau niat berjuang untuk rakyat itu munculnya sejak dahulu? Apakah ini ciri berjuang pada zaman modern? Sebagaimana yang dikatakan Simmel, Modernitas memberi keuntungan pada umat manusia. Modernitas sebagai 'epiphany' dalam arti sebagai tanda kekuatan instrinsik manusia yang sebelumnya tidak dijelmakan. Dengan demikian, para kandidat ini akan ber-epiphany--dengan cara menakar kekuatan diri dengan melihat sampai di mana dukungan masyarakat terhadapnya. Modernitas selalu diikuti rasionalitas formal, menurut Weber, sehingga manusia terkungkung kerangkeng besi rasionalitas sehingga sudah tidak bisa lagi mengungkapkan humanis-nya yang paling mendasar. Dengan kata lain kalau seseorang mengeluarkan tenaga, pikiran, dan harta sekian, dalam perhitungan rasionalitasnya setelah tujuannya tercapai akan memperoleh modal simbolik (gengsi, prestise, jabatan) setinggi sekian, dan harta sejumlah sekian. Inilah rasionalitas formal. Perhitungan semacam ini seluruh rakyat Indonesia pasti mengerti, walaupun tidak bisa menghitungnya secara tepat. Kebingungannya adalah bagaimana ia dapat memilih kandidat legislatif yang benar-benar iklhas memperjuangkan dirinya. Penulis mencoba mengangkat kiat memilih pemimpin, menurut Ibnu Taimiyah, yang sarat dengan nilai dan dapat dianut seluruh bangsa di dunia, yang tentu saja bila diterapkan di negara Republik Indonesia rasanya pasti cocok. Kiat memilih ini sangat sederhana hanya terdiri dari tiga kata, yakni aslah, quwwah, dan amanah. Pertama, seorang pemimpin harus dipilih dari yang aslah (paling layak dan sesuai). Tentu saja ia adalah orang yang terbaik segala-galanya, di antara semua orang yang ada di wilayahnya. Paling tinggi imannya di antara para calon yang ada, paling baik moralnya di antara mereka, paling tinggi budi pekertinya, paling tinggi ilmunya, dan paling luas wawasannya dalam mengatasi masalah-masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta yang paling terampil memanage atau mengelola unit/wilayah yang dipimpinnya. Kedua, apabila yang terbaik tersebut tidak diperoleh di antara mereka, pilihlah kriteria yang di bawahnya, dan apabila hal tersebut juga tidak bisa diperoleh, pilihlah yang setidak-tidaknya yang memiliki quwwah (otoritas) dan amanah. Quwwah berarti memiliki kekuatan jasmani dan rohani, dia seorang problem solver, seorang yang cerdas bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Sedangkan amanah, adalah bisa dipercaya, jujur, tulus dalam melaksanakan tugas yang diemban atau diamanatkan kepadanya. Apa pun hambatan dan rintangan yang dihadapi karena ia sudah sanggup menjalankannya, tetap akan menjalankannya sepenuh tenaga dan sepenuh hati. Bagi masyarakat pemilih harus dipahami sabda Rasulullah saw., Barang siapa yang mengangkat seseorang untuk mengurusi perkara kaum muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sedangkan dia mendapatkan orang yang lebih baik dan lebih layak serta lebih sesuai dari orang yang telah diangkatnya maka dia telah berkhianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. (Al-Hadis) Berpijak dari Hadis ini kita tidak boleh sembarangan dalam memilih. Apabila kita salah memilih orang, berarti dosa bagi diri kita, dan berakibat berdosa pada masyarakat manakala pemimpin tersebut hanya mementingkan diri sendiri dan merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, saya sarankan para kandidat yang berprestasi dan para kandidat yang baik-baik, sebutkanlah Anda lulusan mana, amal apa yang telah Anda lakukan selama ini, ibadah apa yang telah dilakukan sering di masjid, di gereja, di wihara atau di kuil mana rasanya perlu dicantumkan dalam foto-foto anda yang ada di jalan-jalan. Oleh sebab itu, menyebarkan riwayat hidup dalam kampanye itu penting karena bagi masyarakat pemilih sebaiknya tahu Anda itu siapa dan bagaimana. Bagi para pemilih, saya harapkan lebih jeli dalam memilih, kalau perlu selidikilah bagaimana kehidupan rumah-tangganya, berantakan atau tidak,
Re: [wanita-muslimah] Siapa Pemenang di Gaza?
