http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=137188
KONTRAK FREEPORT
Pertanggungjawaban Ginandjar Diperlukan
Jumat, 3 Maret 2006
JAKARTA (Suara Karya): Kontrak Karya (KK) PT Freeport tahun 1989 jelas-jelas
amat merugikan. Karena itu, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah meminta
pertanggungjawaban dari mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar
Kartasasmita sebagai orang yang membidani KK Freeport 1989 itu.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir, menegaskan bahwa
niat Ginandjar membantu peninjauan KK Freeport bukan hal yang mendesak.
"Ginandjar sebaiknya memberikan dulu pertanggungjawaban atas perannya dalam KK
itu. Ingat, dia adalah Mentamben yang membidani kelahiran KK itu, dan KK itu
jelas-jelas merugikan bangsa ini," kata Revrisond kepada Suara Karya, Kamis
(02/3) kemarin.
Lagi pula, demikian Revrisond, penyelesaian apa yang bisa dilakukan Ginandjar.
"Ini juga tidak jelas. Jelaskan kepada rakyat, bagaimana sampai KK itu lahir?
Bagaimana pembagian persentasenya sampai begitu kecil untuk Indonesia? Dan,
bagaimana sampai Freeport disetujui? Ini yang terpenting untuk dijawab
Ginandjar," tambah Revrisond. Ginanjar sendiri memang akan dipanggil Panja DPR.
Sebelumnya, Ginandjar menyatakan setuju jika pemerintah melakukan negosiasi
ulang atas KK untuk PT Freeport dan ia bersedia membantu. "Saya sependapat
kalau memang memungkinkan untuk dilakukan negosiasi ulang Kontrak Karya
Freeport dan saya akan membantu," kata Ginandjar di Gedung Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Senayan, kemarin.
"Saya tidak menolak bahwa dulu begini atau begitu. Namun, supaya tidak timbul
masalah di dunia internasional dan timbul ketidakpercayaan investasi, perubahan
kontrak karya sebaiknya didasarkan pada undang-undang," katanya.
Menurut Ginandjar, melalui negosiasi ulang, Freeport mungkin saja bersedia
memenuhi beberapa perubahan, karena situasi dan kondisi sekarang lebih
memungkinkan dibanding 15 tahun lalu.
Tentang perbaikan KK Freeport 15 tahun lalu, saat ia menjabat Mentambem,
Ginandjar menuturkan, perubahan KK dilakukan untuk memperbaiki KK I tahun
1967/1968. KK I tahun 1968 memiliki kelemahan, karena di dalam tidak diatur
masalah keamanan lingkungan.
"Kalau tidak ada perbaikan 15 tahun lalu (KK 1989), KK yang berlaku sampai
sekarang KK tahun 67/68 itu," katanya. Sekarang sudah terjadi banyak perubahan,
sehingga KK 1989 pun mungkin patut ditinjau ulang.
Ia mengakui sedang mempersiapkan penjelasan soal perbaikan KK kepada DPR.
"Tanpa dipanggil pun saya akan berikan penjelasan. Masalah Freeport ini saya
akan jelaskan apa yang saya ketahui," katanya.
Sementara itu, anggota DPD dari Papua Max Demetauw mengatakan, tuntutan
masyarakat adat terhadap pertambangan Freeport sudah diakomodasi DPRP dan
Majelis Permusyawaratan Papua (MRP). "Pada 20 Maret nanti, soal itu akan
diputuskan. Bisa saja keputusannya berupa negosiasi ulang atau juga masalah
pembagian pusat dan daerah sesuai UU No.21/2001 tentang otonomi khusus," kata
Max.
Menurut Max, negosiasi ulang atau pengaturan ulang perlu dilakukan karena
selama ini belum transparan. "Peninjauan ulang itu perlu karena kita mau
transparan," kata Max.
Tuntutan tentang dana kompensasi 7 persen dari hasil bersih didasarkan
keinginan masyarakat adat setempat. Selama ini, masyarakat telah mendapatkan
dana kompensasi satu persen. "Kompensasi satu persen dalam bentuk dana tunai
itu pun setelah kita melakukan tuntutan ke Pengadilan di Amerika," kata Max.
Sekarang, ada desakan agar dana kompensasi dinaikkan menjadi tujuh persen
karena di sekitar pertambangan ada tujuh masyarakat adat besar.
Wakil Ketua DPD Irman Gusman mendesak dilakukannya evaluasi atas posisi
Freeport di Papua. "Kontraknya harus ditinjau," katanya.
Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon F Sembiring, di
sela acara rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (2/3) mengatakan pihaknya
baru bisa melakukan peninjauan KK Freeport, setelah mendapat laporan penerimaan
negara, baik pajak maupun nonpajak, dari Departemen Keuangan. "Kita ditugaskan
oleh Wapres, dan saat ini kita masih menunggu surat dari Menkeu," ujarnya.
Pihaknya minta Departemen Keuangan untuk menyajikan laporan penerimaan negara
dari Freeport untuk jangka waktu lima tahun terakhir. Laporan keuangan itu akan
diaudit. Berdasarkan hasil audit itu baru bisa diputuskan apakah KK Freeport
bisa direvisi. "Saat ini tim belum bisa jalan karena belum ada laporan dari
Departemen Keuangan," katanya.
Meski demikian, menurut Simon , pemerintah sebenarnya sudah melakukan evaluasi
terhadap KK Freeport tahun 2000, dan sudah dilaporkan kepada Menko
Perekonomian. (Rully/Indra/Sabpri)
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
