What! kebocoran tetap menjadi tanggungan Pemerintah? Saya kira pak Hatta cukup berani menyampaikan ini setelah bertahun2!! wow..berapa yang nguap ya?
Oka Pengaturan Subsidi BBM Hatta: Pertamina, Contohlah AKR Laporan wartawan KOMPAS Orin Basuki Jumat, 23 April 2010 | 15:49 WIB JAKARTA, KOMPAS.com Pengaturan subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang dilakukan oleh PT Aneka Kimia Raya atau AKR Corporindo Tbk sebaiknya dicontoh oleh PT Pertamina sehingga beban kebocoran BBM bersubsidi tidak perlu ditanggung pemerintah. AKR menerapkan sistem perhitungan BBM bersubsidi dengan menjadikan volume minyak yang benar-benar masuk ke tangki kendaraan konsumen akhir sebagai basis penetapan klaim anggaran subsidi ke pemerintah. "Itu belum dilakukan Pertamina. Sekarang, Pertamina memperhitungkan subsidi BBM dari jumlah BBM yang dimasukkan ke mobil-mobil tangki di depo-depo, bukan di konsumen akhir, sehingga jika terjadi kebocoran pada saat distribusi dari depo ke konsumen akhir menjadi tanggung jawab pemerintah," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (23/4/2010). Menurut Hatta, distribusi BBM bersubsidi kini tidak lagi didominasi Pertamina karena sudah ada dua perusahaan lain yang masuk dalam bisnis ini, yakni AKR dan Shell. Kedua perusahaan ini bersedia menjalankan pengawasan superketat pada distribusi BBM bersubsidi karena merekalah yang harus menanggung kebocoran BBM bersubsidi. "Dengan cara ini, subsidi BBM akan diperketat dengan adanya pengawasan ketat dari distributornya sendiri. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu dibebani subsidi BBM terus-menerus," ungkapnya. Saat ini, jumlah volume BBM yang dipasarkan di Indonesia mencapai sekitar 64 juta kiloliter per tahun. Sekitar 34 juta kiloliter di antaranya merupakan BBM bersubsidi. Hatta menginginkan agar pengaturan BBM bersubsidi ini dilakukan dengan sosialisasi agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan akan mengembangkan budaya malu kepada pemilik kendaraan di atas 3.000 cc, misalnya, yang masih saja mengonsumsi BBM bersubsidi. "Pengawasan masyarakat dan media akan membuat malu orang yang sudah mampu. Seharusnya orang yang sudah mampu membeli mobil mewah malu jika menggunakan premium. Seharusnya mereka memakai Pertamax," tutur Hatta. Sebelum ini, PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk dan Royal Vopak asal Belanda mengoperasikan terminal bahan bakar minyak berkapasitas 250.800 kiloliter di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan terminal BBM yang menelan investasi 105 juta dollar AS itu memiliki 17 tangki untuk menampung impor dan distribusi produk minyak dalam rangka mendukung kebutuhan komoditas itu di dalam negeri ataupun internasional.
