oke, kita balik ke artikel. di artikel ada empat cara (saya kasih nomer)
===
Emerging markets have resorted to a variety of instruments to limit
private-sector borrowing abroad:
1. taxes,
2. unremunerated reserve requirements,
3. quantitative restrictions, and
4. verbal persuasion.
In view of
Yah menurut saya ya yang di highlight di bawah
elain itu artikel juga menyatakan, satu cara di suatu tempat, belum tentu
bisa menjadi best practice di tempat lain
===
Similarly, Chilean-style unremunerated reserve requirements may be easier to
evade in countries with extensive trading in
Soal unremunerated ada ketemu di internet...
http://www.thomaspalley.com/docs/articles/international_markets/chilean_reserve.pdf
Katanya sih bersifat seperti polisi tidur. Mobil gak bisa lagi jalan 150
km/jam... harus pelan-pelan. Efeknya juga bisa menambah inflow kapital
karena mereka berusaha
kalo di chile sih : Similarly, Chilean-style unremunerated reserve
requirements may be easier to
evade in countries with extensive trading in sophisticated derivatives.
lha kalau di indonesia, perdagangan derivatif, apalagi yg aneh aneh kan
boleh dibilang gak jalan, sub prime mortgage kan ditolak
kalau mau cari investor jangka panjang sih bagus, bukannya paket UU PMA
sekalian UU Ketenagakerjaan arahnya ke sana, iklim investasi yang bagus ?
tapi yg di klausul ttg tenaga kerja kayaknya banyak yg protes tuh hehehe :D
kalau lihat laporan keuangan prusahaan, yg blue chip modelnya astra
Indonesia keluar dari IMF ? Apa betul ? Saya kira yang benar adalah: Indonesia
melunasi pinjamannya.
Tetapi yang lebih penting terkait dengan perubahan kebijakan IMF :
tidakkah Indonesia akan mulai melakukan pembatasan terhadap lalulintas
devisa seperti yang pernah dilakukan oleh Malaysia dan
kalau untuk masalah sub prime mortgage, indonesia malah sangat berhasil. BI
melarang bank membeli produk derivatif sebagai bagian dari asset. BI juga
meminta bank tidak boleh terekspose terhadap resiko jika melayani transaksi
derivatif (forward atau future dalam rangka hedging) yg diajukan oleh
Kalau anda belum jelas kenapa IMF melepas label 'haram'nya atas kontrol
devisa... barangkali perlu baca selengkapnya laporan IMF tersebut. Saya
cuma menerjemahkan saja dari artikel tersebut.
Selalu saja, dalam hal bebas tidak bebas, sertifikasi atau tidak
sertifikasi, baik itu lalu lintas uang,
