Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dideklarasikan
 




Selasa, 9 Februari 2010-18.45 WIB | Bravo 
JAKARTA, Berdikari Online: Sejumlah ekonom kritis dan progressive kembali 
mendengungkan perlawanan terhadap hegemoni neoliberalisme. Ini dilakukan 
melalui deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Aula 
Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (9/2).
 
AEPI dideklarasikan oleh ratusan ekonom, akademisi, dan aktivis pergerakan dari 
berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pidato sambutannya, Revrisond Baswir, 
seorang deklarator, tujuan dari pendirian perkumpulan kaum terpelajar ini 
dimaksudkan untuk memperkuat perjuangan melawan imperialisme ekonomi modern, 
neoliberalisme. 
 
AEPI, kata Revrisond, menyatakan keberpihakan kepada rakyat yang terpinggirkan 
dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. "Indonesia tidak akan pernah keluar dari 
penghisapan, jika ekonomi masih didikte oleh ekonom-ekonom dan intelektual 
pro-neoliberal," ujarnya. 
 
Deklarator dari perkumpulan ini berjumlah 11 orang ekonom dan akademisi 
progressive dari berbagai kampus di Indonesia, seperti Syamsul Hadi (UI), 
Deliarnov (UNRI), M. Yunus (Unhas), Hendri Saparini (Econit), Rustiati (UKSW), 
Ahmad Daryoko (SP PLN), Ichsanuddin Noersy (UGM), Fahmi Radhi (Mubyarto 
Institute), Ignatius Wibowo (UI), Ridwan Rangkuti (USU), dan Hendri Saragih (La 
Via Campesina). 
 
Hadir pula sejumlah ekonom senior dan intelektual seperti Prof. Kwik Kian Gie, 
Prof. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Muchtar Mas'oed, Prof. Sediono Tjondronegoro 
(IPB), Prof. Zulhasril Nasir, dan Prof. M. Mustafa. 
 
"Kalau dulu di jaman orde baru disebutkan adanya bahaya laten komunisme, maka 
sekarang ini ada bahaya laten yang jauh lebih berbahaya bagi masyarakat kita; 
bahaya neoliberalisme, " ujar Fahmi Radhi selaku direktur Mubyarto Institute 
dan pengajar di Universitas Gajah Mada (UGM). 
Ekonomi neoliberalisme, menurut Fahmi Radhi, merupakan faham ekonomi 
kolonialisme yang hanya memikirkan kemakmuran segelintir korporasi di negeri 
kapitalis maju. "ekspor kita dari jaman kolonial hingga sekarang tetap sama, 
yakni ekspor bahan mentah. Ini menjelaskan struktur ekonomi kolonialisme," 
tegasnya. 
 
Dalam pernyataan deklarasinya, AEPI telah menegaskan tujuannya untuk 
melanjutkan tujuan pendiri bangsa dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri, 
demokratis, dan berkeadilan sosial sebagaimana digariskan dalam pasal 33 UUD 
11945 beserta penjelasannya. 
 
Selain itu, AEPI akan menyebar-luaskan gagasan ekonom kerakyatan dan 
anti-imperialisme, baik kepada mahasiswa di universitas maupun rakyat banyak. 
Perkumpulan ini juga akan mengkaji dan mengoreksi setiap kebijakan 
ekonomi-politik Indonesia agar sejalan dengan konstitusi. (Ulf). 


      __________________________________________________________________
Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your 
favourite sites. Download it now
http://ca.toolbar.yahoo.com.

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke