Fatsun Politik (2) By: Prof. Dr. Achmad Mubarok MA
Menurut penelitian Psikologi, 83 % perilaku manusia dipengaruhi oleh apa yang dilihat, 11 % oleh apa yang didengar dan 6 % sisanya dipengaruhi oleh campuran berbagai stimulus. Perilaku masyarakat Indonesia, termasuk para pemimpinnya sangat dipengaruhi oleh gempuran budaya global. Dengan teknologi informasi (TI) Globalisasi mengubah dunia menjadi kampung kecil. Apa yang terjadi di suatu negeri pada saat yang sama dapat dilihat oleh seluruh penduduk bumi. Perang,skandal dan krisis yang ada di satu kawasan ditonton dan berimbas ke kawasan yang sangat luas seketika. Gagasan, mode, dan gaya hidup yang berasal dari kultur liberal menerobos masuk ke benteng-benteng tradisi. Budaya masyarakatpun porak poranda, nilai-nilai lama ditinggalkan,nilai-nilai baru meski belum jelas kualitasnya dirindukan. Ide-ide economic reform, political reform, HAM dan liberalisasi ditelan mentah-mentah tanpa filter budaya. Money politik tidak lagi menjadi mainan politisi. Orang-orang desa pun menuntut money politik dalam setiap even pilkada dan kampanye caleg. Korban lumpur lapindopun terilhami untuk sekaligus memeras ganti rugi dengan menaikkan harga tanahnya berlipat-lipat. Sampai kapan keporak-porandaan budaya ini berlangsung ? nampaknya masih lama. Indonesia bukan hanya terdiri dari ribuan pulo dan ratusan etnik serta bahasa, tapi strata masyarakatnyapun berlapis. Ada lima lapis strata sosial masyarakat Indonesia. Paling atas ada kelompok ultra modern yang tinggal di kota-kota besar. Dibawahnya ada kelompok modern, juga di kota-kota. Dibawahnya ada kelompok besar, yaitu lapisan masyarakat urban, tersebar di kota-kota besar dan kota-kota kecil serta desa-desa di sekeliling kota. Lapis bawahnya ada kelompok masyarakat tradisionil, dan terbawah masih ada kelompok terbelakang. Lima lapis ini menerima stimulus yang sama dari dunia global berupa siaran televisi, mode pakaian dan menu makanan serta teknologi informasi. Jika kelompok ultra modern dan sebagian modern sudah bosan melihat ekpressi kebebasan demontrasi, kelompok urban justeru sedang-nikmat-nikmatnya merasakan kebebasan; bisa melempari polisi dengan batu, merobohkan pintu gerbang kantor kantor pemerintahan, membakar ban di jalanan dan sebagainya. Belum lagi kasus korupsi . Apa yang dilakukan oleh KPK disatu sisi membanggakan,di sisi lain membuat hati miris, karena semua lapisan elit terlibat korupsi, eksekutip, legislatip dan yudikatip. Yang lebih menyedihkan, dalam tayangan TV tersangka korupsi nampak masih happy dan membantah tuduhan dengan sangat percaya diri.Baru setelah bukti rekaman diputar, perilakunya berubah menjadi kuyu dan lesu. Bagaimana mengubahnya ? Cara berfikir masyarakat dipengaruhi oleh paradigma yang dianut. Tata nilai menyimpang tetapi ditolerir dalam waktu lama bisa berubah menjadi budaya. Kebudayaan adalah gagasan, konsep, ajaran dan keyakinan yang dianut masyarakat dalam waktu lama,konsep mana kemudian digunakan sebagai panduan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gagasan buruk akan melahirkan perilaku buruk, dan jika berlangsung lama maka jadilah bangsa ini berkebudayaan rendah, budaya yang kurang bermartabat. Untuk mengubah budaya masyarakat caranya juga dengan mengubah paradigma, dengan proses pembudayaan, yakni membudayakan nilai-nilai tinggi. Pada era modern dan global sekarang maka pembudayaan nilai harus menggunakan infrastruktur modern. Transparansi misalnya akan sangat berpengaruh dalam pengendalian perilaku pemimpin. Ada tiga infrastruktur yang bisa menjadi pilar budaya bermartabat. Pertama Semua penduduk harus mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) . Dengan NPWP, transaksi signifikan terkontrol.Kedua sistem filing digabung dengan sistem administrasi kependudukan nasional. Semua kegiatan warga negara terekam dalam file yang bisa diakses oleh sistem. Ketiga penegakan hukum secara kosisten dan berkesinambungan. Tiga pilar ini akan mempersempit ruang warga untuk berperilaku menyimpang. Tetapi diatas segalanya karena bangsa Indonesia itu paternalistis, maka keteladanan pemimpin akan memberikan kontribusi yang sangat besar dengan biaya murah dalam membangun fatsun politik. Sebagai contoh, sebelum pilpres 2004 sudah ada deklarasi siap menang siap kalah dari seluruh capres, tetapi ternyata tidak seorang caprespun yang siap kalah. Buktinya tak seorangpun mantan capres yang mengucapkan selamat kepada SBY sebagai pemenang. Bu Mega malah merasa ditusuk dari belakang oleh SBY. Selama lima tahun pasca kekalahan, para ex capres kerjanya mengkritik pemenang tanpa sedikitpun mengapreasi suara rakyat yang memilihnya. Demikian juga pada setiap peringatan proklamasi kemerdekaan di istana, mereka tidak pernah hadir ke istana. Perilaku elit politik seperti ini akhirnya ditiru oleh cagub-cagub dan cabup yang kalah dalam pilkada. Belajar kepada bangsa lain, betapa indahnya Hillary Clinton langsung mendukung Obama sedetik setelah ia kalah dalam convensi capres Demokrat, dan selanjutnya dia malah bersedia menjadi menlunya Obama. Betapa indahnya apa yang dilakukan oleh M Cain yang langsung mengucapkan selamat kepada Obama sedetik setelah penghitungan jelas memenangkan Obama. Betapa indahnya, dua mantan Presiden Amerika (Clinton dan Bush senior) secara bersama, ditugasi oleh Presiden Prdesiden Bush untuk mewakili negaranya mengunjungi korban tsunami Aceh. Nampaknya kini ditunggu ada orang-orang ahli dan arif yang secara diam-diam menyusun konsep-konsep kebangsaan kita untuk 50-100-200 tahun mendatang, mengiringi DPR dan MPR yang juga melakukan pekerjaan yang sama. Semoga. sumber, http://mubarok-institute.blogspot.com Wassalam, agussyafii
