Kamis 30 Mar 2017, 21:02 WIB Pembiayaan Infrastruktur Disoal, Timses Ahok: Itu untuk Rakyat
Elza Astari Retaduari - detikNews Ace Hasan Syadzily (Arief Ikhsanudin/detikcom) Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik konsep Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber di luar APBD. Anggota Tim Sukses Ahok, Ace Hasan Syadzily, menyebut konsep pembangunan infrastruktur dari dana kontribusi tambahan tidak salah. "Apa yang salah dengan pembiayaan yang berasal dari pihak swasta yang merupakan dana CSR dipergunakan untuk kepentingan rakyat? Selagi tidak melanggar UU Keuangan Daerah dan peraturan lainnya, saya kira tidak ada masalah," ujar Ace di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017). Dia juga menegaskan konsep yang diterapkan Ahok tidak dilakukan untuk mengambil keuntungan pribadi selama menjadi gubernur. Ace menyebut kebijakan itu memberi banyak manfaat bagi warga Jakarta, seperti pembangunan RPTRA dari dana corporate social responsibility (CSR) dan simpang susun Semanggi yang datang dari dana kontribusi atau timbal balik dari perusahaan kepada Pemprov DKI. "Misalnya, jika simpang susun Semanggi telah selesai, bukankah akan mengurangi kemacetan yang bersumber dari tersendatnya Semanggi itu? Bukankah RPTRA itu bermanfaat bagi rakyat Jakarta, yang pembiayaan bersumber dari pihak swasta?" jelasnya. "Yang terpenting sesungguhnya dana dari pihak swasta itu disampaikan kepada publik secara transparan dan terbuka serta melibatkan pihak appraisal yang kredibel dan independen untuk menilai apakah proyek tersebut sesuai dengan dana yang diberikan pihak swasta tersebut," imbuh Ace. Fahri sebelumnya menyebut Ahok tidak paham bahwa pembiayaan atau anggaran belanja untuk publik tidak mengenal sumber pembiayaan non-APBD. Dia juga menyebut pembangunan infrastruktur publik menggunakan dana perusahaan bisa berujung pada hukuman penjara apabila tidak dibahas bersama DPRD. "Jika dana hibah dimasukkan ke APBD, proses penggunaan dananya diharuskan melalui mekanisme yang lebih rumit dengan melibatkan berbagai pihak. Proses seperti inilah yang dinilai Pak Ahok memakan waktu yang lama dan rumit," kata Ace menanggapi Fahri. Politikus Partai Golkar itu merasa bingung dengan pihak yang mempermasalahkan persoalan mekanisme. Padahal, menurut Ace, kebijakan diambil Ahok untuk warga Jakarta. "Saya setuju dengan Pak Ahok, selagi tidak melanggar peraturan, namun menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, kenapa harus dipersoalkan?" ujarnya. Sebelumnya, Ahok menyampaikan kewajaran bila swasta melakukan pembangunan, kemudian dihibahkan kepada negara. Dia mengatakan, yang salah adalah apabila meminta uang kepada korporasi untuk kepentingan pribadi. Tapi Fahri Hamzah tidak setuju dengan argumen Ahok. Dia menyebut dana kontribusi yang dikenakan Pemprov DKI kepada pengembang itu sebagai dana nonbujeter. "Baru nonton debat #PilgubDKI (Mata Najwa) di tengah kemacetan jalan tadi. Wah bahaya konsep Basuki soal pembiayaan #NonBudgeter," kata Fahri melalui akun Twitternya, @fahrihamzah, yang dikutip detikcom, Kamis (30/3). "Bui dan pasal berlapis menanti jika secara sepihak Anda bangun infrastruktur publik gunakan dana korporasi (perusahaan), tanpa pembahasan di DPRD," lanjutnya. (elz/fdn)
