[wanita-muslimah] Siaran Pers: IDPN Indonesia mendukung program Pendidikan Untuk Semua dengan menyelenggarakan Pekan Aksi Global
Siaran Pers Jakarta, 23 Mei 2007 - Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh di bulan ini, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) giat mengkampanyekan program berskala nasional bertajuk Pendidikan Untuk Semua. Tema yang diangkat adalah Dengan Semangat Hardiknas Kita Sukseskan Pendidikan Bermutu Untuk Semua. Pencanangan program ini untuk memperingati hari jadi Forum Pendidikan Dunia yang digelar di Dakar (Senegal) pada April 2000. Di Indonesia, pada 23-29 April 2007 lalu, beberapa organisasi masyarakat ikut memperingatinya dalam wujudPekan Aksi Global Pendidikan (Global Campaign for Education). Salah satu diantaranya adalah Yayasan Inklusi dan Pendidikan Non-Diskriminasi (IDPN Indonesia) yang bermitra dengan UNESCO. Inti dari program Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Education For All (EFA) - adalah kesiapan pemerintah dan para pemangku (stakeholders) untuk berkomitmen bersama guna mencapai enam tujuan PUS pada 2015, tutur Terje Magnussonn Watterdal, Pembina IDPN Indonesia yang juga menjabat sebagai Senior Partner IDP Norwegia. Kami melakukan aksi konkret agar pada akhir 2008 semua anak dapat bersekolah, belajar dan mengembangkan potensi mereka secara optimal tanpa memandang kemampuan, kecacatan, jender, kesehatan dan status HIV serta latar belakang ekonomi-sosial, etnis, agama dan bahasa, jelas Watterdal. Sejumlah acara telah diselenggarakan IDPN Indonesia untuk meningkatkan dukungan publik demi tercapainya enam tujuan PUS dalam memperluas kepedulian pendidikan anak dini usia, pembebasan biaya dan wajib belajar untuk semua, mendukung pembelajaran dan keterampilan bagi pemuda dan dewasa, meningkatkan angka melek aksara pada orang dewasa menjadi 50%, mencapai kesamaan jender pada 2005 dan kesetaraan jender pada 2015, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dikoordinasi oleh Kampanye Global untuk Pendidikan (GCE) dan UNESCO, Pekan PUS tahun ini secara global bertema Hak untuk Pendidikan. Lebih lanjut Watterdal menjelaskan bahwa sebuah pendidikan dasar adalah hak mutlak bagi setiap orang, hak waris bagi setiap anak dan terbentuk sendiri pada akhirnya. Bagaimanapun, pendidikan adalah sebuah tujuan akhir: perlu diyakinkan bahwa semua orang dapat hidup dengan cara yang layak dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Manusia juga dapat menggunakan seluruh hak-haknya seperti tercantum dalam Pernyataan PBB tentang Hak Asasi Manusia. Sayangnya, seringkali ada jarak antara penggunaan kata hak dan tujuan pembangunan, yang sering dianggap lebih penting dalam memaknai program-program pemerintah. Walau banyak konvensi, kesepakatan dan undang-undang, lebih dari 4 juta anak berusia sekolah dasar dan menengah masih tidak bersekolah di Indonesia. Beberapa anak tidak pernah masuk sekolah, yang lainnya putus sekolah atau terpaksa keluar sekolah. Sering kali ini terjadi tanpa disadari oleh masyarakat, sekolah dan otoritas pendidikan akan tanggung jawab hukum mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk SEMUA anak tanpa memandang kemampuan atau kecacatan, latar belakang agama atau etnis, budaya, ekonomi, status sosial, atau status HIV. Tujuan Pendidikan untuk Semua, yang dikuatkan dalam Forum Pendidikan Dunia yang digelar di Dakar (Senegal) pada 2000, tidaklah biasa dalam pengakuan tentang hak pendidikan: Semua anak, pemuda dan orang dewasa mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan yang akan memenuhi kebutuhan dasar mereka pada pembelajaran. Kemudian memastikan bahwa pada 2015 semua anak memiliki akses dan sebebasnya menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas. Tahun 2007 adalah tahun penting sebagai titik tengah menuju tercapainya tujuan PUS. Saatnya sudah habis untuk mencapai hal ini. Untuk itu adalah penting mengambil langkah segera dalam mencapai hak pendidikan. Daripada menjadi sebuah angan-angan, hak pendidikan perlu menjadi sebuah kenyataan dan tujuan PUS memberi kita batas waktu, ungkap Sylvia Djawahir, Direktur IDPN Indonesia. Ia menambahkan, bahwa fokus pendidikan sebagai Hak Asasi mengawali kampanye dalam mendukung seluruh agenda Pendidikan untuk Semua. Banyak kalangan pemerintah terdorong untuk membuat pilihan antara menanamkan satu bagian dari PUS atau keseluruhannya. Tetapi hak pendidikan tidak dapat ditukar dengan hal lain. Orang dewasa dan anak-anak pra-sekolah memiliki hak yang sama pada pendidikan seperti anak SD. Pendekatan berbasis Hak Asasi berarti kita perlu melihat 6 tujuan secara holistik atau sebagai mata rantai daripada mengambilnya satu persatu secara terpisah. Mengantarkan enam tujuan PUS ini bukanlah tindakan sukarela bagi pemerintah tetapi lebih kepada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan hak pendidikan kepada setiap warga negaranya. Jika pemerintah gagal, bukan hanya mereka kehilangan tujuan global yang telah disepakati lebih kepada
