http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/22/opini/2504216.htm
Kemampuan Membayar Utang
Ivan A Hadar
"There is a real need for significant debt reduction or restructuring not only
for the least developed countries but also for middle-income developing
countries" (Susilo Bambang Yudhoyono, At the Meeting on Financing for
Development New York, 14/9/2005).
Beberapa waktu lalu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer
mengatakan, Indonesia tidak akan mendapat pemotongan utang luar negeri karena
negeri ini dianggap mampu membayar utang luar negerinya. Menurut dia,
pembayaran utang tidak akan menghambat Indonesia mencapai tujuan pembangunan
mileniumnya (Kompas, 24/10/2005). Benarkah?
Secara tidak langsung, Pemerintah Indonesia membantah pernyataan itu. Sri
Mulyani, misalnya, mengatakan, "Salah satu kesulitan pemerintah mencapai tujuan
pembangunan nasional, termasuk pembangunan milenium, adalah utang luar negeri.
Atas dasar itu, Indonesia akan terus menyuarakan pentingnya penghapusan utang
bersama negara berkembang lainnya" (Koran Tempo, 24/10/2006).
Masalah utang baru
Baru-baru ini, bekerja sama dengan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB
(UNCTAD), Indonesia menjadi tuan rumah "Regional Workshop on Debt
Sustainability and Development Strategy". Perwakilan dari 17 negara debitor di
Asia mencoba merumuskan variabel baru yang dapat digunakan untuk menghitung
kemampuan negara berkembang dalam membayar utang kepada para kreditor (Kompas,
21/2/2006).
Negara-negara itu berharap kemampuan pembayaran pinjaman tidak hanya diukur
dari rasio utang terhadap produk domestik bruto seperti diterapkan para
kreditor, tetapi mempertimbangkan variabel pembangunan seperti investasi bidang
sosial, terutama biaya pemberantasan kemiskinan.
Namun, kini berbagai pernyataan tentang pentingnya penghapusan utang dan
rekomendasi terkait debt sustainability masih sebatas retorika. Konon, untuk
menutupi kebutuhan pembiayaan APBN 2006, pemerintah dalam pertemuan CGI
(Consultative Group on Indonesia), yang direncanakan di Jakarta dalam waktu
dekat, memastikan mengajukan pinjaman sebesar 3,55 miliar dollar AS (sekitar Rp
33 triliun). Termasuk menerima tawaran 1 miliar dollar AS dengan bunga lebih
tinggi dari Jepang. Prinsip "gali lubang, tutup lubang" masih berlaku.
Dengan demikian, jumlah utang luar negeri kita tahun ini (akan) kembali sama
atau lebih besar ketimbang sebelum pembayaran cicilan stok dan bunga utang
2005. Logika sederhana, jika ingin meminta penghapusan utang, Indonesia harus
menghindari membuat utang baru.
Pemerintah "berjanji" konsisten menerapkan kebijakan hanya akan membuat utang
baru jika diperlukan, dengan jangka waktu panjang dan bunga utang lunak, serta
terus menurunkan porsi kredit ekspor. Ada pula rencana menurunkan rasio utang
terhadap produk domestik bruto yang kini berjumlah sekitar 50 persen menjadi 30
persen dalam beberapa tahun ke depan (Kompas, 11/1/2006).
Namun, banyak yang meragukan keberhasilan ambisi itu. Konon, Indonesia juga
satu-satunya negara yang tidak memiliki Debt Management Office. Lebih dari itu,
ambisi yang dikemukakan pemerintah masih sebatas pernyataan yang belum memiliki
landasan hukum.
Sebuah ironi, negeri yang tergolong "pengutang berat" (SILIC) ini proses
Rancangan Undang- Undang (RUU) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, RUU Pengelolaan
Utang, dan RUU Pembatasan Utang berjalan lambat.
Ironi lain, terungkap dalam konferensi pers terbentuknya Kaukus Anggota
Parlemen tentang Utang (KAPU), ialah meski "pemerintah telah membayar pokok dan
bunga utang luar negeri Rp 173 triliun lebih tinggi dari jumlah utang baru yang
diperoleh", jumlah utang luar negeri dari tahun ke tahun terus bertambah
(Kompas, 6/2/2006).
Tak perlu malu
Secara teoretis, Daseking dan Kozack (2004) memprediksi, negara seperti
Indonesia akan gagal mencapai target pertama MDGs (Millenium Development Goals)
berupa pengurangan kemiskinan menjadi separuh pada 2015, kecuali mempunyai
pertumbuhan ekonomi tinggi, berhasil memperkuat institusi, melaksanakan
kebijakan prorakyat kecil, serta tidak terperangkap utang.
Kini, pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri pemerintah memakan porsi
31 persen hasil pajak. Jumlah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan
prorakyat miskin, membiayai pembangunan infrastruktur dan investasi sosial
lainnya. Tahun 2000, sekitar 15,4 persen penerimaan dalam negeri pemerintah
untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri setelah dikurangi utang yang
dijadwal ulang.
Tahun 2001-2005 rasio ini mengalami kenaikan 22 persen. Perlu diingat, sejak
2003 utang luar negeri yang dijadwal ulang melalui Paris Club 1 (September
1998) dan Paris Club 2 (April 2000) banyak yang habis masa jeda bayarnya (grace
period).
Tahun 2004, alokasi pemerintah untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri
menjadi Rp 69,6 triliun atau sekitar 32 persen dari total penerimaan PPh dan
PPN tahun itu. Artinya, nyaris sepertiga PPh dan PPN yang dibebankan kepada
masyarakat dipakai untuk membayar utang luar negeri pemerintah.
Tambahan utang baru 3,4 miliar dollar AS pada awal 2005 kian melambungkan
alokasi cicilan bunga dan pokok utang. Hal yang kini berlanjut dengan keputusan
mengambil utang baru sebesar 3,55 miliar dollar AS pada 2006.
Dampaknya terlihat dalam beberapa kenyataan. Data BPS terbaru menunjukkan,
lebih dari sepertiga populasi anak-anak di bawah lima tahun mengalami
kekurangan gizi.
Sementara itu, meski sudah naik dalam APBN terakhir, anggaran di bidang
pendidikan masih kecil. Sebagai perbandingan, proporsi anggaran pendidikan
Indonesia hanya 8,7 persen dari total anggaran pembangunan saat Thailand
menghabiskan 30 persen, Myanmar 18 persen, dan Banglades 16 persen.
Dalam hal itu, kita tak bosan mengingatkan peringatan Unicef, Indonesia bakal
kehilangan generasi akibat kekurangan gizi, buruknya kesehatan, dan rendahnya
pendidikan.
Kembali ke kutipan pidato SBY, pemerintah mengakui ketidakmampuan membayar dan
karena itu membutuhkan pemotongan utang demi pencapaian tujuan pembangunan
milenium.
Kita tak perlu malu, apalagi "sok gengsi". Ini adalah bentuk kejujuran yang
perlu diapresiasi karena memiliki tujuan mulia, yaitu pencapaian pengurangan
jumlah orang miskin secara signifikan.
Ivan A Hadar Direktur Eksekutif Indonesian IDE (Institute for Democracy
Education)
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
