Yth. Mbak Tatiana
Mohon ijin untuk membagikan tulisan ini, megingat diskusi pro dan kontra
pemisahan Irian Barat dari wilayah Republik Indonesia masih terus berlangsung
di kalangan aktifis pro Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.Saya tunggu lanjutan
tulisannya semoga akan memperkaya wawasan demi memperkuat gerakan perjuangan
Rakyat.
Salam hangat,
Bedjo UntungYPKP65
Dikirim dari Yahoo Mail di Android
Pada Sen, 28 Okt 2019 pada 7:04, Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com
[GELORA45]<GELORA45@yahoogroups.com> menulis:
Meluruskan Sejarah (Bagian 1)
Dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang, dan pemerintah Belanda sendiri
dipaksa mengungsi, meninggalkan negerinya sendiri, hilanglah sudah hak
“sejarah” Belanda atas jajahannya yang terbesar dan terkaya: Hindia Belanda
27 Oktober 2019
-
-
-
-
-
Pertempuran Sekutu dan Jepang di Papua pada Perang Dunia II/Istimewa
Koran Sulindo – Di antara mahasiswa Irian Barat yang terlibat dalam
separatisme, ada yang berpendapat perlunya pelurusan sejarah, berkaitan dengan
pulau di mana sampai sekarang masih terus terjadi pelanggaran berat HAM. Sebuah
keinginan yang sangat masuk akal, apalagi di bawah sebuah rezim yang terbukti
telah memutar balik dan menyembunyikan fakta sejarah yang tidak menguntungkan
dan tidak sesuai dengan kepentingannya.
Sementara orang mengajukan Perjanjian New York 1962, atau operasi Trikora 1961
atau Pepera 1969 sebagai titik tolak dan fakta untuk membuktikan “pencaplokan”
dan “penjajahan kolonial” Indonesia terhadap Irian Barat. Fakta-fakta ini hanya
sebagian saja dari kejadian sejarah yang masih harus diungkap latar belakang
dan hubungannya dengan sikap serta kebijakan pemerintah kolonial Belanda.
Masalah batas-batas wilayah Republik Indonesia timbul ketika dan karena
pemerintah kolonial Belanda menolak mengakui kemerdekaan 17 Agustus 1945. Usaha
gigih Belanda untuk kembali menjajah, tercermin dalam politik pecah belah dan
adu dombanya, bahkan dua kali agresi militer, tahun 1947 dan 1948. Bagian ini
hampir tidak pernah disinggung oleh para pendukung separatisme.
Jepang Berkuasa
Pada 1937, dalam menghadapi bahaya fasisme, atas inisiatif Amir Syarifudin,
tokoh-tokoh komunis dan nasionalis lainnya seperti, Sartono, A.K. Gani, Wikana
dan lain sebagainya mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo
merupakan partai nasionalis pertama yang menerima anggota dari kalangan kaum
peranakan Tionghoa. Keputusan itu diambil dalam Kongres II di Palembang pada
1939.
Pada tahun yang sama, Gerindo mengambil inisiatif untuk mendirikan sebuah
federasi dari berbagai partai politik yang ada ketika itu, dengan nama Gabungan
Politik Indonesia (GAPI). Di dalamnya terdapat Gerindo, Parindra, Partai
Sarekat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia,
Partai Arab Indonesia, Pasundan dan Persatuan Minahasa.
Perubahan musuh pokok telah mengubah taktik perjuangan. Gerindo dan GAPI
mengajak Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya agresi Jepang. Tapi,
Belanda menolak.
Salah satu sumber alam yang selalu dicari untuk dikuasai oleh kaum imperialis
adalah minyak. Persaingan dan rebutan sumber alam itu merupakan salah satu
penyebab perang antar-imperialis. Salah satu sumber alam yang dicari Jepang di
Hindia Belanda juga minyak. Tidak heran kalau pulau pertama yang disasar
ada-lah Tarakan, di Kalimantan Timur, di mana Belanda sudah menemukan minyak
pada akhir abad ke-19.