Re: [wanita-muslimah] Siaran Pers: IDPN Indonesia mendukung program Pendidikan Untuk Semua dengan menyelenggarakan Pekan Aksi Global
Tujuan Pendidikan untuk Semua, yang dikuatkan dalam Forum Pendidikan Dunia yang digelar di Dakar (Senegal) pada 2000, tidaklah biasa dalam pengakuan tentang hak pendidikan: Semua anak, pemuda dan orang dewasa mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan yang akan memenuhi kebutuhan dasar mereka pada pembelajaran. Kemudian memastikan bahwa pada 2015 semua anak memiliki akses dan sebebasnya menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas. -- Jani ki : Setuju banget, oke bos Salam radityo djadjoeri [EMAIL PROTECTED] wrote: Siaran Pers Jakarta, 23 Mei 2007 - Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh di bulan ini, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) giat mengkampanyekan program berskala nasional bertajuk Pendidikan Untuk Semua. Tema yang diangkat adalah Dengan Semangat Hardiknas Kita Sukseskan Pendidikan Bermutu Untuk Semua. Pencanangan program ini untuk memperingati hari jadi Forum Pendidikan Dunia yang digelar di Dakar (Senegal) pada April 2000. Di Indonesia, pada 23-29 April 2007 lalu, beberapa organisasi masyarakat ikut memperingatinya dalam wujudPekan Aksi Global Pendidikan (Global Campaign for Education). Salah satu diantaranya adalah Yayasan Inklusi dan Pendidikan Non-Diskriminasi (IDPN Indonesia) yang bermitra dengan UNESCO. Inti dari program Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Education For All (EFA) - adalah kesiapan pemerintah dan para pemangku (stakeholders) untuk berkomitmen bersama guna mencapai enam tujuan PUS pada 2015, tutur Terje Magnussonn Watterdal, Pembina IDPN Indonesia yang juga menjabat sebagai Senior Partner IDP Norwegia. Kami melakukan aksi konkret agar pada akhir 2008 semua anak dapat bersekolah, belajar dan mengembangkan potensi mereka secara optimal tanpa memandang kemampuan, kecacatan, jender, kesehatan dan status HIV serta latar belakang ekonomi-sosial, etnis, agama dan bahasa, jelas Watterdal. Sejumlah acara telah diselenggarakan IDPN Indonesia untuk meningkatkan dukungan publik demi tercapainya enam tujuan PUS dalam memperluas kepedulian pendidikan anak dini usia, pembebasan biaya dan wajib belajar untuk semua, mendukung pembelajaran dan keterampilan bagi pemuda dan dewasa, meningkatkan angka melek aksara pada orang dewasa menjadi 50%, mencapai kesamaan jender pada 2005 dan kesetaraan jender pada 2015, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dikoordinasi oleh Kampanye Global untuk Pendidikan (GCE) dan UNESCO, Pekan PUS tahun ini secara global bertema Hak untuk Pendidikan. Lebih lanjut Watterdal menjelaskan bahwa sebuah pendidikan dasar adalah hak mutlak bagi setiap orang, hak waris bagi setiap anak dan terbentuk sendiri pada akhirnya. Bagaimanapun, pendidikan adalah sebuah tujuan akhir: perlu diyakinkan bahwa semua orang dapat hidup dengan cara yang layak dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Manusia juga dapat menggunakan seluruh hak-haknya seperti tercantum dalam Pernyataan PBB tentang Hak Asasi Manusia. Sayangnya, seringkali ada jarak antara penggunaan kata hak dan tujuan pembangunan, yang sering dianggap lebih penting dalam memaknai program-program pemerintah. Walau banyak konvensi, kesepakatan dan undang-undang, lebih dari 4 juta anak berusia sekolah dasar dan menengah masih tidak bersekolah di Indonesia. Beberapa anak tidak pernah masuk sekolah, yang lainnya putus sekolah atau terpaksa keluar sekolah. Sering kali ini terjadi tanpa disadari oleh masyarakat, sekolah dan otoritas pendidikan akan tanggung jawab hukum mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk SEMUA anak tanpa memandang kemampuan atau kecacatan, latar belakang agama atau etnis, budaya, ekonomi, status sosial, atau status HIV. Tujuan Pendidikan untuk Semua, yang dikuatkan dalam Forum Pendidikan Dunia yang digelar di Dakar (Senegal) pada 2000, tidaklah biasa dalam pengakuan tentang hak pendidikan: Semua anak, pemuda dan orang dewasa mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan yang akan memenuhi kebutuhan dasar mereka pada pembelajaran. Kemudian memastikan bahwa pada 2015 semua anak memiliki akses dan sebebasnya menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas. Tahun 2007 adalah tahun penting sebagai titik tengah menuju tercapainya tujuan PUS. Saatnya sudah habis untuk mencapai hal ini. Untuk itu adalah penting mengambil langkah segera dalam mencapai hak pendidikan. Daripada menjadi sebuah angan-angan, hak pendidikan perlu menjadi sebuah kenyataan dan tujuan PUS memberi kita batas waktu, ungkap Sylvia Djawahir, Direktur IDPN Indonesia. Ia menambahkan, bahwa fokus pendidikan sebagai Hak Asasi mengawali kampanye dalam mendukung seluruh agenda Pendidikan untuk Semua. Banyak kalangan pemerintah terdorong untuk membuat pilihan antara menanamkan satu bagian dari PUS atau keseluruhannya. Tetapi hak pendidikan tidak dapat ditukar dengan hal lain. Orang
