Andi Rahmat mesin uang PKS? [image: PDF]<http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=34212> [image: Cetak]<http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com_content&task=view&id=34212&pop=1&page=0> [image: E-mail]<http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=34212&itemid=99999999> WASPADA ONLINE
[image: andi_rachmat_pks_-_ipha.jpg]JAKARTA - Kasus Andi Rahmat mencoreng PKS. Tapi, PKS sendiri tetap menempatkannya sebagai caleg. Kabarnya, mantan Ketua Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Indonesia (Kammi) itu termasuk 'mesin uang' bagi parpol bernomor urut 8. "Andi Rahmat adalah salah satu mesin uang PKS. Ia tak bakal dicopot," seloroh seorang aktivis PKS. Jika benar sang 'mesin uang' itu dipertahankan, pengamat Islam politik UIN Sunan Kalijaga Noorhaidi Hassan PhD dan pakar politik UI Arbi Sanit menilai PKS bisa tercoreng. Kredibilitas PKS bakal menurun seperti parpol lain yang terkena politik uang dan skandal korupsi-kolusi. Ramalan banyak orang bahwa hanya soal waktu PKS bakal tergoda, luntur, dan tergelincir ke dalam politik uang, dikhawatirkan jadi kenyataan. Ini sungguh riskan dan rentan bagi PKS, lebih-lebih terkait target mereka meraup 20% suara di Pemilu 2009. Para politisi PKS tak mengelak ketika ditanya bahwa Andi ternyata termasuk dalam rombongan beberapa anggota DPR-RI yang ikut studi banding ke New York dan London pada 2004, yang pembiayaannya ditanggung BI. Perjalanan ke luar negeri itu ternyata sebagai 'upah' (gratifikasi) dari berakhirnya pembahasan Undang-undang Mata Uang. Kalangan PKS seperti anggota DPR Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi FPKS Mahfudz Siddiq menilai perkara itu sudah lewat sehingga sebaiknya tidak dipersoalkan lagi. Meski begitu, Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menilai kasus gratifikasi dan sejenisnya itu merupakan *political buying* yang mengotori parlemen dan parpol seperti PKS sehingga harus diusut tuntas. Apalagi, *political buying* itu membahayakan bagi kebijakan bank sentral. Teten Masduki, pendekar ICW, menuturkan bahwa korupsi politik tercium dari aroma studi banding BI ke New York dan London itu sebagai bentuk *political buying*. Akibatnya, trek rekor anggota Komisi XI PKS itu tercoreng karena ikut studi banding ke London dan New York dengan biaya BI yang sedang bermasalah terkait BLBI. Publik kini mempertanyakan dan meragukan komitmen PKS untuk tetap berdiri sebagai parpol bersih, peduli, dan profesional. Pasalnya, kadernya yang bernama Andi Rahmat dibiarkan 'menikmati upah' gratifikasi yang kini digunjingkan. Denny Indrayana PhD, dosen FH-UGM, mengkhawatirkan PKS yang dikenal Islamis menghadapi bahaya dari intrusi politik uang yang berkelit kelindan. Akibatnya, sebagai parpol yang bersemboyan 'bersih dan peduli', langkah PKS tetap mencalegkan Andi jadi tanda tanya publik. Publik berharap PKS konsisten dan konsekuen agar betul-betul bisa jadi partai Islam terbaik dan terbersih bagi umat yang merindukan keteladanan dan kesejatian politik dewasa ini. Jika PKS inkonsisten, menurut Noorhaidi Hasan, doktor lulusan Utrecht Belanda, hampir pasti citra PKS bakal merosot dan rusak seperti partai Islam lainnya. -- [Non-text portions of this message have been removed]