Sejak itu Belanda melakukan pengeboran minyak mentah dari perut buminya. Jepang
berhasil menduduki Tarakan tanggal 12 Januari 1942. Balikpapan merupakan sumber
minyak kedua yang jatuh ke tangan Jepang, 24 Januari 1942.
Setelah pertahanan dan perlawanan Belanda di Pontianak, Samarinda dan
Banjarmasin ditundukkan, Jepang mengarahkan serangannya ke Sumatera dan14
Februari 1945, Jepang menduduki Palembang, di mana juga terdapat sumber minyak.
Di samping terus meluaskan kekuasaannya ke daerah Sumatera lainnya, sasaran
serangan Jepang berikutnya adalah Pulau Jawa, pusat pemerintahan kolonial di
Hindia Belanda. Jepang mendaratkan balatentaranya hampir sekaligus di Banten,
Eretan (sebelah barat Cirebon) dan Kragan di Jawa Tengah. Usaha Belanda untuk
merebut kembali Subang tak berhasil. Setelah pertempuran singkat, bandar udara
Kalijati jatuh ke tangan Jepang. Lalu, pada 5 Maret 1942, Jepang menduduki
Batavia. Setelah Bogor dan Lembang tak dapat dipertahankan, Panglima Tertinggi
Tentara Hindia Belanda, Letjen Hein ter Poorten, di bawah ancaman Bandung akan
dibom, terpaksa menyerah tanpa syarat. Dengan begitu, tanggal 8 Maret 1942,
berakhirlah pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Dimulailah
kekuasaan fasisme Jepang di bumi Nusantara.
Sementara itu di Hindia Belanda bagian timur, Jepang mendaratkan tentaranya di
Fakfak tanggal 1 April 1942. Dari situ, serangan ditujukan ke Ternate, Sorong
dan Manokwari. Tentara Belanda dipukul mundur dan tanggal 19 April 1942, Jepang
berhasil merebut Hollandia (sekarang Jayapura). Secara garis besar dan pada
pokoknya, Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke jatuh ke tangan Jepang.
Jepang tidak membatasi atau mengecualikan Irian Barat dalam penaklukannya
terhadap Belanda.
Di Eropa, 10 Mei 1940, tentara Nazi Jerman menyerbu Belanda. Dalam waktu tiga
hari Belanda tekuk lutut. Pemerintah Kerajaan serta Ratunya melarikan diri ke
Inggris..
Dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang, dan pemerintah Belanda sendiri
dipaksa mengungsi, meninggalkan negerinya sendiri, hilanglah sudah hak
“sejarah” Belanda atas jajahannya yang terbesar dan terkaya: Hindia Belanda.
Ini juga kenyataan yang harus diingat dalam menganalisa kejadian-kejadian
sejarah berikutnya. “Hak sejarah” Belanda atas Nusantara telah dihancurkan oleh
fasisme Jepang dan Jerman Nazi.
Selama Jepang menduduki Irian Barat, rakyat melakukan perlawanan dengan senjata
yang sederhana seperti parang dan panah. Misalnya, perlawanan terbuka terjadi
bulan Oktober 1942, di pantai Manswan, Biak Selatan, dengan korban sangat besar
di pihak rakyat. Mereka yang selamat meneruskan perlawanan dalam
kelompok-kelompok kecil untuk mengganggu kegiatan Jepang.
Silas Papare, salah seorang tokoh Irian Barat, pembela kemerdekaan Indonesia,
memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap Jepang. Sumbangan besarnya
telah dihargai melalui pemberian Bintang Perunggu dari Ratu Wilhelmina, 5 April
1945. Penghargaan juga diberikan oleh Biro Intelijen Tentara Sekutu, yang
ditandatangani oleh Mayor Jenderal G.A. Willongby, 31 Oktober 1945, berkat
jasa-jasanya dalam membantu Sekutu melawan Jepang.
Sebelum proklamasi diumumkan, tentara Sekutu telah membebaskan Irian Barat.
NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) membonceng Sekutu untuk menguasai
kembali jajahannya. Di bawah kondisi negerinya yang hancur, Belanda tidak punya
kekuatan militer sendiri untuk mengusir Jepang. AS dan Australialah yang
membantu Belanda berkuasa kembali di kepulauan Nusantara bagian Timur, yaitu
Irian Barat, kepulauan Maluku, Sunda kecil dan Sulawesi.
Kembalinya kekuasaan Belanda di Irian Barat tidak mendapat tantangan serius
Rakyat, karena memang tidak ada kekuatan rakyat yang terorganisasi secara
memadai.
Jelang Kemerdekaan
Soal wilayah yang didiskusikan di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan, 10 hingga 11 Juli 1945, sudah dibahas dalam “Rasisme dan
Separatisme di Papua” (Koran Sulindo, 8 Oktober 2019). Karena terdapat
perbedaan pendapat, dalam kaitannya dengan Papua, antara Mohammad Yamin dan
Mohammad Hatta, maka dilakukan pemungutan suara. Hatta yang ingin menggantikan
Papua dengan Malaya dan Borneo Utara hanya mendapat 6 suara. Artinya mayoritas
setuju bahwa wilayah Indonesia meliputi Papua.
Akhirnya, diputuskan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Hindia
Belanda termasuk Papua. Ini sesuai dengan hukum internasional yang mengakui
prinsip Uti Possidetis Juris. Anehnya, Martin Sitompul, dalam “Debat Pendiri
Bangsa Soal Papua”, menganggap konsep Hatta-lah yang paling rasional. Apakah
menggantikan Papua dengan Malaya dan Borneo Utara, rasional? Di mana
rasionalnya? Konsep itu justru bertentangan dengan hukum internasional. Borneo
Utara dan Malaya bukan jajahan Belanda.
Pendukung separatisme dan media propagandanya sering mengangkat Hatta dengan
konsep Indonesia tanpa Papua, seolah-olah itu suara mayoritas dan seolah-olah
masalah wilayah masih belum selesai pendiskusiannya. Padahal Hatta pun ikut
dalam proklamasi kemerdekaan dan menjadi wakil presiden Republik Indonesia.
Artinya dia pun akhirnya menerima suara mayoritas. Mengapa kaum separatis terus
menggugat dan menguar-uarkan sesuatu yang sebetulnya sudah bukan masalah lagi?
Seperti Benny Wenda yang ngotot mengatakan Papua tidak pernah menjadi bagian
dari Indonesia (Aljazeera, 4 September 2019). Ini salah satu pandangan yang
harus diluruskan, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah.
Sejarawan Belanda, Pieter Drooglever, menganggap forum BPUPKI bukan wadah yang
representatif, karena tidak ada wakil dari Papua. Apakah tiap suku bangsa yang
hidup di kepulauan Nusantara ini punya wakil di BPUPKI ? Apakah suku bangsa
Dayak, orang Toraja atau orang Sasak ingin memisahkan diri dari Indonesia,
karena merasa tidak turut serta dalam diskusi itu. Seandainya, ketika itu sudah
ada kesadaran politik yang rata di semua suku bangsa Nusantara, dan ada
penolakan terhadap partisipasi wakil suku bangsa tertentu, barulah kita dapat
memprotes BPUPKI sebagai badan yang diskriminatif..
Adalah satu fakta bahwa jumlah wakil yang berasal dari Jawa merupakan mayoritas
dalam BPUPKI. Ini menjadi dasar untuk menuduh seolah-olah kemerdekaan Indonesia
diperjuangkan hanya oleh orang Jawa untuk kepentingan sukunya sendiri dengan
mengorbankan kepentingan suku-suku bangsa lain.
