*Negara Dituding Takluk kepada Korporasi* Warga tak mengerti jenis bencana yang sedang mereka hadapi
JAKARTA - Negara dianggap takluk kepada kekuatan korporasi karena tidak berani membongkar peristiwa semburan lumpur PT Lapindo Brantas, perusahaan milik Grup Bakrie, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 Mei 2006. "Negara menunjukkan takluk kepada korporasi," ujar Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dalam konferensi pers "4 Tahun Lumpur Lapindo: Menyelamatkan Dalang Tragedi 29 Mei 2006" di Jakarta kemarin. Menurut Sekretaris Jenderal KIARA Riza Damanik, pemerintah tak berdaya menekan PT Lapindo Brantas untuk bertanggung jawab atas semburan lumpur di ladang gasnya. "Negara gagal memainkan perannya," ujarnya dalam peringatan 4 tahun menyemburnya lumpur Lapindo di Jakarta kemarin. KIARA adalah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo. Pihaknya juga mengecam penggunaan dana Rp 4,3 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mengatasi semburan lumpur Lapindo. Menurut dia, dana ini lebih besar dari yang dianggarkan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan yang per tahun hanya Rp 3,1 triliun. Riza menambahkan, dana itu ternyata tidak digunakan dengan cermat. "Karena rakyat tetap menderita, lingkungan semakin rusak," kata dia. Pemerintah juga dinilai tak serius menangani korban perempuan yang rentan terhadap pelecehan seksual dan kriminalisasi. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tak punya program khusus. Mereka menangani seadanya saja," ujar Puspa Dewy, staf Divisi Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam Solidaritas Perempuan. Dewy mengatakan peristiwa lumpur Lapindo telah menambah beban hidup perempuan. Keprihatinan terhadap kondisi warga di sekitar semburan lumpur juga diungkapkan pakar geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Amien Widodo. Ia menilai warga tak mengerti jenis bencana yang sedang mereka hadapi. "Mereka harus tahu menghadapi bencana ini dengan apa dan bagaimana. Mereka tak pernah diberi tahu," kata Amien saat dihubungi kemarin. Kepala Pusat Studi Bencana ITS yang saat ini aktif sebagai anggota Tim Kelayakan Permukiman itu memberi contoh peristiwa jebolnya tanggul tiga tahun silam, yang terjadi pada pukul 02.00 WIB. Saat itu warga di luar tanggul panik. "Mereka, misalnya, tidak diberi tahu harus lari ke mana," kata dia. Warga juga tak tahu bahwa mereka menghadapi gas metana. Mereka hanya tahu ada kebakaran tanpa sebab yang pasti atau seseorang yang meninggal karena sesak napas. Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso membantah anggapan bahwa kondisi lumpur Lapindo makin memburuk. "Semua bisa dikendalikan," kata dia saat dihubungi kemarin. Sunarso meminta keadaan penanganan lumpur tidak dipolitisasi. "Kondisi semakin membaik. Peta terdampak tidak semakin meluas," ujarnya. Deputi Operasional BPLS Sofyan Hadi enggan memberi keterangan. "Sudah malam," kata dia sebelum mengakhiri hubungan telepon. NALIA RIFIKA | PINGIT ARIA | EKO WIDIANTO | AMIRULLAH | WURAGIL Sumber: http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/05/29/headline/krn.20100529.201829.id.html# ---------------------------- Keanekaragaman budaya Indonesia dari satu sisi adalah kekayaan, tetapi dari sisi lain adalah kerawanan. Sebagai kekayaan, keanekaragaman budaya dapat menjadi sumber pengembangan budaya hibrida yang kaya dan tangguh, melalui penyuburan silang budaya. Sebagai kerawanan, keanekaragaman budaya melemahkan kohesi antar suku dan pulau. Berbagi informasi adalah hal terpenting dalam bermasyarakat. Terlebih bagi nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan masyarakat luas yang tinggal di belahan bumi lainnya. Kunjungi situs web KIARA di http://www.kiara.or.id. Pastikan Anda adalah orang yang pertama kali mengetahui perkembangan informasi kelautan dan perikanan nasional. ---------------------------------------------------- Mida Saragih Divisi Manajemen Pengetahuan KIARA m...@kiara.or.id Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Jl. Tegal Parang Utara No. 43 Mampang, Jakarta 12790 Indonesia Telp. +62 21 797 0482 Faks. +62 21 797 0482 [Non-text portions of this message have been removed]
