*Wah, lumayan disuap Rp 100,-- juta. Apakah dengan begitu bisa dikatakan Pemilu 2019 tidak melanggar hukum dan dinyatakan JOKOWI adalah presiden sah Negara Koruptor Republik Indonesia (NKRI) harga mati? Monggo-monggo, mau dibodohkan adalah hak setiap warganegara? hehehehehehehehehe*
https://nasional.tempo.co/read/1342315/penyuap-wahyu-setiawan-tiap-komisioner-kpu-dijatah-rp-100-juta Penyuap Wahyu Setiawan: Tiap Komisioner KPU Dijatah Rp 100 Juta Reporter: *M Rosseno Aji* Editor: *Kukuh S. Wibowo* Kamis, 14 Mei 2020 16:44 WIB *Terdakwa pihak swasta pemberi suap Komisioner KPU, Saeful Bahri mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Sidang ini digelar sesuai protokol pencegahan virus Corona melalui video telekonferensi. TEMPO/Imam Sukamto* *TEMPO.CO <http://TEMPO.CO>*, *Jakarta* -Terdakwa penyuap anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, mengakui menawarkan uang operasional sebanyak Rp 750 juta untuk mengurus penetapan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Ia awalnya menduga Wahyu akan mendistribusikan uang itu Rp 100 juta ke tiap komisioner KPU. "Ada permintaan dari Pak Wahyu secara tidak langsung dari Pak Wahyu yang menghendaki adanya dana operasional, namun tidak disebutkan nominalnya," kata Saeful membacakan pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020. Saeful hadir secara virtual melalui televisi di ruang sidang. Menurut kader PDIP ini, tawaran uang operasional itu bermula dari upaya partainya agar KPU menetapkan Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal. Nazarudin adalah caleg PDIP yang memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan. PDIP beberapa kali mengirimkan surat permohonan itu kepada KPU dengan melampirkan putusan Mahkamah Agung tentang kewenangan partai untuk menunjuk anggota DPR. Namun KPU berkukuh menunjuk Riezky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di daerah pemilihan Sumatera Selatan I untuk menggantikan Nazarudin. KPU menganggap permintaan PDIP tak sesuai aturan. Melihat tidak ada perkembangan, Saeful yang ditugaskan PDIP untuk mengurus upaya penetapan Harun Masiku ini menghubungi orang dekat Wahyu, Agustiani Tio Fridelina. Ia mengatakan, Tio menyampaikan ada permintaan dana operasional secara tidak langsung dari Wahyu. Saeful kemudian menawarkan uang operasional sebanyak Rp 750 juta dengan perhitungan masing-masing komisioner Rp 100 juta. Sebanyak Rp 50 juta akan diberikan ke Tio sebagai perantara. "Angka yang menurut saya masih berada dalam tingkatan wajar sebagai hadiah ucapan terima kasih," kata dia. Dalam surat dakwaan, jaksa KPK menyatakan uang operasional yang disepakat akhirnya sebesar Rp 1 miliar. Saeful telah menyerahkan senilai Rp 600 juta kepada Wahyu dalam dua kali transaksi. Atas perbuatannya itu, jaksa menuntut Saeful dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan.