Gajah main sama gajah, pelanduk mati ditengah2. Menang jadi arang, kalah jadi abu... Ya sudah, hamas menang deh... yang mati kan paling berapa ya, 100-200? duit senjata dan amunisi pluys roket paling berapa? paling gede kan cuman keluar USD40juta. dianggap ahli perang gerilya lagi...resilient katanya... pokoknya top markotop Israel juga menang deh... tentara yang mati cuman sedikit senjata yang rusak juga nggak banyak. paling keluar banyak amunisi, itu juga bantuan amrik... kalo nggak dipake malah nantinya melempem... Yang kalah memang cuman penduduk Gaza yang katanya di ujung kiamat... cuman yuen yang ngaku kalah bareng2 rakyat Gaza... yang lainnya (pingin dianggap) menang... termasuk simpatisan yang nggak ikut-ikutan perang... - Original Message - From: sumarah wahyudi To: undisclosed recipients: Sent: Monday, February 09, 2009 4:36 AM Subject: [wanita-muslimah] Siapa Pemenang di Gaza? SAVE PALESITNA JALUR GAZA Siapa Pemenang di Gaza? Oleh Muhsin Labib * Terjadi perdebatan sengit di kalangan politisi serta media Arab dan Palestina secara khusus seputar cara menentukan dan menilai hasil perang tiga pekan yang dilancarkan Israel atas Jalur Gaza dari untung dan rugi. Pendukung gerakan perlawanan mengaku sebagai pemenang. Penentangnya di blok ''Arab moderat'', termasuk pejabat pro-Presiden Mahmud Abbas di Ramallah, Tepi Barat, menganggapnya sebagai kekalahan dengan menjadikan jumlah korban luka dan meninggal serta angka kerugian material dan kerusakan bangunan dan infrastruktur sebagai tolok ukur. Pindah Isu Mari kita diskusikan dengan rasional, apalagi sejumlah fakta di lapangan mulai muncul, setelah agresi Israel atas Gaza berhenti, meski sementara. Fokus pindah ke isu-isu rekonstruksi, dana-dana yang telah dianggarkan dan pihak manakah yang berhak melaksanakan tugas ini. Coba kita bersikap sebagai penentang gerakan perlawanan, Hamas. Asumsikan secara dialetik bahwa Hamas tak menang. Bahwa kemenangannya adalah kemenangan amat mahal, maka pertanyaannya, apakah Israel pemenang dalam perang ini dan mencapai semua targetnya? Berbagai pengalaman pertempuran yang silam mengajarkan kita bahwa pemenang adalah yang mencapai target-targetnya dan memaksakan syarat-syarat untuk menyerah terhadap pihak yang hanya punya opsi menerima kekalahan terebut. Selanjutnya menandatangi dokumen tanpa sedikit pun keberatan, sebagaimana dialami Iraq yang kalah pada perang 1991. Lalu, apakah milisi-milisi perlawanan di Gaza mengalami proses-proses kepecundangan seperti itu bila dianggap sebagai pihak yang melemparkan handuk putih dan menerima syarat-syarat yang diajukan pemenang? Jawabannya tentu tidak. Hamas dan faksi-faksi perlawanan hingga detik ini dengan lantang sesumbar untuk mempertahankan tanah dan harkat rakyatnya dan sama sekali tidak meminta gencatan senjata sesuai syarat-syarat yang diajukan Israel. Bukan hanya itu, Hamas dan faksi-faksi perlawanan menolak proposal yang dirancang Mesir tanpa ragu-ragu, sehingga menyebabkan Israel mengambil keputusan gencatan senjata sepihak dan menarik seluruh pasukannya dari Gaza demi mengurangi kerugian-kerugian politik dan militer. Dapat dikatakan dengan tegas, Israel dalam agresi ini mengalami kekalahan militer sekaligus kerugian politik. Jadi pecundang, meski telah menciptakan kehancuran dan membunuh serta melukai ribuan warga. Pertama, bila Israel memang pihak yang menang, mengapa mereka mengemis ke masyarakat internasional agar mengirimkan kapal-kapal perang guna mengawasi pantai Gaza dan buru-buru menandatangani perjanjian keamanan dengan pemerintah AS demi menghalangi penyelundupan senjata ke Gaza? Kedua, jelas Israel memperlakukan Jalur Gaza dan faksi-faksi perlawanan di dalamnya layaknya negara besar yang mengancam keamanannya, yang memiliki kemampuan dahsyat kini dan mendatang, yang bisa menjadi tantangan eksistensial bagi negara Israel. Ketiga, mesin propaganda Israel secara masif mendramatisasi isu terowongan Rafah. Hingga kini, Tel Aviv terus melakukan kontak intensif dengan negara-negara besar dan Mesir demi memperkuat langkah-langkah keamanan dan mengimpor teknologi mutakhir guna melakukan misi ini. Maka sebenarnya, bila Israel adalah sang pemenang dan faksi-faksi perlawanan (dilukiskan sebagai) pecundang dan pihak yang kalah, mengapa pasukan Israel tidak tetap menduduki lintasan Shalahuddin yang dikenal dengan jalur Philadephia dan mengatasi masalah penyelundupan ini tanpa meminta bantuan kepada pihak-pihak lain? Keempat, galibnya, perang dilakukan demi meraih tujuan-tujuan politik bagi mereka yang mengambil keputusan untuk melemparkan peluru pertama dan mengerahkan tentara untuk memasuki medannya. Tak Mengubah Dominasi Lalu, apa tujuan politik yang diraih petinggi politik Israel dalam agresi ini? Ia sama sekali tidak mengubah dominasi dan mengganti
[wanita-muslimah] Islamic Revolution changed world's political and power str ucture
http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=17 February 9, 2009 Islamic Revolution changed world's political and power structure Leader: Nuclear enrichment and satellite launch born out of sanctions @H= Tehran Times Political Desk TEHRAN - The Supreme Leader said on Saturday that the Islamic Revolution changed the political and power landscape in the world. The Islamic Revolution turned the Iranian nation into a determined, powerful, dignified and influential nation in the world with voting rights, Ayatollah Ali Khamenei told a large group of Air Force commanders and staff ahead of February 10 celebrations which marks the anniversary of the Islamic Revolution. The meeting with the Supreme Leader is held every year to appreciate the key role of the Air Force in the victory of revolution in 1979. The Leader pointed to the determining role of Iran in the region and said, Some great powers still do not want to admit this great development in Iran. However, the Leader said, when a nation realizes the importance of its determination and decides and acts based on it no power can withstand it, and domination over such a nation is impossible. The Leader went on to say that over the past thirty years global powers have been