Tapi, anggota BPUPKI yang berasal dari Maluku pun, oleh akademisi, Hendry
Reinard Apituley SH, tidak dianggap sebagai wakil dari Maluku. Ia menganggapnya
sebagai orang Indonesia terkemuka di Pulau Jawa. Begitu juga orang-orang Maluku
yang ditemui Bung Karno dalam rangka kemerdekaan, antara lain, Piet de Queljoe
dan Dolf Jans dari Jakarta, Dr. Latumeten dari Lawang, Dr. Augustien, Piet
Matulessy dan Mias Supusepa dari Bandung, Tjaka Riupassa dari Semarang, M.
Ruhupatty dari Magelang, Dr. Thom Pattiradjawane, Librek Nanlohy dan Dr. S.
Latupeirissa dari Malang, Dr. Siwabessy dan Sasabone dari Surabaya.
Oleh karena itu, Apituley tetap menganggap Maluku tidak diwakili dalam BPUPKI.
Kalau kita ikuti logikanya, yang dianggap wakil dari Maluku adalah orang yang
menentang Sukarno dan anti-orang Jawa. Sedangkan mereka yang sadar dan turut
serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, tidak dianggap orang Maluku. Dengan
begitu, kehadiran Poreu Ohee, kepala kampung di Sentani, yang diutus Sultan
Tidore untuk bergabung dengan Jong Ambon dalam Kongres Pemuda Kedua, 1928,
tidak akan diakui sebagai wakil Papua oleh para pendukung separatisme. Karena
dia setuju dengan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa.
Para perintis dan pembela kemerdekaan RI ketika itu, sadar bahwa
keberpihakannya kepada RI sama sekali tidak berarti mereka mengkhianati suku
bangsanya. Dr. Van der Plas menganggap semua orang Ambon pro-Belanda. Maka
dicobanya meyakinkan Dr. Siwabessy supaya bekerja sama dengan Belanda. Usaha
saudara kandungnya sendiri, seorang perwira KNIL, juga gagal meyakinkan
Siwabessy untuk turut membentuk Negara Maluku, boneka Belanda.
Belanda menjadikan Jawa sebagai pusat kehidupan politik, ekonomi dan kebudayaan
Hindia Belanda. Bersama dengan rakyat kepulauan Maluku sebagai penghasil utama
rempah-rempah, rakyat Jawa merupakan sasaran pertama pengisapan dan penindasan
Belanda. Jangan lupa perkebunan tebu, kopi dan sistem tanam paksa di Jawa.
Masuknya modal dan unsur-unsur kapitalisme yang mendobrak tanpa menghancurkan
seluruh struktur feodalisme di Jawa, melahirkan kebutuhan akan tenaga pribumi
yang terdidik. Sarana pendidikan yang terpusat di Jawa melahirkan kaum
intelektual pribumi. Putera-putera suku bangsa lain, yang keadaan ekonomi
keluarganya memungkinkan, berdatangan ke Jawa untuk menuntut ilmu.. Mereka
inilah yang kemudian memulai gerakan kemerdekaan dengan membentuk berbagai
macam organisasi. Dengan demikian, dimulailah proses nation building, yang
tidak diakui oleh para pendukung separatisme. Apakah munculnya banyak tokoh
kemerdekaan di Jawa dibanding dengan pulau-pulau lain merupakan kemauan dan
kesalahan orang Jawa? Tempat kegiatan politik putera-putera suku bangsa lain
pun terutama di Jawa, itu bukan keinginan subjektif mereka, tapi terdapat
kondisi material yang melahirkan kenyataan itu.
Hendry Apituley, dalam “Kita ‘Orang Maluku’ Pernah Juga Disebut Anjing”
menyatakan “Bangsa Indonesia muncul dari ketiadaan! (entah dari mana?) mungkin
dari antah berantah secara tiba-tiba dan dengan secara tidak terduga dapat
berkuasa atas seluruh golongan etnis/bangsa/suku dalam wilayah Hindia-Belanda.”
