`````````````````````````````````````````` Sari Berita : Kamis, 7 Juni 2001 ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^^*^*^ *> Bangsa Indonesia Mengidap Sakit Herolesness *> DPR Tolak Kenaikan Telepon *> SI MPR Kalau Diteruskan Batal Demi Hukum *> Kejahatan Bius Korban Muncul di Bali *> Munir: Kapolri Pantas Diberhentikan Bangsa Indonesia Mengidap Sakit Herolesness ----------------------------------------------- Reporter: Rayhan Anas Lubis detikcom - Jakarta, Sejarawan Ahmad Mansyur Suryanegara menilai, bangsa Indonesia tengah mengidap penyakit herolesness. Dalam terjemahan bebasnya, diartikan sebagai kehilangan panutan. Tak heran jika di masa sekarang, Bung Karno masih tetap diidolakan. "Pasalnya, posisi Soekarno sebagai pemersatu bangsa belum bisa tergeser, meski sudah satu abad usianya," jelas Mansyur ketika dihubungi detikcom, Kamis (7/6/2001). "Masih banyaknya orang yang mengidolakan Soekarno itu adalah fenomena kontra herolesness. Jadi, ada upaya generasi sekarang ini untuk kembali menggali sisi kepahlawanan Soekarno," ujarnya menyikapi fenomena gemerlap peringatan seabad Bung Karno. http://www.detik.com/peristiwa/2001/06/07/200167-060254.shtml DPR Tolak Kenaikan Telepon ------------------------------- JAKARTA - Mohammad Akil dan Ahmad Muqoam, keduanya anggota Komisi IV DPR menyatakan, menolak kenaikan tarif telepon yang dinilai sangat membebani rakyat. Pemerintah tidak transparan dalam menjelaskan kenaikan tarif telepon yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 19 Tahun 2001. Mohammad Akil dan Ahmad Muqoam yang dihubungi Pembaruan di Jakarta, Rabu (6/6) mengatakan, DPR juga merasa dikibuli, karena dalam rapat kerja sebelumnya, pemerintah hanya mengatakan kenaikan tarif telepon 21,67 persen. Namun ternyata, kenaikan itu, ada yang sampai 2.796,7 persen. Jika kenaikan tarif itu tetap diberlakukan, akan menjadi "bom waktu" bagi Menteri Perhubungan yang baru, Budhi Mulyono, karena dia yang harus mempertanggungjawabkan. http://www.suarapembaruan.com/News/2001/06/06/index.htm SI MPR Kalau Diteruskan Batal Demi Hukum ----------------------------------------------- MEDAN (Waspada): Praktisi hukum senior Prof Dr J Nababan, SH, di Medan, berpendapat, jika Sidang Istimewa MPR diteruskan maka hasil putusannya akan batal demi hukum. "Bagaimanapun Sidang Istimewa MPR atas Gus Dur itu akan batal demi hukum,"ujar Nababan kepada wartawan di Medan Rabu (6/6). Alasannya, kasus Buloggate/Bruneigate sudah diclearkan di Kejaksaan Agung RI dan mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman sudha menyatakan bahwa Presiden Gus Dur tidak bersalah. Selain itu Sultan Brunei juga menyatakan bahwa uang yang diberikannya ke Presiden Gus Dur melalui bendahara NU, bukanlah bantuan melainkan bersifat pribadi. Kalau sudah demikian Gus Dur tidak bisa dikatakan bersalah. http://www.waspada.com/news/2001/06/06/2001060613h.asp Kejahatan Bius Korban Muncul di Bali --------------------------------------- Denpasar 07 Jun 01 05:45 WIB (Astaga.com) Tiga warga negara asing yang melakukan aksi kejahatan dengan terlebih dahulu membius calon korbannya di Kuta, Bali, diadukan ke pihak Poltabes Denpasar, Rabu. Evalina Hariani Lemvics (51), salah seorang korban, kepada polisi mengatakan bahwa sejumlah barang berharga dan uang tunai miliknya, lenyap dari rumah dibawa lari oleh tiga warga asing yang sebelumnya sempat dikenalnya. Ketiga turis yang sejak beberapa pekan ini mengaku menginap di Bali Intercontinental Hotel (BIH) di Jimbaran itu, berhasil melarikan barang-barang, setelah terlebih dahulu `membius` korban Evalina, hingga jatuh pingsan. http://idlive1.astaga.com/berita/daerah/artikel.php?article_id=61074 Munir: Kapolri Pantas Diberhentikan Dijadikan Kuda Tunggang Politik DPR ---------------------------------------- koridor.com [7 Jun 2001, 7:06] Pro dan kontra 'kasus Bimantoro' terus bergulir. YLBHI dan Kontras menganggap proses penonaktifan Kapolri Jenderal S Bimantoro oleh Presiden sudah tepat. Bahkan, seharusnya malah diberhentikan. Alasannya, Bimantoro selain telah melakukan politisasi institusi Polri bersama beberapa jenderal di Polri, juga telah melakukan upaya militerisasi di institusi yang dipimpinnya. "Menurut kami, Bimantoro dan beberapa jenderal di Polri telah melakukan upaya militerisasi di kalangan kepolisian. Bisa dilihat adanya dokumen yang dibuat Polri. Bimantoro telah membeli senjata dari Rusia sebanyak 1.300 pucuk jenis AK-47," ujar Munir di Jakarta, Rabu (6/6). http://www.koridor.com/artikel.htm/113226 "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
