Prabowo Masuk Kabinet, Haris Azhar Singgung Pilpres 2019: Bagus, Semua jadi Tahu kalau Dibohongi
Sabtu, 26 Oktober 2019 06:01 TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar memberikan tanggapannya terkait bergabungnya Prabowo Subianto dalam kabinet joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Haris Azhar menyatakan masyarakat seolah seperti dibohongi dengan persaingan di Pilpres 2019. Seperti diketahui, pada Pemilu 2019 lalu Prabowo menjadi rival Jokowi untuk menduduki kursi presiden. Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Haris Azhar saat menjadi narasumber dalam acara 'DUA ARAH' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (24/10/2019). Haris Azhar menyatakan, ia tak mempermasalahkan tentang partai oposisi yang kini masuk koalisi. "Masalahnya bukan sekedar orang di posisi, tetapi konstruksi kabinet ini adalah representasi keasmaraan baru antara 01 dengan 02," ucap Haris. Menurutnya, hal tersebut perlu dikhawatirkan mengingat kontestasi Pilpres 2019 lalu berjalan begitu keras. Setelah Prabowo bergabung dalam kabinet Jokowi, Haris Azhar menilai Pemilu 2019 seharusnya tak perlu dilakukan. "Ya dikhawatirkan dong, sekarang apa gunanya pemilu kemarin?," tanya Haris. Haris menyebut masyarakat seolah dibohongi dengan Pemilu 2019. Ia lantas menyinggung tentang isu Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. "Ini kan sekarang masyarakat dibohongi, karena ada sisi di mana dulu tidak memilih Prabowo karena Prabowo dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM, kasus penculikan dan pelanggaran orang," ujar Haris. Haris lantas juga menyinggung kabar miring terkait pemerintahan Jokowi. "Bagi yang mendukung Prabowo ada yang enggak clear juga," kata Haris. "Misalkan mereka mendukung Prabowo bicara soal hak asasi, menganggap bahwa Jokowi memimpin satu rezim yang melakukan kriminalisasi terhadap kelompok oposisi." Ia melanjutkan, bergabungnya Prabowo dan Jokowi dalam kubu pemerintah juga memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat. Menurutnya, bergabungnya kedua calon presiden itu semakin menyadarkan masyarakat bahwa mereka telah dibohongi oleh para elite politik. "Dua-duanya klaim soal pelanggaran HAM, terus sekarang gabung," kata Haris. "Tapi terserah mereka sih tapi itu bagus juga, masyarakat sekarang lihat bagaimana mereka dibohongi oleh elite." Kabinet baru Jokowi bahkan disebutnya sesat karena terdapat negosisasi para elite politik. "Sekarang yang mau saya bilang kabinet ini makin sesat dan ini adalah negosiasi di antara mereka," ucap Haris. "Enggak perlu dengan omongan saya, beberapa partai juga merasa bahwa ngapain sih ada yang baru lagi masuk (koalisi)." Ia lantas menyebut pelanggar HAM dan rezim yang abai soal HAM kini bersatu di kubu pemerintah. "Ada orang-orang yang melanggar HAM, dan rezim kemarin yang berkuasa juga abai soal HAM, ketemu di kabinet yang ini," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Haris Azhar sebelumnya juga meyebut tidak ada angin segar yang dibawa kabinet baru Jokowi terkait penegakkan HAM. "Enggak ada yang segar (tentang penyelesaian pelanggaran HAM)," ucap Haris Azhar. Ia lantas menyinggung keberadaan Prabowo dalam Kabinet Indonesia Maju. Seperti diketahui kini Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet baru Jokowi. "Ya ada Prabowo (dalam kabinet)," kata Haris Azhar. "Saya lupa membawa Komnas (Komisi Nasional) HAM yang menyebutkan purnawirawan jenderal yang terlibat pelanggaran HAM yang berat." Haris Azhar juga menyinggung nama Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam). periode 2014-2019. "Prabowo sekarang enggak lah, kita punya Wiranto kemarin," kata Haris Azhar. Ia menambahkan, dengan susunan kabinet yang baru, Jokowi tetap memiliki beban menyelesaikan pelanggaran HAM. "Jadi kalau mau bilang bahwa Jokowi enggak ada beban menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, ada," ucapnya. "Sekarang ada Prabowo," imbuhnya. Ia lantas kembali menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu tak akan dapat diselesaikan di era pemerintahan Jokowi. "Tapi saya rasa rumusnya sama, jadi pelanggaran yang berat tidak akan selesai di zamannya Jokowi," ucap Haris. Alasan Jokowi Menujuk Prabowo Jadi Menteri Pertahanan Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (25/10/2019), Jokowi menyampaikan alasan terkait keputusannya memilih Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi mengaku ingin membangun demokrasi gotong royong di Indonesia. "Kita ini pengin membangun sebuah demokrasi gotong royong," ucap Jokowi, Kamis (24/10/2019). Dalam konstitusi di Indonesia, Jokowi menyebut tak ada istilah oposisi. Untuk itu lah Jokowi memutuskan menjadikan mantan rivalnya di Pilpres 2019 lalu itu sebagai Menteri Pertahanan. Ia mengaku mempertimbangkan pengalaman Prabowo dalam dunia TNI selama ini. "Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata dia. (TribunWow.com)