resorting to different ploys to restore their domination over the Iranian nation. Ayatollah Khamenei insisted that despite all pressures and sanctions Iran has succeeded to achieve technological breakthrough. Out of different sanctions that were imposed on Iranian nation over successive years the Omid satellite was born and launched into the orbit, and out of all pressures on Iranian nation the scientific technology of uranium enrichment, which is limited to a few powerful countries, came out. Iran successfully launched its first domestically-produced satellite into orbit on Monday. The satellite, called Omid, or hope in Farsi, is intended for telecommunications and research activities. These sanctions and threats no longer have any effect because the Iranian nation has found its way and will continue the road to progress with a firm determination and reliance on God. The Leader also said the Islamic Revolution has influenced the mindset of people in the region and beyond. The fact that the Zionist regime's army failed to overcome small groups of faithful and determined youths in Gaza and Lebanon despite using modern weaponry and with a support from the U.S. signifies the spread and depth of the Islamic Revolution's thought. Ayatollah Khamenei was referring to Israel's 22-war on the Gaza Strip last month and its 33-day on Hezbollah in the summer of 2006 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Gerahnya Gubernur Goyang Jaipong
06/02/2009 - 15:16 Gerahnya Gubernur Goyang Jaipong Herdi Sahrasad Raden Trimutia Hatta INILAH.COM, Jakarta - Ada-ada saja gerak langkah PKS belakangan ini. Setelah ramai soal pijatan Panti Pijat untuk PKS, kali ini politikus PKS bikin gerah lagi. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menginstruksikan untuk mengurangi goyangan pada tarian khas Sunda, Jaipongan. Perintah lisan itu disampaikan Heryawan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Jabar Herdiwan. Pesannya, penari jaipong menutup ketiak dan mengurangi unsur 3G (goyang, gitek dan geol). Alasannya sederhana, banyak orang yang terganggu melihat penari 'memamerkan' ketiak sambil bergoyang. Tak ayal, permintaan ini membuat kalangan budayawan asal bumi parahyangan meradang. Imbauan Gubernur Jabar yang PKS itu bisa ditafsirkan bermakna bahwa seniman kita dianggap tidak tahu sopan santun dan amoral, kata Praktisi Seni Tradisi sekaligus Dosen Tari STSI Bandung, Mas Nanu Muda. Sejatinya, PKS berartikulasi dan bersuara nyaring soal pembasmian korupsi, kemiskinan dan pengangguran yang musti diatasi, bukannya malah soal seni jaipongan dan isu remeh-temeh lainnya. Ini menyinggung seniman, karena kita dianggap tidak sopan, tidak amoral. Pemerintah maksudnya pasti itu. Kalau risih ya jangan dilihat, ketus Nanu. Ia mengaku tidak habis pikir apa maksud Heryawan sibuk mengatur goyang jaipong. Sebab, apa yang dilakukan para penggiat tari tersebut sudah memenuhi unsur estetika dan etika. Para penari tidak bisa sembarangan menggoyangkan pinggang atau pantatnya. Enggak bisa yang gagah diperhalus atau sebaliknya, tandas Nanu. Nanu melihat apa yang dilakukan Heryawan sudah merupakan bentuk intervensi terhadap budaya. Padahal selama ini pelaku seni tradisi tidak pernah menuntut pemerintah melakukan sesuatu untuk melestarikan budaya Sunda. Ini malah pemerintah menuntut terus pada seniman, kata Nanu. Tetapi, pembelaan datang dari partai Heryawan berasal, PKS. Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan apa yang dilakukan kadernya masih sebatas imbauan itu untuk mengantisipasi pemberlakuan Undang-undang Pornografi. Anjuran Gubernur tersebut, menurut Tifatul, upaya untuk menjaga agar tarian jaipong tetap ada namun dengan tampilan yang lebih santun. Apapun itu, di mata Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Arry Bainus, langkah yang dilakukan Herwayawan sudah berlebihan. Seharusnya karya seni tidak dibatasi. Pertanyaannya jaipong itu munculnya kapan, Jaipong itu kan udah lama kenapa tidak dilarang dari dulu saja, cetus Arry. Daripada ngurusin Jaipong, mendingan urusin tuh sampah-sampah, pikirin tuh layanan publik di Bandung yang jelek. Gubernur kayak engga ada kerjaan saja ngurus-ngurus yang kayak begitu, ujar staf pengajar FISIP tersebut. Dirinya berpendapat, tari Jaipong bukanlah merupakan tarian yang vulgar. Meskipun pakaiannya sedikit terbuka, Arry menganggap itu biasa saja. Lagipula Jaipong sekarang sudah tidak banyak digemari seperti dahulu. Hal ini malah memperlihatkan Gubernur Jabar sekarang kurang memiliki pengalaman, jelasnya. Pekerja seni belum tentu moralnya jelek. Toh orang yang jadi Haji atau beragama baik juga banyak yang moralnya jelek, tegas Arry. Tentu saja, permintaan Gubernur ini seakan menjadikan ketakutan para seniman terhadap UU Pornografi menjadi nyata. Karya seni dan budaya kemudian diintervensi hanya karena penikmat tidak dapat mengontrol syahwatnya. Padahal, warisan budaya itu seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk dilestarikan dan dikembangkan. Bila ditilik lebih jauh, persoalan yang dihadapi Jawa Barat sangat banyak dan kompleks. Selama ini, masalah sampah masih menjadi salah satu problem utama yang belum tertangani secara baik. Jadi, alangkah lebih baik bila pemimpin di Jawa Barat membuktikan banyak kerja nyata dan merealisasikan janji kampanyenya terlebih dahulu daripada mengurusi masalah remeh temeh seperti ini.[L4]
[wanita-muslimah] Re: Gerahnya Gubernur Goyang Jaipong
after all, pks is still pks. biar dibungkus dengan girah nasionalisme. so, jangan berharap terlalu banyaklah. Dalam kasus jaipongan ini, sepertinya Dede Yusuf punya suara yg agak beda, cmiiw. salam, -ariel- --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, herri.permana herri.perm...@... wrote: 06/02/2009 - 15:16 Gerahnya Gubernur Goyang Jaipong Herdi Sahrasad Raden Trimutia Hatta INILAH.COM, Jakarta - Ada-ada saja gerak langkah PKS belakangan ini. Setelah ramai soal pijatan Panti Pijat untuk PKS, kali ini politikus PKS bikin gerah lagi. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menginstruksikan untuk mengurangi goyangan pada tarian khas Sunda, Jaipongan.
