Cukup tegakkan peraturan sesuai undang-undang saja, tidak perlu dicambuk.
Dalam hal bututnya kerja Mendagri, undang-undang menyatakan semua menteri cuma
membantu tugas presiden.
* Sejak pagi orang terus mengalir ke sekitar MK.Rakyat telah bersikap, keadilan
yang sebenar-benarnya jauh lebih
Itu karena kaum penyanggah terlalu sibuk
terbakar cemburu status (gelar, pengetahuan dll).
--- lusi_d@... wrote:
"Saya memang tidak pernah bekerja di Indonesia, (tapi) saya pernahmembuat
software untuk biometric system, misal fingerprint, jari dan
mata," jawab Jaswar yang juga mengaku bisa
Putusannya dibacakan hari ini WIB, Kamis (27/6).
Tugas MK sejatinya adalah menjaga keberlangsungan negara ke depan melalui
pelaksanaan hukum-hukum dasarnya. Kalau MK hanya mengutamakan kepentingan
sesaat dari sekelompok / golongan dan tetap memaksakan kemenangan Jokowi yang
banyak melanggar
Masa Koto yg keturunannya nabi, tidak bisa membuktikan ghost voters. Apalagi
ditambah ahli oceanography dan outer space yg menjadi expert witness utk
pilpres. Kalau di Indonesia sudah dianggap lelucon, apalagi disini, ha, ha, ha.
Sebenarnya saja perdebatan masalah DPT ini saya ingat sudah lama, jauh
sebelum hari H pencoblosan, saat BPN ajukan ke KPU sudah dijelaskan
sejelas-jelasnya oleh KPU. Baik mengenai adanya No. urut ganda sampai
ratusan ribu dengan nama, alamat yg berbeda dsb., adanya tgl. lahir yg
sama, adanya
"Saya memang tidak pernah bekerja di Indonesia, (tapi) saya pernah
membuat software untuk biometric system, misal fingerprint, jari dan
mata," jawab Jaswar yang juga mengaku bisa membuat software pemalsuan
uang.
Banyak komentar atas jawaban yang begitu rendah hati itu tidak
dimengerti oleh
Apakah sudah ada berita keputusan MK?Satu hal yg tidak terbantahkan sebenarnya
ya jabatan Ma'ruf Amin di BUMN itu.
---In GELORA45@yahoogroups.com, wrote :
Bagi yang tidak sempat menyaksikan jalannya sidang perlu diketahui bahwa
keterangan Jaswar Koto dalam sidang hari ketiga itu dilakukan
Situng itu hitung-cepat versi KPU. Tayangannya di laman KPU sering mirip hasil
hitung-cepat sejumlah lembaga survey pro 01. Artinya, lepas dari bagaimana
kemiripan itu terjadi, betul bahwa situng hanyalah informasi untuk menggiring
opini, hahahak,,, Yang pasti, situng tidak menjadi dasar
Ada yang menarik dalam perdebatan antara dua pakar; yang satu Pakar
Hukum dan yang lain Pakar Teknologi IT di dalam Sidang Mahkamah
Konstitusi (MK) ketika memperdebatkan keabsahan hasil pemilu Presiden
RI periode 2019-2024 pada hari Kamis yl. Saya kutip di bawah.
Salam. Lusi
GUGATAN PILPRES
