Pada Selasa, 4 Oktober 2016 4:44, "jonathango...@yahoo.com [GELORA45]" 
<GELORA45@yahoogroups.com> menulis:
 

     
Satu2nya jalan orang kecil mempertahankan hak-nya melawan kesewenangan penguasa 
adalah melalui pengadilan, kalau lembaga pengadilan juga seakan dianggap tidak 
ada yang tersisa hanyalah kediktatoran.

---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=3&date=2016-10-01Edisi01-10-2016Durinya
 Bukit Duri 
Saya bukan pendukung Ahok. Tapi sayapernah mendapat banyak kritik dari 
lawan-lawan politik Ahok ketika sayamenjelaskan fakta bahwa posisi Ahok kuat 
dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI2017. 

Waktu itu,kira-kira tiga bulan lalu, saya mengatakan bahwa Ahok kuat karena 
Ahok itusangat berani melabrak koruptor. Ahok juga berani membuat ciut politisi 
dilembaga legislatif sehingga bertekuk lutut, tak berkutik di hadapannya. Itu 
yangmenyebabkan Ahok kuat. Rakyat kita sangat benci pada korupsi dan 
premanismepolitik sehingga ketika Ahok muncul menggebrak preman Pasar Tanah 
Abang, rakyatbersorak senang, mendukungnya. 

Rakyat kitasangat benci kepada koruptor yang ditengarai banyak berlindung di 
DPRD denganmemakai baju partai politik. Maka itu Ahok didukung habis ketika 
menggebrak DPRDdan menuding di lembaga tersebut banyak koruptornya. Ketika Ahok 
melaporkanoknum-oknum DPRD yang ditudingnya melakukan korupsi dalam penyusunan 
APBD,masyarakat bersorak girang, sedangkan para politikus di DPRD tampak 
takberkutik. 

Para politikusdan parpolnya digebuki melalui berbagai media. Membantah sedikit 
digebuki,melawan sedikit diserang sehingga tampak putus asa seperti kucing 
kehujanan.Persepsi publiknya, Ahok adalah pemimpin yang antikorupsi dan berani 
menghajarpolitikus busuk. Rakyat mendukung Ahok secara kuat bukan karena Ahok 
pemimpinyang benar-benar bagus, melainkan karena rakyat benci pada korupsi dan 
politikusbusuk. 

Sayamengatakan itu sekitar tiga bulan lalu, jauh sebelum munculnya pasangan 
calonyang final didaftarkan ke KPU. Pada saat itu saya mendapat banyak kritik 
dariorang-orang yang tidak suka kepada Ahok. Kata mereka, saya salah pilih dan 
sayamembutakan diri bahwa Ahok juga dihinggapi banyak masalah hukum. 

Saya menjawab bahwa saya tidak salah pilih, wongsaya tak akan memilih karena 
saya penduduk Yogyakarta. Yang saya katakan ituadalah persepsi publik yang 
berhasil dibangun Ahok dengan dukungan media danbanyak LSM. Maka saya bilang, 
waktu itu, kalau ingin Ahok diganti, tampilkanlahlawan yang bisa mengalahkan 
Ahok dalam keberanian melabrak para koruptor danmelawan politisi korup. 

Janganmunculkan calon lawan yang tak seberani Ahok, apalagi track record - nya 
ternodakorup juga. Orang tak akan bisa mengalahkan Ahok hanya dengan kampanye 
diaadalah orang China atau berbeda agama dengan mayoritas penduduk DKI. 
KampanyeSARA akan sulit diterima masyarakat DKI yang sebagian besar adalah 
orang-orangterdidik. 

Saya katakan,itulah persepsi publik yang memang belum tentu benar dalam 
kenyataannya.Ya,belum tentu benar, sebab dalam masalah hukum Gubernur Ahok pun 
banyakmenimbulkan masalah yang serius. Selain masalah reklamasi yang sudah 
pernahdinilai salah secara hukum oleh pemerintah pusat maupun oleh putusan 
pengadilan,dalam tiga hari terakhir ini, misalnya, ada kasus penggusuran secara 
paksa diBukit Duri. 

PeristiwaBukit Duri adalah tragedi kemanusiaan dan tragedi penegakan hukum. 
Pengadilansudah jelas memerintahkan status quo Bukit Duri selama perkara 
masihberlangsung, tetapi penggusuran tetap dilakukan. Konstitusi kita menganut 
pahamnegara kesejahteraan (welfare state) dengan penekanan bahwa rakyat 
harusdilindungi dan diberdayakan agar bisa sejahtera di tanah air sendiri. 

Hal itu tertera tegas dan terurai di dalam UUD RI1945. Untuk menjamin upaya 
pembangunan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraannegara dan pemerintahan harus 
dikawal oleh supremasi hukum. Itulah sebabnya didalam konstitusi diletakkan 
juga prinsip nomokrasi (negara hukum) sebagaipengawal demokrasi. Kita memiliki 
lembaga yudikatif untuk menyelesaikan sengketayang putusan-putusannya harus 
diikuti rakyat maupun pemerintah. 

Atas undangan sahabat saya, Jaya Suprana dan RomoSandyawan, saya pernah 
berkunjung menemui rakyat Bukit Duri. Kepada mereka sayamenyarankan ”tidak usah 
melakukan tindak kekerasan atau aksi-aksi massa”, tetapiajukan saja ke 
pengadilan agar diputus oleh hakim. 