[wanita-muslimah] Fw: [Voice_Of_Hebrew] Posisi non-Muslim dalam Khilafah
Barangkali yang dari HTI bisa menanggapi (yang bukan juga boleh) KM ---Original Message--- From: Rinaldi Maskinantan Date: 02/08/09 09:04:15 To: parapemi...@yahoogroups.com; kultur_tandin...@yahoogroups.com Cc: ishapu...@yahoo.com; voice_of_heb...@yahoogroups.com Subject: [Voice_Of_Hebrew] Posisi non-Muslim dalam Khilafah Posisi non-Muslim dalam Khilafah By me Ini opini singkat saja untuk mencermati bagaimana kedudukan non-Muslim dalam konsep Khilafah Islam. Keistimewaan demokrasi dibandingkan konsep lain, adalah bahwa demokrasi memandang setiap manusia secara egaliter tanpa ada pembedaan dalam hal-hal yang fundamental dan sensitif seperti ras atau agama. Demokrasi memberi tiap-tiap individu hak dan kewajiban sosial dan politik yang setara, yang kemudian nilai-nilai ini dituangkan dalam draft deklarasi universal HAM pada tahun 1948. Sebuah pandangan yang fair dalam menghadapi pluralitas manusia Namun, membaca artikel di situs Hizbut Tahrir tentang posisi non-Muslim (ahlu dzimmah) dalam Khilafah Islam, bayangan kita akan nilai-nilai kesetaraan derajat manusia menjadi redup. Konsep Khilafah Islam, secara mendasar, memberi pemisahan yang jelas kepada warga negara berdasarkan jenis keimanan. Yaitu kelompok Muslim dan non-Muslim. Secara logis, konsekwensi dari pemisahan tersebut adalah adanya pembedaan hak. Dan pembedaan hak yang dimaksud terlihat pada bidang politik. Di sisi lain, ide Khilafah memang menawarkan perlindungan fisik, kebebasan beragama, dan perlakuan adil di mata hukum kepada non-Muslim, ini patut kita akui. Namun bentuk diskriminasi Khilafah terletak pada pelarangan bagi non-Muslim untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, seperti menjadi pemimpin atau penentu kebijakan negara. Partisipasi non-Muslim dalam bidang politik hanya diperbolehkan sebatas menjadi anggota Majelis Umat, untuk sekedar menyuarakan aspirasinya, atau mengkoreksi perlakuan Khalifah jika dirasa melenceng dari ideal ajaran Islam. Kurang lebih sebatas itulah kritik yang boleh diberikan kepada pemerintah oleh non-Muslim. Tidak boleh melontarkan opini atau kritik yang bersifat subversif, seperti mempertanyakan secara kritis ideologi Khilafah Islam, apalagi mempropagandakan ideologi lain. Ini jelas berbeda dengan apa yang diperoleh aktivis Hizbut Tahrir dalam lingkup negara demokrasi. Di bidang militer, non-Muslim mendapatkan hak istimewa untuk tidak ikut wajib militer, namun diperbolehkan jika mereka memang menginginkannya. Hanya saja, non-Muslim tidak diperkenankan memegang posisi-posisi penting dalam kemiliteran. Lebih dari itu, jika negara Islam diserang dari luar, maka kaum Muslimin wajib membela mati-matian kaum sipil dzimmi yang berada di wilayah negara Islam. Atas semua jasa perlindungan itu, non-Muslim diberi kewajiban membayar jizyah tiap tahunnya, yang besarnya ditentukan oleh negara. Jizyah ini semacam pengikat bagi non-Muslim untuk dapat berada di wilayah negara Islam dengan aman. Atas pembedaan hak-hak itu, non-Muslim jelas-jelas menjadi warga negara kelas dua yang harus tunduk dan patuh pada institusi kekhalifahan. Praktis, tidak boleh ada opini-opini dan sikap-sikap politis yang berseberangan dengan kekhalifahan Islam. ** Dalam perspektif nilai-nilai modern, pembedaan warga negara berdasarkan agama adalah konsep primitif yang tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Aktivitas politik yang secara otomatis bersentuhan dengan publik yang plural, pada prinsipnya tidak bisa melibatkan keyakinan teologis yang bersifat pribadi dan relatif. Untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijak, tak ada hubungannya dengan kepenganutan terhadap teologi tertentu. Perlindungan fisik, kebebasan beragama, dan perlakuan adil di mata hukum tidaklah cukup untuk modal menjadi manusia seutuhnya di era modern. Ada peningkatan standar menjadi manusia. Jika pada zaman-zaman kuno parameter pencapaian kesejahteraan manusia masih berkutat pada hal-hal yang bersifat fundamental seperti kemakmuran fisik, maka pada zaman modern standart pencapaian itu meningkat. Manusia modern membutuhkan kemakmuran ideologis, yang dalam hal ini diwujudkan dengan kebebasan mengemukakan ide atau pemikiran, dan terutama, status sederajat dengan individu lain. Pada sisi inilah konsep Khilafah nampak tidak peka dan sudah merasa lengkap hanya dengan memberi tawaran kemakmuran fisik dan keadilan hukum saja. Peningkatan standart ini, salah satunya didasari oleh kesadaran akan pluralitas manusia, baik pluralitas fisik-genetis maupun pluralitas pemikiran. Kesadaran akan pluralitas manusia dipicu oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Teknologi informasi, ini sesuatu yang tidak ada di abad ke 7, inilah yang membedakan antara mindset manusia abad ke 7 dengan manusia abad ke 21. Kita memang patut mengapresiasi tawaran perlindungan fisik, kebebasan beragama, dan perlakuan adil di mata hukum kepada non-Muslim dalam konsep Khilafah. Namun permasalahannya,
RE: [wanita-muslimah] Fw: [mus-lim] PKS rayakan Valentine...????