Inilah seorang intelektual yang buta sejarah. Karena itu, menolak mengakui
perjuangan para perintis kemerdekaan dalam membangun bangsa Indonesia atau
nation building. Ia menutup dirinya rapat-rapat dalam tempurung suku bangsanya
sendiri, maka tidak bisa menerima orang Maluku yang pro-Indonesia sebagai wakil
dari Maluku.
Dalam pengorganisasian dan administrasi Belanda, Papua dimasukkan ke dalam
residensi Maluku dengan pusatnya di Ambon.. Ini menunjukkan, ketika itu Belanda
menganak-tirikan Papua. Papua tidak dianggap penting. Belanda “kaget” dan ingat
akan kekayaan serta posisi strategis Papua ketika diproklamasikan kemerdekaan
Indonesia dari Sabang sampai Merauke. [Tatiana Lukman]
#yiv3521121575 #yiv3521121575 -- #yiv3521121575ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-mkp #yiv3521121575hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-mkp #yiv3521121575ads
{margin-bottom:10px;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-mkp .yiv3521121575ad
{padding:0 0;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-mkp .yiv3521121575ad p
{margin:0;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-mkp .yiv3521121575ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-sponsor
#yiv3521121575ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-sponsor #yiv3521121575ygrp-lc #yiv3521121575hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-sponsor #yiv3521121575ygrp-lc .yiv3521121575ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3521121575 #yiv3521121575actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3521121575
#yiv3521121575activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3521121575
#yiv3521121575activity span {font-weight:700;}#yiv3521121575
#yiv3521121575activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv3521121575 #yiv3521121575activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3521121575 #yiv3521121575activity span
span {color:#ff7900;}#yiv3521121575 #yiv3521121575activity span
.yiv3521121575underline {text-decoration:underline;}#yiv3521121575
.yiv3521121575attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv3521121575 .yiv3521121575attach div a
{text-decoration:none;}#yiv3521121575 .yiv3521121575attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv3521121575 .yiv3521121575attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3521121575 .yiv3521121575attach label a
{text-decoration:none;}#yiv3521121575 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv3521121575 .yiv3521121575bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3521121575
.yiv3521121575bold a {text-decoration:none;}#yiv3521121575 dd.yiv3521121575last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3521121575 dd.yiv3521121575last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3521121575
dd.yiv3521121575last p span.yiv3521121575yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv3521121575 div.yiv3521121575attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv3521121575 div.yiv3521121575attach-table
{width:400px;}#yiv3521121575 div.yiv3521121575file-title a, #yiv3521121575
div.yiv3521121575file-title a:active, #yiv3521121575
div.yiv3521121575file-title a:hover, #yiv3521121575 div.yiv3521121575file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv3521121575 div.yiv3521121575photo-title a,
#yiv3521121575 div.yiv3521121575photo-title a:active, #yiv3521121575
div.yiv3521121575photo-title a:hover, #yiv3521121575
div.yiv3521121575photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3521121575
div#yiv3521121575ygrp-mlmsg #yiv3521121575ygrp-msg p a
span.yiv3521121575yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3521121575
.yiv3521121575green {color:#628c2a;}#yiv3521121575 .yiv3521121575MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv3521121575 o {font-size:0;}#yiv3521121575
#yiv3521121575photos div {float:left;width:72px;}#yiv3521121575
#yiv3521121575photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3521121575
#yiv3521121575photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3521121575
#yiv3521121575reco-category {font-size:77%;}#yiv3521121575
#yiv3521121575reco-desc {font-size:77%;}#yiv3521121575 .yiv3521121575replbq
{margin:4px;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-mlmsg select, #yiv3521121575 input, #yiv3521121575 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-mlmsg pre, #yiv3521121575 code {font:115%
monospace;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-mlmsg #yiv3521121575logo
{padding-bottom:10px;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-msg
p#yiv3521121575attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-reco #yiv3521121575reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-sponsor
#yiv3521121575ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-sponsor #yiv3521121575ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-sponsor #yiv3521121575ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv3521121575 #yiv3521121575ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv3521121575
#yiv3521121575ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv3521121575
