Salah Giring Bola Sebetulnya dengan keterbukaan dan kesediaan Jokowi untuk dikoreksi, itu umpan bola yang bagus sekali bagi Prabowo untuk menggirin bola masuk gawang. Contoh ketika ada OTT kepala Daerah, ini bisa dimanfaatkan oleh Prabowo dengan menawarkan program rasionalisasi APBD dan otonomi Daerah. Mengapa? karena sumber masalah di daerah itu adalah terlalu besarnya bergantung kepada APBD. Orang kerja karena ada uang, bukan bagaimana menghasilkan uang. Disamping itu, karena UU Otonomi daerah, Kepala daerah tingkat dua sudah seperti raja kecil di daerah. Solusinya adalah harus ada kepanjangan tangan pusat di Daerah. Gubernur seharusnya tidak lagi dipilih lewat Pilkada tetapi melalui Kepres. Gubernur bukan jabatan politik tetapi sama dengan menteri, Jabatan profesional. Tugas Gubernur melaksanakan sistem pengawasan dan pengedalian Tingkat dua. Bagaimana dengan rasionalisasi APBD? Kenyataan sekarang APBD itu hanya menyisakan 20% untuk pembangunan. 80% habis untuk belanja rutin. Padahal dana transfer pusat ke daerah setiap tahun terus meningkat. Solusinya adalah membentuk BUMD dibidang Investment holding Company disetiap daerah tingkat 1. Gunanya untuk menggalang dana lewat penerbitan Obligasi daerah. Sehingga tidak lagi tergantung dengan APBN. Dengan adanya BUMD investment holding maka memaksa terjadi perubahan paradigma management daerah yang tadinya birokrat menjadi meritokrat. Mengapa ? karena memaksa mereka harus profesional agar dipercaya oleh publik sebagai investor. Hal tersebut akan mendorong orang orang terbaik berkarir di pemda untuk mengelola BUMD. BUMD tersebut akan jadi agent of development dari Pemda dalam rangka ekspansi pembangunan rumah murah, pengadaan pasar tradisional, PDAM, jalan toll khusus, kawasan industri dan pusat stokis agro. Ini akan mendorong arus investasi downstream ke daerah. Karena infrastruktur tersedia dan dikelola secara profesional. Nah di era Jokowi yang berkaitan dengan rasionalisasi APBD dan Otonomi daerah belum terlaksana. Mungkin diperiode kedua nanti akan dilaksanakan oleh Jokowi. Tetapi alangkah baiknya itu menjadi program yang ditawarkan oleh Prabowo- Sandi. �Tetapi mengapa Prabowo-Sandi tidak menawarkan program yang rasional dalam kampanye politiknya ? karena ini berhubungan dengan kepentingan politik kekuasaan. Orang sekitar Prabowo tidak tertarik dengan program yang terstruktur dan rasional. Mereka punya ambisi membangun kekuasaan yang cetralistik seperti era Soeharto. Atau sesuai dengan syariah islam. Rakyat tidak perlu tahu banyak soal APBN dan APBD, Yang penting kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Masalahnya, paradigma centralistik itu tidak mungkin lagi bisa diterapkan di era sekarang. Bahkan China sekalipun sudah menerapkan desentralisasi secara luas. Negara hanya mengurus soal pertahanan dan politik, moneter saja. Selebihnya daerah yang mengurus. Mengapa ? Pertumbuhan penduduk dan perubahan zaman berlangsung lebih cepat daripada ketersediaan sumber daya. Orang hidup tidak hanya sekedar butuh makan, tetapi juga leisure time dan mencari kepuasan lain. Dan itu tidak akan bisa disediakan oleh negara bila centralistik. Sistem centralistik hanya memuaskan para elite kekuasaan, Mereka hidup senang diatas kekuasaan dan rakyat cukuplah sekedar makan. Orang waras tahu itu. Bukan sekedar tahu tetapi sudah melihat fakta bagaimana 32 tahun kekuasaan Soeharto, yang punya TV hanya segelintir saja. Cara kampanye politik prabowo salah giring bola. Apalagi yang diandalkan untuk ngegolkan adalah pasukan celana cingkrang.
Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone
