````````````````````````` H O T S P O T [EMAIL PROTECTED] ^*^*^*^*^*^*^*^*
Salam sejahtera, Politik dijadikan sebagai alat meloloskan para koruptor. Politik seharusnya dalam kerangka hukum, bukan menjadikan politik untuk meniadakan proses hukum. Salam, Eskol Net Dewi Fortuna: Pansus Bulog II Bisa Timbulkan Instabilitas Politik ```````````````````````````````````````````````````````````` 7 Dec 2001 0:54:9 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bulog II dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas politik di Indonesia. Selain mengacaukan peta perpolitikan di tanah air, Pansus Bulog II, juga dapat bermuara pada politik "balas dendam". Peneliti LIPI Dr. Dewi Fortuna Anwar mengungkapkan hal itu kepada pers dalam acara peluncuran buku Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat dan Refleksi Politik Akhir Tahun Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, Kamis (6/12) petang. "Memang, bila Pansus dibentuk mungkin rasa keadilan masyarakat akan terpenuhi. Tapi resikonya, kita akan memasuki era gonjang-ganjing politik babak kedua setelah era Gus Dur," ujarnya. Karena itu dia menyarankan agar dalam pembentukan Pansus, perlu dipertimbangkan pro dan kontra terbentuknya pansus dari dua kubu di DPR yang saling berlawanan. "Masalahnya bukan hitam atau putih, tapi di balik itu ada ongkos (resiko) yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia," katanya memberi alasan. Kendati demikan, dia yakin hal itu tidak akan berdampak buruk pada pemerintahan. "Yang terpenting sekarang, bagaimana pemerintah dapat menyikapinya sedini mungkin," katanya. Mantan penasihat politik bekas presiden Habibie itu berpendapat yang dibutuhkan saat ini untuk memperbaiki keadaan perpolitikan di Indonesia, adalah memberdayakan institusi hukum. Dengan begitu diharapkan resesi politik bisa dihindari. "Dan aparat hukum tidak boleh pilih kasih. Yang salah ya harus dihukum," tegasnya. Pansus Bulog II, lanjut dia, tidak menjamin kasus penyelewengan dana miliaran rupiah yang diduga melibatkan Ketua DPR Akbar Tandjung, itu bisa terungkap. Pasalnya, kesalahan dan kecurangan partai lain juga akan ikut terbongkar. Menurut dia, hampir sebagaian partai politik peserta Pemilu 1999 lalu, terbukti telah memalsukan laporan keuangannya. "Itu kan butuh pengawasan. Nah, pengawasan itu yang hingga saat ini belum baik," cetus Dewi. Dia mencontohkan besarnya biaya kampanye yang dibutuhkan setiap partai. Hal ini bisa dilihat dari spanduk dan kampanye ribuan orang di setiap daerah. Menurut dia, itu tidak mungkin tercukupi hanya dengan mengandalkan dana kampanye yang disediakan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, Dewi menilai, semua partai yang ada di Indonesia memiliki problema yang sama dengan Golkar, dimana pasti menggunakan biaya kampanye yang tidak hanya dari yang disediakan oleh pemerintah. "Ini yang saya khawatirkan, bila kasusnya dipolitisir terlalu jauh maka ini akan seperti menarik benang dalam rajutan, tertarik sedikit maka akan tertarik semuanya," ujar Dewi. Karena itu menurut Dewi, parpol harus berani mengambil resiko untuk tidak menggelar Pansus Bulog II, demi mempercepat terjadinya kestabilan politik, pemulihan ekonomi, dan keamanan di masa mendatang. "Kalau akhirnya berakibat baik, kenapa tidak?" imbuhnya.[gp] "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
