Telah dimuat pada Harian Suara Pembaruan, 21 November 2008 Rekonsiliasi Lewat Iklan Politik Oleh Victor Silaen Iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menampilkan delapan tokoh nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2008 menuai protes. Pasalnya, salah satu tokoh dalam iklan tersebut adalah almarhum mantan presiden Soeharto. Diprediksi, upaya PKS memahlawankan Soeharto dapat menjadi bumerang bagi partai yang selalu mengusung tema antikorupsi itu. Benarkah demikian? Tentu saja terlalu dini untuk bisa menjawabnya benar atau tidak. Namun, di beberapa milis (mailing list) yang saya ikuti, komentar-komentar sumbang terkait iklan politik PKS itu memang sudah mulai bergulir. PKS sendiri, melalui sekretaris jenderalnya, Anis Matta, menanggapi bahwa iklan tersebut merupakan ajakan rekonsiliasi. “Iklan pahlawan PKS adalah ajakan rekonsiliasi,” ujar Anis. Menurut dia, sebagai generasi baru Indonesia, PKS menyadari posisinya sebagai bagian dari mata rantai sejarah bangsa, dan bahwa suatu kesinambungan sejarah merupakan syarat bagi kebangkitan Indonesia. “Kita harus bisa menyikapi masa lalu kita secara adil, arif dan proporsional. Berhenti mengadili masa lalu tapi tetap menjadikannya sebagai inspirasi bagi masa depan kita,” katanya. Anis menambahkan, kita harus bisa melampaui “luka-luka masa lalu kita” tanpa dendam, belajar berdamai sebagai sesama anak bangsa dan bersatu kembali merebut masa depan bersama. Bagaimana kita patut menyikapi wacana tentang “Soeharto, PKS, dan rekonsiliasi” ini? Pertama, prihatin, sebab ajakan berekonsiliasi disosialisasikan melalui iklan politik. Apalagi kita juga paham bahwa iklan politik di masa kampanye menjelang Pemilu 2009 ini tentu erat kaitannya dengan upaya meningkatkan citra partai. Jadi, diakui atau tidak, citra partailah yang sebenarnya menjadi tujuan utama iklan tersebut. Adapun Soeharto dan ketujuh tokoh lainnya jelas hanya merupakan “obyek” yang dijual kepada publik dengan mempertimbangkan momentum yang dianggap tepat dan memiliki nilai jual, yakni Hari Pahlawan. Kedua, prihatin, sebab PKS begitu mudahnya memahlawankan Soeharto, padahal Soeharto sendiri hingga kini masih dicitrakan negatif oleh pelbagai pihak di dalam maupun di luar negeri. Kita tak boleh lupa bahwa sewaktu Soeharto meninggal, 27 Januari 2008, proses hukum pidana dan perdata atas diri mantan pemimpin Orde Baru itu belumlah tuntas. Artinya, kita tak punya kepastian hukum untuk menyimpulkan sosok Soeharto sebagai orang yang bersalah atau tidak. Kita hanya punya segudang dugaan bahwa mantan presiden dengan masa kekuasaan terpanjang di antara presiden-presiden lainnya di Indonesia itu bersalah atau setidaknya terlibat dalam kesalahan-kesalahan terkait bidang ekonomi, hukum, hak asasi manusia, dan bidang-bidang lainnya. Bukankah didasarkan dugaan tersebut maka Soeharto, sejak mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai presiden, terus-menerus dituntut pelbagai pihak agar diadili? Bukankah karena itu maka Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang ”Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” menyebut nama Soeharto di dalamnya? Sementara di luar negeri, Soeharto justru telah ditetapkan sebagai pemimpin politik terkorup di dunia dengan “harta korupsi” sekitar 15-35 miliar dolar AS oleh PBB melalui program StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative. Jadi, tanpa harus menyebut ”dosa-dosa” lain Soeharto dalam inci yang rinci di sini, haruskah kita memahlawankannya? Ketiga, prihatin, sebabnya agaknya PKS tidak memahami dengan baik bahwa rekonsiliasi bukanlah sekedar ajakan untuk memaafkan atau melupakan seseorang yang pernah bersalah di masa lampau. Rekonsiliasi yang sejati adalah sebentuk upaya memperdamaikan kembali pihak-pihak yang sekarang mengalami ketegangan relasional disebabkan pertikaian yang pernah terjadi di masa silam dan tak kunjung terselesaikan. Biasanya, dalam pertikaian itu, pihak yang satu menjadi penindas sedangkan pihak yang lain menjadi korbannya. Akibatnya, timbullah ketidakadilan dan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia di pihak si korban. Itulah sebabnya, selain bertujuan mewujudkan perdamaian di masa depan, rekonsiliasi juga bertujuan terungkapnya kebenaran dan tercapainya keadilan. Setelah itu, barulah proses berjalan ke arah terjadinya rekonstruksi dan rehabilitasi. Dalam kerangka itulah diperlukan sebuah institusi khusus yang berperan untuk mewujudkan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang pernah terlibat pertikaian di masa silam itu, baik sebagai korban maupun pelaku. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), itulah institusi yang dimaksud. Indonesia sudah memiliki landasan hukum pembentukannya, yakni UU No. 27 Tahun 2004. Tapi apa boleh buat, sewaktu lembaga ini sedang berproses menuju pembentukannya oleh negara, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU tersebut pada 7 Desember 2006. Maka, harapan akan terwujudnya rekonsiliasi yang sejati itu pun pupus. Jadi, jika kita benar-benar serius ingin mewujudkan rekonsiliasi, baik atas kasus-kasus yang melibatkan diri Soeharto maupun kasus-kasus lainnya, mestinya UU baru sebagai landasan berdirinya KKR itulah yang kita upayakan. Inilah yang mestinya diperjuangkan oleh PKS secara politik melalui sidang-sidang di DPR. Jadi, ini bukan soal dendam kepada Soeharto yang di sisi lain memang patut diakui jasanya dalam membangun negeri ini. Melainkan, soal ketidakrelaan kita melihat Indonesia menjadi sebuah negara yang masa lalunya dipenuhi banyak misteri. Kita juga tidak ingin Indonesia menjadi sebuah ”negeri lupa”, tempat di mana pelbagai pelanggaran hak asasi manusia di masa silam terlupakan begitu saja. Bukankah pelupaan yang disengaja terhadap pelbagai ketidakadilan di masa silam itu merupakan kejahatan sekaligus pelecehan terhadap harkat dan martabat para korban? Kalau begitu sebenarnya layakkah Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 9 Mei 2006 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat? Secara jujur harus diakui bahwa Indonesia memang tak pernah mampu mewujudkan rekonsiliasi yang sejati itu hingga kini. Sebab, rekonsiliasi untuk dan dalam pelbagai kasus di negeri ini justru bukan merupakan masalah orang per orang, melainkan masalah institusional yang melibatkan sejumlah pemimpin di lembaga-lembaga penyelenggara negara di saat mereka berkuasa. Bisa dibayangkan bahwa proses yang ditempuh dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi tersebut begitu panjang dan rumitnya. Diperlukan orang-orang yang independen sekaligus tepercaya untuk merencanakan dan melaksanakan agenda-agenda rekonsiliasi tersebut. Jadi, tidak mungkinlah sekedar ajakan yang disosialisasikan melalui iklan politik dapat menggantikannya. Demi keadilan terhadap masa lalu, maka sekarang dan ke depan kita tidak boleh berhenti berupaya mengungkapkan kebenaran di balik pelbagai ketidakadilan yang pernah tercatat dalam sejarah kelam Indonesia itu. * Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol. (www.victorsilaen.com)
