Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik.
Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat
BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data
yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi:
- jika ada sekitar 23 bank dengan peer
Aku jd tertarik jg dgn topik ini...Dan, sesungguhnya aku merasa memang budaya
industri susah tumbuh di Indonesia.
Yg terjadi ialah seringnya tarik menarik antara kepentingan jangka pendek vs
jangka panjang. Misalnya, industrialisasi di industri rokok, konsekuensi ialah
PHK massal; yg tentu
Business as usual ya,
Si Eselon satu nyalahin bapenas, trus pas dia udah gak jadi mentri mungkin
nyalahin pak harto, sama seperti boediono kemarin menyuruh tanyakan sama
ahlinya mengenai keuangan negara...it is always easy to point fingers at
others...
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Oh sorry mas. Maksud saya ... yang mengkritisi kapitialisme. Maaf juga
saya tidak membaca sesuai konteks.
Anyway, pikiran saya sederhana. menurut saya ideologi ekonomi saat ini tidak
lagi relevan. Sosialisme maupiun kapitalisme dalam bentuk 'murni' terbukti
akhirnya ambruk. Sosialisme sudah
Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang
diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan
tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century.
Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah
Sidang Umum
Saat ini sedang seru-serunya pemeriksaan oleh pansus DPR RI atas kasus Bank
Century yang melibatkan mekeu, BI dan aparatur negara yang terkait kasus
tersebut.
Walau kasus ini melibatkan instansi pital perekonomian Nasional, namun
stabikitas tatanan sistim ekonomi nasional harus tetap terjaga,
Bung Rachmad ysh.,
Saya membayangkan bahwa Sidang Umum itu bersifat general, overall...
Sedangkan Pansus itu sudah masuk domain spesial. Toch lex specialis derogat
lex generalis bukan ? CMIIW...
Jadi saya pikir sah2 saja kalo pansus ngotot melakukan investigasi.
Yang ngaco adalah jika
Bung Rachmad ysh.,
Saya membayangkan bahwa Sidang Umum itu bersifat general, overall...
Sedangkan Pansus itu sudah masuk domain spesial. Toch lex specialis derogat
lex generalis bukan ? CMIIW...
Jadi saya pikir sah2 saja kalo pansus ngotot melakukan investigasi.
Yang ngaco adalah jika
Bung Yadi,
Coba kita renungkan, pada saat ini semua kebijakan berdasarkan nasionalisme
karena pemenang pemilu dari partai Nasionalis. Mungkin suatu saat yang menang
dan mendominasi DPR adalah partai yang berbasis Islam. Apakah kemudian partai
ini ber'hak' mengkaji ulang seluruh kebijakan yang
Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam kebijakan adalah pekerjaan yang
sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-)
Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku
surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review,
Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. Jadi
DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah yang
sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk kebijakan
yang salah pada periode yang berjalan.
Bukan ngurusi apa yang
Setuju
Cuma menghabiskan waktu dan biaya saja
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
-Original Message-
From: rachm...@yahoo.com
Date: Fri, 15 Jan 2010 00:59:51
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century
Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang
mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan orang2nya
juga masih menjabat.
Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar rakyat
tidak terjebak milih
O begitu? Review berkala/periodik gitu ya? Tapi biasanya kalau kegiatan rutin
masing-masing anggota dewan dan parpol punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan
untuk pembentukan pansus saja utusan masing-masing parpol dipilah2, yaitu
mereka2x yang kurang kritis.
Nah, kalau dibikin pansus yg masa
Lebih baik begitu dengan pertimbangan :
1. Rakyat tidak terjebak memilih Presiden dengan Kabinetnya yang bermasalah
2. Permasalan segera tuntas.
3. Presiden berikutnya akan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan.
4. DPR hanya berminat mengurai masalah karena Presiden dan Menkeu masih SBY
Uang pajak pasti kembali pada rakyat melalui mekanisme penyediaan barang dan
jasa yang disediakan oleh masyarakat. Apakah itu melalui mekanisme penggajian
PNS dan ABRI atau penyediaan fasilitas publik yang dikerjakan oleh anak bangsa.
Uang rupiah hanyalah penghantar terciptanya barang atau
16 matches
Mail list logo