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/02/09/112535/1081655/700/berbau-ya hudi-pks-batalkan-rencana-rayakan-valentine-day Berbau Yahudi, PKS Batalkan Rencana Rayakan Valentine Day Niken Widya Yunita - detikPemilu Foto: Dok. detikcom Jakarta - Rencana DPD PKS Depok memanfaatkan momen Valentine Day (Hari Kasih Sayang) pada 14 Februari untuk menjaring pemilih muda, dibatalkan. Dewan Syariah PKS melarangnya dengan alasan kegiatan itu berbau Yahudi. Niat sudah dibatalkan karena dilarang oleh Dewan Syariah. Alasannya karena berbau Yahudi, ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada detikcom, Senin (9/2/2009). Menurut Tifatul, begitu adanya rencana yang bertujuan untuk memancing suara kaum muda dalam pemilu itu bergema, DPD PKS Depok langsung dikonfirmasi oleh Dewan Syariah PKS. Ya sudah dijelaskan dan langsung dikonfirmasi dengan Dewan Syariah, imbuh Tifatul. Tifatul mengungkapkan, PKS tidak akan merayakan acara yang tidak sesuai dengan budaya Islam. Nggak ada kebijakan itu, pungkasnya. Hadiah yang berkaitan dengan valentine yang akan diberikan DPD PKS Depok yakni cokelat berstiker caleg dan bunga berlambang PKS yakni nomor 8. ( nik / iy ) -Original Message- From: wanita-muslimah@yahoogroups.com [mailto:wanita-musli...@yahoogroups.com] On Behalf Of Kartono Mohamad Sent: Monday, February 09, 2009 6:13 AM To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Cc: Taufiq Ismail Subject: [wanita-muslimah] Fw: [mus-lim] PKS rayakan Valentine... ---Original Message--- From: Haniwar Syarif Date: 08/02/2009 18:30:18 To: mus-...@milis.isnet.org Subject: [mus-lim] PKS rayakan Valentine... Pemilu - pemilihan legislatif Jaring Pemilih Pemula, PKS Rayakan Valentine Minggu, 8 Februari 2009 - 11:49 wib Marieska Harya Virdhani - Okezone DEPOK - Tampaknya tidak mudah menjaring pemilih pemula atau pemilih usia remaja untuk memberikan suaranya dalam pemilu mendatang. Hal tersebut juga dirasakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS mengaku belum menemukan cara jitu untuk menggaet suara anak muda yang sangat potensial untuk memenangkan pemilu. Tapi PKS tak kehabisan akal. Momen hari kasih sayang atau Hari Valentine pada 14 Februari mendatang diam-diam menjadi incaran PKS untuk mencuri perhatian anak muda, khususnya di wilayah Depok, Jawa Barat. Karena itu pada momen Valentine, PKS akan memanfaatkan untuk membagikan hadiah yang identik dengan Valentine seperti cokelat yang diselipkan stiker caleg, bunga yang ada lambang nomor 8. Setiap kader khusus mendatangi para remaja, ujar Ketua DPD PKS Depok Mujtahid Rahman Yadi, Minggu (8/2/2009). Dalam program Ketok Sejuta Pintu rumah yang diluncurkan PKS, para kader pun mengaku kesulitan untuk melakukan sosialisasi kepada anggota keluarga yang masih tergolong pemilih pemula. Yang paling susah memperkenalkan (PKS) ke anggota keluarga karena berbeda pilihannya. Apalagi mendekati pemilih pemula atau remaja, dan sampai sekarang kami belum menentukan formula untuk remaja, pungkasnya.(lam) [Non-text portions of this message have been removed] === Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejaht...@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelism...@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment Yahoo! Groups Links
[wanita-muslimah] Fw: Ayo, Dukung Website Petisi www.lindungikami.org
---Original Message--- From: Tulus Abadi Date: 09/02/2009 7:54:08 To: mia hanafiah; mia hanafiah Cc: Nita Yudhi Nita; Suhardi Hardi; ratu sapura; Victor Subiakto Puja; budi dab; huzna Zahir Huzna; indah suksma; sularsi larsi; Kartono Mohamad; dinkes pemkot; agus pambagio Subject: Ayo, Dukung Website Petisi www.lindungikami.org Bapak/Ibu Yth. Mohon berkenan bergabung, mendukung dan menyebarkan petisi pengendalian tembakau berikut ini, via website yg bertajuk www.lindungikami.org. Ini merupakan kelanjutan petisi yg kita tayangkan di media masa, pada 12 Nop 2008. Petisi ini sgt penting artinya bagi pengendalian tembakau di Indonesia Target petisi ini adalah mendulang 1 (satu) juta pendukung, dan nanti akan kami serahkan Presiden dan DPR RI. Demikian, terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dlm petisi pengendalian tembakau ini. Wass, Tulus Abadi, Anggota Pengurus Harian YLKI Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat. Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang! [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [wanita-muslimah] Fw: [mus-lim] PKS rayakan Valentine...????
PKS sedang menjalankan banyak peran (role playing).. ada yang sembarangan/ gak tahu malu.. ada yang bagian menyebarkan isu... ada yang bagian meredam.. CMIIW.. -- Wassalam, Irwan.K Better team works could lead us to better results http://irwank.blogspot.com Pada 9 Februari 2009 12:02, Tri Budi Lestyaningsih (Ning) ning...@chevron.com menulis: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/02/09/112535/1081655/700/berbau-ya hudi-pks-batalkan-rencana-rayakan-valentine-day Berbau Yahudi, PKS Batalkan Rencana Rayakan Valentine Day Niken Widya Yunita - detikPemilu Foto: Dok. detikcom Jakarta - Rencana DPD PKS Depok memanfaatkan momen Valentine Day (Hari Kasih Sayang) pada 14 Februari untuk menjaring pemilih muda, dibatalkan. Dewan Syariah PKS melarangnya dengan alasan kegiatan itu berbau Yahudi. Niat sudah dibatalkan karena dilarang oleh Dewan Syariah. Alasannya karena berbau Yahudi, ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada detikcom, Senin (9/2/2009). Menurut Tifatul, begitu adanya rencana yang bertujuan untuk memancing suara kaum muda dalam pemilu itu bergema, DPD PKS Depok langsung dikonfirmasi oleh Dewan Syariah PKS. Ya sudah dijelaskan dan langsung dikonfirmasi dengan Dewan Syariah, imbuh Tifatul. Tifatul mengungkapkan, PKS tidak akan merayakan acara yang tidak sesuai dengan budaya Islam. Nggak ada kebijakan itu, pungkasnya. Hadiah yang berkaitan dengan valentine yang akan diberikan DPD PKS Depok yakni cokelat berstiker caleg dan bunga berlambang PKS yakni nomor 8. ( nik / iy ) -Original Message- From: wanita-muslimah@yahoogroups.com wanita-muslimah%40yahoogroups.com [mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.comwanita-muslimah%40yahoogroups.com] On Behalf Of Kartono Mohamad Sent: Monday, February 09, 2009 6:13 AM To: wanita-muslimah@yahoogroups.com wanita-muslimah%40yahoogroups.com Cc: Taufiq Ismail Subject: [wanita-muslimah] Fw: [mus-lim] PKS rayakan Valentine... ---Original Message--- From: Haniwar Syarif Date: 08/02/2009 18:30:18 To: mus-...