~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sari Berita : Rabu, 24 Juli 2002
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<*>Akbar Siap Dengarkan Tuntutan Setebal 300 Lembar
<*>Perubahan UUD Tak Hentikan Konflik Kelembagaan
<*>Thomas Widagdo: Tak ada gereja yang dibakar di Tobelo
<*>Rahardi Kecewa, Golkar Selamat
<*>Kwik Kian Gie:
Tokoh PDIP Jual Kekuasaan
************************
Akbar Siap Dengarkan Tuntutan Setebal 300 Lembar
Reporter : Maryadi
====================================
detikcom - Jakarta, Terdakwa kasus penyalahgunaan dana nonbujeter Bulog Rp
40 miliar, Akbar Tandjung, mengaku siap mendengarkan tuntutan yang akan
dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fachmi. Surat tuntutan sendiri tebalnya
300 halaman!
"Insya Allah saya siap. Kita dengarkan sajalah tuntutannya," komentar Akbar
ketika dicegat wartawan di ruang sidang di Ruang Serbaguna BMG, Jl.Angkasa
2, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2002) pukul 09.15 WIb. Sidang
sendiri baru dimulai pukul 10.00 WIB.
Akbar juga mengaku tak punya firasat atau perasaan apa-apa yang mengganjal
dirinya menjelang pembacaan tuntutan. "Biasa saja. Tidak ada perasaan yang
aneh. Saya serahkan semuanya pada proses hukum," kata mantan Mensesneg ini.
http://www.detik.com/peristiwa/2002/07/24/20020724-093759.shtml
Rabu, 24 Juli 2002
Perubahan UUD Tak Hentikan Konflik Kelembagaan
====================================
Malang, Kompas - Perubahan konstitusi yang sedang dilakukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan menghentikan konflik kelembagaan.
Bahkan, konflik kelembagaan berpotensi makin mengeras, karena UUD 1945
beserta perubahannya tidak sempurna dan tidak menganut prinsip checks and
balances secara penuh. Ketidaksempurnaan itu terjadi karena begitu besarnya
kepentingan dari anggota MPR yang membahasnya.
Hal itu dikemukakan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta Prof Dr Afan Gaffar dalam Seminar Nasional XVI Asosiasi Ilmu
Politik Indonesia (AIPI) di Kampus Universitas Brawijaya Malang hari Selasa
(23/7). Seminar yang dibuka Ketua Umum AIPI Prof Dr Ryaas Rasyid menampilkan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono
yang membawakan makalah kunci.
Tampil juga Prof Dr Solichin Abdul Wahad (Universitas Brawijaya), Teguh
Yuwono (Undip), dan Abu Bakar Eby Hara (Universitas Jember). Di bidang
ekonomi tampil Dr Sri Adiningsih dan Dr Umar Juoro. Seminar yang membahas
krisis kelembagaan, krisis kepemimpinan, krisis kebangsaan, dan amandemen
konstitusi itu berlangsung Selasa hingga Kamis pekan ini.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/24/nasional/peru06.htm
Rabu, 24/07/2002, 09:37 WIB
Thomas Widagdo: Tak ada gereja yang dibakar di Tobelo
=======================================
satunet.com - Komandan Sektor II Ternate, Kolonel (Art) Thomas Widagdo
mengatakan, tidak ada gereja yang dibakar di Tobelo.
Berita yang diwartakan sejumlah media massa bahwa ada gereja yang dibakar
dalam insiden di Tobelo, 5 Juli 2002, ternyata tidak benar. "Saya sudah
mengecek ke lapangan, ternyata tidak ada gereja yang dibakar, seperti yang
diberitakan berbagai media," kata Thomas.
"Dalam insiden tersebut, tidak ada korban jiwa, dan sekarang kondisi
keamanan setempat sudah kondusif," ujarnya.
http://www.satunet.com/nasional/artikel.php?article_id=98308
Rabu, 24/07/2002
Rahardi Kecewa, Golkar Selamat
=======================
JAKARTA-Setelah pembentukan pansus di DPR gagal, upaya membongkar skandal
Bulog II sampai tuntas benar-benar kandas. Dalam sidang kasus Rahardi
Ramelan kemarin, hakim menolak memanggil para petinggi Golkar dan
orang-orang yang diduga terlibat dalam skenario penyelamatan Akbar Tandjung.
Hakim Ketua Lalu Mariyun berdalih, permintaan pengacara Rahardi, Trimoelja
D. Soerjadi, itu tak terkait dengan surat dakwaan kasus penyalahgunaan dana
nonbujeter Bulog Rp 62,9 miliar.
Saksi yang ditolak itu adalah tiga petinggi DPP Partai Golkar, yakni Fadel
Muhammad, M.S. Hidayat, dan Iris Indiramurti.
Saksi yang juga ditolak hakim adalah figur-figur yang disebut-sebut ikut
menyusun skenario "penyelamatan Akbar Tandjung" di Gran Mahakam dan
Mayestik. Mereka adalah para pengacara, yakni O.C. Kaligis, Hotma Sitompul,
dan Yan Djuanda Saputra.
http://www.jawapos.co.id/print/index.php?cat=news&id=89718
Kwik Kian Gie:
Tokoh PDIP Jual Kekuasaan
====================
Kwik Kian Gie tak pernah berhenti meradang. Ekonom lulusan Rotterdam,
Belanda itu amat gelisah dengan bayangan gelap Indonesia. "Bahkan hancur
lebur," ujar Ketua Bappenas/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan itu.
Hutang bertumpuk ribuan triliun rupiah. Pemerintah pun dibelenggu IMF. Dia
kian prihatin lantaran teknokrat di pemerintahan bertindak bak agen IMF.
Kwik tidak berubah. Saat ini, seolah menjadi ikon politisi yang bersih
dengan komitmen lurus, juga ekonom yang nasionalis, berpihak pada nasib
rakyat. Dia terus berteriak, marah, karena kebijakan-kebijakan yang tidak
masuk akal. Malah, bekas Menko Ekuin itu terang-terangan mencap tolol
berkait penjualan sejumlah bank swasta bermasalah.
Bukankah Presiden Megawati Soekarnoputri punya kuasa menghentikan
langkah-langkah merugikan itu? Ini yang tidak dimengerti Kwik. Pada reporter
Tempo News Room Jalil Hakim yang menemui di sela Rapat Kerja Nasional PDIP
di Kuta, Bali, tempo hari, Kwik bicara panjang lebar, gamblang, keras dan
telak.
http://www.tempo.co.id/harian/wawancara/waw-kwikkiangie.html
