http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=214792
Senin, 06 Mar 2006,
Freeport dan Derita Rakyat Papua
Oleh Endang Suryadinata
Tanah Papua terus jadi sorotan media, baik nasional maupun internasional. Yang
terbaru adalah pemblokiran kegiatan PT Freeport McMoran oleh massa di Timika
serta demo para aktivis Papua di kantor Freeport di Jakarta (koran ini, 1
Maret, hal 3).
Ribut-ribut soal yang terakhir itu, saya jadi ingat bahwa sebenarnya, akar
semua persoalan tersebut bermuara pada kebijakan awal pemerintah Orba. Soekarno
dengan kebijakan Orla-nya hanya berpaling ke Poros Beijing-Moskow. Akibatnya,
sama sekali tidak ada investasi di Indonesia.
Tetapi, ada juga untungnya karena Indonesia tidak memiliki utang. Sebaliknya,
Soeharto sebagai penguasa baru Indonesia ketika itu mulai menengok ke Barat,
khususnya Amerika Serikat.
Soeharto melihat investasi asing sebagai jalan keluar untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi. Itu tampak dari kebijakan UU Penanaman Modal Asing No
1/1967 yang salah satu pasalnya memberikan jalan bagi masuknya investasi asing
di bidang pertambangan (lihat pasal 8 UU No 11/1967). Tak lama berselang,
keluarlah UU No 11/1967 tentang Pertambangan, yang semakin mengukuhkan jalan
bagi investasi asing di bidang mineral.
Maka, masuklah Freeport ke Papua dan mulai beroperasi sejak 1967 atas izin
rezim Soeharto. Tapi, banyak kalangan yakin bahwa bukan karena UU No 1 Tahun
1967 Freeport berani masuk, tetapi karena adanya New York Agreement (1962) yang
sebenarnya menyimpan agenda tersembunyi demi kepentingan ekonomi-politik AS.
Kita ketahui lewat perjanjian New York itu, AS memang bernafsu memasukkan Papua
ke wilayah Indonesia dengan jaminan pengelolaan sumber daya alam di Papua yang
kaya mineral, pertambangan, energi, dan kehutanan serta perikanan.
Guyonan Lama
Tidak heran jika setiap kali muncul isu terkait Freeport, ada guyonan lama
bahwa Papua itu memang merupakan salah satu negara bagian dari Amerika Serikat.
Guyonan satir tersebut kian menemukan signifikansinya saat Senator AS Russel
Feingold bertemu dengan Presiden Yudhoyono justru di tengah demo warga Papua
anti-Freeport.
Guyonan itu juga makin menemukan relevansinya jika kita mengkaji kontrak karya
yang ditandatangani 1967, yang 90 persen menguntungkan Freeport. Bayangkan
dengan kontrak karya itu, Freeport bebas menguasai wilayah yang amat luas di
bumi Papua Barat.
Bukan hanya itu, salah satu klausul kontraknya juga menyebutkan bahwa Freeport
berhak memindahkan penduduk yang berada di areal pertambangan. Hak-hak asasi,
hak adat, dan warisan leluhur penduduk setempat sama sekali tidak diakomodasi.
Bencana lingkungan juga terjadi seiring dengan kegiatan Freeport. Para aktivis
lingkungan dunia tentu masih ingat peristiwa 4 Mei 2000 ketika terjadi
longsoran tumpukan batuan limbah di tempat pembuangan di Danau Wanagon yang
menewaskan empat pekerja.
Kejadian jebolnya Danau Wanagon itu merupakan yang ketiga. Bahkan, berdasar
foto satelit telah terjadi pencemaran lingkungan yang sangat luas di sekitar
Freeport. Tidak heran jika sosok sekaliber Amien Rais pun lantang menyuarakan
agar kontrak karya Freport ditinjau kembali.
Sayang, jika disinggung soal peninjauan kembali kontrak karya itu, pemerintah
Indonesia (saat ini) seperti ketakutan. Pemerintah berargumentasi takut masalah
tersebut dibawa ke Badan Arbitrase Internasional. Pemerintah kita memang
seperti trauma dengan kasus Karaha Bodas. Gara-gara dianggap mencederai
perjanjian, Indonesia oleh Arbitrase Internasional pada Desember 2000 didenda
USD 261 juta.
Padahal, jika kita mau berkaca pada kasus serupa di Bolivia, ketakutan semacam
itu tidak perlu lagi. Di Bolivia, banyak perusahaan multinasional yang ditinjau
kontrak karyanya serta tidak dibawa ke Badan Arbitrase.
Meski begitu, ada rumor yang menjadi rahasia umum bahwa ketakutan pemerintah
kita untuk meninjau kontrak karya sebenarnya terkait dengan jaminan dari
pemerintah Indonesia sendiri bahwa Freeport akan selalu mendapatkan back up
dari TNI.
Koran New York Times pernah menurunkan laporan investigatif terkait PT Freeport
berjudul "The Cost of Gold, The Hidden Payroll. Below a Mountain of Wealth, a
River of Waste". Di antaranya disinggung soal upeti yang harus diberikan
Freeport kepada militer di Indonesia yang melibatkan sejumlah perwira menengah
dan tinggi untuk melindungi kegiatan PT Freeport Indonesia. Tahun lalu saja,
dana yang telah disetor PT Freeport untuk TNI mencapai Rp 50 miliar.
Akibatnya, Freeport lebih memilih untuk menjalin relasi yang baik dengan
militer atau pejabat pemerintah daripada menerapkan tanggung jawab sosial
perusahaan yang perwujudannya antara lain melalui program pengembangan
masyarakat (community development/CD).
Memang dalam laporannya, Freeport konon mulai 1996-2005 sudah menghabiskan Rp
1,7 triliun untuk CD. Tetapi, buktinya, di sekitar Kota Kuala Kencana, tempat
tambang Freeport, kita biasa menyaksikan pemandangan yang sangat mengusik rasa
kemanusiaan itu.
Misalnya, penduduk Papua sering mengais-ngais sisa makanan yang dibuang para
karyawan Freeport. Mal atau tempat belanja di sana sangat eksklusif dan
orang-orang Papua hanya bisa menonton kemewahan yang sangat mahal di depan
matanya dengan hati teraniaya.
Bahkan, demo dan pemblokiran oleh warga Papua yang diberitakan media sebenarnya
dipicu soal sepele. PT Freeport Indonesia tak rela melihat penduduk sekitar
mengorek-ngorek limbah tambangnya untuk mengais emas apkiran. Kapolsek
Tembagapura beserta anggota Brimob dan satpam Freeport mulai meminta penambang
pergi karena mereka dianggap melakukan kegiatan ilegal.
Padahal, kegiatan penduduk mengais sisa-sisa itu sudah berlangsung enam tahun
terakhir. Tidak heran jika demo dan pemblokiran di areal tambang Freeport
sebenarnya merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan warga setempat.
Meski begitu, semoga penanganan para pendemo atau pemblokir tidak mengulang
tragedi pada 1977. Ketika itu, Suku Amungme dan enam suku lainnya meledakkan
jalur pipa Freeport karena merasa frustrasi.
Secara resmi, pemerintah Indonesia mengumumkan 900 jiwa meninggal pada
peristiwa 1977 di Tembagapura, tetapi angka di lapangan menunjukkan dua kali
lipat lebih banyak daripada angka-angka resmi pemerintah.
Endang Suryadinata, peminat sejarah Indonesia-Belanda, alumnus Erasmus
Universiteit Rotterdam
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