Setelah mereka menang dan ada laranganpenggusuran, tetapi pemprov masih terus 
menggusur, saya pun meminta mereka tidakmelakukan aksiaksi frontal. Saya 
sarankan mereka minta penyelesaian politik”agar hukum ditaati” melalui Menko 
Polhukam, DPR, Menkumham, dan Komnas HAM.Sekarang mereka sudah digusur dan saya 
mati ide, tak punya saran lagi karenarakyat kita tidak berdaya. 

Kepada JayaSuprana saya hanya bisa mengatakan, saya ngeri jika putusan 
pengadilanterang-terangan dilanggar. Putusan pengadilan itu, seumpama pun salah 
(apalagitidak salah), tetap wajib ditaati demi penyelesaian masalah. Kesalahan 
hakimdalam memutus, kalau itu ada, bisa ditindak tersendiri, tetapi putusannya 
tetapharus ditaati. Saya ngeri kalau hukum dikangkangi oleh kekuatan politik. 

Jika suatu saat terjadi pergeseran konfigurasipolitik, hukum akan ditentukan 
oleh aktor lain yang dominan sehingga yangterjadi adalah adu kuat antarmereka 
yang sama-sama ingin mengangkangi hukum.Yang bisa terjadi adalah kekacauan 
hukum, bukan ketertiban hukum. Lebih ngerilagi jika di daerah-daerah lain pihak 
yang kuat mengangkangi hukum danmengabaikan putusan-putusan pengadilan. 

Alasannya ”kalau di DKI bisa, di daerah punbisa”. Kalau praktik saling 
melanggar hukum sudah meluas padahal konfigurasiantara pusat dan daerah dan 
antardaerah sendiri tidak monolitik, yang terjadiadalah kekacauan yang sangat 
mengerikan. 

Semua bisa membuat hukum sendiri-sendiri dandengan kekuatan politik dan uang 
sendiri-sendiri. Sungguh mengerikan kalau initerjadi. Mudah-mudahan Bukit Duri 
tidak menjadi duri bagi masa depan pembangunanbangsa dan negara tercinta: 
Indonesia.

MOH MAHFUD MD
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negaradan 
Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN): 
Ketua MK-RI2008-2013  #yiv0577311046 #yiv0577311046 -- #yiv0577311046ygrp-mkp 
{border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 
10px;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-mkp hr {border:1px solid 
#d8d8d8;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-mkp #yiv0577311046hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-mkp #yiv0577311046ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-mkp .yiv0577311046ad 
{padding:0 0;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-mkp .yiv0577311046ad p 
{margin:0;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-mkp .yiv0577311046ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-sponsor 
#yiv0577311046ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046ygrp-sponsor #yiv0577311046ygrp-lc #yiv0577311046hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046ygrp-sponsor #yiv0577311046ygrp-lc .yiv0577311046ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv0577311046 #yiv0577311046actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv0577311046
 #yiv0577311046activity span {font-weight:700;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv0577311046 #yiv0577311046activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv0577311046 #yiv0577311046activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv0577311046 #yiv0577311046activity span 
.yiv0577311046underline {text-decoration:underline;}#yiv0577311046 
.yiv0577311046attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv0577311046 .yiv0577311046attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv0577311046 .yiv0577311046attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv0577311046 .yiv0577311046attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv0577311046 .yiv0577311046attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv0577311046 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv0577311046 .yiv0577311046bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv0577311046 
.yiv0577311046bold a {text-decoration:none;}#yiv0577311046 dd.yiv0577311046last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0577311046 dd.yiv0577311046last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0577311046 
dd.yiv0577311046last p span.yiv0577311046yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv0577311046 div.yiv0577311046attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv0577311046 div.yiv0577311046attach-table 
{width:400px;}#yiv0577311046 div.yiv0577311046file-title a, #yiv0577311046 
div.yiv0577311046file-title a:active, #yiv0577311046 
div.yiv0577311046file-title a:hover, #yiv0577311046 div.yiv0577311046file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv0577311046 div.yiv0577311046photo-title a, 
#yiv0577311046 div.yiv0577311046photo-title a:active, #yiv0577311046 
div.yiv0577311046photo-title a:hover, #yiv0577311046 
div.yiv0577311046photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv0577311046 
div#yiv0577311046ygrp-mlmsg #yiv0577311046ygrp-msg p a 
span.yiv0577311046yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv0577311046 
.yiv0577311046green {color:#628c2a;}#yiv0577311046 .yiv0577311046MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv0577311046 o {font-size:0;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046photos div {float:left;width:72px;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv0577311046
 #yiv0577311046reco-category {font-size:77%;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046reco-desc {font-size:77%;}#yiv0577311046 .yiv0577311046replbq 
{margin:4px;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046ygrp-mlmsg select, #yiv0577311046 input, #yiv0577311046 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046ygrp-mlmsg pre, #yiv0577311046 code {font:115% 
monospace;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-mlmsg #yiv0577311046logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-msg 
p#yiv0577311046attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046ygrp-reco #yiv0577311046reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-sponsor 
#yiv0577311046ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046ygrp-sponsor #yiv0577311046ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046ygrp-sponsor #yiv0577311046ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv0577311046 #yiv0577311046ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv0577311046 
#yiv0577311046ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv0577311046 

   

Kirim email ke