Kamis 30 Mar 2017, 18:50 WIB Sumarsono 'Bela' Ahok yang Dikritik Fahri Hamzah soal Dana CSR
Bisma Alief Laksana - detikNews Jakarta - Pimpinan DPR Fahri Hamzah mengkritik cara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang banyak menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dan dana kontribusi dalam membangun Jakarta. Salah satu proyek yang dibangun dengan dana kontribusi tambahan tersebut adalah simpang susun Semanggi. Plt Gubernur DKI yang Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono (Soni) menjawab kritik Fahri. Menurut dia, kebijakan Ahok menggunakan dana CSR dan kontribusi tambahan untuk pembangunan tak ada yang salah. Soni malah menganggap hal tersebut bagus. Soni menyebut apa yang dilakukan Ahok, yang banyak melibatkan perusahaan dan masyarakat, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. "Partisipasi itu boleh dari masyarakat biasa ataupun private sector. Strategi kita kan public private and people partnership, intinya demikian. Nah, sementara di Indonesia ini, investasi swasta ini 70 persen, yang 30 persen dari pemerintah. Dengan makin banyak swasta terlibat, itu lebih bagus," kata Soni di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017). Terkait dana CSR, Soni mengatakan sah-sah saja Pemprov DKI menggunakan dana tersebut. Asalkan dana tersebut akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. "Soal CSR dan lainnya, itu cuma model saja, polanya saja. Soal akuntabilitas ke APBD, itu cuma pencatatannya saja. Jadi nggak apa-apa selama itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya. Dana CSR sendiri, lanjut Soni, tidak perlu dilaporkan terlebih dulu ke DPRD DKI. Sebab, CSR bentuknya adalah sumbangan. Karena itu, Ahok bisa melaporkan soal penggunaan dana CSR di kemudian hari. "Makanya setiap tahun seorang kepala daerah membuat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ke DPRD. Dilaporkan di situ lengkap sekali apa yang telah dibangun, dengan apa sumber dayanya. Kalau semua harus melalui proses, kemudian pertanggungjawaban DPRD, kita akan lambat membangunnya," tutur Soni. "Itu bisa dipertanggungjawabkan di depan, di belakang, karena APBD itu cash bases. Sedangkan ini (CSR) kan barang. Orang mau nyumbang masak harus izin dulu ke DPRD, kan nggak," imbuhnya. Soni juga menyinggung soal Jakarta yang menjadi daerah pertama di Indonesia yang mempelopori penggunaan CSR untuk pembangunan daerah. Karena itu, Jakarta harus bisa mempelopori akuntabilitas penggunaan dana yang lebih baik. "Ini tanggung jawab moral ke daerah lain. Tapi kalau kritiknya lebih banyak CSR, ya nggak masalah, di mana salahnya. Padahal perkembangannya sangat dinamis dan cepat, harus respons," tutur Soni. "Kan pembangunan di Jakarta harus responsif, yang ini bentuk responsnya. Masak orang mau bantu bangun nggak boleh," pungkasnya. (bis/erd)