@milis.isnet.org mus-lim%40milis.isnet.org Subject: [mus-lim] PKS rayakan Valentine... Pemilu - pemilihan legislatif Jaring Pemilih Pemula, PKS Rayakan Valentine Minggu, 8 Februari 2009 - 11:49 wib Marieska Harya Virdhani - Okezone DEPOK - Tampaknya tidak mudah menjaring pemilih pemula atau pemilih usia remaja untuk memberikan suaranya dalam pemilu mendatang. Hal tersebut juga dirasakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS mengaku belum menemukan cara jitu untuk menggaet suara anak muda yang sangat potensial untuk memenangkan pemilu. Tapi PKS tak kehabisan akal. Momen hari kasih sayang atau Hari Valentine pada 14 Februari mendatang diam-diam menjadi incaran PKS untuk mencuri perhatian anak muda, khususnya di wilayah Depok, Jawa Barat. Karena itu pada momen Valentine, PKS akan memanfaatkan untuk membagikan hadiah yang identik dengan Valentine seperti cokelat yang diselipkan stiker caleg, bunga yang ada lambang nomor 8. Setiap kader khusus mendatangi para remaja, ujar Ketua DPD PKS Depok Mujtahid Rahman Yadi, Minggu (8/2/2009). Dalam program Ketok Sejuta Pintu rumah yang diluncurkan PKS, para kader pun mengaku kesulitan untuk melakukan sosialisasi kepada anggota keluarga yang masih tergolong pemilih pemula. Yang paling susah memperkenalkan (PKS) ke anggota keluarga karena berbeda pilihannya. Apalagi mendekati pemilih pemula atau remaja, dan sampai sekarang kami belum menentukan formula untuk remaja, pungkasnya.(lam) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Re: Fw: [Voice_Of_Hebrew] Posisi non-Muslim dalam Khilafah
baca artikel hti itu kok rasanya langsung mual, gimana gitu loh. --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Kartono Mohamad kmj...@... wrote: Barangkali yang dari HTI bisa menanggapi (yang bukan juga boleh) KM ---Original Message--- From: Rinaldi Maskinantan Date: 02/08/09 09:04:15 To: parapemi...@yahoogroups.com; kultur_tandin...@yahoogroups.com Cc: ishapu...@...; voice_of_heb...@yahoogroups.com Subject: [Voice_Of_Hebrew] Posisi non-Muslim dalam Khilafah Posisi non-Muslim dalam Khilafah By me Ini opini singkat saja untuk mencermati bagaimana kedudukan non- Muslim dalam konsep Khilafah Islam. Keistimewaan demokrasi dibandingkan konsep lain, adalah bahwa demokrasi memandang setiap manusia secara egaliter tanpa ada pembedaan dalam hal-hal yang fundamental dan sensitif seperti ras atau agama. Demokrasi memberi tiap-tiap individu hak dan kewajiban sosial dan politik yang setara, yang kemudian nilai-nilai ini dituangkan dalam draft deklarasi universal HAM pada tahun 1948. Sebuah pandangan yang fair dalam menghadapi pluralitas manusia Namun, membaca artikel di situs Hizbut Tahrir tentang posisi non- Muslim (ahlu dzimmah) dalam Khilafah Islam, bayangan kita akan nilai-nilai kesetaraan derajat manusia menjadi redup. Konsep Khilafah Islam, secara mendasar, memberi pemisahan yang jelas kepada warga negara berdasarkan jenis keimanan. Yaitu kelompok Muslim dan non-Muslim. Secara logis, konsekwensi dari pemisahan tersebut adalah adanya pembedaan hak. Dan pembedaan hak yang dimaksud terlihat pada bidang politik. Di sisi lain, ide Khilafah memang menawarkan perlindungan fisik, kebebasan beragama, dan perlakuan adil di mata hukum kepada non-Muslim, ini patut kita akui. Namun bentuk diskriminasi Khilafah terletak pada pelarangan bagi non-Muslim untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, seperti menjadi pemimpin atau penentu kebijakan negara. Partisipasi non- Muslim dalam bidang politik hanya diperbolehkan sebatas menjadi anggota Majelis Umat, untuk sekedar menyuarakan aspirasinya, atau mengkoreksi perlakuan Khalifah jika dirasa melenceng dari ideal ajaran Islam. Kurang lebih sebatas itulah kritik yang boleh diberikan kepada pemerintah oleh non-Muslim. Tidak boleh melontarkan opini atau kritik yang bersifat subversif, seperti mempertanyakan secara kritis ideologi Khilafah Islam, apalagi mempropagandakan ideologi lain. Ini jelas berbeda dengan apa yang diperoleh aktivis Hizbut Tahrir dalam lingkup negara demokrasi. Di bidang militer, non-Muslim mendapatkan hak istimewa untuk tidak ikut wajib militer, namun diperbolehkan jika mereka memang menginginkannya. Hanya saja, non-Muslim tidak diperkenankan memegang posisi-posisi penting dalam kemiliteran. Lebih dari itu, jika negara Islam diserang dari luar, maka kaum Muslimin wajib membela mati-matian kaum sipil dzimmi yang berada di wilayah negara Islam. Atas semua jasa perlindungan itu, non-Muslim diberi kewajiban membayar jizyah tiap tahunnya, yang besarnya ditentukan oleh negara. Jizyah ini semacam pengikat bagi non-Muslim untuk dapat berada di wilayah negara Islam dengan aman. Atas pembedaan hak-hak itu, non-Muslim jelas-jelas menjadi warga negara kelas dua yang harus tunduk dan patuh pada institusi kekhalifahan. Praktis, tidak boleh ada opini-opini dan sikap-sikap politis yang berseberangan dengan kekhalifahan Islam. ** Dalam perspektif nilai-nilai modern, pembedaan warga negara berdasarkan agama adalah konsep primitif yang tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Aktivitas politik yang secara otomatis bersentuhan dengan publik yang plural, pada prinsipnya tidak bisa melibatkan keyakinan teologis yang bersifat pribadi dan relatif. Untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijak, tak ada hubungannya dengan kepenganutan terhadap teologi tertentu. Perlindungan fisik, kebebasan beragama, dan perlakuan adil di mata hukum tidaklah cukup untuk modal menjadi manusia seutuhnya di era modern. Ada peningkatan standar menjadi manusia. Jika pada zaman-zaman kuno parameter pencapaian kesejahteraan manusia masih berkutat pada hal-hal yang bersifat fundamental seperti kemakmuran fisik, maka pada zaman modern standart pencapaian itu meningkat. Manusia modern membutuhkan kemakmuran ideologis, yang dalam hal ini diwujudkan dengan kebebasan mengemukakan ide atau pemikiran, dan terutama, status sederajat dengan individu lain. Pada sisi inilah konsep Khilafah nampak tidak peka dan sudah merasa lengkap hanya dengan memberi tawaran kemakmuran fisik dan keadilan hukum saja. Peningkatan standart ini, salah satunya didasari oleh kesadaran akan pluralitas manusia, baik pluralitas fisik-genetis maupun pluralitas pemikiran. Kesadaran akan pluralitas manusia dipicu oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Teknologi informasi, ini sesuatu yang tidak ada di abad ke 7, inilah yang
[wanita-muslimah] Re: Gerahnya Gubernur Goyang Jaipong
baru aja jadi gubernur udah mulai menularkan aturan yang memuakkan. sudah waktunya pikiran-pikiran kerdil seperti itu diberantas dan dibrangus dari bumi pertiwi. saya langsung merasa mual membayangkan jalan pikiran gubernur seperti ini. eeit, tapi nanti dulu, minta dede yusuf untuk ikut menggulingkannya... hehehe :) --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, herri.permana herri.perm...@... wrote: 06/02/2009 - 15:16 Gerahnya Gubernur Goyang Jaipong Herdi Sahrasad Raden Trimutia Hatta INILAH.COM, Jakarta - Ada-ada saja gerak langkah PKS belakangan ini. Setelah ramai soal pijatan Panti Pijat untuk PKS, kali ini politikus PKS bikin gerah lagi. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menginstruksikan untuk mengurangi goyangan pada tarian khas Sunda, Jaipongan. Perintah lisan itu disampaikan Heryawan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Jabar Herdiwan. Pesannya, penari jaipong menutup ketiak dan mengurangi unsur 3G (goyang, gitek dan geol). Alasannya sederhana, banyak orang yang terganggu melihat penari 'memamerkan' ketiak sambil bergoyang. Tak ayal, permintaan ini membuat kalangan budayawan asal bumi parahyangan meradang. Imbauan Gubernur Jabar yang PKS itu bisa ditafsirkan bermakna bahwa seniman kita dianggap tidak tahu sopan santun dan amoral, kata Praktisi Seni Tradisi sekaligus Dosen Tari STSI Bandung, Mas Nanu Muda. Sejatinya, PKS berartikulasi dan bersuara nyaring soal pembasmian korupsi, kemiskinan dan pengangguran yang musti diatasi, bukannya malah soal seni jaipongan dan isu remeh-temeh lainnya. Ini menyinggung seniman, karena kita dianggap tidak sopan, tidak amoral. Pemerintah maksudnya pasti itu. Kalau risih ya jangan dilihat, ketus Nanu. Ia mengaku tidak habis pikir apa maksud Heryawan sibuk mengatur goyang jaipong. Sebab, apa yang dilakukan para penggiat tari tersebut sudah memenuhi unsur estetika dan etika. Para penari tidak bisa sembarangan menggoyangkan pinggang atau pantatnya. Enggak bisa yang gagah diperhalus atau sebaliknya, tandas Nanu. Nanu melihat apa yang dilakukan Heryawan sudah merupakan bentuk intervensi terhadap budaya. Padahal selama ini pelaku seni tradisi tidak pernah menuntut pemerintah melakukan sesuatu untuk melestarikan budaya Sunda. Ini malah pemerintah menuntut terus pada seniman, kata Nanu. Tetapi, pembelaan datang dari partai Heryawan berasal, PKS. Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan apa yang dilakukan kadernya masih sebatas imbauan itu untuk mengantisipasi pemberlakuan Undang- undang Pornografi. Anjuran Gubernur tersebut, menurut Tifatul, upaya untuk menjaga agar tarian jaipong tetap ada namun dengan tampilan yang lebih santun. Apapun itu, di mata Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Arry Bainus, langkah yang dilakukan Herwayawan sudah berlebihan. Seharusnya karya seni tidak dibatasi. Pertanyaannya jaipong itu munculnya kapan, Jaipong itu kan udah lama kenapa tidak dilarang dari dulu saja, cetus Arry. Daripada ngurusin Jaipong, mendingan urusin tuh sampah-sampah, pikirin tuh layanan publik di Bandung yang jelek. Gubernur kayak engga ada kerjaan saja ngurus-ngurus yang kayak begitu, ujar staf pengajar FISIP tersebut. Dirinya berpendapat, tari Jaipong bukanlah merupakan tarian yang vulgar. Meskipun pakaiannya sedikit terbuka, Arry menganggap itu biasa saja. Lagipula Jaipong sekarang sudah tidak banyak digemari seperti dahulu. Hal ini malah memperlihatkan Gubernur Jabar sekarang kurang memiliki pengalaman, jelasnya. Pekerja seni belum tentu moralnya jelek. Toh orang yang jadi Haji atau beragama baik juga banyak yang moralnya jelek, tegas Arry. Tentu saja, permintaan Gubernur ini seakan menjadikan ketakutan para seniman terhadap UU Pornografi menjadi nyata. Karya seni dan budaya kemudian diintervensi hanya karena penikmat tidak dapat mengontrol syahwatnya. Padahal, warisan budaya itu seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk dilestarikan dan dikembangkan. Bila ditilik lebih jauh, persoalan yang dihadapi Jawa Barat sangat banyak dan kompleks. Selama ini, masalah sampah masih menjadi salah satu problem utama yang belum tertangani secara baik. Jadi, alangkah lebih baik bila pemimpin di Jawa Barat membuktikan banyak kerja nyata dan merealisasikan janji kampanyenya terlebih dahulu daripada mengurusi masalah remeh temeh seperti ini.[L4]
[wanita-muslimah] Re: Fw: [mus-lim] PKS rayakan Valentine...????
yakkk... --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Tri Budi Lestyaningsih (Ning) ning...@... wrote: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/02/09/112535/1081655/700/berbau -ya hudi-pks-batalkan-rencana-rayakan-valentine-day Berbau Yahudi, PKS Batalkan Rencana Rayakan Valentine Day Niken Widya Yunita - detikPemilu Foto: Dok. detikcom Jakarta - Rencana DPD PKS Depok memanfaatkan momen Valentine Day (Hari Kasih Sayang) pada 14 Februari untuk menjaring pemilih muda, dibatalkan. Dewan Syariah PKS melarangnya dengan alasan kegiatan itu berbau Yahudi. Niat sudah dibatalkan karena dilarang oleh Dewan Syariah. Alasannya karena berbau Yahudi, ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada detikcom, Senin (9/2/2009). Menurut Tifatul, begitu adanya rencana yang bertujuan untuk memancing suara kaum muda dalam pemilu itu bergema, DPD PKS Depok langsung dikonfirmasi oleh Dewan Syariah PKS. Ya sudah dijelaskan dan langsung dikonfirmasi dengan Dewan Syariah, imbuh Tifatul. Tifatul mengungkapkan, PKS tidak akan merayakan acara yang tidak sesuai dengan budaya Islam. Nggak ada kebijakan itu, pungkasnya. Hadiah yang berkaitan dengan valentine yang akan diberikan DPD PKS Depok yakni cokelat berstiker caleg dan bunga berlambang PKS yakni nomor 8. ( nik / iy ) -Original Message- From: wanita-muslimah@yahoogroups.com [mailto:wanita-musli...@yahoogroups.com] On Behalf Of Kartono Mohamad Sent: Monday, February 09, 2009 6:13 AM To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Cc: Taufiq Ismail Subject: [wanita-muslimah] Fw: [mus-lim] PKS rayakan Valentine... ---Original Message--- From: Haniwar Syarif Date: 08/02/2009 18:30:18 To: mus-...@... Subject: [mus-lim] PKS rayakan Valentine... Pemilu - pemilihan legislatif Jaring Pemilih Pemula, PKS Rayakan Valentine Minggu, 8 Februari 2009 - 11:49 wib Marieska Harya Virdhani - Okezone DEPOK - Tampaknya tidak mudah menjaring pemilih pemula atau pemilih usia remaja untuk memberikan suaranya dalam pemilu mendatang. Hal tersebut juga dirasakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS mengaku belum menemukan cara jitu untuk menggaet suara anak muda yang sangat potensial untuk memenangkan pemilu. Tapi PKS tak kehabisan akal. Momen hari kasih sayang atau Hari Valentine pada 14 Februari mendatang diam-diam menjadi incaran PKS untuk mencuri perhatian anak muda, khususnya di wilayah Depok, Jawa Barat. Karena itu pada momen Valentine, PKS akan memanfaatkan untuk membagikan hadiah yang identik dengan Valentine seperti cokelat yang diselipkan stiker caleg, bunga yang ada lambang nomor 8. Setiap kader khusus mendatangi para remaja, ujar Ketua DPD PKS Depok Mujtahid Rahman Yadi, Minggu (8/2/2009). Dalam program Ketok Sejuta Pintu rumah yang diluncurkan PKS, para kader pun mengaku kesulitan untuk melakukan sosialisasi kepada anggota keluarga yang masih tergolong pemilih pemula. Yang paling susah memperkenalkan (PKS) ke anggota keluarga karena berbeda pilihannya. Apalagi mendekati pemilih pemula atau remaja, dan sampai sekarang kami belum menentukan formula untuk remaja, pungkasnya.(lam) [Non-text portions of this message have been removed] === Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejaht...@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelism...@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment Yahoo! Groups Links
Re: [wanita-muslimah] Fw: [mus-lim] PKS rayakan Valentine...????
ngawur banget ... sejak kapan Yahudi merayakan Valentine? baca nih http://www.haaretz.com/hasen/spages/954281.html 14 Februari 1349 buat Yahudi adalah pembantaian Strasbourg salah satu pembantaian komunitas Yahudi paling besar oleh orang2 anti Yahudi sementara St Valentine's day sendiri adalah perayaan bangsa Romawi yang kemudian diadaptasi oleh Kristen dalam menyebarkan ajaran cinta kasih. salam, -- wikan 2009/2/9 Tri Budi Lestyaningsih (Ning) ning...@chevron.com: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/02/09/112535/1081655/700/berbau-ya hudi-pks-batalkan-rencana-rayakan-valentine-day Berbau Yahudi, PKS Batalkan Rencana Rayakan Valentine Day Niken Widya Yunita - detikPemilu Foto: Dok. detikcom Jakarta - Rencana DPD PKS Depok memanfaatkan momen Valentine Day (Hari Kasih Sayang) pada 14 Februari untuk menjaring pemilih muda, dibatalkan. Dewan Syariah PKS melarangnya dengan alasan kegiatan itu berbau Yahudi. Niat sudah dibatalkan karena dilarang oleh Dewan Syariah. Alasannya karena berbau Yahudi, ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada detikcom, Senin (9/2/2009).
